Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pontianak menyerahkan bantuan hibah peralatan kerja kepada peserta Pelatihan Vokasi Tahun 2025. Bantuan yang diberikan berupa 20 unit mesin jahit, 35 paket peralatan make up dan 20 paket peralatan mekanik. 

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, pemberian bantuan tersebut menjadi bentuk nyata komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat. Program bantuan hibah ini merupakan kelanjutan dari pelatihan vokasi yang diberikan kepada masyarakat agar memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. 

“Dengan adanya bantuan peralatan kerja, para peserta diharapkan dapat langsung menerapkan ilmu yang telah diperoleh dan mengembangkan usaha secara mandiri,” tuturnya usai menyerahkan bantuan di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Rabu (15/10/2025).

Ia berharap pelatihan vokasi ini tidak berhenti di pelatihan saja, tetapi juga melalui fasilitasi bantuan peralatan kerja ini para peserta bisa langsung produktif. 

“Pemerintah Kota Pontianak ingin memastikan masyarakat Pontianak tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri,” ujar Bahasan.

Ia menambahkan, Pemkot Pontianak berupaya terus bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan industri, untuk memperluas kesempatan kerja bagi warga kota. Bahasan menilai penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi menjadi salah satu strategi penting dalam menekan angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kita ingin masyarakat Pontianak memiliki daya saing dan tidak tertinggal dalam perkembangan dunia kerja. Pemerintah terus membuka peluang agar setiap warga yang mau berusaha bisa berkembang,” imbunya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, Ismail menjelaskan, pelatihan vokasi dan bantuan hibah peralatan kerja diberikan secara berkelanjutan kepada masyarakat dari berbagai bidang keterampilan. Program ini, menurutnya, merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pemberdayaan tenaga kerja produktif di tingkat lokal.

“Kami memberikan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Setelah pelatihan, peserta juga mendapat peralatan agar bisa langsung bekerja atau membuka usaha sendiri. Ini bagian dari upaya kami mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Dinas Tenaga Kerja terus berupaya memperluas cakupan pelatihan dan meningkatkan kualitas instruktur agar hasil pelatihan benar-benar memberikan dampak bagi peningkatan kompetensi peserta. (prokopim)

Sensus Tentukan Arah Kebijakan dan Program Pembangunan

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun depan. Ajakan tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (15/10/2025).

Edi menyampaikan apresiasi kepada BPS Kota Pontianak atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut serta atas kerja sama yang selama ini terjalin baik dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Ia juga berterima kasih kepada perusahaan dan para responden yang telah aktif membantu BPS dalam pengumpulan data ekonomi di Kota Pontianak.

“Data yang dikumpulkan oleh BPS sangat penting bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam menyusun kebijakan dan perencanaan berbagai program pembangunan,” ujarnya.

Menurut Edi, sosialisasi ini bertujuan agar para pelaku ekonomi dan masyarakat mengetahui bahwa pada tahun 2026 mendatang BPS akan melaksanakan kegiatan besar berskala nasional yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali, yaitu Sensus Ekonomi 2026 dengan tagline #MencatatEkonomiIndonesia.

Sebagai barometer pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat, lanjutnya, Kota Pontianak memiliki tanggung jawab besar untuk menyukseskan kegiatan nasional ini. Menurutnya, data yang lengkap, akurat dan mutakhir akan menjadi fondasi penting dalam merancang kebijakan pembangunan kota ke depan.

“Sensus ekonomi bukan berkaitan dengan pajak. Ini murni pendataan untuk melihat kondisi perekonomian agar pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat sasaran,” kata Edi.

Wali Kota juga mengimbau seluruh pelaku usaha, mulai dari perusahaan besar, menengah, hingga pelaku UMKM, untuk menerima petugas BPS dengan baik dan memberikan data secara benar serta lengkap. Ia meminta seluruh pihak memastikan usaha mereka terdata dalam sensus tersebut.

Selain itu, Edi menginstruksikan para camat agar turut menyebarluaskan informasi tentang sensus ekonomi kepada warga di wilayah masing-masing. Ia juga berharap dukungan dari asosiasi, akademisi, media massa, tokoh masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Pontianak.

“Mari kita bersama-sama mensukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Pontianak dengan memberikan data secara benar dan lengkap,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Pontianak, Dody Saputro, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Pontianak, khususnya kepada Wali Kota Edi Rusdi Kamtono, atas dukungan dan kerja sama yang diberikan sehingga kegiatan sosialisasi dapat terlaksana dengan baik.

“Sosialisasi ini merupakan tahapan penting dalam rangka persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sensus ekonomi bukan hanya milik BPS, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. BPS hanya diberi amanah oleh negara untuk melaksanakan kegiatan ini,” sebutnya.

Ia menilai, keberhasilan memperoleh data ekonomi yang akurat dan berkualitas sebagai dasar perencanaan serta evaluasi pembangunan nasional merupakan tanggung jawab bersama. Melalui partisipasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama para pelaku usaha di berbagai skala, Dody optimistis pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas tinggi.

“Kami berharap dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 untuk Mencatat Ekonomi Indonesia,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menargetkan pelebaran Jalan Komyos Sudarso tuntas pada tahun 2026. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyebut proyek tersebut telah dianggarkan dan masuk dalam program kerja pemerintah kota dengan alokasi dana sementara sebesar Rp18 miliar.

“Desain Jalan Komyos Sudarso sudah kita buat dengan lebar 16 meter. Sekitar 60 persen sudah sesuai standar itu, sedangkan sisanya masih antara 9 hingga 12 meter. Targetnya akan kita selesaikan di tahun 2026,” ujar Edi, Rabu (15/10/2025).

Ia menjelaskan, proses pelebaran sempat tertunda sejak 2022 karena status jalan tersebut masih merupakan jalan nasional. Setelah statusnya dikembalikan menjadi jalan kota pada 2024, Pemkot kini dapat melanjutkan pembebasan lahan yang belum tuntas.

“Sebagian lahan sudah bebas dan tinggal pelaksanaan fisiknya. Namun, masih ada beberapa titik yang memerlukan pendekatan dan pembebasan tambahan,” jelasnya.

Edi menegaskan, kendala utama biasanya muncul di lapangan, bukan pada ketersediaan anggaran.

“Kadang dananya ada, tapi pelaksanaannya terkendala persoalan teknis atau sosial di lokasi,” ujarnya.

Selain Jalan Komyos Sudarso, Pemkot Pontianak juga berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait rencana pelebaran Jalan Imam Bonjol. Menurut Edi, ruas dari arah Adisucipto ke Imam Bonjol berstatus jalan provinsi sehingga penanganannya dilakukan melalui Pemprov Kalbar.

“Pelebaran di sana masih bisa dilakukan dengan menggeser posisi parit. Kalau paritnya dibeton dengan dimensi yang baik untuk mengatasi genangan, kemudian jalannya dilebarkan, hasilnya akan jauh lebih baik,” tuturnya.

Ia menambahkan, dari sisi teknis tidak ada tantangan berarti. Tantangan utama muncul ketika berhadapan dengan masyarakat pemilik lahan. Untuk itu, diperlukan musyawarah dan kesepakatan agar pembebasan lahan berjalan lancar.

“Kalau pendekatan secara kekeluargaan tidak berhasil, bisa ditempuh konsinyasi. Setelah ada penilaian dari appraisal, dananya dititipkan ke pengadilan,” pungkas Wali Kota. (kominfo)

Peringatan Hari Santri Nasional 2025

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, mengajak para santri untuk menjadi agen perubahan yang membawa kedamaian dan kemajuan bangsa di tengah tantangan era digital. Santri masa kini tidak hanya dituntut memahami ilmu agama, tetapi juga harus tanggap terhadap perkembangan teknologi. 

“Jadilah santri yang tidak hanya fasih dalam kitab, tetapi juga tangkas dalam dunia digital,” ujarnya saat menjadi pembicara pada Seminar Hari Santri Nasional 2025 di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak, Selasa (14/10/2025).

Edi menilai, semangat keislaman yang inklusif dan moderat harus terus ditanamkan di tengah derasnya arus informasi. Santri, katanya, berperan penting dalam menjaga nilai-nilai moral, menyebarkan kebaikan dan menumbuhkan toleransi di masyarakat. 

“Santri yang inklusif adalah santri yang terbuka terhadap perbedaan, mampu berdialog lintas budaya dan agama, serta bijak dalam menyikapi berbagai informasi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, momentum Hari Santri bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk mengenang peran besar santri dalam perjuangan bangsa dan menguatkan komitmen dalam menjaga harmoni sosial. 

“Hari Santri mengingatkan kita bahwa peran santri sangat besar dalam sejarah bangsa. Kini tantangan kita berbeda, terutama di era digital yang semakin kompleks,” katanya.

Edi juga mengingatkan agar masyarakat, khususnya para santri, lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Ia menilai acapkali masyarakat lebih cepat bereaksi di media sosial daripada bertindak nyata di lapangan. 

“Kadang kita sibuk berdebat di dunia maya, tapi belum sempat bergerak menyelesaikan persoalan nyata. Ini tantangan bagi kita semua,” tuturnya.

Lebih lanjut, Wali Kota menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyayangkan masih banyak perilaku yang tidak mencerminkan akhlak Islami, seperti saling mencaci, memfitnah dan menghujat di media sosial. 

“Sebagai umat Islam, kita harus menunjukkan perilaku yang santun dan berakhlak. Di sinilah peran santri untuk menjadi teladan dan penebar kedamaian,” ucapnya.

Dirinya berharap seminar bertema ‘Santri Inklusif dan Bangsa Progresif’ ini dapat menjadi ruang bagi santri, pelajar dan mahasiswa untuk terus meningkatkan wawasan kebangsaan, kualitas diri serta kemampuan berbahasa dan bernegara. 

“Kegiatan ini diharapkan memberi manfaat bagi semua pihak dalam memperkuat komitmen membangun bangsa yang damai, maju dan berkeadaban,” terangnya.

Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kalimantan Barat (Kalbar) M Firdaus, menyampaikan apresiasinya terhadap nilai-nilai pesantren yang menjadi fondasi moral bagi kemajuan bangsa. 

“Saya sendiri, secara pribadi, bukanlah lulusan pesantren. Namun, saya sangat menghargai nilai-nilai pesantren yang menjadi dasar akhlak dan persatuan bangsa,” imbuhnya.

Firdaus menilai, Kalbar memiliki potensi besar dalam membangun sumber daya manusia yang cerdas dan berkarakter. Ia berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan pendidikan dan kegiatan sosial di daerah. 

“Harapan kami, ke depan masyarakat Kalbar menjadi masyarakat yang cerdas, kritis, dan tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang dapat memecah belah persatuan,” tambahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa ISNU Kalbar saat ini telah memiliki sebelas cabang yang aktif melaksanakan berbagai pelatihan dan kegiatan sosial. Beberapa daerah lainnya masih dalam tahap koordinasi dengan pemerintah setempat. 

“Kami berharap seluruh cabang di kabupaten dan kota dapat segera terbentuk dan berfungsi optimal,” tutupnya. (prokopim)