Berita

Bahasan: Maknai Pesan-pesan Para Pahlawan

PONTIANAK - Pesan-pesan pahlawan menjadi pengingat saat diucapkan oleh siswa-siswi SMAN 1 Pontianak pada Upacara Peringatan Hari Pahlawan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Satu persatu pesan para pahlawan diucapkan dengan lantang oleh siswa-siswi yang mengenakan pakaian khas para pejuang di halaman SMAN 1, Senin (10/11/2025).

Satu di antara pesan pahlawan diucapkan oleh Rajiv Malfi Sukandar, Siswa SMAN 1 Pontianak. Pesan Pangeran Antasari yang disampaikannya berbunyi ‘Hidup Untuk Rakyat, Mati Untuk Kehormatan’. Menurutnya, pesan ini bermakna sebagai wujud pengabdian tanpa pamrih. Pesan tersebut mengajarkan bahwa kehidupan seharusnya tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi, tetapi juga mengutamakan kepentingan bersama. 

“Kita hidup ini harus mengutamakan kepentingan orang banyak, bukan hanya untuk diri sendiri. Hidup untuk rakyat dan mati untuk kehormatan berarti kita berdiri di atas kepentingan bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan, semangat perjuangan para pahlawan harus terus dihidupkan di kalangan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. 

“Dengan meneladani nilai perjuangan pahlawan, kita bisa lebih peduli terhadap sesama dan berkontribusi bagi masyarakat,” tutur Rajiv.

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, mengajak seluruh masyarakat untuk meneladani dan menumbuhkan semangat kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, momentum Hari Pahlawan menjadi pengingat penting akan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mendahului.

“Sebagai anak bangsa, kita diharapkan dapat mengisi dan meneruskan perjuangan para pahlawan dengan berdedikasi di mana pun dan apa pun profesi kita. Jiwa kepahlawanan harus tetap hidup, baik menjadi pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun bagi bangsa dan negara,” ungkapnya.

Bahasan menambahkan, semangat kepahlawanan juga harus tercermin dalam pelayanan publik. Ia berpesan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Pontianak untuk bekerja dengan tekun, penuh keikhlasan dan menjunjung tinggi kejujuran.

“Bantu masyarakat, permudah urusannya, jangan mempersulit. Tingkatkan pelayanan dan perbaiki kinerja secara berkelanjutan sepanjang masa,” ucapnya.

Kepada generasi muda, Bahasan berpesan agar terus meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan bangsa. Peringatan Hari Pahlawan menjadi pengingat bahwa pengorbanan dan perjuangan para pahlawan tidak hanya dikenang, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata generasi muda dalam menjaga persatuan dan membangun bangsa.

“Semangat para pahlawan tidak akan pernah pudar. Mereka telah mendedikasikan pikiran dan hati untuk kita semua, bahkan memiliki pandangan visioner untuk masa depan bangsa,” imbuhnya. 

Upacara peringatan Hari Pahlawan juga dirangkaikan dengan penyerahan bingkisan secara simbolis kepada keluarga ahli waris para pahlawan. Satu di antara penerima bingkisan, Surya Atmadi (55), keluarga ahli waris dari Atmo Umar, mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian dan kepedulian Pemkot Pontianak kepada keluarga dari Atmo Umar. Ia menilai, bentuk perhatian tersebut merupakan wujud nyata penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa.

“Ini sebenarnya merupakan bentuk penghargaan. Kami, pihak keluarga, sangat berterima kasih karena masih ada perhatian dari pemerintah. Syukur alhamdulillah,” katanya.

Surya menceritakan, almarhum ayahnya, Atmo Umar, merupakan salah satu pejuang yang turut berjuang di daerah Ngabang. 

“Yang saya ketahui, beliau berjuang di daerah Ngabang. Beliau ikut melawan penjajahan Jepang dan Belanda,” tuturnya.

Ia berharap, perhatian pemerintah terhadap keluarga para pejuang dapat terus berlanjut sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. (prokopim)

PONTIANAK - Sebanyak 42 tim dayung berlaga di Pontianak Dragon Boat Race (PDBR) 2025. Tim yang mengikuti kompetisi ini berasal dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Barat, serta dari yayasan dan organisasi masyarakat. Penampilan Rayyan Arkan Dikha, atau karib disapa Dikha “Aura Farming”, menjadi pembuka PDBR 2025. Sebelum melepas peserta, jajaran Forkopimda Kota Pontianak turut menyulut meriam karbit sebagai simbol dimulainya ajang tersebut di Waterfront Taman Alun Kapuas, Sabtu (8/11/2025).

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Pontianak Rizal Almutahar, menjelaskan bahwa ajang ini merupakan seri kedua setelah sebelumnya digelar pada tahun 2020. Setelah cukup lama vakum, Pemerintah Kota Pontianak kembali menggelar lomba perahu naga ini dengan harapan dapat menjadi agenda tahunan kota.

“Bapak Wali Kota mewacanakan agar Dragon Boat Race ini masuk dalam kalender event tahunan Kota Pontianak. Ke depan, kami ingin menjadikannya sebagai bagian dari wisata bahari yang bisa menarik wisatawan setiap tahun,” ujar Rizal usai membuka acara, mewakili Wali Kota Pontianak.

Ia menyebutkan, jika penyelenggaraan dapat dilakukan secara rutin dan terencana, kegiatan ini berpeluang masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) — daftar agenda resmi pariwisata nasional.

“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung, mulai dari PODSI provinsi dan kota, hingga PKK dan Dekranasda Kota Pontianak. Harapannya, tahun depan acaranya bisa lebih besar lagi dan diikuti lebih banyak peserta, termasuk dari luar Kalimantan Barat,” tambahnya.

Ajang PDBR 2025 semula dijadwalkan berlangsung pada Juli lalu. Namun, pelaksanaannya disesuaikan agar bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kota Pontianak ke-254. Rizal berharap tahun depan jumlah kontingen dan delegasi yang hadir semakin ramai, serta dapat menjadikan kawasan alun-alun sebagai salah satu destinasi wisata air unggulan di Pontianak.

Sementara itu, Ketua Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Kalimantan Barat Adrianus Asia Gidot, menyebut penyelenggaraan PDBR tahun ini menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali gairah olahraga dayung di daerah.

“Sejak pandemi COVID-19, kegiatan atlet dayung sempat vakum. Melalui PDBR ini, kami ingin menghidupkan kembali semangat mereka agar terus berlatih dan siap mengikuti event di tingkat daerah, nasional, hingga internasional,” ujarnya.

Adrianus mengungkapkan, sebagian besar peserta berasal dari Kota Pontianak, namun ada pula tim non-PODSI dari perusahaan dan komunitas lokal. Ia berharap ada pembinaan lanjutan bagi atlet yang berprestasi agar dapat mewakili Kalimantan Barat di ajang internasional.

“Tahun ini kami memberikan kesempatan bagi daerah seperti Kapuas Hulu dan Sekadau untuk mengikuti event di luar negeri. Ke depan, kami berharap lebih banyak daerah bisa berpartisipasi,” katanya.

Adrianus menambahkan, PDBR 2025 menjadi langkah awal menuju rencana penyelenggaraan Pontianak International Dragon Boat Race tahun depan.

“Kami berharap tahun depan Pontianak bisa kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berskala internasional. Ini momentum untuk menunjukkan bahwa Kalimantan Barat punya potensi besar dalam olahraga dayung,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Wako Imbau Warga Awasi Bangunan Kosong dari Pencurian Material

PONTIANAK – Dua unit bangunan ruko di Jalan Indragiri Barat atau tepat di belakang Warung Kopi Suka Hati, Jalan Tanjungpura, ambruk sekitar pukul 08.45 WIB, Jumat (7/11/2025). Penyebabnya diduga karena sebagian material bangunan dicuri.

Mendapat laporan warga, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono turun langsung meninjau lokasi ruko yang ambruk. Ia juga sempat berbincang dengan penjaga malam dan sejumlah warga sekitar untuk mendapatkan informasi terkait kronologi kejadian tersebut.

Menurut Edi, dari keterangan warga, ambruknya bangunan disebabkan karena pencurian bahan bangunan seperti kayu dan papan penyangga.

“Dari keterangan warga setempat, ini merupakan pencurian bahan bangunan di ruko tersebut sehingga menyebabkan ambruk,” ujarnya usai meninjau lokasi.

Akhir-akhir ini marak terjadinya pencurian material di bangunan-bangunan kosong. Oleh sebab itu, ia meminta warga ikut mengawasi apabila ada orang tak dikenal masuk ke bangunan kosong karena dikuatirkan orang tersebut hendak mencuri kayu atau material bangunan sehingga dapat menyebabkan bangunan roboh.

“Jadi rumah-rumah kosong di Kota Pontianak ini harus dijaga dan diawasi, karena kayu-kayunya diambil sehingga menyebabkan bangunan roboh,” ungkap Edi.

Edi menambahkan, kasus serupa juga terjadi di beberapa lokasi lain, termasuk bangunan kantor pos yang papan-papannya ikut dicuri. Ia mengimbau warga yang memiliki rumah atau ruko kosong agar lebih waspada terhadap tindak pencurian material bangunan.

“Bagi warga yang memiliki bangunan kosong supaya dijaga dan rutin dicek. Jangan sampai dibiarkan, karena kalau materialnya diambil, bangunannya bisa roboh,” pesannya.

Sementara itu, Hujir, penjaga malam di kawasan ruko yang roboh, menerangkan pencurian material sudah berlangsung cukup lama sebelum bangunan akhirnya ambruk.

“Kayunya diambil, setiap hari diambil sedikit-sedikit, lama-lama habis. Jadi akhirnya roboh. Tadi pun sempat ada yang masih mengambil, tapi langsung lari,” terangnya.

Ia menyebut, para pelaku yang mengambil kayu berasal dari orang berbeda-beda dan biasanya beraksi pada malam hari. 

“Mereka entah dari mana, kadang beda-beda orangnya. Hampir setiap malam maupun pagi mereka datang ambil kayu,” ucap Hujir.

Menurutnya, pemilik bangunan belum mengetahui peristiwa robohnya ruko tersebut. Ia tidak bisa menghubungi pemilik bangunan karena tidak memiliki nomor kontaknya.

“Pemiliknya tinggal di daerah Purnama, dan belum tahu soal kejadian ini. Sekarang bangunannya sudah habis semua, roboh total,” tambahnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dua unit ruko yang roboh kini menyisakan puing-puing bangunan. (prokopim)

Komisi IX DPR RI Kunker ke RSUD SSMA, Fokus Pelayanan Kesehatan Jiwa

PONTIANAK – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menegaskan bahwa rumah sakit dan puskesmas dilarang menolak pasien dalam kondisi apa pun, termasuk pasien dengan gangguan jiwa. Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) Kota Pontianak, Kamis (6/11/2025).

Menurut Nihayatul, pelayanan kesehatan jiwa menjadi perhatian penting Komisi IX DPR RI, terutama setelah pemerintah meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis yang juga mencakup pemeriksaan kesehatan jiwa sebagai salah satu quick win Presiden.

“Haram hukumnya bagi rumah sakit dan puskesmas menolak pasien, terutama pasien dengan gangguan jiwa. Mereka berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Nihayatul menyoroti masih adanya kendala klaim pelayanan kesehatan jiwa ke BPJS Kesehatan, yang membuat sejumlah fasilitas kesehatan kesulitan dalam pembiayaan layanan bagi pasien gangguan jiwa.

“Kami sudah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Banyak pelayanan yang tidak bisa diklaim, padahal rumah sakit dan puskesmas sudah memberikan layanan. Ini tidak boleh terjadi,” tukasnya.

Untuk mengatasi hal itu, Komisi IX meminta BPJS Kesehatan melakukan pendampingan langsung kepada rumah sakit dan puskesmas, agar seluruh pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien jiwa, dapat diklaim sesuai ketentuan.

Selain permasalahan klaim, Nihayatul juga menyoroti pentingnya ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan jiwa di rumah sakit umum maupun puskesmas. Ia menilai, setiap fasilitas kesehatan harus memiliki dokter spesialis jiwa dan ruang rawat inap khusus pasien jiwa, mengingat kebutuhan pelayanan ini semakin meningkat.

Dalam dialog bersama Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan dan Direktur RSUD SSMA, Nihayatul juga menerima laporan hasil pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah-sekolah, yang menunjukkan adanya lebih dari 600 siswa SMA di Pontianak mengalami depresi.

“Angka ini mengejutkan. Banyak remaja kita yang mengalami depresi karena tekanan sekolah, masalah keluarga, dan persoalan sosial. Ini sinyal bahwa kesehatan jiwa harus menjadi prioritas,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi IX DPR RI juga mendorong penguatan sarana penunjang deteksi dini gangguan jiwa di seluruh puskesmas. Nihayatul mencontohkan Puskesmas Saigon yang telah memiliki alat pendeteksi gangguan jiwa, namun fasilitas serupa belum tersedia di seluruh puskesmas.

“Kami akan melihat anggarannya, supaya alat deteksi dini ini bisa tersedia di semua puskesmas. Dengan begitu, gangguan jiwa bisa terdeteksi lebih cepat dan penanganannya juga lebih cepat,” tuturnya.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi IX DPR RI yang diharapkan dapat membawa peningkatan layanan kesehatan di RSUD SSMA, terutama dalam penanganan kesehatan jiwa.

“Kami berharap agenda kunjungan ini membawa kesempatan dan peningkatan layanan di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, khususnya dalam penanganan kesehatan jiwa,” ungkap dia.

Ia mengungkapkan, Pemkot Pontianak berkomitmen memperkuat pelayanan dengan menghadirkan tenaga psikiater serta membuka klinik khusus kesehatan jiwa di RSUD SSMA.

“Insya Allah, ke depan rumah sakit ini akan memiliki tenaga psikiater tambahan untuk menangani pasien dengan gangguan kejiwaan seperti depresi dan masalah mental lainnya,” jelasnya.

Bahasan menambahkan, upaya tersebut memerlukan dukungan dari pemerintah pusat melalui Komisi IX DPR RI, terutama dalam hal penambahan sumber daya manusia.

“Minimal dibutuhkan dua hingga tiga tenaga tambahan agar layanan kesehatan jiwa ini dapat ditangani secara maksimal. Apalagi, jumlah pasien dengan gangguan kejiwaan di Kota Pontianak cukup besar,” sebutnya.

Ia berharap, dengan adanya fasilitas dan tenaga kesehatan khusus, masyarakat Pontianak tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit di luar kota seperti ke RSJ di Singkawang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa.

Selain itu, Bahasan juga menyoroti persoalan klaim BPJS Kesehatan yang dinilainya masih rumit.

“Kadang ada kendala dalam proses klaim yang terlalu rumit. Misalnya, tindakan medis dengan biaya sekitar Rp2 juta, tetapi klaim yang disetujui BPJS hanya sekitar Rp1 juta. Harapannya, ke depan ada solusi yang lebih adil,” imbuhnya.

Ia menyambut baik arahan Komisi IX DPR RI agar BPJS Kesehatan melakukan pendampingan langsung dan Dewan Pengawas BPJS Pusat turut memantau pelaksanaan pelayanan agar kebijakan yang diterapkan benar-benar membantu masyarakat serta rumah sakit daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak, Eva Nurfarihah, menjelaskan bahwa kendala utama pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit yang dipimpinnya adalah keterbatasan ruang dan sarana khusus untuk pasien jiwa.

“Kami belum memiliki ruangan khusus untuk perawatan pasien jiwa. IGD kami masih bersifat umum, begitu pula polikliniknya. Namun, sejak Februari kami sudah memiliki dokter spesialis kejiwaan atau psikiater dan membuka poliklinik jiwa,” jelasnya.

Eva menambahkan, meski pelayanan sudah berjalan, sarana dan prasarana masih sangat terbatas. Ia berharap Komisi IX DPR RI dapat membantu mengatasi persoalan tersebut.

“Kami sampaikan kepada Komisi IX bahwa kami membutuhkan dukungan untuk memperkuat fasilitas. Komisi IX juga menegaskan agar rumah sakit tidak menolak pasien gangguan jiwa, dan BPJS diminta mendampingi agar klaim pelayanan bisa dibayarkan,” ucapnya.

Sejak Februari hingga kini, RSUD SSMA mencatat sekitar 600 pasien gangguan jiwa telah berkunjung, dengan rata-rata 124 pasien per bulan. Gangguan terbanyak adalah kecemasan dan depresi, yang sejalan dengan temuan hasil skrining di puskesmas.

“Dulu, ketika belum ada psikiater, jumlah pasien gangguan jiwa hanya sekitar 32 orang per tahun. Sekarang meningkat pesat, artinya kesadaran masyarakat untuk mencari pertolongan semakin baik,” terang Eva.

Menurutnya, peningkatan kasus depresi di kalangan remaja salah satunya disebabkan oleh tekanan sosial di era digital.

“Anak-anak sekarang mudah merasa tidak percaya diri ketika unggahannya di media sosial tidak mendapat banyak respons. Faktor psikologis seperti ini turut berpengaruh,” pungkasnya. (prokopim)