Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak kembali melanjutkan pembangunan kawasan waterfront di tepian Sungai Kapuas sebagai bagian dari strategi memperkuat wajah kota dan mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Pembangunan lanjutan tahun 2026 akan dimulai dari kawasan Gang Kamboja hingga Gang H Mursyid. Proyek ini dirancang sebagai pekerjaan multiyears selama tiga tahun dengan dukungan anggaran tahap awal sebesar Rp20 miliar yang bersumber dari APBD Kota Pontianak.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan proyek tersebut merupakan kelanjutan program penataan waterfront yang telah dirintis sejak 2014.

“Kita akan melanjutkan pembangunan waterfront karena ini menjadi program kota yang sudah dirintis sejak lama. Jadi harus terus kita lanjutkan, walaupun bertahap, karena ini akan menampilkan wajah Kota Pontianak,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Ia menjelaskan, konsep pembangunan waterfront tersebut akan memiliki kemiripan dengan kawasan yang telah ditata di Parit Besar, namun tetap menghadirkan elemen-elemen baru yang lebih unik, ramah lingkungan, dan tidak meninggalkan kearifan lokal.

“Nanti akan ada bentuk-bentuk yang unik, instagramable, ramah lingkungan, dan tetap menampilkan kekhasan lokal. Misalnya ada tempat Meriam Karbit, spot rekreasi, olahraga, dan menyatu dengan taman yang akan dibangun di bawah Jembatan Duplikasi Kapuas I,” jelasnya.

Edi menambahkan, saat ini pihaknya masih berada pada tahap rapat teknis. Sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak akan segera dilakukan, termasuk menyangkut penataan bangunan yang berada di luar garis sempadan. Ia menyebut secara umum tidak banyak lahan yang harus dibebaskan, namun kemungkinan ada kompensasi perbaikan bagi bangunan atau aset warga yang terdampak penataan.

“Kalau ada yang terdampak, nanti ada kompensasi perbaikan sesuai desain yang sudah kita rencanakan. Jadi kita ingin penataannya tetap berjalan dengan baik,” katanya.

Wali Kota menegaskan, pembangunan waterfront ini diharapkan memberi dampak luas bagi kota, mulai dari penguatan sektor pariwisata, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, hingga penciptaan lapangan kerja. Karena itu, ia berharap dukungan tidak hanya datang dari APBD kota, tetapi juga dari APBD provinsi dan APBN.

“Kita ingin ini tuntas. Tidak hanya mengandalkan APBD kota, tapi juga berharap ada dukungan dari provinsi dan pusat. Karena Sungai Kapuas ini juga berada di bawah kewenangan balai besar,” terang Edi.

Ia mengungkapkan, rencana tersebut telah dikoordinasikan dengan Balai Besar Wilayah Sungai Kapuas, DPR RI, khususnya Komisi V, serta pihak kementerian terkait. Respons yang diterima sejauh ini disebut cukup baik, meski tetap terkendala kondisi efisiensi dan pengurangan anggaran di tingkat pusat.

Edi mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga infrastruktur yang telah dibangun. Pemerintah kota, katanya, akan menyiapkan desain yang aman dan tahan terhadap kerusakan, termasuk kemungkinan pemasangan CCTV di beberapa titik strategis.

“Kita berharap seluruh masyarakat ikut menjaga aset yang sudah dibangun. Karena tanpa kerja sama, akan sulit menjaga infrastruktur itu tetap baik. Jadi kita desain juga agar aman, tidak mudah dirusak, tidak mudah dicuri, dan tetap nyaman dimanfaatkan bersama,” pungkasnya. (prokopim)

Wali Kota: Pengabdian Mereka Jadi Teladan

PONTIANAK;– Pemerintah Kota Pontianak kembali memberikan penghormatan kepada Aparatur Sipil Negara yang memasuki masa purna tugas. Pada periode Maret dan April 2026, sebanyak 26 ASN dilepas secara resmi sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka di berbagai sektor pelayanan publik.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, kegiatan pelepasan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota untuk memberikan penghargaan yang layak kepada ASN yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi kemajuan Kota Pontianak.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini, Pemerintah Kota Pontianak memberikan penghormatan dan apresiasi kepada 26 ASN yang memasuki masa purna tugas. Ini bagian dari komitmen kami untuk memberikan penghargaan atas pengabdian mereka,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Ia menjelaskan, para ASN yang memasuki masa purna tugas telah menempuh perjalanan panjang pengabdian di berbagai bidang, mulai dari pelayanan pasar tradisional, sektor kesehatan, pembinaan dan pengawasan lalu lintas angkutan jalan, pelayanan pemerintahan di tingkat kelurahan, pemberdayaan masyarakat, hingga dunia pendidikan.

“Di balik setiap jabatan dan tugas yang diemban, tersimpan dedikasi dan tanggung jawab yang dijalani dengan sepenuh hati. Kehadiran Bapak dan Ibu di unit kerja masing-masing telah memberi arti bagi masyarakat dan ikut membentuk wajah Pemerintah Kota Pontianak seperti yang kita kenal hari ini,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pontianak telah mengangkat 335 calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil. Ia berharap para ASN yang baru diangkat mampu mengamalkan nilai-nilai BerAKHLAK, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Selain itu, ia mengingatkan seluruh ASN aktif agar terus menjunjung profesionalisme, menaati ketentuan perundang-undangan, mengikuti perkembangan zaman, memiliki inisiatif, peduli terhadap lingkungan, bijak dalam bermedia sosial, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan. 

“Disiplin kerja juga menjadi hal utama, termasuk memanfaatkan jam dinas secara optimal dan menghindari segala bentuk pelanggaran,” pesan Edi.

Ia turut mengapresiasi kehadiran mitra strategis seperti PT Taspen, Bank Kalbar, Bank Mandiri Taspen, dan BSI yang selama ini mendampingi ASN memasuki masa purna tugas. 

“Saya berharap kolaborasi ini terus diperkuat agar pemenuhan hak-hak ASN purna tugas dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberi rasa aman,” tukasnya.

Kepada para pensiunan, Edi berpesan bahwa purna tugas bukan akhir dari pengabdian, melainkan awal dari fase kehidupan yang baru. Ia berharap para ASN yang memasuki masa purna tugas tetap sehat, bahagia, dan produktif di tengah keluarga maupun masyarakat.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Pontianak, saya menyampaikan terima kasih atas pengabdian yang tulus, loyalitas, dan dedikasi yang telah diberikan. Semoga masa purna tugas ini menjadi masa kebahagiaan dan keberkahan,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)

Mulai 1 April 2026, Menunggu Perbaikan Dermaga

PONTIANAK – Kapal Penyeberangan Ferry Bardan-Siantan sementara berhenti beroperasi per tanggal 1 April 2026. Beberapa faktor menjadi alasan terkait berhentinya pelayanan penyeberangan yang difasilitasi PT Jembatan Nusantara ini. Pertama adalah kondisi dermaga Bardan-Siantan yang sudah dalam kondisi rusak. Kedua yaitu Perjanjian Kerja Sama antara pihak penyedia dan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak yang sudah berakhir per Maret 2026.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak, Yuli Trisna Ibrahim, menyebut bahwa pelayanan penyeberangan dengan Kapal Ferry ini harus ditutup hingga kondisi dermaga sudah membaik. Untuk itu, pihaknya telah mengajukan proposal permohonan pembangunan ulang dermaga agar pelayanan penyeberangan bisa kembali beroperasi.

“Kondisi dermaga sudah tua. Kita sudah mengajukan proposal ke kementerian untuk pembangunan dermaga Bardan-Siantan,” ungkapnya saat menyampaikan keterangan di ruang kerjanya, Selasa (31/3/2026).

Trisna menambahkan, pembangunan dermaga ini membutuhkan waktu dan proses serta dana yang besar. Sehingga, ia berharap proposal yang telah diajukan bisa segera disetujui pemerintah pusat untuk membangun kembali dermaga yang menjadi tumpuan penyeberangan masyarakat di Kota Pontianak.

“Jika pembangunan dermaga sudah berjalan, kita akan siapkan perihal administrasi untuk persiapan open tender terkait penyediaan jasa pelayanan penyeberangan di dermaga nantinya,” jelas Trisna.

Tim Ahli Teknik Sipil Universitas Tanjungpura, Umar, menyatakan bahwa pondasi pada dermaga Bardan-Siantan perlu renovasi total. Ia mengatakan ada dua faktor yang menyebabkan kondisi pondasi dermaga menjadi rusak, yaitu beban vertikal dan horizontal.

“Beban vertikal didapat dari jumlah kendaraan yang melintas sedangkan beban horizontal didapat dari gesekan antara dermaga dengan badan kapal Ferry saat bersandar,” tambahnya.

Branch Manager PT Jembatan Nusantara, Donny Dwi Prabowo, mengatakan akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemkot Pontianak terkait keberlanjutan penyediaan jasa layanan penyeberangan ini. Terkait berhentinya operasional penyeberangan ini, pihaknya memaklumi terkait kondisi dermaga yang perlu adanya perbaikan.

“Ke depannya, jika bisa kembali bekerja sama, kami siap untuk melayani. Semoga dermaga yang ada bisa segera diperbaharui dan bisa disandarkan berbagai jenis kapal,” terangnya. 

Sebelumnya, Kapal penyeberangan Ferry Bardan-Siantan sendiri beroperasi setiap hari, mulai pukul 06.00 WIB hingga 20.00 WIB. Rata-rata jumlah kendaraan yang menggunakan fasilitas penyeberangan ini berjumlah 500 kendaraan roda dua dan 100 kendaraan roda empat per hari. ( kominfo )

Wali Kota Sampaikan LKPJ Tahun 2025

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, capaian kinerja pembangunan daerah secara umum menunjukkan hasil yang positif. Edi menyebutkan, rata-rata capaian sasaran tujuan pembangunan daerah mencapai 106,20 persen, sedangkan capaian sasaran kinerja daerah berada di angka 110,22 persen. 

“Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar target pembangunan daerah dapat direalisasikan dengan baik,” ujarnya.

Pada aspek pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak meningkat menjadi 82,80. Peningkatan ini didukung oleh perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, serta daya beli masyarakat. Usia harapan hidup tercatat mencapai 75,96 tahun.

Meski demikian, Edi mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, salah satunya angka stunting yang berada di level 22,3 persen. Ia menyatakan, pemerintah kota akan terus memperkuat intervensi melalui peningkatan layanan kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor.

Selain itu, indeks pembangunan literasi masyarakat yang berada di angka 34,85 dinilai masih perlu ditingkatkan. 

“Ini menjadi refleksi bagi kami untuk memperkuat program literasi dengan pendekatan yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berbasis komunitas,” katanya.

Di bidang tata kelola pemerintahan, Pemkot Pontianak mencatat capaian positif dengan indeks reformasi birokrasi sebesar 84,7 dan indeks pelayanan publik 4,71. Pemerintah kota juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak mencapai 5,34 persen, dengan PDRB per kapita sebesar Rp80,79 juta. 

“Namun, pada sektor infrastruktur, indeks masih berada di angka 72,23, yang menunjukkan perlunya percepatan pembangunan,” ungkap Edi.

Dalam aspek lingkungan, indeks kualitas lingkungan hidup meningkat menjadi 65,69, disertai penurunan indeks risiko bencana menjadi 50,09. Kondisi sosial masyarakat juga dinilai stabil dan kondusif, dengan indeks kepuasan masyarakat mencapai 93,947.

Edi menegaskan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, unsur Forkopimda, dunia usaha, dan masyarakat. 

“Kami menyadari masih ada indikator yang perlu diperbaiki. Ini menjadi komitmen kami untuk terus menyempurnakan kebijakan pembangunan ke depan,” ucapnya.

Ia juga menilai pembahasan LKPJ menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik.

“LKPJ ini kami sampaikan secara resmi kepada DPRD Kota Pontianak untuk dibahas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami terbuka terhadap masukan dan rekomendasi sebagai bagian dari evaluasi ke depan,” tuturnya.

Menanggapi penyampaian LKPJ tersebut, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, menyatakan pihaknya akan segera melakukan pembahasan secara menyeluruh bersama seluruh komisi di DPRD.

Ia mengatakan, DPRD akan mencermati setiap capaian kinerja maupun indikator yang masih perlu ditingkatkan, guna memastikan pelaksanaan pembangunan daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“LKPJ ini akan kami bahas sesuai mekanisme yang berlaku. Kami akan melihat secara komprehensif, baik capaian yang sudah baik maupun hal-hal yang masih perlu diperbaiki,” sebutnya.

Menurutnya, DPRD juga akan memberikan rekomendasi strategis sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah kota dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

“Rekomendasi yang nantinya disampaikan DPRD diharapkan bisa menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah kota, sehingga program pembangunan ke depan semakin tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)