Berita

Edi Minta Kelurahan Petakan Permasalahan Wilayahnya

PONTIANAK - Sejumlah persoalan yang masih dihadapi Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota menjadi pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan. Mulai dari permasalahan genangan, sampah hingga Pedagang Kaki Lima (PKL). 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta agar dalam pembahasan di Musrenbang Kelurahan Sungai Jawi menghasilkan rumusan-rumusan dan kolaborasi untuk menjadikan kelurahan ini semakin lebih baik dalam berbagai aspek pembangunan.

"Usulan-usulan yang menjadi prioritas akan diakomodir dan dicari jalan keluarnya. Pemetaan permasalahan juga menjadi keharusan untuk mencari solusi yang tepat," ujarnya saat membuka Musrenbang Kelurahan Sungai Jawi di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Rabu (25/1/2023).

Sebagai gambaran, Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota berada di posisi yang strategis di tengah kota. Dengan mobilitas masyarakat cukup tinggi, baik yang melintas maupun yang bermukim, menjadikan kelurahan ini semakin berkembang. Oleh sebab itu, Edi berharap melalui forum Musrenbang ini peserta mendiskusikan hal-hal yang menjadi kebutuhan, baik itu yang sifatnya skala kelurahan atau makro maupun secara detail.

"Dari kelurahan memetakan permasalahan di lapangan, nanti dari OPD yang melakukan eksekusi melakukan perbaikan-perbaikan di wilayah itu," ungkapnya.

Selain mengevaluasi program-program 2022 maupun 2023 yang sedang dalam pelaksanaan, dirinya berharap ada rumusan-rumusan terhadap usulan yang terus disampaikan untuk program 2024.

"Program 2023 sudah mulai persiapan dan beberapa kegiatan belanja modal mulai dilaksanakan di awal Februari 2023," kata Edi.

Berkaitan dengan target-target dan visi misi yang menjadi target dalam RPJMD, ia menyebut bahwa sebagian target sudah tercapai meski sempat dilanda pandemi, bahkan ada yang melampaui target. Seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 ditargetkan 80,00 tetapi malah mencapai 80,48. 

"Nilai ini sangat tinggi, tidak hanya di Kalbar tetapi termasuk 32 kota dengan IPM tertinggi se-Indonesia dari 89 kota se-Indonesia," tuturnya.

Edi menilai, IPM merupakan tolak ukur kemajuan daerah atau suatu bangsa. Komponen-komponen yang berkaitan dengan IPM di antaranya kesejahteraan, daya beli masyarakat, kesehatan, usia harapan hidup dan pendidikan.

"Mudah-mudahan Musrenbang ini menghasilkan rumusan-rumusan untuk kita programkan pada Musrenbang tingkat kecamatan dan kota," tutupnya. (prokopim)

Pelantikan Pengurus PD Wanita Islam Kota Pontianak Periode 2023-2028

PONTIANAK - Islam sebagai rahmatan lil alamin memposisikan perempuan pada tempat yang mulia. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyebut kehadiran kaum perempuan selalu dinanti untuk menguatkan pondasi pendidikan keluarga. Hal itu dikatakannya usai menghadiri pelantikan Pengurus Daerah (PD) Wanita Islam Kota Pontianak di Aula Rumah Jabatan Wakil Wali Kota, Selasa (24/1/2023).

“Mudah-mudahan PD Wanita Islam Kota Pontianak terus eksis mempertahankan nilai-nilai positif serta menjalankan program yang sudah tercantum di AD/ART,” paparnya.

Bahasan berharap, kaum perempuan, khususnya umat Islam, mampu berkontribusi terhadap keberlangsungan pembangunan di Pontianak, baik sebagai istri maupun seorang ibu ketika di rumah. Posisi perempuan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak juga sudah menduduki tempat strategis, seperti camat, kepala dinas hingga asisten.

“Hal ini menunjukkan kebersamaan menuju kemajuan. Semua orang harus berperan dengan positif, profesional dan berkelanjutan, tidak terkecuali perempuan,” ucapnya.

Sebagai kepala daerah, ia mengingatkan masyarakat, khususnya pengurus PD Wanita Islam Kota Pontianak untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas bermasyarakat. Di dalam ajaran agama sendiri, lanjut dia, semua ilmu dan pengetahuan tentang kebaikan sudah diajarkan.

“Tinggal bagaimana kita mempraktekkannya, terutama yang wajib seperti shalat, puasa Ramadan, dan lainnya. Dengan begitu, Pontianak bisa maju. Tentunya dengan bantuan ibu-ibu sekalian,” jelasnya. (prokopim)

87 Anggota PPS Dilantik KPU Kota Pontianak

PONTIANAK - Sebanyak 87 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilantik oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak Deni Nuliadi di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (24/1/2023).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berpesan kepada PPS yang dilantik untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Dari sejumlah orang yang dilantik, dirinya yakin ada yang sudah berpengalaman sebagai PPS, tetapi tidak sedikit pula yang baru menggeluti tugas tersebut. 

"Para PPS nantinya akan mengemban tugas yang cukup berat karena ada banyak tahapan-tahapan Pemilu yang harus dilalui," ujarnya.

Edi mengapresiasi KPU Kota Pontianak yang dinilai hingga saat ini masih on the track pada prinsip-prinsip Pemilu, terutama implementasi seleksi pembentukan Badan Adhoc, PPK dan PPS.

Ia berharap para anggota PPS berkomitmen untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu mendatang. Proses Pemilu 2024 juga diharapkan berjalan lancar dan sesuai harapan. Oleh sebab itu, dia mengingatkan para anggota PPS untuk senantiasa menjaga kesehatan karena pada Pemilu 2024 tugas yang diemban cukup berat.

"Kesehatan dan kekuatan fisik serta integritas harus senantiasa dijaga, apalagi tahun 2024 partai politik (parpol) peserta Pemilu sebanyak 18 partai," kata Edi.

Ketua KPU Kota Pontianak Deni Nuliadi menuturkan, peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 parpol. Sedangkan kursi DPRD yang tersedia 45 kursi. Sementara jumlah calon anggota legislatif yang masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebanyak 810 caleg.

"Dari 810 caleg itu, yang bakal duduk hanya 45 orang, artinya ada 765 yang tidak duduk," sebutnya. 

Deni mengingatkan kepada seluruh PPS untuk tegak lurus pada aturan yang berlaku serta tetap menjaga integritas dan netralitas. Menurutnya, dalam Pemilu tidak cukup berasaskan luber dan jurdil saja, tetapi bagaimana situasi Pemilu berjalan lancar, aman dan damai.

"Sebab itu semua tergantung pada integritas penyelenggara," tutupnya. (prokopim)

Rakor Persiapan Penilaian KLA 2023

PONTIANAK - Keterlibatan seluruh pihak dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak memang sangat dibutuhkan. Sejalan dengan itu, pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) dalam rangka pemenuhan hak anak. 

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menerangkan, tahun 2022 lalu Kota Pontianak berhasil naik peringkat KLA kategori Pratama ke Madya. Ia berharap tahun 2023 Kota Pontianak bisa meraih kategori Nindya. 

"Perlu keseriusan dari gugus tugas KLA dan pada penilaian KLA ini peranan gugus tugas yang terdiri dari semua perangkat daerah mempunyai andil yang sangat besar dalam pemenuhan hak anak," ujarnya usai rapat koordinasi persiapan penilaian KLA 2023 di Ruang Rapat Wali Kota, Kamis (19/1/2023).

Menurutnya, KLA adalah kota yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak. Tujuannya agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Partisipasi anak juga sangat diperlukan dalam perencanaan konsep KLA sehingga dapat mengakomodir kebutuhan anak dengan baik.

"Dengan melibatkan anak dalam konsep mewujudkan KLA merupakan cara terbaik untuk membangun kota yang berkelanjutan," kata Bahasan. 

Pengembangan kota sebagai KLA merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Setiap anak berhak mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. 

"Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan dalam rangka kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa ada diskriminasi," tutupnya. (prokopim)