Berita

Luncurkan Program Digulis Ceria

PONTIANAK - SMP Negeri 8 Kota Pontianak meluncurkan Program Digulis Ceria (Digital Innovation for Green Learning and Sustainable School: Ceria, Empati, Religius, Integritas, dan Apresiatif), Senin (15/6/2026). Program tersebut menjadi langkah mendorong terciptanya sekolah hijau berbasis digital sekaligus menanamkan kepedulian lingkungan kepada para siswa sejak dini.

Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Muchammad Yamin, mengapresiasi inisiatif SMP Negeri 8 yang dinilai menjadi pelopor penghijauan sekolah melalui penanaman berbagai jenis pohon endemik dari seluruh Indonesia.

“Pemerintah Kota Pontianak cukup bangga karena SMP Negeri 8 menjadi leading sector untuk menanam pohon endemik dari berbagai daerah di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kenyataan dan menjadi mimpi bersama untuk mewujudkan Kota Pontianak yang hijau dan bersih,” ujarnya.

Menurut Yamin, gerakan penghijauan perlu dimulai dari lingkungan terkecil, termasuk sekolah dan rumah tangga. Ia menilai keterbatasan lahan bukan menjadi hambatan untuk menciptakan kota yang asri dan hijau.

“Kota Pontianak memang tidak luas, tetapi bukan berarti tidak bisa hijau. Banyak kota di dunia yang lahannya terbatas tetapi tetap mampu menghadirkan ruang hijau yang baik,” katanya.

Ia juga mengapresiasi semangat para siswa dalam mengenal dan menanam berbagai jenis flora dari sejumlah daerah di Indonesia, mulai dari Papua, Maluku, hingga wilayah lainnya. Pemerintah Kota Pontianak, lanjutnya, siap mendukung program penghijauan yang dilakukan sekolah.

“Kalau untuk kepentingan penghijauan, pemerintah kota tentu siap membantu melalui dinas-dinas terkait,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 8 Kota Pontianak, Suparji, menjelaskan bahwa Digulis Ceria merupakan program digitalisasi lingkungan hijau yang berfokus pada penataan lingkungan sekolah dan pembelajaran di luar kelas.

“Program ini bertujuan membentuk karakter siswa agar mencintai lingkungan sekaligus membangun kesadaran pentingnya menjaga keberlanjutan alam,” jelasnya.

Ia mengatakan, melalui program tersebut siswa diajak untuk belajar langsung mengenai penghijauan, penanaman pohon, hingga pengembangan tanaman untuk mendukung ketahanan pangan.

Menariknya, setiap pohon yang ditanam nantinya akan dilengkapi dengan QR Code yang dapat dipindai menggunakan perangkat digital. Melalui sistem tersebut, siswa maupun pengunjung dapat mengetahui informasi lengkap mengenai pohon, mulai dari nama, jenis, hingga asal tanaman.

“Jadi bukan hanya menanam, tetapi juga mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran lingkungan,” ungkap Suparji.

Melalui Program Digulis Ceria, SMP Negeri 8 Kota Pontianak berharap dapat menjadi contoh sekolah berkelanjutan yang mampu memadukan edukasi lingkungan, teknologi, dan pembentukan karakter siswa dalam satu gerakan bersama. ( kominfo )

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS), seiring pencanangan Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama BPS di Kantor Wilayah BPS Kalimantan Barat, Senin (15/6/2026). Plh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Vivi Salmiarni, mengatakan data hasil sensus akan membantu pemerintah melihat gambaran riil perekonomian masyarakat. "Data hasil SE2026 akan menjadi dasar pemerintah dalam melihat kondisi riil perekonomian masyarakat, memetakan potensi yang dimiliki, sekaligus merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah," ujarnya. Sebagai kota yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, Pontianak membutuhkan data ekonomi yang akurat agar berbagai program dapat disusun dengan lebih tepat. Mulai dari penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemberdayaan pelaku usaha, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam pelaksanaan SE2026, sebanyak 428 petugas akan diterjunkan untuk melakukan pendataan di Kota Pontianak. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 4.701 petugas yang bertugas di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Vivi pun mengajak masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk menerima petugas SE2026 dengan baik dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. "Partisipasi masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan sensus. Semakin akurat data yang dihimpun, semakin tepat pula kebijakan yang dapat disusun pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat," paparnya. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson menegaskan bahwa kualitas data menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Sebab, kebijakan yang baik hanya dapat lahir dari data yang benar. "Jangan sampai garbage in, garbage out. Sampah masuk, sampah yang keluar (dihasilkan), lalu kita semua mengambil kebijakan dengan data yang tidak benar, sehingga kebijakannya pun tidak benar," ujarnya usai resmi mencanangkan Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026. Menurut Harisson, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk pelaksanaan sensus sehingga mutu data yang dihasilkan harus dijaga secara optimal. Ia juga mengapresiasi kesiapan para petugas yang akan bertugas sebagai penjamin kualitas data. "Saya bangga dengan Bapak-Ibu sekalian yang ada di depan saya, yang sudah siap, artinya sudah dibekali, bahwa Anda siap menjamin mutu data Sensus SE2026," katanya. Ia menambahkan, hasil SE2026 akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, termasuk untuk mendukung pengembangan UMKM. "Pemerintah daerah, baik Provinsi Kalimantan Barat, maupun kabupaten/kota, sangat mengharapkan agar hasil SE2026 nanti mutu datanya benar-benar terjamin. Dengan data yang akurat dan sudah dijamin mutunya, saya kira akan memudahkan pimpinan daerah untuk mengambil kebijakan," tuturnya. Harisson memastikan pemerintah daerah akan terus mendukung pelaksanaan sensus, antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan data yang jujur dan lengkap. "Tentu saja kita memberikan dukungan kepada BPS dalam melaksanakan SE2026 ini. Kita akan terus membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat menerima dengan baik serta memberikan data dengan baik kepada petugas-petugas sensus yang datang ke rumah-rumah atau ke tempat-tempat usaha," ungkapnya. Deputi Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, BPS, Muhammad Eddy Mahmud menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta pemerintah kabupaten dan kota atas dukungan yang diberikan sejak tahap perencanaan. "Kami menyampaikan rasa terima kasih yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Sampai saat ini kami terus dibantu dalam perencanaan dan pelaksanaan," ujarnya. Ia menyebut keberhasilan SE2026 ditentukan oleh dua hal, yakni cakupan pendataan dan kualitas data yang dihasilkan. "Saya ingin menyampaikan pesan dari Ibu Kepala BPS Republik Indonesia bahwa keberhasilan SE2026 dilihat dari dua sisi yang penting, yaitu coverage atau cakupan dan kualitas data," katanya. Muhammad Eddy Mahmud mengajak seluruh jajaran BPS, mulai dari Penjamin Kualitas Data (PJ Kuda), Pengawas Mitra Lapangan (PML), hingga Petugas Pendata Lapangan (PPL), untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menegaskan bahwa mulai 15 Juni 2026, petugas akan melakukan pendataan secara door to door guna memastikan seluruh kegiatan usaha di Kalimantan Barat tercatat dengan baik. "Bapak-Ibu semua adalah garda terdepan BPS. Nasib perekonomian Kalimantan Barat ada di tangan Bapak-Ibu. Mari kita berikan data yang berkualitas dan sesuai kondisi lapangan dengan penuh kejujuran," tutupnya. (kominfo)

Jabatan Kepala Bapperida dan Badan Kesbangpol akan Segera Diisi

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak saat ini tengah melakukan proses pemetaan dan evaluasi pejabat melalui mekanisme job fit untuk mengisi sejumlah jabatan yang masih kosong. Langkah tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Sebagaimana diketahui, saat ini ada dua Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setingkat eselon dua pada perangkat daerah di lingkungan Pemkot Pontianak yang masih kosong, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menjelaskan, pengisian jabatan tersebut akan dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur sesuai ketentuan kepegawaian. Menurutnya, proses tersebut juga akan memunculkan pergeseran sejumlah pejabat dalam rangka menyesuaikan kebutuhan organisasi.

“Ada beberapa jabatan yang kosong karena pejabatnya telah memasuki masa pensiun. Jabatan-jabatan itu akan segera kita isi. Nantinya akan terjadi penyesuaian atau efek domino, di mana ada pejabat yang dipindahkan ke posisi lain, kemudian posisi yang ditinggalkan akan diisi oleh pejabat berikutnya,” ujarnya, Minggu (14/6/2026).

Selain mengisi jabatan yang kosong, Pemkot Pontianak juga akan melakukan penataan pada JPT Pratama. Edi menerangkan, proses tersebut akan diawali dengan pelaksanaan job fit untuk menilai kesesuaian kompetensi pejabat dengan jabatan yang akan ditempati.

“Untuk JPT Pratama, kita akan melaksanakan job fit terlebih dahulu. Setelah itu, baru dilakukan seleksi terbuka atau open bidding sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses pengisian dan penataan jabatan akan dilaksanakan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, kompetensi, dan kebutuhan organisasi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menambahkan, jumlah jabatan yang saat ini kosong tidak banyak, yakni hanya dua posisi JPT Pratama yang sebelumnya dijabat oleh pejabat yang telah memasuki masa purna tugas maupun meninggal dunia.

“Jabatan yang kosong tidak banyak, hanya dua. Saat ini kami masih berada pada tahap melakukan job fit atau pemetaan terlebih dahulu,” terangnya.

Menurut Amirullah, langkah tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku terkait manajemen aparatur sipil negara. Pejabat pimpinan tinggi pratama dapat dievaluasi setelah menjabat selama dua tahun, sementara evaluasi wajib dilakukan setelah lima tahun masa jabatan.

Karena itu, sebelum melakukan pengisian jabatan, Pemkot Pontianak terlebih dahulu melakukan penilaian kompetensi dan kesesuaian pejabat dengan jabatan yang akan ditempati. Hasil pemetaan tersebut nantinya menjadi dasar dalam proses rotasi, mutasi maupun pengisian jabatan yang kosong.

Ia menegaskan bahwa pengisian jabatan perlu segera dilakukan agar roda organisasi pemerintahan dapat berjalan secara optimal. Meskipun saat ini terdapat pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt), keberadaan pejabat definitif tetap diperlukan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berjalan lebih efektif.

“Bagaimanapun roda organisasi harus tetap berjalan dan setiap perangkat daerah harus memiliki pimpinan yang menjalankan tugas secara optimal. Sesuai arahan Wali Kota Pontianak, proses pengisian jabatan akan segera dilakukan melalui tahapan yang berlaku,” paparnya.

Selain itu, Amirullah memastikan bahwa kondisi jabatan pada level eselon empat atau jabatan pengawas di lingkungan Pemkot Pontianak masih relatif normal dan tidak terdapat kekosongan yang signifikan.

Dengan proses job fit yang sedang berlangsung, diharapkan pengisian jabatan dapat menghasilkan penempatan pejabat yang sesuai kompetensi sehingga mampu mendukung peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak membantu perbaikan rumah Rizky Amelia, warga Gang Amal, Jalan Tanjung Raya I, Pontianak Timur. Sebelumnya, rumah tersebut sengaja dirobohkan bersama warga, lantaran kondisinya sudah miring dan dikhawatirkan membahayakan keselamatan penghuni maupun warga sekitar. 

“Memang dirobohkan. Takut kena angin, takut ada korban nanti,” ujarnya usai dikunjungi Wali Kota Pontianak, Jumat (12/6/2026).

Perempuan berusia 20 tahun itu menuturkan, rumah tersebut sebelumnya dihuni bersama keluarganya. Namun karena kondisi bangunan semakin mengkhawatirkan, sementara mereka menumpang di rumah keluarga. Saat ini, pekerjaan perbaikan fondasi rumah tersebut sudah mulai dilakukan.

“Saya dan adik tinggal sementara di rumah bibi saya,” katanya.

Menurut Amelia, kondisi rumah yang tidak layak tersebut sudah didaftarkan untuk mendapat bantuan bedah rumah. Saat ini masih dalam proses. 

"Harapannya diusahakan dikasih bantuan. Terima kasih banyak-banyak,” ungkapnya.

Usai meninjau lansung lokasi, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan Pemerintah Kota Pontianak terus memberi perhatian terhadap rumah warga yang tidak layak huni, terutama yang kondisinya rentan membahayakan keselamatan penghuni maupun warga sekitar. 

“Yang kemarin miring, sama warga disarankan untuk dirubuhkan karena fondasinya tidak kuat. Hari ini sudah mulai ada pekerjaan di fondasi,” ujarnya.

Edi meminta Dinas Sosial, lurah, RT dan RW untuk lebih proaktif mendata serta melaporkan rumah-rumah warga yang kondisinya tidak layak huni. Terutama rumah yang rentan menimbulkan kecelakaan atau membahayakan lingkungan sekitar.

“Ini bisa kita bedah,” katanya.

Menurutnya, Pemerintah Kota Pontianak memiliki program bedah rumah yang dapat membantu warga memperbaiki kondisi tempat tinggalnya. Bantuan yang diberikan umumnya berupa material bangunan, sementara pelaksanaannya dilakukan dengan dukungan warga dan pihak terkait.

“Kalau bedah rumah, kita bantu material,” jelasnya.

Edi menyebut perhatian pemerintah tidak hanya berhenti pada rumah warga, tetapi juga menyangkut kondisi lingkungan sekitar. Penataan kawasan dilakukan agar lingkungan menjadi lebih sehat, bersih, aman, dan representatif untuk ditinggali.

Selain program bedah rumah, Pemkot Pontianak juga mendorong peningkatan kualitas lingkungan melalui pembangunan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, hingga instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di kawasan yang membutuhkan.

“Untuk lingkungan, tentunya ada program pekerjaan jalan lingkungan, drainase lingkungan, termasuk sanitasi atau IPAL,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pengawasan dan pendataan kawasan maupun rumah tidak layak huni dilakukan secara berjenjang dari tingkat paling bawah. Warga, RT, RW, perangkat kelurahan, hingga pemerintah kota harus bersama-sama memastikan kondisi lingkungan tetap aman dan layak.

“Pengawasan dari yang terbawah, bottom up. Dari warga masyarakat, RT, RW, dan Pemkot,” katanya.

Edi berharap kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan perangkat wilayah dapat mempercepat penanganan rumah tidak layak huni maupun kawasan yang membutuhkan perbaikan. Dengan begitu, kualitas hidup warga semakin meningkat dan risiko kecelakaan akibat bangunan tidak layak dapat dicegah.

“Intinya kita ingin lingkungan warga menjadi lebih sehat, lebih bersih, dan lebih representatif,” pungkasnya. (prokopim)