Berita

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi banjir rob yang diperkirakan terjadi pada Januari mendatang. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, berdasarkan prakiraan BMKG, ketinggian pasang air laut pada Januari 2026 dapat mencapai dua meter.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kondisi pada Desember lalu, di mana pasang rob sempat mencapai sekitar 1,8 meter dan menyebabkan genangan di sejumlah wilayah.

Menurutnya, kawasan yang berada di sekitar Sungai Kapuas menjadi perhatian utama karena terdampak langsung saat pasang tinggi. Warga yang bermukim di bantaran sungai diminta untuk meningkatkan kewaspadaan sejak dini, termasuk dengan mengamankan barang-barang berharga dan peralatan rumah tangga yang mudah rusak akibat air.

“Terutama rumah-rumah yang sebelumnya sempat terendam, agar pengalaman kemarin bisa menjadi pelajaran untuk lebih siap menghadapi kemungkinan yang sama,” ujarnya, Sabtu (3/1/2026).

Selain itu, Wali Kota juga menekankan aspek keselamatan keluarga, khususnya anak-anak. Ia mengingatkan agar orang tua lebih ketat mengawasi anak-anak yang belum bisa berenang dan tidak membiarkan mereka bermain di parit, saluran air, atau area yang berpotensi tergenang saat rob terjadi. 

“Keselamatan jiwa menjadi prioritas utama, jangan sampai lengah,” tegasnya.

Dari sisi mitigasi, Pemkot Pontianak telah menyiagakan posko-posko kesiapsiagaan di sejumlah titik rawan, seperti kawasan Nipah Kuning serta wilayah Pontianak Utara dan Pontianak Timur. Posko ini disiapkan untuk mempercepat respon apabila terjadi kenaikan air yang signifikan dan membantu koordinasi penanganan di lapangan, terutama di wilayah pinggiran Sungai Kapuas.

Selain kesiapsiagaan personel dan posko, Pemkot juga telah melakukan pembersihan saluran dan drainase di berbagai lokasi kota. Langkah ini dilakukan untuk memastikan aliran air tetap lancar sehingga dapat mengurangi risiko genangan yang lebih parah ketika pasang rob bersamaan dengan curah hujan. Pembersihan dilakukan secara bertahap dan rutin sebagai bagian dari upaya preventif menghadapi musim pasang.

Edi menyebut, penanganan banjir rob tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi memerlukan peran aktif masyarakat.

“Pemerintah sudah bersiaga, namun masyarakat juga harus waspada, menjaga lingkungan, dan mengikuti imbauan. Dengan kesiapan bersama, kita berharap dampak banjir rob dapat diminimalisir,” pungkasnya. (prokopim)

Solek Taman Kota Untuk Kebahagiaan Warga

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus mempercantik dan menjaga keberadaan taman-taman kota demi kebahagiaan warga. Tidak hanya itu, trotoar pun terus diperlebar untuk memudahkan para pejalan kali. Ruang-ruang publik tersebut menjadi konsentrasi mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan dan humanis. 

Untuk memaksimalkan kebersihan kota, Pemkot Pontianak melengkapi peralatan berupa kendaraan khusus penyapu trotoar dan jalan. Kendaraan berupa mobil berukuran kecil ini dilengkapi dengan penyapu yang digerakkan oleh mesin. Alat ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemkot Pontianak dalam memperkuat penataan lingkungan kota yang bersih, hijau, dan ramah bagi warga.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan bahwa mobil penyapu tersebut dirancang untuk memudahkan pembersihan trotoar, taman, serta ruang publik yang setiap hari digunakan masyarakat. 

“Dengan alat ini, pekerjaan pembersihan menjadi jauh lebih mudah dan efektif. Trotoar bukan hanya disapu, tetapi juga disiram untuk mengurangi debu dan disedot secara langsung,” ujarnya usai melakukan uji coba kendaraan penyapu trotoar dan jalan di trotoar Taman Digulis Untan, Sabtu (3/1/2026).

Ia menegaskan, kebersihan trotoar dan taman harus dijaga secara rutin karena menjadi ruang interaksi sosial warga. Oleh sebab itu, operasional pembersihan berlangsung setiap hari. Sementara pembersihan yang bersifat lebih menyeluruh dan berkala di taman-taman kota dilakukan secara periodik untuk memastikan ruang terbuka publik tetap sehat dan nyaman.

Menurut Edi, mobil penyapu ini tidak hanya efektif digunakan di trotoar, tetapi juga dapat dioperasikan di jalan aspal. Saat ini, Pemkot Pontianak telah memiliki dua unit dengan ukuran berbeda, dan ke depan akan menambah jumlah armada serupa agar cakupan layanan kebersihan semakin luas.

Pemkot juga memiliki Pasukan Hijau Gerak Cepat (PHGC) di Dinas PUPR. Tim ini yang secara periodik menjaga Pontianak tetap hijau dan ruang publiknya kian nyaman. 

“Jumlahnya 20 orang dan berkoordinasi dengan tim lain di lapangan,” sebutnya.

Langkah ini merupakan upaya Pemerintah Kota Pontianak menegaskan arah pembangunan kota yang menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik, kelestarian lingkungan, dan kenyamanan ruang hidup masyarakat. 

“Tiap tahun kita menganggarkan dana rutin untuk perawatan kebersihan dan taman kota. Namun dengan luas wilayah Pontianak dan banyaknya taman, kita akui anggaran tersebut masih terbatas,” ungkapnya.

Meski demikian, Wali Kota menegaskan komitmennya untuk terus mempercantik wajah kota, mulai dari infrastruktur, taman-taman, hingga lampu penerangan jalan. Penataan dan perawatan ini akan terus diperluas, termasuk ke wilayah timur dan utara Kota Pontianak yang memiliki trotoar, ruang terbuka hijau, dan ruang terbuka publik yang menjadi destinasi warga untuk rekreasi, olahraga, dan aktivitas ekonomi.

“Kota yang bersih dan tertata bukan hanya soal estetika, tapi juga soal kemanusiaan. Kita ingin Pontianak menjadi kota yang humanis, nyaman bagi pejalan kaki, ramah lingkungan, dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak seluruh elemen Kementerian Agama di Pontianak dan Kalimantan Barat (Kalbar) melanjutkan kolaborasi dan sinergi dalam pembangunan kota. Apa yang sudah terjalin selama ini terbukti membawa Kota Khatulistiwa menjadi makin baik dari hari ke hari. Hal tersebut ia ungkapkan dalam apel peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama RI ke-80 Tahun 2026 di Halaman MTs Negeri 2 Pontianak, Sabtu (3/1/2026).

"Kolaborasi ini harus terus berlanjut untuk kemajuan pembangunan di Pontianak," ujarnya.

Harapan itu selaras dengan tema HAB Kementerian Agama RI ke-80 Tahun 2026 yakni ‘Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju’. Saat ini Pontianak merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, ekonomi dan kesehatan di Kalbar. Jumlah penduduknya pun terus meningkat hingga mendekati 700 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, keberagaman warga menjadi salah satu kekayaan dan kepentingan yang perlu dirawat.

"Oleh karenanya, kondusivitas kota perlu ditingkatkan agar bisa menaikkan indeks kebahagiaan warga," katanya.

Apalagi dengan visi Pontianak Maju, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan yang Humanis, semakin menjadikan sinergi dengan Kementerian Agama kian penting. Kolaborasi itu ditunjukkan dengan pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. 

"Yang kita ketahui, indikator pembangunan terus meningkat sebagaimana laporan BPS," sebutnya.

Edi turut menyebut selama 80 tahun, Kementerian Agama terus eksis melintasi perjalanan sejarah bangsa, menghadapi berbagai tantangan, dan beradaptasi dengan dinamika zaman. Namun ia menegaskan bahwa kerukunan bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan sebuah energi kebangsaan. Kerukunan hadir sebagai sinergi yang produktif, di mana perbedaan identitas, keyakinan, dan latar belakang sosial dirajut menjadi kekuatan kolaboratif untuk menggerakkan kemajuan bangsa.

Kementerian Agama didirikan sebagai penjaga nalar agama dalam bingkai kebangsaan. Kini, peran tersebut semakin luas dan semakin krusial, yakni meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, merawat kerukunan umat beragama yang berlandaskan cinta kemanusiaan, memberdayakan ekonomi umat, serta memastikan agama hadir sebagai sumber solusi bagi persoalan bangsa.

"Setiap kebijakan yang diambil harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar urusan administratif dan birokrasi," tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menegaskan kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengeksekusi anggaran 2026. Berdasarkan catatan di tahun 2025, beberapa program terlambat dilaksanakan. Hal tersebut menjadi perhatiannya untuk diperbaiki.

“Kepala dinas, kepala Badan, yang menerima DPA, saya berharap segera dipelajari, dicermati dan dilaksanakan. Yang tidak jelas silakan dikoordinasikan,” katanya usai penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Jumat (2/1/2026).

Dia menjelaskan APBD merupakan investasi penting untuk pembangunan di Kota Pontianak. Muaranya adalah kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi momen tahun baru saat yang tepat untuk menumbuhkan semangat dalam memberikan kinerja terbaik kepada warga kota. Menjadikan semua lebih baik, optimal dan profesional.

“Saya berharap 2026 ini ASN bekerja dengan ikhlas dan semangat sesuai dengan prinsip pelayanan prima. Saya ingin tidak ada permasalahan hukum yang disebabkan kelalaian dan kesalahan yang dilakukan,” sebutnya.

Di tahun 2026 ini, Pemkot Pontianak telah melakukan realokasi anggaran sebagai respon terhadap efisiensi anggaran dari pusat. Kebutuhan layanan langsung masyarakat tetap jadi fokus. Edi juga meminta OPD berinovasi agar program tetap berjalan di tengah kondisi keuangan yang terbatas.

Akan tetapi yang tidak kalah penting, anggaran yang sudah dikeluarkan di 2025 pasti diminta pertanggungjawabannya. Biasanya di akhir Januari, Badan Pemeriksa Keuangan akan mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah. Ia pun meminta seluruh hal terkait disiapkan dengan baik.

“Saya minta untuk dirapikan administrasi, kalau pengadaan dicek barangnya, apakah tersedia, berfungsi atau tidak, dan untuk proyek harus dituntaskan,” tegasnya.

Ia berharap 2026 membawa perubahan lebih baik untuk Pontianak. Untuk itu, dia memberikan catatan penting atas apa yang terjadi di tahun lalu. Selain soal eksekusi anggaran, ia menekankan pentingnya menghadapi mitigasi bencana terutama rob. 

“Di Januari ini diperkirakan ketinggian akan mencapai 2 meter, Desember (2025) kemarin 1,8 meter. Kita harap tidak dibarengi hujan dan angin,” katanya.

Selain mitigasi bencana, hal lain yang perlu digarisbawahi adalah jumlah kebakaran rumah yang mencapai 87 kasus dengan 80 persen bangunan habis, dan kecelakaan lalu lintas karena kelalaian yang menimbulkan korban jiwa. (prokopim)