Berita

Pemeliharaan dan Pemanfaatan Kawasan Parit Nanas

PONTIANAK - Pengentasan kawasan kumuh menjadi fokus Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Namun tak kalah pentingnya adalah bagaimana memelihara sarana dan prasarana um yang telah dibangun di lokasi yang telah ditata. Untuk itu, Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Permukiman Wilayah I Kalbar  bekerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura menggelar Pelatihan Vokasi NSUP-Program KOTAKU Kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan di Hotel Golden Tulip, Senin (19/9/2022).

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menilai, penataan kawasan kumuh tidak semata pada hasil yang dirasakan oleh masyarakat. Lebih dari itu, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat ikut memelihara dan menjaga sarana yang telah dibangun. Sebagai contoh kolaborasi penanganan kawasan kumuh yang sudah terlihat adalah kawasan Teras Parit Nanas. Kawasan ini menjadi kawasan yang tertata baik dan berkembang sebagai destinasi wisata air yang baru. Oleh sebab itu, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di sana harus dijaga dan dipelihara bersama. Dengan adanya pemeliharaan PSU di sana maka akan dapat memperpanjang usia pakai, menekan biaya perbaikan dan dapat mempertahankan fungsi infrastruktur tersebut.

"Lewat pelatihan vokasi ini, agar tujuan pemeliharaan dan pengembangan kawasan Parit Nanas berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Menurutnya, luasan kawasan kumuh di Kota Pontianak tersisa 3,9 hektare, dengan kategori sedang. Dirinya berharap kawasan kumuh terus semakin berkurang dengan adanya program-program yang digelontorkan Kementerian PUPR bersinergi dengan Pemkot Pontianak. Setelah kawasan Parit Nanas, selanjutnya menyasar kawasan di Gang Semut untuk dilakukan penataan.

"Di Gang Semut juga akan dilakukan penataan untuk mengurangi kawasan kumuh," sebut Edi.

Untuk menghapus sebuah kawasan kumuh, hal yang harus diperhatikan adalah meningkatkan kualitas infrastrukturnya. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, drainase, ketersediaan sambungan air bersih, pengolahan sampah, termasuk rumah tinggal yang tidak layak huni dibedah agar menjadi layak huni. Toilet dan sanitasi yang layak serta akses bagi pemadam kebakaran juga harus tersedia. Tak kalah pentingnya adalah penghijauan sebab kawasan yang hijau dan teduh oleh pohon akan membuat suasana lebih segar dan tidak kumuh.

"Upayakan tidak ada ruang terbuka yang tidak ditanami pohon, baik yang ditanami langsung di tanah maupun di pot," tuturnya.

Kawasan kumuh yang tersisa 3,9 hektare masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Pihaknya menargetkan tahun 2023-2024 pengentasan kawasan kumuh tersebut bisa diselesaikan. Kalau pun masih ada, hanya tersisa bagian-bagian kecil saja. 

"Kita tidak hanya terfokus pada pengentasan kawasan kumuh saja, tetapi juga menjaga agar tidak muncul kawasan kumuh baru," imbuh Edi.

Kepala Satker Pelaksanaan Permukiman Wilayah I Kalbar, Irawanto menjelaskan, ada dua program yang digelontorkan Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Permukiman Wilayah I Kalbar untuk mengentaskan kawasan kumuh, yakni Program KOTAKU dan PSU.

"Kita berupaya dari kedua program itu pemerintah pusat mencoba untuk mengurangi kekumuhan yang ada di Kota Pontianak," jelasnya.

Di Pontianak, pihaknya sudah melaksanakan program tersebut dengan pembangunan jalan lingkungan, penataan drainase, pengolahan persampahan dan tentunya untuk penanganan permukiman di tepian sungai lewat waterfrontnya, salah satunya di Teras Parit Nanas. Hasilnya sudah bisa dirasakan masyarakat saat ini. Lingkungan yang ada juga terlihat berubah drastis dari yang sebelumnya kumuh, sekarang lebih tertata rapi.

"Kita masih terus menjalankan program KOTAKU ke kawasan-kawasan yang masih kumuh," pungkasnya. (prokopim)

Wali Kota Edi: Pramuka Tiang Jaga Keutuhan NKRI

PONTIANAK - Momentum Peringatan Hari Pramuka Nasional ke-61 dimaknai Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono sebagai pemersatu antar elemen masyarakat. 

Kendati gerakan dan kepanduan itu sendiri lebih dulu ada sebelum diresmikannya gerakan pramuka 61 tahun lalu, namun semangat yang digelorakan masih sama yaitu berkah persatuan.

“Kehadiran Pramuka membantu menghapus permasalahan kekinian Bangsa Indonesia,” ungkapnya saat menjadi pembina Apel Puncak Peringatan Hari Pramuka ke-61, di Halaman Taman Alun Kapuas Jalan Rahadi Usman, Rabu (14/9/2022).

Maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyalahgunaan narkoba merupakan tantangan yang harus segera diselesaikan. Oleh sebab itu Edi mengajak segenap pengurus pramuka untuk senantiasa menjadi tiang dalam menanamkan nilai anti kejahatan luar biasa. Dengan itu menurutnya, moralitas dan karakter anak muda generasi penerus Kota Pontianak akan terjaga.

“Yang kedua kerusakan dan pencemaran lingkungan, saya minta sejak hari ini dalam setiap kegiatan pramuka tidak menggunakan barang atau benda yang dapat merusak lingkungan,” serunya yang juga selaku Ketua Majelis Pemimpin Cabang Pontianak.

Melalui Tri Satya dan Dasa Darma Pramuka, Edi minta untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dirinya berharap gerakan pramuka menjadi wadah tunggal membangun keutuhan NKRI.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada ketua dan pengurus pimpinan cabang kwartir pramuka cabang Pontianak yang telah berupaya memaksimalkan gerakan pramuka di Kota Pontianak. Pramuka akan selalu menjadi program ekstrakurikuler di pendidikan,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Wali Kota Letakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid Al Ilham IKIP PGRI Pontianak

PONTIANAK - Peletakan batu pertama oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menandai dimulainya pembangunan Masjid Al Ilham IKIP PGRI Pontianak, Jalan Ilham, Kecamatan Pontianak Selatan, Jumat (2/9/2022). Selain sebagai tempat peribadatan, Edi berharap fungsi masjid menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pendidikan.

“Fungsi Masjid juga tempat musyawarah untuk menentukan segala hal baik dari aktivitas kita sehari-hari,” ungkapnya usai menunaikan salat jumat di Masjid Al Ilham.

Menurut Edi, pembangunan Masjid memerlukan konsistensi, terutama panitia di bagian pendanaan maupun pembangunan. Terlebih Masjid Al Ilham yang direncanakan akan dibangun dengan satu lantai, dia yakin pembangunan dapat selesai tepat waktu.

Ia menuturkan terdapat total 341 masjid di seluruh Kota Pontianak. Hal itu berdasarkan data yang didapatnya dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pontianak.

“Hampir 80 persen kondisi Masjid di Kota Pontianak sangat baik dan terus menjadi lebih baik, karena semua pengurusnya memberikan pelayanan yang maksimal,” ucap dia.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak setiap tahunnya menyediakan anggaran hibah khusus pembangunan rumah ibadah. Edi mengatakan, dirinya senantiasa mendukung setiap proses pembangunan rumah ibadah.

“Pemkot Pontianak setiap tahun sudah menganggarkan dana hibah kurang lebih dua milliar rupiah khusus pembangunan rumah ibadah, mulai dari musala hingga sarana pendidikan terutama sekolah-sekolah swasta dan pondok pesantren,” ujarnya.

Geliat perekonomian di Kota Pontianak dipengaruhi banyak unsur, mulai dari sosial dan pendidikan. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak, menurunnya tingkat pengangguran terbuka serta angka kemiskinan, tak lepas dari peran sektor-sektor pendukung tersebut.

Oleh karena sosial dan pendidikan pula, Edi mengatakan banyak pendatang dari daerah sekitar maupun luar pulau yang memilih untuk tetap di Kota Pontianak. Melalui kampus IKIP PGRI, dia menyampaikan apresiasi karena dinilainya membantu pembangunan Kota Pontianak.

“Pendidikan yang menyebabkan orang datang untuk belajar. Besar sekali faktor pendatang bagi perekonomian Kota Pontianak,” imbuhnya.

Perwakilan Panitia Pembangunan Masjid Al Ilham IKIP PGRI, Sawadi menuturkan pembangunan tersebut dilatarbelakangi dari sisi kapasitas masjid yang ada saat sekarang. Pada saat pelaksanaan Salat Jumat jamaah Masjid Al Ilham selalu membludak. Bahkan pada saat momentum Bulan Suci Ramadan jamaah memenuhi hingga ke halaman.

"Kita berharap apa yang direncanakan bisa berjalan lancar sesuai rencana untuk pembangunan Masjid Al-Ilham," terangnya.

Dirinya menambahkan pihak panitia menargetkan pembangunan masjid tersebut akan selesai dalam waktu satu tahun. Masjid Al Ilham IKIP PGRI Pontianak direncanakan dibangun dengan lebar 20 meter dan panjang 30 meter. Pembangunan tersebut diperkirakan akan menelan dana hingga Rp3 miliar.

"Kita berharap dukungan dari semua pihak dalam upaya pembangunan Masjid Al Ilham IKIP PGRI Pontianak," tutupnya. (kominfo/prokopim)

Bahasan : Butuh Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Bencana

PONTIANAK - Kelurahan menjadi ujung tombak dalam upaya penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak menggagas pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana di Kecamatan Pontianak Utara. Kelurahan Tangguh Bencana merupakan kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana serta memulihkan dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan menyampaikan apresiasinya kepada BPBD Kota Pontianak yang telah berinisiasi membentuk Kelurahan Tangguh Bencana sebagai upaya penanggulangan dini dalam menghadapi bencana. Menurutnya, bencana bisa datang kapan saja sehingga dibutuhkan kesiapsiagaan dari semua pihak, termasuk salah satunya pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana ini.

"Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana ini menjadi tanggung jawab kita kedepan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Pontianak yang meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana," ujarnya saat membuka kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2022 di Aula Kantor Camat Pontianak Utara, Kamis (25/8/2022).

Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana sejalan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Bahasan menyebut, dengan regulasi yang dikeluarkan BNPB ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana sebagai upaya Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK).

"Disamping itu, peraturan tersebut juga dapat digunakan sebagai acuan dalam memasukkan unsur-unsur Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam program-program lain di tingkat kelurahan yang dilakukan oleh pemerintah maupun mitra-mitra non pemerintah," jelasnya.

Kepala BPBD Kota Pontianak, Hariyadi S Triwibowo menerangkan, dibentuknya Kelurahan Tangguh Bencana ini karena kelurahan memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.

"Dalam Kelurahan Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka," imbuhnya. (prokopim)