Berita

TPID Gelar HLM, Perkuat Pengendalian Inflasi Jelang Imlek, Ramadan dan Idulfitri

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalbar menggelar High Level Meeting (HLM) dalam rangka memperkuat koordinasi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Imlek, Ramadan dan Idulfitri. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan ini diikuti oleh TPID kabupaten/kota se-Kalbar di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (5/2/2026).

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyatakan, pengendalian inflasi membutuhkan sinergi yang kuat antar instansi agar stabilitas harga dan ketersediaan pasokan tetap terjaga, khususnya di daerah perkotaan seperti Pontianak yang menjadi pusat aktivitas ekonomi.

“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kerja sama dan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Kota Pontianak pada Januari 2026 tercatat sebesar 2,74 persen. Sementara itu, inflasi bulanan (month to month) Januari 2026 berada pada angka 0,07 persen dan inflasi year to date juga sebesar 0,07 persen. Angka tersebut menempatkan Kota Pontianak sebagai daerah dengan inflasi terendah se-Kalbar.

Bahasan bilang, meskipun tingkat inflasi masih berada dalam rentang target, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan, terutama menjelang HBKN yang berpotensi mendorong kenaikan harga pada kelompok komoditas tertentu, khususnya makanan, minuman, dan tembakau.

“Kami terus mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan. Pemerintah Kota Pontianak melalui TPID akan memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga bagi masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak telah menyiapkan sejumlah langkah strategis melalui penerapan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

“Strategi 4K menjadi fokus utama kami. Mulai dari pemantauan harga dan stok bahan pokok di pasar rakyat, pelaksanaan operasi pasar, hingga penyebaran informasi harga secara berkala kepada masyarakat,” jelas Bahasan.

Gubernur Kalbar Ria Norsan, dalam arahannya menyampaikan bahwa inflasi Kalbar pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,85 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Memasuki tahun 2026, inflasi mulai menunjukkan tren kenaikan yang dipengaruhi oleh naiknya harga sejumlah komoditas pangan strategis serta faktor musiman menjelang perayaan hari besar keagamaan.

“Pada tahun 2026 ini, inflasi mulai menunjukkan tren kenaikan, terutama dipengaruhi oleh harga cabai rawit, bawang merah, serta faktor musiman menjelang perayaan hari besar. Karena itu, kita berkumpul hari ini untuk mencari solusi agar inflasi tetap terkendali, stabilitas harga terjaga, dan kebutuhan bahan pokok masyarakat dapat terpenuhi,” terangnya.

Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalbar untuk memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait, khususnya dalam pendataan ketersediaan stok dan harga bahan pangan di wilayah masing-masing.

“Saya meminta kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk terus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, melakukan pendataan stok dan harga bahan pangan, serta mengambil langkah-langkah pengendalian dan tindakan preventif terhadap komoditas yang berpotensi mengalami gejolak harga,” tegasnya.

Selain itu, Ria Norsan juga menekankan pentingnya dukungan data dan kebijakan yang akurat dari instansi terkait dalam upaya pengendalian inflasi.

“Saya juga meminta kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalbar serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar agar menyampaikan data dan kebijakan yang efektif serta efisien, sehingga inflasi dapat dijaga tetap rendah dan stabil,” imbuhnya.

Terkait ketersediaan pangan, Gubernur Kalbar meminta Perum Bulog Kalbar untuk memaparkan rencana penyerapan produksi padi, seiring dengan potensi peningkatan produksi gabah di daerah.

“Berdasarkan data BPS, terdapat potensi peningkatan produksi gabah kering panen di Kalbar sebesar 25 persen dibandingkan Januari 2025. Hal ini perlu diantisipasi dengan rencana penyerapan yang matang,” sebutnya.

Secara khusus, Ria Norsan juga menyoroti kondisi harga daging ayam dan beras di sejumlah daerah yang masih relatif tinggi.

“Saya minta perhatian khusus untuk Kabupaten Sambas, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Melawi terkait tingginya harga daging ayam dan beras. Perlu dilakukan penguatan pasokan dan kelancaran distribusi agar harga dapat segera terkendali,” pungkasnya. 

Melalui pelaksanaan HLM TPID Provinsi Kalbar ini, diharapkan koordinasi pengendalian inflasi antar kabupaten dan kota semakin solid sehingga stabilitas harga dan daya beli masyarakat dapat terus terjaga sepanjang tahun 2026. (prokopim)

PONTIANAK – Kinerja penyebaran informasi publik melalui media sosial Pemerintah Kota Pontianak menunjukkan tren positif. Sepanjang Januari 2026, akun Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mencatat engagement rate sebesar 1,04 persen, masuk kategori good engagement berdasarkan standar pengukuran media sosial.

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Yusnaldi, mengatakan capaian tersebut menunjukkan informasi pemerintah semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Angka engagement ini menandakan pesan yang disampaikan pemerintah mulai diterima dan direspons warga. Konten pelayanan publik dan isu keseharian terbukti mendapat perhatian lebih,” kata Yusnaldi, Kamis (5/2/2026).

Berdasarkan laporan Analisa Perkembangan Media Sosial Diskominfo Kota Pontianak Januari 2026, total interaksi akun Instagram mencapai lebih dari 21 ribu interaksi. Sebanyak 58,2 persen berasal dari akun non pengikut, menunjukkan jangkauan informasi meluas ke masyarakat yang lebih luas.

Yusnaldi menjelaskan, peningkatan interaksi didorong oleh pemilihan isu yang dekat dengan warga, seperti informasi pasang tinggi, kabut asap, kontak darurat, ringkasan APBD 2026, serta kalender event Kota Pontianak.

“Kami berupaya menyajikan informasi yang benar-benar dibutuhkan warga. Ketika informasi itu relevan, masyarakat tidak hanya melihat, tapi juga menyimpan dan membagikannya,” ujarnya.

Selain itu, kolaborasi antar akun resmi pemerintah juga memberi dampak signifikan. Sepanjang Januari 2026, Diskominfo mencatat 57 konten kolaborasi dengan akun Pemerintah Kota Pontianak serta tujuh kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah.

Menurut Yusnaldi, kolaborasi ini menjadi strategi penting untuk memperluas jangkauan komunikasi publik.

“Kolaborasi antar OPD membuat pesan pemerintah lebih cepat sampai dan tidak terfragmentasi. Ini bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap kanal informasi resmi pemerintah,” katanya.

Ia menambahkan, Diskominfo Kota Pontianak akan terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas konten, khususnya konten pelayanan dan respons terhadap isu yang berkembang di masyarakat, agar informasi pemerintah semakin mudah diakses dan dipahami warga. (*)

The Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2026. 

JAKARTA - Pemerintah Kota Pontianak bersama Dekranasda Kota Pontianak kembali memperlihatkan komitmennya mendorong perajin Kota Pontianak untuk memperluas pemasaran produk unggulan melalui The Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) tahun 2026. 

Tahun ini, Pameran yang diprakarsai oleh Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) menetapkan target transaksi ritel sebesar Rp102,5 miliar dengan kontrak dagang diharapkan mencapai US$1,5 juta. Selain itu, INACRAFT menargetkan 100.000 pengunjung dan buyers dari luar negeri sebanyak 1.000 visitors yang berasal dari Jepang, Singapura, Malaysia, Timor Leste, USA, India, Australia, Perancis, Uzbekistan, Filipina, Brunei Darussalam, dan Maroko.

Mewakili Wali Kota Pontianak, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Yusnaldi mengatakan keikutsertaan Pemkot Pontianak bersama Provinsi Kalimantan Barat merupakan implementasi komitmen Pemkot Pontianak dalam meningkatkan daya saing pengrajin lokal, membuka peluang kemitraan, investasi, dan pasar baru bagi pelaku kriya di pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara.

“Dengan tingginya jumlah pengunjung tentu perajin memiliki peluang yang sangat besar untuk memasarkan produknya tidak saja domestik tetapi juga pasar global,” ujarnya di stan Pemkot Pontianak, Rabu (4/2/2026).

Ia menambahkan, sebagai koordinator Bidang Daya Saing Produk Dekranasda Kota Pontianak, pihaknya telah melakukan kurasi produk lebih dulu sebelum dipamerkan sehingga produk yang akan tampil merupakan produk yang berkualitas. Sebab, masing-masing daerah berupaya menampilkan berbagai produk kerajinan khasnya masing-masing.

“Ayo ke stan Kota Pontianak di Paviliun Kalimantan Barat Assembly Hall No 75. Kami tentunya menampilkan produk kerajinan khas Pontianak, seperti corak insang, tas etnik, aksesoris serta kerajinan tangan lainnya,” ungkapnya.

Yusnaldi berharap produk-produk kriya dengan kearifan lokal Pontianak mampu menarik minat pengunjung yang datang ke stan Kota Pontianak.

“Semoga produk-produk yang kami tampilkan menarik minat pembeli tidak saja ketika pameran berlangsung namun berkelanjutan di waktu mendatang,” pungkasnya. (*) 

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan pendidikan jangka panjang. Salah satu yang menggembirakan adalah capaian rata-rata lama sekolah yang berada di angka 10,48 tahun. Paling tinggi di Kalimantan Barat. 

“Kami bersyukur dan Pemkot menargetkan wajib belajar 13 tahun, dari PAUD sampai SMA-SMK. Tapi bukan hanya lamanya, kualitas pendidikan juga harus terus ditingkatkan,” ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Rabu (4/2/2026).

Menurutnya, peningkatan kualitas SDM akan berdampak langsung pada kemajuan daerah. Dengan pendidikan yang baik, masyarakat memiliki daya saing untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, termasuk perguruan tinggi. Hal ini juga akan berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak secara berkelanjutan.

Edi menambahkan, upaya peningkatan kualitas SDM tidak bisa dilepaskan dari aspek kesehatan. Salah satu program yang dinilai memberikan dampak signifikan adalah Program Makan Gizi Gratis. Program ini tidak hanya berpengaruh pada kesehatan fisik anak, tetapi juga kualitas hidup dan potensi kecerdasan mereka.

“Dampaknya cukup besar, terutama terhadap kesehatan dan kualitas hidup anak. Nantinya akan ada survei dari Badan Gizi Nasional untuk melihat pengaruhnya terhadap tingkat kecerdasan anak-anak kita,” jelasnya.

Untuk meningkatkan partisipasi sekolah hingga ke jenjang pendidikan tinggi, Pemkot Pontianak menitikberatkan pada pemenuhan akses pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan, baik negeri, swasta, maupun madrasah, terus ditingkatkan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Agama. Selain itu, Pemkot juga memberikan dukungan dari sisi kesejahteraan. Pendidikan dan kesehatan dipandang sebagai fondasi utama peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah Kota tetap menyediakan sekolah gratis untuk jenjang SD dan SMP sebagai tanggung jawab pemerintah daerah, serta memberikan berbagai kemudahan dan bantuan lain agar akses pendidikan semakin terbuka.

“Kalau akses dan kesejahteraan kita perkuat, maka partisipasi pendidikan akan naik. Inilah yang ingin terus kita dorong agar Pontianak memiliki SDM yang unggul dan berdaya saing,” pungkas Edi. (prokopim)