Berita

Rangkaian HUT ke-79 BPK

PONTIANAK – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat menggelar eksibisi tenis meja dalam rangkaian HUT ke 79 BPK RI, Sabtu (17/1/2026). Kegiatan itu diramaikan Forkopimda se-Kalbar.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menilai olahraga bersama antar instansi memiliki peran penting dalam membangun keguyuban serta menyamakan visi pembangunan di daerah. Perannya penting sebagai sarana komunikasi informal yang efektif antar pimpinan dan lembaga. 

"Kegiatan seperti ini penting untuk membangun kebersamaan dan menyamakan persepsi. Dari kebersamaan itulah lahir visi yang sama dalam membangun Kalimantan Barat,” ujarnya.

Ia menambahkan, interaksi melalui kegiatan olahraga mampu memperkuat hubungan kerja lintas instansi, sehingga koordinasi dalam pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih baik. 

“Guyub itu penting. Kalau komunikasi terbangun dengan baik, maka kerja sama antar lembaga juga akan semakin solid,” katanya.

Edi juga menyinggung perkembangan olahraga di Kota Pontianak. Ia menyebutkan bahwa hampir seluruh cabang olahraga (cabor) tersedia di kota ini, bahkan sejumlah di antaranya telah mencatatkan prestasi tidak hanya di tingkat Kalimantan Barat, tetapi juga nasional hingga internasional. 

"Ini patut kita syukuri dan harus terus dijaga keberlanjutannya,” ucapnya.

Ia berharap kegiatan olahraga bersama antar instansi seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya untuk menjaga kebugaran, tetapi juga sebagai media mempererat sinergi antar lembaga demi mendukung pembangunan daerah yang lebih harmonis dan berprestasi.

Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat, Sri Haryati mengatakan kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sarat makna filosofis tentang ketangguhan dan kelincahan dalam menghadapi dinamika perubahan.

“Tenis meja menuntut refleks cepat, ketepatan, dan kemampuan membaca arah permainan. Filosofi ini selaras dengan tuntutan kita sebagai institusi pemeriksa di tengah dinamika kebijakan dan perubahan lingkungan strategis,” jelasnya.

Ia menambahkan, tahun ini menjadi periode yang cukup menantang, terutama dengan kebijakan efisiensi fiskal pemerintah pusat yang berdampak hingga ke daerah. Kondisi tersebut menuntut seluruh pemangku kepentingan untuk semakin adaptif, kreatif, dan inovatif. 

“Semangat dalam pertandingan ini kami harapkan dapat tercermin dalam pekerjaan sehari-hari, bagaimana kita tetap tangguh dan lincah dalam menjalankan tugas,” katanya.

Melalui momentum kebersamaan dalam eksibisi tenis meja ini, BPK Kalbar berharap terbangun komunikasi yang lebih efektif serta hubungan kerja yang semakin solid dengan para pemangku kepentingan. 

“Kebersamaan ini adalah fondasi untuk membangun BPK yang semakin berkualitas dan berintegritas,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak untuk menyeimbangkan antara pelayanan publik dan peningkatan spiritualitas. Hal tersebut disampaikannya pada peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah yang digelar di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak, Kamis (15/1/2026) malam.

Menurut Edi, peristiwa Isra Mikraj merupakan momentum penting bagi umat Islam karena pada peristiwa inilah umat menerima perintah salat sebagai tiang agama. Nilai-nilai tersebut, kata dia, selaras dengan tugas ASN sebagai pelayan masyarakat yang dituntut bekerja dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab.

“Sebagai ASN Pemerintah Kota Pontianak, kita tidak hanya dituntut memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga bagaimana menyeimbangkan pengabdian tersebut dengan peningkatan keimanan dan spiritualitas dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan peringatan Isra Mikraj yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pontianak juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi di lingkungan pemerintahan. Selain itu, momentum tersebut menjadi pengingat agar ASN mampu menghadirkan pelayanan terbaik dengan hati yang tulus dan ikhlas demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Edi meminta aparatur Pemerintah Kota Pontianak tidak hanya memiliki tanggung jawab administratif, tetapi juga berperan sebagai teladan dalam integritas, ketakwaan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan landasan tersebut, ia optimistis kinerja pelayanan publik akan semakin berkualitas.

“Pelayanan yang diberikan harus berangkat dari hati yang bersih, niat yang tulus, serta semangat kebersamaan untuk mewujudkan Kota Pontianak yang maju, sejahtera, dan membahagiakan,” tegasnya.

Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Edi berharap seluruh ASN diberikan kesehatan dan keberkahan agar dapat menjalankan ibadah dengan baik. Ia menilai Ramadan sebagai momentum introspeksi diri sekaligus sarana memperkuat keimanan dan ketakwaan.

Lebih lanjut, Edi juga mengingatkan tantangan pelayanan publik di era digital yang semakin kompleks. Masyarakat, menurutnya, menuntut pelayanan yang cepat, tepat dan paripurna, sehingga ASN dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas, baik secara teknis, mental, maupun spiritual.

“Keberadaan pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dengan menghadirkan rasa aman, nyaman, sejahtera, dan bahagia,” pungkasnya.

Peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak tersebut diisi dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Prof Dr H Wajidi Sayadi, M Ag. (prokopim)

PONTIANAK – Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla memuji penataan Kota Pontianak yang dinilainya hijau, tertata, dan mencerminkan kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai keagamaan yang hidup di tengah masyarakat. 

Hal itu disampaikan Jusuf Kalla saat menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (15/1/2026). Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalbar Ria Norsan kembali dilantik menjadi Ketua DMI Kalbar periode 2025-2030.

“Sepanjang jalan kita lihat, hutan-hutan kotanya terjaga. Ini mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan, dan itu bagian dari ajaran agama,” ujarnya yang terkesan dengan wajah Pontianak yang hijau sejak memasuki kota.

Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan beragama. Karena itu, ia berharap nilai-nilai tersebut juga dipegang oleh seluruh pengurus dan anggota DMI, khususnya di Kalimantan Barat, dalam menjalankan peran organisasi.

Lebih lanjut, Jusuf Kalla mengingatkan kembali prinsip dasar DMI, yakni memakmurkan masjid dan dimakmurkan oleh masjid. Menurutnya, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pembinaan umat, pendidikan, sosial, dan penguatan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

“Masjid harus hidup dengan kegiatan yang bermanfaat bagi umat, dan dari masjid pula lahir nilai-nilai kebaikan, termasuk kepedulian terhadap lingkungan dan kehidupan sosial,” jelasnya.

Ia berharap kepengurusan DMI Kalimantan Barat yang baru dilantik dapat memperkuat peran masjid sebagai pusat peradaban umat yang tidak hanya religius, tetapi juga ramah lingkungan dan peka terhadap persoalan sosial di sekitarnya. Sinergi antara nilai keagamaan dan kepedulian lingkungan akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan. 

Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang juga menjabat sebagai Ketua DMI Kota Pontianak menyampaikan apresiasinya atas apresiasi yang disampaikan Ketua Umum DMI Jusuf Kalla terhadap wajah Kota Pontianak. 

“Penataan kota yang hijau dan berkelanjutan tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan penguatan nilai-nilai keagamaan,” ungkapnya.

Edi menyebut, Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong pembangunan yang seimbang antara kemajuan fisik dan pelestarian lingkungan, sejalan dengan ajaran agama yang menekankan pentingnya menjaga alam sebagai amanah. 

“Lingkungan yang bersih, hijau, dan tertata merupakan bagian dari ibadah. Ini menjadi komitmen kami bersama masyarakat, termasuk melalui peran masjid,” imbuhnya.

Selaku Ketua DMI Kota Pontianak, Edi juga menekankan pentingnya masjid sebagai pusat edukasi umat, tidak hanya dalam aspek keagamaan, tetapi juga kepedulian sosial dan lingkungan. Ia menyebutkan, masjid memiliki peran strategis dalam menanamkan kesadaran menjaga kebersihan, penghijauan, serta pengelolaan lingkungan di tingkat komunitas.

“Masjid harus menjadi teladan. Dari masjid kita ajak jamaah untuk peduli lingkungan, menjaga kebersihan, menanam pohon, dan membangun kebersamaan sosial. Inilah makna memakmurkan masjid dan dimakmurkan oleh masjid,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pengalaman warga Kota Pontianak yang selama ini hidup berdampingan dengan banjir rob diangkat melalui program Photovoice yang digelar Yayasan Kolase di Rumah Budaya Gang Hj Salmah, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kamis (15/1/2026).

Program ini menjadi ruang refleksi bersama untuk merekam realitas banjir dari sudut pandang warga, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat terdampak.

Ketua Yayasan Kolase, Andi Fahrizal, menjelaskan Photovoice merupakan metode partisipatif yang memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan pengalaman hidup mereka melalui foto dan narasi.

“Photovoice tidak menempatkan masyarakat sebagai objek penelitian, tetapi sebagai subjek aktif. Warga memotret realitas yang mereka hadapi dan menceritakannya dengan bahasa mereka sendiri,” ujarnya.

Menurut Andi, pendekatan ini penting agar persoalan banjir tidak hanya dilihat dari data dan angka, tetapi juga dari pengalaman sehari-hari warga yang kerap terabaikan dalam proses perumusan kebijakan.

“Foto-foto ini bukan sekadar visual. Di dalamnya ada cerita, ingatan, dan pengalaman hidup warga yang berhadapan langsung dengan banjir,” katanya.

Program Photovoice Banjir Pontianak merupakan mandat dari FinCAPES dan telah dilaksanakan sejak Oktober 2025. Sebanyak 30 fotografer warga dilibatkan di delapan kawasan rawan banjir yang mencakup 21 kelurahan di Kota Pontianak.

Penentuan wilayah tersebut merujuk pada hasil studi FinCAPES Project melalui Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, yang menyimpulkan Pontianak rentan terhadap banjir akibat kondisi geografis dan tekanan pembangunan.

“Pontianak berada di dataran rendah dengan karakter tanah rawa gambut pesisir. Ditambah laju urbanisasi yang tinggi, ruang resapan air terus berkurang dan ini menjadi tantangan serius,” jelas Andi.

Ia juga menyinggung banjir besar pada 8–9 Desember 2025 yang dinilai sebagai peringatan penting. Saat itu, permukaan air laut mencapai sekitar 1,9 meter dan air masuk hingga ke bagian kolong Rumah Budaya.

“Ini bukan lagi kejadian rutin tahunan, tetapi sinyal bahwa risiko banjir semakin meningkat,” ujarnya.

Rangkaian diseminasi Photovoice Banjir Pontianak meliputi sesi refleksi, pameran fotografi warga, serta publikasi melalui podcast. Pameran menjadi ruang dialog antara warga, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Pameran ini kami hadirkan sebagai ruang percakapan, bukan untuk menyalahkan siapa pun, tetapi untuk memahami persoalan banjir dari berbagai sudut pandang,” kata Andi.

Kegiatan Nongkrong Senja di Pontianak turut digelar sebagai bagian dari rangkaian acara.

“Pendekatan budaya kami pilih agar isu banjir bisa dibicarakan dengan cara yang lebih membumi dan dekat dengan warga,” tambahnya.

Kegiatan ini dibuka oleh Wali Kota Pontianak yang diwakili Kepala Bapperida Kota Pontianak, Sidig Handanu, dan dihadiri perwakilan OPD, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta mitra internasional.

Melalui pendekatan Photovoice, Yayasan Kolase berharap suara warga terdampak banjir dapat menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan pembangunan Kota Pontianak yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kepala Bapperida Kota Pontianak, Sidig Handanu, menegaskan bahwa banjir tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan musiman, melainkan tantangan struktural yang berkaitan dengan perubahan iklim, pola pembangunan, dan perilaku masyarakat.

“Isu banjir sudah masuk dalam isu strategis Kota Pontianak. Dalam perencanaan jangka pendek, menengah, hingga panjang, aspek ketahanan kota, risiko bencana, dan kualitas lingkungan hidup telah kami masukkan,” ujarnya usai membuka acara.

Ia menilai Photovoice menjadi ruang penting untuk menangkap cara pandang masyarakat terhadap banjir. Menurutnya, warga adalah pihak yang paling merasakan dampaknya, sehingga perspektif mereka harus menjadi dasar kebijakan.

“Melalui kegiatan ini, kita bisa melihat bagaimana masyarakat memaknai banjir—apakah sebagai bencana, genangan biasa, atau sesuatu yang dianggap wajar. Semua pandangan itu penting untuk didengar,” katanya.

Sidig juga menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini sebagai bagian dari mitigasi risiko banjir. Ia menyebut, diskursus banjir perlu dibangun pada momentum yang tepat agar kebijakan yang lahir lebih kontekstual dan responsif.

Ia menambahkan, Pemkot Pontianak telah menjalankan berbagai program penanganan banjir, mulai dari perbaikan drainase, mitigasi perubahan iklim, hingga adaptasi iklim perkotaan. Namun, persoalan banjir tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah kota saja.

“Ini masalah kita bersama. Pemerintah, masyarakat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama, termasuk lintas daerah,” tegasnya.

Ia mencontohkan kawasan perbatasan seperti Siantan Utara yang rentan banjir akibat perubahan tata guna lahan di wilayah hulu, sehingga kolaborasi antar kabupaten dan kota menjadi kebutuhan mendesak.

Secara historis, Sidig mengingatkan bahwa Pontianak merupakan kota air. Oleh karena itu, keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan harus terus dijaga.

“Ketika keseimbangan terganggu—baik oleh perubahan iklim, pola pembangunan, maupun perilaku masyarakat—dampaknya langsung dirasakan warga,” jelasnya.

Ia berharap hasil Photovoice dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Pemkot Pontianak, termasuk peta risiko banjir, perhitungan risiko, serta kesiapsiagaan bencana di masa mendatang.

Kegiatan ini, menurutnya, sejalan dengan visi Kota Pontianak, yakni Pontianak Maju, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan yang Humanis.

“Pembangunan harus mendorong kesejahteraan masyarakat secara seimbang dengan perlindungan lingkungan. Prinsip itu yang terus kami pegang,” tuturnya.

Akademisi Universitas Waterloo, Kanada, Prof. Stefan Steiner, menegaskan bahwa risiko banjir di Kota Pontianak tidak dapat dipahami semata-mata melalui data dan peta ilmiah, tetapi harus dilihat dari pengalaman hidup warga yang mengalaminya secara langsung.

“Model dan peta ilmiah memang penting, tetapi itu belum menceritakan keseluruhan realitas. Risiko banjir dialami di rumah, di jalan, di sekolah, dan dalam kecemasan yang muncul setiap kali hujan turun,” ujar Prof. Steiner.

Ia menjelaskan, Pontianak merupakan kota air yang secara geografis dipengaruhi oleh pasang surut, sungai, dan curah hujan. Namun, perubahan iklim, penurunan muka tanah, serta pesatnya pembangunan perkotaan telah mengubah genangan yang dulu dianggap biasa menjadi risiko banjir yang semakin serius.

Di bawah naungan program FinCAPES, Universitas Waterloo mendukung berbagai kajian risiko banjir di Pontianak untuk memahami potensi banjir di masa depan, baik dari segi frekuensi, kedalaman, maupun durasinya.

Melalui kolaborasi dengan Yayasan Kolase dan dukungan Pemerintah Kota Pontianak, pendekatan partisipatif Photovoice dikembangkan dengan menempatkan warga sebagai pusat produksi pengetahuan.

“Warga Pontianak memahami kotanya lebih baik daripada siapa pun. Pengalaman hidup dan pengetahuan lokal mereka sangat penting dalam merumuskan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim,” katanya.

Program Photovoice melibatkan warga dari berbagai kawasan rawan banjir di Pontianak untuk mendokumentasikan risiko banjir melalui fotografi dan narasi. Warga merekam kondisi banjir, praktik kesiapsiagaan, bentuk adaptasi sehari-hari, serta dampak banjir yang tidak merata, terutama terhadap perempuan, anak muda, dan pekerja informal.

Menurut Prof. Steiner, foto-foto yang ditampilkan tidak sekadar menjadi dokumentasi visual, tetapi berfungsi sebagai dokumen sosial.

“Foto dan cerita ini menerjemahkan temuan ilmiah yang kompleks ke dalam pengalaman manusia. Dengan cara itu, risiko banjir menjadi lebih terlihat, lebih mudah dipahami, dan tidak bisa lagi diabaikan sebagai sesuatu yang biasa,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pameran dan diskusi Photovoice bukanlah akhir dari proses, melainkan titik awal percakapan yang lebih luas.

“Peran kami bukan untuk menentukan solusi terbaik, tetapi memicu dialog. Kami berharap diskusi ini berlanjut antara komunitas, pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti agar strategi mitigasi dan adaptasi banjir dapat dibangun bersama,” katanya.

Selain Photovoice, dukungan FinCAPES di Pontianak juga mencakup studi risiko banjir, pengembangan alat peningkatan kesadaran publik melalui penceritaan visual, studi aktuaria untuk menilai potensi kerugian ekonomi, serta penguatan sistem peringatan dini.

“Semua upaya ini bertujuan menghubungkan sains, perspektif masyarakat, dan kebijakan sebagai fondasi menuju kota yang lebih tangguh,” tutupnya. (kominfo)