Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak kembali menegaskan posisinya sebagai daerah dengan tata kelola fiskal yang kuat. Pada hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023, Pontianak meraih skor tertinggi untuk kategori kota berkapasitas fiskal tinggi. Penghargaan dari Gubernur Kalbar itu diberikan dalam FGD Pengelolaan Keuangan Daerah, Kamis (30/10/2005).

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyatakan bahwa penghargaan ini adalah bukti bahwa tata kelola anggaran kota dijalankan secara kredibel serta berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat.

“Keuangan daerah bukan hanya persoalan teknis pemerintahan. Ini soal kepercayaan publik. Penghargaan ini menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah dikembalikan kepada warga dalam bentuk pelayanan yang nyata,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah kota akan terus menjaga disiplin fiskal dan memperkuat transparansi agar pembangunan kota berjalan adaptif dan akuntabel. Pemkot pun terus meningkatkan tata kelola keuangan untuk memastikan anggaran berdampak.

Sekretaris BAPPERIDA Kota Pontianak, Syamsul Akbar, menjelaskan bahwa pencapaian ini tidak terjadi secara instan, tetapi merupakan hasil dari harmonisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran lintas perangkat daerah.

“Kunci IPKD bukan hanya ketepatan dokumen atau angka, tetapi keterhubungan antara perencanaan dan implementasinya. Apa yang masuk dalam dokumen pembangunan harus turun menjadi output yang dapat dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Pontianak juga unggul dalam aspek transparansi fiskal, salah satunya melalui keterbukaan data belanja dan capaian pembangunan yang dipublikasikan rutin melalui kanal resmi pemerintah.

“Ketika publik dapat melihat arah kebijakan fiskal secara terbuka, maka legitimasi kebijakan meningkat. Itu yang kami jaga,” lanjutnya.

Ke depan, Pemkot menargetkan penguatan pada beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan. Capaian IPKD dinilai menjadi momentum untuk memperluas peluang insentif fiskal dari pemerintah pusat dan mempercepat agenda pembangunan kota.

“Pontianak tidak hanya dinilai baik dalam tata kelola, tetapi juga dalam kemampuan memastikan manfaatnya hadir sampai ke warga,” tutup Syamsul. 

IPKD sendiri merupakan instrumen resmi dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui enam dimensi: mulai dari kualitas perencanaan dan penganggaran, transparansi informasi publik, hingga opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. (Sumber : bapperida-pontianak)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, mendorong Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menjadi garda terdepan dalam menjembatani aspirasi warga dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota. Ia menilai, LPM berperan penting memastikan proses pembangunan berjalan inklusif dan berkeadilan di tingkat akar rumput.

“LPM adalah mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan potensi lokal. Kita butuh LPM yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif agar mampu menjawab tantangan zaman,” ujarnya saat membuka Musyawarah Daerah LPM Kota Pontianak di Aula Rohana Muthalib Kantor Bapperida Kota Pontianak, Kamis (30/10/2025).

Edi menyebut, selama ini LPM sudah berkiprah dalam pembangunan, meski masih perlu memperkuat dampaknya terhadap masyarakat. Ia berharap ke depan sinergi antara pemerintah dan LPM dapat lebih intensif, terutama dalam memetakan persoalan dan kebutuhan warga di setiap kelurahan.

“Kalau masyarakat berdaya, mereka pasti produktif. LPM bisa membantu mengelola potensi wilayah dan mendorong kemandirian warga agar pembangunan lebih tepat sasaran,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Edi mengusulkan penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai payung hukum bagi penguatan peran LPM, termasuk dukungan pembiayaan yang memadai. Menurutnya, keberadaan regulasi akan membuat LPM lebih berdaya dan berperan nyata dalam pembangunan berbasis masyarakat.

Selain memaparkan pentingnya pemberdayaan, Edi juga mengingatkan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk mencerdaskan dan menumbuhkan kepedulian warga. Ia menekankan bahwa nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan tepo seliro menjadi modal sosial yang harus dijaga dalam setiap kegiatan pembangunan.

Ia berharap Musyawarah Daerah LPM dapat melahirkan kepemimpinan yang aspiratif serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Ia optimistis kolaborasi ini akan membawa Pontianak menjadi kota yang tangguh, inklusif, dan semakin gemilang.

“Pemerintah tidak memberi ikan, tapi memberi pancing. Masyarakat yang berdaya akan mandiri, dan yang mandiri akan sejahtera,” tegasnya.

Ketua Panitia Musyawarah Daerah (Musda) DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Pontianak, Nanang Setiabudi, berharap Pemerintah Kota Pontianak segera menerbitkan peraturan wali kota (Perwa) yang mengatur penguatan peran LPM di tingkat kelurahan hingga kota.

Menurutnya, regulasi tersebut dibutuhkan agar LPM memiliki dasar hukum yang kuat sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.

“Usulan Perwa tentang keberadaan LPM sudah kami sampaikan melalui Dinas DP2KB3A untuk diteruskan ke bagian hukum pemerintah kota. Kami berharap bisa segera terbit, agar posisi LPM lebih jelas dan kuat,” ujarnya saat menyampaikan laporan panitia Musda DPD LPM Kota Pontianak.

Nanang menjelaskan, masa jabatan pengurus DPD LPM Kota Pontianak periode 2020–2025 akan berakhir pada awal November ini. Ia menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dan Dinas DP2KB3A yang selama ini memberi ruang bagi LPM untuk bermitra dalam berbagai kegiatan pembangunan, khususnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan dan kecamatan.

“Selama ini LPM aktif dilibatkan dalam kegiatan Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan. Ke depan, kami berharap LPM juga dapat ikut serta di Musrenbang tingkat kota agar perencanaan pembangunan bisa lebih partisipatif,” tutur Nanang.

Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah kota terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan LPM bersama DP2KB3A di berbagai wilayah Pontianak. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi bukti nyata keterlibatan LPM dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat.

Nanang menegaskan, LPM memiliki peran penting dalam memperkuat partisipasi warga sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. “Kami ingin LPM terus menjadi mitra strategis dalam mewujudkan Pontianak yang maju dan berdaya,” katanya.

Musda DPD LPM Kota Pontianak kali ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pemberdayaan. 

“Kami berharap hasil musyawarah dapat melahirkan kepemimpinan baru yang aspiratif dan berkomitmen melanjutkan kolaborasi demi kesejahteraan masyarakat Pontianak,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Maulid dan Milad Pertama Majelis Ashabul Maimanah, Wali Kota Ajak Umat Teladani Akhlak Rasul

PONTIANAK, – Ratusan jemaah memadati Rumah Adat Melayu Kalbar, Rabu (30/10/2025) malam, untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirangkai dengan syukuran milad pertama Majelis Taklim dan Salawat Ashabul Maimanah.

Momentum penuh makna itu semakin istimewa dengan kehadiran Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, yang turut memberikan tausiyah dan semangat kepada jamaah.

Dalam sambutannya, Edi menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi bukan hanya sebatas seremonial, melainkan momentum memperkuat kecintaan kepada Rasulullah SAW serta mempererat ukhuwah dan persaudaraan antarumat muslim.

"Momentum ini mudah-mudahan memberikan peningkatan iman dan ketakwaan kepada kita, serta mempererat tali silaturahmi sesama umat muslim. Maulid Nabi bukan hanya perayaan, tapi ajang untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW dan memperkuat ukhuwah di tengah masyarakat,” ujarnya.

Edi juga mengapresiasi keberadaan Majelis Ashabul Maimanah yang selama setahun terakhir aktif menghidupkan kegiatan salawat dan majelis ilmu di Kota Pontianak. Ia menilai majelis seperti ini menjadi energi spiritual dan sosial yang positif bagi pembangunan daerah.

"Kehadiran Majelis Ashabul Maimanah dengan lantunan salawat dan tausiyah menjadi pengingat bahwa cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah cahaya yang menuntun kita dalam kehidupan. Semoga semangat kebersamaan dan keilmuan dari majelis ini menjadi energi bagi pembangunan Kota Pontianak yang berakhlak dan berbudaya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Panitia, Deni Kurniawan, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang bertepatan dengan milad pertama majelis. Selain peringatan Maulid dan pembacaan salawat, panitia juga menggelar perlombaan salawat dari pasal 1 hingga 19 yang diikuti seluruh jamaah.

Ia menambahkan, memasuki usia satu tahun, Majelis Ashabul Maimanah diharapkan semakin berkembang, membawa keberkahan, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat luas.

"Kegiatan ini kami adakan rutin setiap tahun. Kami berharap jamaah terus tawadu dan mengamalkan salawat karya ulama besar Pontianak, Syekh Abdul Rani Mahmud Al Yamani. Semoga majelis ini selalu dalam lindungan Allah SWT dan menjadi wadah bagi pecinta salawat untuk menimba ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat,” ujar Deni. (prokopim)

PONTIANAK – Perpustakaan Fitrah Berkah Insani (FBI) Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat meraih juara satu tingkat nasional wilayah 3 dalam ajang Apresiasi Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan Terbaik Tahun 2025. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Kota Pontianak, Rendrayani, mengapresiasi atas prestasi yang dicapai oleh perpustakaan yang beralamat di Jalan Selamat 1 tersebut.

“Alhamdulillah Perpustakaan Fitrah Berkah Insani berhasil meraih penghargaan juara satu wilayah 3 pada Apresiasi Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan Terbaik yang diselenggarakan di Jakarta,” ungkapnya penuh haru, Rabu (29/10/2025).

Rendrayani yang akrab disapa Ririn menegaskan, prestasi yang didapat oleh perpustakaan FBI merupakan hasil kerja keras dari semua pihak, baik itu pengelola perpustakaan, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung segala bentuk operasional perpustakaan yang ada di Kota Pontianak, khususnya perpustakaan FBI.

“Penghargaan ini tentu buah dari kerja keras, dedikasi, dan komitmen seluruh pihak, terutama pengelola perpustakaan FBI dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, serta berbagai inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. Hal ini tentu tidak lepas dari dukungan pihak Kelurahan Sungai Jawi Dalam, pihak Kecamatan Pontianak Barat serta pembinaan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak,” jelasnya. 

Ririn menambahkan, perpustakaan FBI telah dua kali meraih juara satu pada Lomba Perpustakaan Umum Tingkat Kota Pontianak. Tahun 2025 ini, perpustakaan FBI menjadi perwakilan Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan kembali meraih Juara 1 di tingkat Provinsi Kalbar. Sehingga perpustakaan FBI berhak mewakili Provinsi Kalbar untuk lomba tingkat nasional di wilayah 3 yaitu regional Kalimantan, Sulawesi dan Gorontalo. 

“Untuk tahapan penilaian terdiri dari seleksi administrasi. Kemudian di tahap tiga besar tiap wilayah dilakukan penilaian lapangan. Terakhir yaitu tahap wawancara, dimana ketua perpustakaan menghadiri tahapan tersebut yang dilaksanakan di Jakarta,” terang Ririn.

Ririn berharap ke depannya perpustakaan FBI bisa terus meningkatkan layanan dan mengembangkan inovasi, sehingga bisa lebih berdampak luas dan menarik minat masyarakat untuk mengakses fasilitas perpustakaan.

“Harapan kedepannya, tentu perpustakaan FBI dapat memperluas jangkauan layanan dan berdampak nyata pada masyarakat. Serta pada akhirnya dapat mendukung peningkatan budaya baca di Kota Pontianak,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan turut mengapresiasi atas fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan FBI. Bahasan menyebutkan bahwa tidak hanya koleksi buku yang lengkap dan beragam, pengelolaan yang profesional serta inovasi layanan yang diberikan Perpustakaan FBI juga terbukti menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini menurut Bahasan menjadikan Perpustakaan FBI sebagai sumber ilmu yang komprehensif bagi berbagai kalangan usia dan latar belakang.

“Perpustakaan ini juga punya banyak program literasi yang aktif dan berkelanjutan. Ini jadi bukti bahwa perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan buku, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan kapasitas masyarakat,” tegas Bahasan.

Bahasan berharap, prestasi yang diraih oleh perpustakaan FBI dapat menjadi contoh bagi perpustakaan lainnya dalam upaya meningkatkan pelayanan dan inovasi kepada masyarakat. Sehingga, tingkat literasi, khususnya minat baca masyarakat di Kota Pontianak bisa terus meningkat.

“Semoga perpustakaan FBI dapat terus maju dan menjadi contoh bagi perpustakaan desa dan kelurahan lainnya di Indonesia,” tutupnya. (kominfo)