Berita

Ajang Produk Bersertifikasi Halal

PONTIANAK - Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Haji Abdul Rahman Haji Junaidi menilai Kota Pontianak memiliki posisi penting dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Sarawak dan Kalimantan Barat. Sebagai kota utama yang memiliki hubungan sejarah, budaya, dan ekonomi yang erat dengan Sarawak, Pontianak dinilai memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan ekonomi lintas batas.

“Pontianak merupakan nadi perdagangan dan ekonomi Kalimantan Barat, serta pintu penting kepada aktivitas perdagangan dan perkhidmatan di wilayah ini,” jelasnya saat audiensi terkait penyelenggaraan Borneo International Halal Showcase Conference Exhibition atau BIHAS 2026 di Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (25/6/2026) sore.

Sarawak, lanjutnya, melihat Pontianak sebagai mitra strategis dalam meningkatkan perdagangan lintas batas, pengembangan usaha, pariwisata, industri halal, serta berbagai peluang kerja sama ekonomi yang memberi manfaat bagi kedua wilayah. Karenanya, keterlibatan pemerintah dan pengusaha dari Kota Khatulistiwa menjadi penting di tengah ekonomi Borneo.

“Pontianak ini destinasi kami yang keempat. Selama lima hari kami bergerak, dari Brunei, Sabah, Jakarta, dan hari ini Alhamdulillah berada di Pontianak, Kalimantan Barat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kunjungan tersebut bertujuan menyampaikan informasi mengenai konferensi dan pameran halal internasional yang akan digelar di Kuching, Sarawak, pada 21 hingga 23 Juli 2026. Kegiatan ini untuk pertama kalinya melibatkan empat wilayah utama di Kepulauan Borneo, yakni Sarawak, Sabah, Brunei, dan Indonesia yang diwakili Kalimantan.

Menurutnya, BIHAS 2026 diharapkan menjadi platform perdagangan dan investasi internasional yang mempertemukan pelaku industri, pengusaha, investor, pembeli internasional, lembaga pemerintah, serta institusi pembangunan ekonomi dari Borneo, ASEAN, Nusantara, hingga pasar global. Selain pameran perdagangan, BIHAS 2026 juga akan diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari business matching, forum dan konferensi internasional, program pengembangan wirausaha, sesi investasi dan networking, pertemuan pembeli dan penjual, hingga peluang akses pasar dan kerja sama strategis.

“Maka kami di Sarawak mengharapkan BIHAS ini menjadi platform untuk memperkukuh jaringan perniagaan, menarik pelaburan, dan membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas, terutama di Kepulauan Borneo,” ujarnya.

Sebagai bagian dari BIHAS 2026, Sarawak juga berencana menggelar Sarawak–Kalimantan Barat Economic Roundtable Session. Forum ini akan mempertemukan pemimpin pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah kabupaten dan kota, lembaga pembangunan ekonomi, dewan perniagaan, serta pelaku industri dari Sarawak dan Kalimantan Barat. Forum tersebut akan menjadi ruang strategis untuk membahas peluang kerja sama yang dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain perdagangan, investasi lintas batas, industri halal, agroindustri, ketahanan pangan, logistik, konektivitas, pariwisata, ekonomi digital, inovasi, serta penguatan UMKM.

“Roundtable ini akan menjadi platform strategik untuk membincangkan peluang kerja sama yang boleh diterjemahkan kepada tindakan dan hasil yang nyata,” ungkapnya.

"Keterlibatan aktif Kota Pontianak dalam BIHAS 2026 akan memperkuat jaringan ekonomi Borneo dan membuka lebih banyak peluang kerja sama antara komunitas bisnis Sarawak dan Kalimantan Barat," katanya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan dukungan Pemerintah Kota Pontianak terhadap penyelenggaraan BIHAS 2026. Kegiatan tersebut menjadi peluang penting untuk memperkuat hubungan ekonomi, perdagangan, investasi, dan kerja sama lintas batas antara Pontianak, Kalimantan Barat, dan Sarawak.

“Pada prinsipnya, Pemerintah Kota Pontianak sangat mendukung dan ingin berpartisipasi,” ujarnya.

Edi mengatakan, Sarawak, khususnya Kuching, merupakan wilayah yang memiliki kedekatan geografis dan historis dengan Kota Pontianak. Kedua wilayah berada dalam satu pulau, yakni Borneo, serta memiliki aksesibilitas yang cukup lancar, baik melalui jalur darat maupun udara. Keberadaan sejumlah pintu perbatasan antara Kalimantan Barat dan Sarawak semakin membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih erat. Karena itu, BIHAS 2026 dinilai dapat menjadi momentum untuk memperluas jejaring pelaku usaha, UMKM, koperasi, dan sektor ekonomi halal di kawasan Borneo.

Ia berharap BIHAS 2026 dapat berjalan sukses dan menjadi ruang kerja sama yang produktif bagi pelaku usaha Pontianak dan Kalimantan Barat. Menurutnya, sektor halal, perdagangan, pariwisata, dan UMKM memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui jejaring regional Borneo.

“Kita mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini untuk suksesnya BIHAS 2026,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Tim Penertiban Pajak Daerah yang terdiri dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak dan Satpol PP Kota Pontianak, menertibkan sejumlah reklame yang belum melunasi kewajiban pajaknya, Kamis (25/6/2026). Dua merek produk yang dibongkar billboardnya adalah merek smartphone Vivo dan Teh Botol Sosro.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak, Ruli Sudira, menjelaskan bahwa penertiban dilakukan setelah pihaknya menempuh seluruh mekanisme administratif sesuai ketentuan. Menurutnya, sebelum pembongkaran dilakukan, pihaknya telah beberapa kali memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya.

"Kami telah melaksanakan mekanisme, mulai dari melayangkan surat peringatan. Kemudian pemilik produk juga sudah datang ke kantor dan telah mendapat penjelasan dari petugas. Namun hingga saat ini wajib pajak belum menyelesaikan kewajibannya, sehingga dilakukan tindakan penertiban," terangnya.

Selain melakukan pembongkaran billboard, Bapenda juga memasang stiker penanda pada sejumlah media reklame milik wajib pajak yang masih menunggak pembayaran. Langkah tersebut menjadi bentuk peringatan kepada pemilik reklame sekaligus informasi kepada masyarakat bahwa objek reklame tersebut belum memenuhi kewajiban perpajakan.

Ruli menegaskan, tindakan penertiban bukan semata-mata bersifat represif, melainkan sebagai upaya menegakkan kepatuhan terhadap peraturan daerah di bidang perpajakan. Ia berharap para wajib pajak segera melunasi tunggakannya agar tidak dikenai sanksi atau tindakan penertiban lanjutan.

"Kami tetap membuka ruang bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya. Harapan kami, seluruh pelaku usaha dapat lebih tertib dalam membayar pajak karena penerimaan pajak daerah sangat penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Pontianak," imbuhnya.

Terpisah, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menekankan, penertiban tersebut merupakan bentuk penegakan aturan sekaligus upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurutnya, Pemerintah Kota Pontianak telah memberikan kesempatan kepada pemilik reklame untuk memenuhi kewajibannya sebelum tindakan pembongkaran dilakukan.

"Kami mengedepankan langkah persuasif dengan memberikan surat peringatan dan waktu yang cukup kepada wajib pajak. Namun apabila kewajiban tersebut tetap tidak dipenuhi, maka penertiban menjadi langkah yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Edi menjelaskan, pajak reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, seluruh pelaku usaha diharapkan memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu.

"Pajak yang dibayarkan masyarakat dan pelaku usaha akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program pembangunan lainnya," katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak akan terus melakukan pengawasan terhadap seluruh penyelenggara reklame agar mematuhi ketentuan perizinan maupun kewajiban perpajakan. Penertiban juga akan dilakukan secara berkala tanpa tebang pilih terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan.

"Kami berharap seluruh wajib pajak dapat kooperatif. Pemerintah tidak ingin melakukan pembongkaran, tetapi kepatuhan terhadap aturan harus ditegakkan demi terciptanya keadilan bagi seluruh pelaku usaha yang telah memenuhi kewajibannya," pungkasnya. (Sumber: bapenda.pontianak)

PONTIANAK – Pemkot Pontianak menetapkan lima prioritas pengawasan perizinan di tahun ini. Pertama, pengawasan terhadap perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS. Fokusnya meliputi kepatuhan terhadap standar pelayanan, ketepatan waktu penyelesaian izin, dan kesesuaian proses dengan ketentuan OSS.

"Kedua, pengawasan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG," kata Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono ketika membuka Rapat Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (25/6/2026).

Menurut Edi, aspek ini penting karena berkaitan langsung dengan kepastian teknis bangunan, kecepatan proses penerbitan, serta koordinasi antarperangkat daerah terkait. Prioritas ketiga, pengawasan terhadap Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau KKPR. Pengawasan ini diperlukan untuk memastikan kegiatan usaha dan pembangunan tetap sesuai dengan rencana tata ruang serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Keempat, pengawasan terhadap persetujuan lingkungan. Fokusnya adalah kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup serta kejelasan dan transparansi proses pelayanan," katanya.

Kelima, pengawasan pelayanan perizinan pada Mal Pelayanan Publik, usaha perdagangan dan jasa, serta UMKM. Pengawasan pada sektor ini diarahkan untuk memastikan kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, serta penanganan pengaduan berjalan baik.

“Pengawasan tersebut diarahkan untuk mendukung kemudahan investasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses perizinan," jelasnya.

Edi mengatakan, perizinan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel akan memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menurutnya, Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, jasa, serta pertumbuhan ekonomi. Dengan kondisi tersebut, sektor ekonomi Pontianak lebih banyak bergerak pada jasa dan perdagangan. Sementara sektor industri lebih dominan pada skala rumah tangga atau home industry karena keterbatasan lahan untuk industri besar.

Edi menjelaskan, pemerintah telah menyederhanakan pelayanan perizinan melalui penerapan Online Single Submission atau OSS berbasis risiko. Secara nasional, OSS telah menerbitkan lebih dari 10 juta Nomor Induk Berusaha atau NIB, dan sebagian besar dimiliki oleh pelaku UMKM.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penerbitan NIB bukan berarti seluruh kewajiban pelaku usaha telah selesai. Beberapa jenis usaha tetap perlu diverifikasi di lapangan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan, mulai dari kelayakan bangunan, Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG, hingga persyaratan teknis lainnya.

“Biasanya pelaku usaha, kalau sudah keluar OSS, merasa sudah punya izin. Padahal sebenarnya harus diverifikasi di lapangan, apakah gedungnya sudah memenuhi ketentuan, memiliki PBG, sertifikat laik fungsi, dan persyaratan lainnya,” jelasnya.

Ia berharap pengawasan yang lebih kuat pada tahun 2026 dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik, mengurangi hambatan perizinan, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, serta mendorong investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga.

“Perizinan berkualitas, investasi meningkat, pelayanan publik semakin baik untuk Pontianak maju dan sejahtera,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi daerah, mulai dari keterbatasan jumlah aparatur sipil negara (ASN), berkurangnya sumber pendapatan asli daerah (PAD), hingga regulasi kepegawaian yang dinilai memerlukan penyesuaian untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, di hadapan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Kalimantan Barat di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (24/6/2026).

Edi mengungkapkan, dengan jumlah penduduk mencapai 693.440 jiwa per Juli 2026, Kota Pontianak saat ini hanya didukung sekitar 5.600 ASN atau sekitar 0,79 persen dari total penduduk. Angka tersebut dinilainya masih jauh dari kebutuhan ideal pelayanan publik.

"Kita masih mengalami kekurangan ASN, meskipun sebagian sudah diisi melalui skema PPPK. Sementara tuntutan pelayanan masyarakat semakin tinggi dari waktu ke waktu," ujarnya.

Menurut Edi, tantangan tersebut semakin berat di tengah berbagai perubahan kebijakan yang berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah. Beberapa sumber PAD yang selama ini menjadi andalan mengalami penyesuaian, sementara pemerintah daerah tetap dituntut menghadirkan pelayanan publik yang optimal.

Ia mencontohkan sejumlah ketentuan dalam regulasi yang berdampak pada pendapatan daerah, seperti perubahan tarif pajak parkir dan penghapusan pajak rumah kos sebagai objek pajak daerah.

Selain itu, Edi juga menyoroti sejumlah aturan kepegawaian yang dinilai masih menyisakan kendala dalam proses mutasi, promosi, maupun penataan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah.

"Kami berharap aspirasi daerah ini dapat menjadi perhatian dan disampaikan kepada pemerintah pusat, terutama terkait kebutuhan ASN dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa aparatur sipil negara merupakan aset strategis yang menjadi tulang punggung keberhasilan pembangunan di daerah.

Menurutnya, sebaik apa pun visi dan program kepala daerah, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kemampuan birokrasi dalam menerjemahkan serta melaksanakan kebijakan secara efektif.

"Sehebat apa pun visi pembangunan yang dimiliki kepala daerah, jika birokrasinya tidak mampu menjalankan dan menerjemahkannya, maka tujuan pembangunan akan sulit tercapai," ujarnya.

Rifqinizamy menambahkan, Komisi II DPR RI terus memberikan perhatian terhadap penguatan kualitas ASN dan institusi yang menyiapkan calon aparatur negara, termasuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia birokrasi harus dimulai dari proses pendidikan, pelatihan, hingga pembinaan karier yang berkelanjutan agar mampu menghasilkan pelayanan publik yang semakin baik,” pesannya.

Kegiatan PKM IPDN Kampus Kalimantan Barat tersebut diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari siswa-siswi SMA dan Praja IPDN. Selain membahas tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan, kegiatan itu juga menjadi ruang dialog mengenai berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Direktur IPDN Kampus Kalimantan Barat, Maris Gunawan Rukmana, mengatakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan IPDN bersama Komisi II DPR RI merupakan bagian dari upaya membangun kapasitas dan karakter generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan.

Menurutnya, tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, semangat pengabdian, dan wawasan kebangsaan yang kuat.

Ia berharap, kegiatan tersebut dapat memperkuat kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung pembangunan daerah maupun nasional menuju Indonesia Emas 2045,” imbuhnya.

“Bangsa Indonesia membutuhkan generasi muda yang adaptif, berkarakter, serta memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara. Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan semangat kepemimpinan dan pengabdian sejak dini,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)