Berita

Tingkatkan Pedestrian dan Perkuat Branding Kota

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus melakukan penataan infrastruktur perkotaan dengan fokus pada peningkatan kualitas sarana pedestrian sekaligus penguatan branding kota. Salah satu langkah nyata dilakukan melalui pembangunan dan penataan trotoar di sepanjang Jalan Teuku Umar yang kini dilengkapi dengan visual tematik Peta Rasa Kota Pontianak, menampilkan ragam kuliner khas sebagai identitas Kota Khatulistiwa.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, penataan pedestrian tidak hanya bertujuan menyediakan jalur aman dan nyaman bagi pejalan kaki, tetapi juga menjadi bagian dari strategi membangun wajah kota. Trotoar yang tertata, menurutnya, harus mampu berfungsi sebagai ruang publik yang hidup, edukatif, dan mencerminkan karakter daerah.

“Itu bagian dari kreativitas untuk Kota Pontianak yang semakin lebih indah, lebih berbudaya, dan branding kota," katanya, Minggu (8/2/2026).

Pemkot memang gencar membangun ruang kota yang ramah pejalan kaki, inklusif, dan punya nilai cerita. Misalnya melalui Peta Rasa Kota Pontianak, identitas kuliner dijadikan sebagai bagian dari branding kota.

Terlebih, Jalan Teuku Umar merupakan salah satu koridor strategis kota yang memiliki aktivitas tinggi. Karena itu, penataannya diarahkan agar mendukung mobilitas warga, sekaligus memperindah kawasan perkotaan. 

“Visual Peta Rasa diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri, baik bagi warga lokal maupun pengunjung dari luar daerah, sekaligus memperkuat promosi kuliner Pontianak,” terang Edi.

Lebih lanjut, Edi menegaskan bahwa peningkatan pedestrian merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota dalam menciptakan kota yang layak huni. Selain mendukung keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki, keberadaan trotoar yang baik juga mendorong pola hidup sehat, serta membuka ruang interaksi sosial masyarakat.

“Dengan begitu, Pontianak tidak hanya nyaman ditinggali, tetapi juga memiliki identitas visual yang kuat dan mudah dikenali,” pungkasnya. (prokopim)

Baznas Pontianak Gelar Rakorda IX UPZ Masjid dan Surau se-Kota Pontianak

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menegaskan peran strategis zakat sebagai instrumen sosial dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial. Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Ismail, saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) IX Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid dan Surau se-Kota Pontianak. Rakorda IX ini mengusung tema “Zakat Menguatkan Indonesia” ini digelar di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak, Sabtu (7/2/2026).

Ismail menilai tema Rakorda sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Menurutnya, zakat tidak hanya bernilai ibadah individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat dalam membangun persatuan dan kesejahteraan umat.

“Zakat bukan hanya membersihkan harta, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial, memperkuat solidaritas, serta menjadi solusi dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial,” ujarnya.

Ia menjelaskan, visi pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Pontianak, yakni “Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis”, menempatkan kesejahteraan masyarakat dan nilai kemanusiaan sebagai fondasi utama. Dalam konteks tersebut, zakat dinilai memiliki peran yang sangat strategis.

Ismail juga menekankan peran UPZ masjid dan surau sebagai garda terdepan dalam membumikan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat. Melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, zakat diharapkan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi mampu mendorong kemandirian ekonomi mustahik.

“Melalui pengelolaan zakat yang baik, kita tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga mendorong mereka menjadi insan yang mandiri, produktif, dan berdaya saing,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut masjid dan surau memiliki peran strategis bukan hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai pusat peradaban, pendidikan moral, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Optimalisasi zakat, infak, dan sedekah akan memperkuat fungsi masjid sebagai simpul kesejahteraan sosial dan penguatan karakter masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Ismail mengajak seluruh pengurus UPZ untuk terus meningkatkan sinergi dengan BAZNAS, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Ia juga mendorong penguatan tata kelola zakat berbasis digital serta peningkatan literasi zakat di tengah umat.

“Zakat harus kita dorong agar tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga transformatif dan berkelanjutan melalui program-program pemberdayaan ekonomi produktif,” ungkapnya.

Ismail menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus UPZ, BAZNAS, tokoh agama, dan masyarakat yang telah berperan aktif mengelola zakat umat dengan penuh keikhlasan. 

“Semoga Rakorda IX ini menghasilkan rumusan kebijakan dan langkah strategis untuk memperkuat peran zakat dalam mewujudkan masyarakat Pontianak yang sejahtera dan humanis, sekaligus berkontribusi nyata dalam menguatkan Indonesia,” imbuhnya.

Ketua Baznas Kota Pontianak Sulaiman, menambahkan, Rakorda menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat peran UPZ Masjid dan Surau dalam mendukung pengelolaan zakat yang profesional, transparan dan akuntabel.

“UPZ Masjid dan Surau merupakan ujung tombak pengumpulan zakat di tengah masyarakat. Melalui Rakorda ini, kami ingin memastikan pengelolaan zakat berjalan sesuai regulasi serta memberi dampak nyata bagi kesejahteraan umat,” sebutnya.

Ia menuturkan, Baznas Kota Pontianak terus mendorong peningkatan kapasitas pengurus UPZ, baik dari sisi administrasi, pelaporan, maupun pemahaman regulasi zakat. Hal ini penting agar pengelolaan dana zakat dapat dilakukan secara tertib dan tepat sasaran.

Sulaiman bilang potensi zakat di Kota Pontianak masih sangat besar dan perlu dioptimalkan melalui kolaborasi yang kuat antara Baznas dan UPZ di tingkat masjid dan surau. Dengan pengelolaan yang baik, zakat diharapkan mampu menjadi instrumen penguatan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan.

Rakorda IX UPZ Masjid dan Surau se-Kota Pontianak ini juga menjadi wadah evaluasi kinerja UPZ selama setahun terakhir serta penyusunan program kerja ke depan. 

“Kami berharap melalui forum ini, peran masjid dan surau tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat,” tutupnya. (prokopim)

Wali Kota Tegaskan Bukan Hal Baru

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menegaskan komitmennya mendukung arahan Presiden Republik Indonesia terkait penataan lingkungan perkotaan dalam kerangka Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, Indah (ASRI). Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyebut, upaya menjaga kota tetap bersih, hijau, dan tertata sebenarnya telah lama dijalankan di Pontianak, bahkan jauh sebelum arahan tersebut disampaikan secara nasional.

Menurut Edi, Presiden menaruh perhatian serius terhadap keberadaan spanduk, papan nama, baliho, dan reklame yang tidak tertata karena dapat merusak estetika kota. Kondisi kota yang kumuh, lanjutnya, akan berdampak langsung pada minat orang untuk datang dan beraktivitas. 

“Kalau kota tidak cantik, orang juga tidak tertarik datang. Saya sangat setuju dengan arahan Bapak Presiden, dan itu sudah kami lakukan sejak lama,” ujarnya, Sabtu (7/2/2026).

Ia mencontohkan, penanaman pohon secara rutin hampir setiap pekan telah menjadi kebiasaan Pemerintah Kota Pontianak. Hasilnya kini mulai terlihat, terutama di kawasan-kawasan yang dulu minim ruang hijau. Selain itu, kegiatan gotong-royong rutin yang melibatkan aparatur pemerintah dan masyarakat juga telah berjalan sejak awal masa jabatannya.

“Gotong-royong kita lakukan setiap bulan dan tersebar di seluruh wilayah kota. Ini bukan kegiatan seremonial, tapi bagian dari budaya merawat kota,” tegasnya.

Ke depan, Pemkot Pontianak akan memperluas keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga lingkungan, termasuk sekolah, institusi pendidikan, hingga unsur TNI dan Polri. Tujuannya agar kesadaran lingkungan tumbuh secara kolektif dan berkelanjutan.

Edi juga menekankan pentingnya inovasi pengelolaan sampah di tingkat instansi. Ia mendorong sekolah dan kantor pemerintahan memiliki sistem pengolahan sampah organik mandiri, seperti membuat lubang atau bak penampungan daun-daunan yang kemudian diolah menjadi kompos.

“Nanti kita tanam gorong-gorong atau tempayan, sampah organik dimasukkan ke situ, disemprot bakteri pengurai, dan jadilah pupuk. Sampah selesai di tempat. Yang dibuang hanya plastik dan kaleng,” jelasnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, Edi berharap Pontianak tetap menjadi kota yang asri, nyaman, dan berdaya tarik tinggi, sekaligus menjadi contoh bahwa dukungan terhadap Indonesia Asri telah diwujudkan secara nyata dan konsisten. (prokopim)

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menegaskan pentingnya peran organisasi kemahasiswaan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kontrol sosial dan mendorong pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Pemerintah Kota Pontianak terbuka dan menyambut baik keberadaan seluruh organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan, termasuk Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), selama bergerak dalam koridor hukum dan nilai kebangsaan. Ia menilai GMNI merupakan bagian dari jejaring organisasi nasional yang memiliki sejarah panjang dalam membangun kesadaran kritis dan keberpihakan kepada rakyat kecil.

“Pemerintah Kota Pontianak terbuka terhadap semua golongan dan organisasi. Kami justru membutuhkan kontrol sosial dari adik-adik mahasiswa, tentu dengan kajian yang kuat dan berbasis fakta,” ujarnya saat membuka Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Kota Pontianak di Balai Pertemuan Budaya Madura, Jalan Selat Panjang, Jumat (6/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bahasan juga menyinggung upaya pengentasan kemiskinan yang terus dilakukan Pemkot Pontianak. Ia menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Kota Pontianak menunjukkan tren penurunan dalam dua tahun terakhir dan diharapkan dapat terus ditekan melalui kolaborasi lintas sektor. 

Kebijakan pemerintah pun tidak hanya difokuskan pada bantuan kebutuhan dasar seperti layanan kesehatan dan pendidikan, tetapi juga diarahkan pada upaya jangka panjang untuk membangun kemandirian masyarakat. 

“Bantuan langsung itu penting sebagai langkah awal, tapi yang utama adalah bagaimana masyarakat bisa mandiri. Jangan hanya diberi ikan, tapi juga kail,” tegasnya.

Bahasan juga menekankan bahwa pemerintah tidak alergi terhadap kritik, bahkan kritik yang tajam sekalipun, selama disampaikan secara konstruktif. Ia mendorong kader GMNI untuk memperkuat tradisi intelektual melalui riset, kajian, dan advokasi berbasis data. Terutama dalam mengawal implementasi program-program pemerintah yang menyentuh kepentingan masyarakat menengah ke bawah.

Melalui kegiatan KTD ini, Bahasan berharap lahir kader-kader GMNI yang tidak hanya militan secara ideologis, tetapi juga matang secara intelektual. Harapannya juga mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan Kota Pontianak. (prokopim)