Berita

Raih Nilai 4,71, Terbaik se-Kalimantan

PONTIANAK – Pelayanan publik Kota Pontianak mendapat apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Dengan nilai Indeks Pelayanan Publik 4,71 atau Kategori A di tahun 2025, Pontianak berhasil menduduki peringkat ke-7 dari seluruh kota se-Indonesia dan peringkat pertama kabupaten/kota se-Kalimantan. Nilai tersebut naik signifikan jika dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 4,35 atau Kategori A-, dengan posisi di urutan 43.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kota Pontianak dalam melakukan pembenahan pelayanan publik secara berkelanjutan. Menurutnya, peningkatan nilai indeks ini menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam kualitas layanan yang diterima masyarakat.

“Alhamdulillah, capaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Mulai dari perencanaan kebijakan, pelaksanaan di lapangan, hingga evaluasi pelayanan yang terus kita lakukan secara berkesinambungan,” ujarnya, Jumat (9/1/2026).

Edi menjelaskan, Pemerintah Kota Pontianak secara konsisten mendorong transformasi pelayanan publik melalui digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur. Langkah tersebut dilakukan untuk memangkas birokrasi yang berbelit serta memastikan pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan.

Selain itu, Pemerintah Kota Pontianak juga terus memperkuat standar pelayanan di unit-unit pelayanan publik, baik di tingkat dinas, kecamatan, maupun kelurahan. Standar pelayanan tersebut mencakup kepastian waktu, biaya, serta mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan ditindaklanjuti.

“Pelayanan publik tidak hanya soal administrasi, tetapi juga soal sikap dan budaya melayani. Kita terus menanamkan kepada ASN agar memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, penilaian Indeks Pelayanan Publik oleh Kemenpan-RB dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek kebijakan pelayanan, kelembagaan, profesionalisme sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sarana dan prasarana, hingga pengelolaan pengaduan. 

“Oleh karena itu, hasil yang diraih mencerminkan kinerja kolektif seluruh organisasi perangkat daerah,” ungkapnya.

Edi berharap, prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparatur Pemerintah Kota Pontianak untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas layanan. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan masukan dan pengawasan agar pelayanan publik semakin baik.

“Kita ingin pelayanan publik di Kota Pontianak benar-benar memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat. Masukan dari warga sangat penting sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melakukan kunjungan pembelajaran ke Kota Pontianak untuk mendalami praktik terbaik penyelenggaraan pelayanan publik. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Pontianak dipilih lantaran capaian kinerjanya yang menonjol di bidang pelayanan publik. 

Kota Pontianak tercatat meraih Indeks Pelayanan Publik (IPP) 4,35 dengan kategori Sangat Baik (A-) dari Kementerian PANRB tahun 2024, serta Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan nilai 94,96 atau Kualitas Tertinggi (A) dari Ombudsman RI. Menurutnya, capaian tersebut menjadi rujukan penting bagi Balikpapan untuk melakukan perbaikan dan pembenahan layanan.

“Kami datang untuk belajar langsung. Tentu setiap daerah punya kekurangan dan kelebihan. Harapan kami, pembelajaran dari Pontianak ini bisa menambah wawasan dan menjadi bahan perbaikan agar pelayanan publik di Balikpapan semakin baik,” ujarnya usai diterima di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Jumat (9/1/2026).

Rahmad juga mengapresiasi sambutan Pemerintah Kota Pontianak yang dinilainya sangat terbuka dan hangat. Ia berharap silaturahmi dan pertukaran pengalaman antardaerah ini dapat terus berlanjut, sekaligus membuka peluang kerja sama ke depan. 

“Semoga hubungan baik ini membawa manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik di masing-masing daerah,” harapnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyambut langsung kunjungan Pemerintah Kota Balikpapan tersebut. Dalam paparannya, Edi menjelaskan bahwa Pontianak memiliki luas wilayah sekitar 118,4 kilometer persegi dengan jumlah penduduk mendekati 700 ribu jiwa. Komposisi masyarakatnya pun sangat heterogen, terdiri dari berbagai suku bangsa dari seluruh Indonesia, dengan dominasi Melayu dan Tionghoa, serta masyarakat dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, hingga kawasan timur Indonesia.

"Secara topografi, Pontianak berada di dataran rendah dan terbelah Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kondisi ini membuat kota kami cukup rentan terhadap genangan, terutama saat pasang rob yang bersamaan dengan curah hujan tinggi,” jelasnya. 

Hal ini, lanjut Edi, membuat pengelolaan drainase dan optimalisasi fungsi parit menjadi salah satu fokus utama pemerintah kota. Di tengah keterbatasan anggaran dan tantangan lingkungan, Pemerintah Kota Pontianak juga berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif dan adaptif. Menurutnya, perkembangan media sosial dan tuntutan masyarakat saat ini menuntut pemerintah bekerja lebih cepat, terbukadan mampu menjawab kebutuhan publik secara konkret.

Selain memaparkan sisi tata kelola, Wali Kota Pontianak juga memperkenalkan Pontianak sebagai kota yang hidup dengan ruang publik, budaya, dan kuliner. Ia mengajak rombongan Pemkot Balikpapan untuk menikmati Car Free Day, kawasan tepi sungai, serta budaya warung kopi yang menjadi ruang diskusi dan interaksi sosial warga. 

"Komitmen kami sederhana, bagaimana membangun kota ini agar masyarakatnya bahagia dan sejahtera di tengah tantangan zaman,” pungkasnya.

Kunjungan ini diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan antarpemerintah daerah, tetapi juga memperkaya perspektif kedua kota dalam mengembangkan pelayanan publik yang humanis, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Rencananya rombongan Pemkot Balikpapan akan mengunjungi sejumlah pusat pelayanan kota seperti RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, Mal Pelayanan Publik dan Dekranasda. (prokopim/kominfo)

Capai Angka 99,36 persen

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mencatatkan prestasi membanggakan dengan menempati peringkat pertama dalam 10 Instansi Tertinggi Pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja BKN Tahun 2025 di wilayah kerja Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kota Pontianak meraih capaian tertinggi dengan persentase 99,36 persen.

Capaian tersebut menempatkan Kota Pontianak di atas sejumlah instansi lainnya, seperti Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Kapuas Hulu, hingga Provinsi Kalimantan Barat. Penilaian ini didasarkan pada perbandingan jumlah pegawai yang telah menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui aplikasi E-Kinerja dengan jumlah keseluruhan pegawai.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi kinerja seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang dinilai konsisten dan disiplin dalam menerapkan sistem kinerja berbasis digital.

“Capaian ini menunjukkan komitmen ASN Kota Pontianak dalam mendukung reformasi birokrasi, khususnya penerapan sistem penilaian kinerja yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi,” ujarnya, Jumat (9/1/2026).

Edi menyebut, aplikasi E-Kinerja bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas ASN. 

“Dengan sistem ini, kinerja pegawai dapat dipantau dan dievaluasi secara objektif, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak Titin Subakti menjelaskan bahwa tingginya tingkat pemanfaatan E-Kinerja tidak terlepas dari komitmen pimpinan serta pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh ASN.

“BKPSDM secara rutin melakukan pendampingan, sosialisasi, dan monitoring agar setiap ASN memahami pentingnya penyusunan SKP secara tepat waktu dan sesuai ketentuan,” jelas Titin.

Ia menambahkan, penerapan E-Kinerja juga menjadi dasar dalam penilaian prestasi kerja, pengembangan karier, serta pemberian penghargaan kepada ASN. “Kami berharap capaian ini dapat dipertahankan dan menjadi budaya kerja ASN Kota Pontianak ke depan,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau langsung kondisi RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) Kota Pontianak, Jumat (9/1/2026). Hal itu sebagai tindak lanjut keluhan masyarakat, khususnya pasien, terkait kondisi sarana dan prasarana rumah sakit tersebut.

Dalam peninjauan itu, Edi menjelaskan bahwa fokus awal kunjungannya adalah melihat langsung kondisi infrastruktur bangunan rumah sakit yang telah berusia lebih dari 12 tahun. Dari hasil pengecekan lapangan, ia menemukan sejumlah permasalahan, seperti kebocoran di beberapa ruangan akibat kondisi atap, serta gangguan pada sistem AC sentral, terutama pada jaringan ducting dan utilitas bangunan.

“Karena itu, kita akan mengalokasikan anggaran untuk melakukan rehab berat, termasuk penggantian atap. Tahun ini juga kita mulai, sekaligus penataan ulang ruangannya agar lebih nyaman,” ujarnya. 

Selain itu, Pemkot Pontianak juga merencanakan pembangunan musala di lingkungan rumah sakit sebagai bagian dari peningkatan fasilitas penunjang pelayanan. Sehingga keluarga pasien jauh lebih mudah untuk mengakses fasilitas publik yang dibutuhkan.

Wali Kota menargetkan dalam satu hingga dua tahun ke depan, persoalan sarana dan prasarana RSUD SSMA dapat diselesaikan secara menyeluruh. Di samping pembenahan fisik, Edi juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan. Menurutnya, ketersediaan tenaga medis, perawat, dan tenaga pendukung saat ini cukup memadai, namun tetap perlu dibarengi dengan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan.

“Kita akan lakukan assessment dan pengawasan yang lebih ketat agar pelayanan semakin baik, sehingga pasien merasa aman, nyaman, dan mendapatkan kesembuhan saat berobat ke sini,” tegasnya. 

Ia juga meminta manajemen RSUD SSMA untuk segera menangani permasalahan darurat, seperti kebocoran, AC yang tidak berfungsi, serta melengkapi usulan program perbaikan untuk pelaksanaan ke depan. Melalui langkah ini, pihaknya menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan publik, tidak hanya dari sisi medis, tetapi juga melalui lingkungan rumah sakit yang layak, aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. (prokopim)