Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) secara konsisten menindaklanjuti aduan masyarakat yang masuk. Salah satunya melalui kegiatan pemangkasan dan perawatan pohon di Jalan Selat Sumba, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Rabu (21/1/2026).

Koordinator Lapangan Dinas PUPR Bidang Pertamanan, Isgiono, menyampaikan aduan warga menjadi acuan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Setiap laporan yang diterima lebih dulu diverifikasi sebelum ditangani sesuai kondisi teknis.

“Pemangkasan di Jalan Selat Sumba merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat. Laporan umumnya disampaikan melalui lurah atau camat setempat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penanganan pohon tidak selalu dilakukan melalui penebangan. Pengelolaan pohon di wilayah kota telah diatur dalam peraturan daerah sehingga langkah penanganan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

“Penanganan diarahkan pada pemangkasan terukur dengan mempertimbangkan keselamatan dan penataan lingkungan,” jelas Isgiono.

Menurutnya, keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama dalam setiap kegiatan pertamanan. Keberadaan pohon sebagai bagian dari tata kota dan ruang terbuka hijau tetap dijaga.

“Setiap kegiatan memperhatikan aspek keamanan serta kondisi lingkungan agar tetap tertata,” katanya.

Untuk wilayah Pontianak Utara dan Pontianak Timur, Dinas PUPR menurunkan 13 personel yang terdiri dari sopir dump truck, operator, petugas pendukung, serta petugas pemanjat pohon. Pelaksanaan pemangkasan umumnya dilakukan pada malam hari guna mengurangi gangguan terhadap arus lalu lintas.

“Pekerjaan utama dilaksanakan pada malam hari. Siang hari dilakukan di lokasi-lokasi tertentu yang dinilai aman,” tambahnya.

Isgiono berharap masyarakat memahami proses penanganan aduan yang dilakukan secara bertahap dan sesuai prosedur.

“Setiap aduan yang masuk diproses dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme,” tutupnya. (kominfo)

PONTIANAK - Kepergian Ahmad Hasyim Hadrawi, pada Selasa (20/1/2026), meninggalkan duka mendalam bagi Pemerintah Kota Pontianak dan keluarga besar Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Almarhum bukan sekadar seorang aparatur sipil negara, tetapi sosok pengabdi yang sepanjang hidupnya banyak berurusan dengan manusia, dengan keberagaman, dinamika sosial serta ikhtiar menjaga harmoni di tengah kemajemukan kota.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan dalam sambutan pelepasan jenazah, menyampaikan bahwa mendiang dikenal sebagai ASN yang berdedikasi, bertanggung jawab, dan memiliki loyalitas tinggi dalam menjalankan amanah pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. 

‘Kepergian almarhum merupakan kehilangan besar, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi jajaran ASN dan seluruh pihak yang pernah bekerja sama,” ujarnya di hadapan para pelayat, Rabu (21/1/2026).

Menurutnya, almarhum adalah sosok yang selalu memberikan teladan dalam bekerja. Integritas dan komitmennya terhadap tugas dan tanggung jawab yang diembannya telah memberikan banyak kontribusi positif bagi pembangunan Kota Pontianak. Tidak hanya di dalam struktur pemerintahan, tetapi juga dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang mempererat hubungan antarwarga. 

"Di tengah kesedihan ini, kita perlu mengingat betapa pentingnya nilai pengabdian, persatuan, dan saling menghormati yang selalu beliau tekankan. Ahmad Hasyim Hadrawi adalah teladan bagi kita semua dalam mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Mari kita teruskan semangat beliau dalam memberikan yang terbaik bagi kota ini dan masyarakat yang kita cintai,” pesannya.

Dalam struktur birokrasi, Hasyim Hadrawi menempati ruang kerja yang tidak sederhana. Sejak dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pontianak pada Oktober 2022, ia berada di garis depan pengelolaan relasi sosial dan politik. Kesbangpol menjadi simpul pertemuan berbagai kepentingan—ormas, tokoh agama, dinamika politik, isu kebangsaan, hingga upaya pencegahan radikalisme.

Almarhum menjalankan perannya dengan pendekatan dialog dan empati. Stabilitas kota, tidak dibangun dengan ketegasan administratif semata, melainkan dengan kepercayaan dan kemampuan memahami manusia yang ada di balik setiap persoalan.

Ahmad Hasyim Hadrawi dilahirkan di Yogyakarta pada 15 Juni 1968. Ia memulai pengabdian sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada 1 Maret 1998 dan diangkat menjadi PNS pada 1 November 1999. Kariernya ditempuh secara bertahap, menandai konsistensi dan integritas dalam birokrasi pemerintahan daerah.

Sejumlah jabatan strategis pernah diembannya, antara lain Kepala Bidang Pemuda, Kepala Bidang Industri, hingga Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Puncak karier birokrasi almarhum ditandai dengan pengangkatan sebagai Kepala Kesbangpol Kota Pontianak.

Dalam setiap jabatan, ia dikenal disiplin, teliti, dan bertanggung jawab. Etos kerjanya tercermin dari penilaian kinerja yang konsisten, serta anugerah Satyalancana Karya Satya 10 Tahun pada 2012 sebagai bentuk pengakuan atas kesetiaan dan pengabdiannya kepada negara.

Pengabdian Hasyim Hadrawi tidak bisa dilepaskan dari latar keluarganya. Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Dari sinilah ia mewarisi nilai keikhlasan, kesabaran, dan keberpihakan pada umat.

Kaderisasinya di lingkungan NU berlangsung lengkap. Ia berproses melalui Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), hingga Gerakan Pemuda Ansor. Di luar NU, almarhum juga pernah berkhidmat di DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), memperluas jejaring dan pengalaman lintas organisasi.

Perpaduan pengalaman organisasi dan birokrasi inilah yang membuat Hasyim Hadrawi dikenal luwes, komunikatif, dan mampu menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam isu-isu sensitif kebangsaan dan kerukunan.

Wakil Wali Kota Pontianak menutup sambutannya dengan menyampaikan penghormatan atas jasa dan pengabdian almarhum, sekaligus permohonan maaf apabila semasa hidup terdapat khilaf atau kekurangan dalam pergaulan maupun pelaksanaan tugas.

Kini, Ahmad Hasyim Hadrawi telah berpulang. Namun jejak pengabdiannya tertinggal di banyak ruang—di meja-meja birokrasi, forum dialog lintas organisasi, serta upaya sunyi menjaga kohesi sosial Kota Pontianak. Ia telah menunaikan khidmatnya, tanpa batas, sebagaimana tagline yang diusungnya dalam Konferensi Wilayah NU Kalbar 2022. Walau ketika itu ia gagal, posisinya sebagai tokoh sentral tidak bergeser. Ia tetap menjadi rujukan, penyeimbang, dan jembatan hingga sekarang. Dan dari sanalah semangatnya, pengabdiannya akan terus dikenang. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak resmi memperpanjang kerja sama dengan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Lantamal) XII terkait peminjaman lahan untuk operasional Rumah Sakit Angkatan Laut (Rumkital) Tingkat III Rahadi Osman. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut dilaksanakan di Ruang Kerja Wali Kota Pontianak, Rabu (21/1/2026).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan bahwa perpanjangan kerja sama ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Kota Pontianak. Menurutnya, keberadaan Rumkital Rahadi Osman telah memberikan kontribusi nyata, khususnya dalam memperluas akses layanan kesehatan di wilayah Pontianak Utara dan sekitarnya.

“Kerja sama ini kita lanjutkan karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Rumah sakit ini tidak hanya melayani prajurit TNI, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum, sehingga menjadi bagian penting dari sistem layanan kesehatan kota,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sinergi antara Pemkot Pontianak dan Komando Daerah TNI Angkatan Laut XII merupakan contoh kolaborasi lintas institusi yang saling menguatkan. Dalam konteks pelayanan publik, kata Edi, kerja sama semacam ini menjadi kebutuhan, mengingat tantangan pelayanan kesehatan ke depan semakin kompleks, mulai dari pertumbuhan penduduk, perubahan pola penyakit, hingga tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat dan berkualitas.

Rumkital Tingkat III Rahadi Osman yang berlokasi di Jalan Khatulistiwa, Pontianak Utara, diresmikan pada Februari 2024. Sejak beroperasi, rumah sakit ini telah menjadi salah satu fasilitas kesehatan strategis, khususnya bagi kawasan utara Kota Pontianak yang terus berkembang sebagai wilayah permukiman dan aktivitas ekonomi baru. 

“Keberadaan rumah sakit ini turut membantu mengurangi beban rumah sakit lain di pusat kota,” katanya.

Edi menambahkan, Pemkot Pontianak memandang peminjaman lahan ini sebagai investasi sosial jangka panjang. Dengan dukungan lahan yang jelas dan berkelanjutan, Rumkital Rahadi Osman diharapkan dapat terus mengembangkan sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas layanan, serta memperluas jenis pelayanan medis yang tersedia.

“Pada akhirnya yang kita kejar adalah kepentingan masyarakat. Selama fasilitas ini memberi manfaat bagi warga, maka pemerintah daerah wajib mendukung. Kita ingin layanan kesehatan di Pontianak semakin merata, mudah diakses, dan berkualitas,” tegasnya.

Ia juga berharap kerja sama ini dapat terus diperkuat dalam bentuk koordinasi teknis dan komunikasi yang baik antara Pemkot Pontianak dan TNI AL. Dengan demikian, pelayanan kesehatan yang diberikan Rumkital Rahadi Osman dapat berjalan optimal dan selaras dengan kebijakan pembangunan kesehatan Kota Pontianak secara keseluruhan. (prokopim)

PDAM Perkuat Manajemen Risiko Air Bersih

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat upaya peningkatan layanan air bersih melalui penguatan manajemen risiko di tubuh Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa. Langkah ini dinilai penting di tengah tuntutan masyarakat akan ketersediaan air bersih yang berkualitas sebagai kebutuhan dasar dan penopang kesehatan publik.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyebut, meskipun Pontianak dikelilingi sumber air yang melimpah, tantangan utama justru terletak pada kualitas dan keberlanjutan air bersih. Karena itu, ia menilai Focus Group Discussion (FGD) Manajemen Risiko yang digelar Perumda Tirta Khatulistiwa menjadi momentum penting untuk memperbaiki layanan secara menyeluruh.

“Air bersih adalah kebutuhan mendasar warga kota dan berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Di tengah berbagai keterbatasan, kita harus terus berupaya meningkatkan kualitas layanan. Manajemen risiko membantu kita mengidentifikasi masalah sekaligus peluang perbaikan,” ujarnya usai membuka FGD, Selasa (20/1/2026).

Ia menyebutkan sejumlah persoalan krusial yang perlu ditangani secara sistematis, mulai dari kualitas air baku yang terdampak intrusi air laut, pipa-pipa yang rawan bocor, hingga tingkat kebocoran jaringan yang saat ini masih di angka 30,6 persen. 

“Saya minta kebocoran bisa ditekan hingga di bawah 28 persen. Pipa Nipah Kuning yang sudah lama ditunggu diharapkan mulai beroperasi pada Februari,” tegasnya.

Selain aspek teknis, Wali Kota juga menyoroti persoalan nonteknis di lapangan seperti pencurian air, perusakan pipa, tunggakan pelanggan, serta pemborosan penggunaan air. Ia meminta manajemen PDAM lebih responsif, memperkuat peran kehumasan, serta meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah teknis seperti Dinas PUPR, terutama saat pembangunan jalan dan proyek strategis lain, termasuk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Direktur PDAM Tirta Khatulistiwa, Abdullah, menjelaskan bahwa FGD manajemen risiko digelar untuk mengawal seluruh rantai penyediaan air bersih dari hulu hingga hilir. Menurutnya, proses penyediaan air di Pontianak memiliki kompleksitas tinggi karena bersumber dari Sungai Kapuas dan Sungai Landak, dengan tahapan panjang mulai dari pengolahan hingga distribusi ke pelanggan.

“Dari air baku, prosesnya panjang hingga akhirnya sampai ke pelanggan. Di setiap tahapan itu ada risiko. Karena itu kami meminta pendampingan dari BPKP agar potensi risiko bisa diantisipasi sejak awal,” jelasnya.

FGD tersebut dilaksanakan selama beberapa hari dan dibagi per direktorat agar pembahasan lebih fokus. Abdullah menegaskan komitmen PDAM untuk menjalankan amanah Wali Kota selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM), termasuk target peningkatan cakupan layanan hingga 100 persen. Saat ini, cakupan layanan PDAM Tirta Khatulistiwa telah mencapai 90,6 persen penduduk Kota Pontianak.

“Untuk meningkatkan cakupan, kami mengaktifkan kembali pelanggan lama yang pasif sekaligus menjaring pelanggan baru. Dengan begitu, layanan air bersih bisa menjangkau lebih banyak warga,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy Mahani Harahap menekankan bahwa manajemen risiko tidak boleh dimaknai sebatas kepatuhan, tetapi sebagai alat strategis untuk menjawab harapan masyarakat. Menurutnya, setiap program harus diterjemahkan ke dalam strategi dan rencana aksi yang disertai mitigasi atas potensi hambatan.

“Risiko itu adalah potensi hambatan, bisa sosial, operasional, maupun keuangan. Kalau tidak dimitigasi, program yang baik sekalipun bisa gagal,” ujarnya.

Ia menyoroti peran strategis Perumda Tirta Khatulistiwa dalam menopang keberhasilan Pemerintah Kota Pontianak, tidak hanya melalui layanan air bersih, tetapi juga pengelolaan retribusi sampah yang terintegrasi. Selain itu, rencana pengembangan sistem pengolahan air limbah (SPAL) dengan nilai investasi besar juga dinilai perlu dimitigasi risikonya secara matang agar tetap berada dalam ekosistem Perumda.

“Ke depan, pengelolaan air limbah terintegrasi adalah keniscayaan. Karena itu, manajemen risiko harus disiapkan sejak sekarang,” pungkasnya. (prokopim)