Berita

30 Posyandu Terima Bantuan Budikdamber dari Pemkot Pontianak

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan (DPPP) Kota Pontianak menyerahkan bantuan paket Budidaya Ikan dalam Ember (Budikdamber) untuk posyandu. Bantuan ini merupakan bagian dari program Perikanan Terintegrasi untuk Stunting dan Inflasi (PITSA). Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyerahkan secara simbolis bibit ikan lele dan perlengkapan budidaya ikan dalam ember di Posyandu Anggrek B Kecamatan Pontianak Utara, Jumat (12/9/2025).

Bahasan menerangkan, program Budikdamber menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan keluarga, sekaligus upaya nyata mencegah stunting dan menekan laju inflasi di Kota Pontianak.

“Mudah-mudahan bantuan demi bantuan dari tahun ke tahun terus mengalami perbaikan dan peningkatan, semata-mata untuk memberikan dukungan dan semangat kepada masyarakat, khususnya kader posyandu,” ujarnya.

Ia berharap penerima bantuan dapat memanfaatkan paket Budikdamber secara maksimal, sehingga hasilnya tidak hanya menambah asupan gizi keluarga, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga.

“Sehatkan generasi, stabilkan ekonomi. Itulah semangat yang kita dorong melalui perikanan maju berbasis masyarakat,” katanya.

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie Kamtono, turut menekankan pentingnya Budikdamber sebagai sarana edukasi keluarga dan upaya menekan angka stunting. 

“Budikdamber ini bukan hanya pemenuhan protein hewani bagi anak-anak, tapi juga menjadi media edukasi bagi masyarakat. Kader posyandu bisa langsung mengajarkan ibu-ibu agar gemar membudidayakan ikan dan sayuran sendiri,” ucapnya.

Yanieta juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan sempit dengan mengembangkan budikdamber. Program ini dinilai mampu memberikan manfaat besar bagi ketahanan pangan keluarga sekaligus upaya pencegahan stunting.

“Alhamdulillah, hari ini saya bersama Bapak Wakil Wali Kota dan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak menyerahkan bantuan budidaya ikan dalam ember. Walaupun kecil, tetapi manfaatnya sangat besar,” sebutnya.

Menurutnya, budikdamber tidak hanya membantu pemenuhan gizi keluarga, tetapi juga menjadi media edukasi bagi kader posyandu dalam memberikan contoh nyata kepada masyarakat. Ikan lele yang dibudidayakan, kata dia, kaya protein hewani sehingga dapat membantu mencegah kekurangan gizi dan stunting pada anak.

“Dengan adanya budidaya ikan ini, kebutuhan protein bisa tercukupi, sayurannya juga ada, sehingga keluarga bisa lebih sehat. Masyarakat tidak harus membeli karena sudah bisa memproduksi sendiri, sekaligus menekan inflasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, selain memberikan manfaat ekonomi, program ini juga mendukung terciptanya lingkungan hijau dan sehat melalui pemanfaatan lahan kecil secara produktif. 

“Kegiatan ini memang sederhana, tetapi manfaatnya luar biasa,” imbuhnya.

Kepala Bidang Perikanan DPPP Kota Pontianak Nur Aisyiah, menjelaskan program Budikdamber merupakan salah satu langkah konkrit pemerintah dalam pengelolaan perikanan budidaya yang berkolaborasi dengan TP PKK, Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak.

“Melalui sektor perikanan, kami ingin berkontribusi dalam penyediaan pangan bergizi. Budikdamber dapat menjadi solusi sederhana bagi keluarga dalam memenuhi kebutuhan protein ikan sekaligus sayuran,” tuturnya.

Pada tahun anggaran 2025, sebanyak 30 posyandu di enam kecamatan menjadi penerima bantuan Budikdamber. Setelah sebelumnya menyasar Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Kota, dan Pontianak Barat, kali ini bantuan diberikan untuk posyandu di Kecamatan Pontianak Utara, Pontianak Timur dan Pontianak Tenggara.

Program Budikdamber sendiri merupakan sistem sederhana budidaya ikan dalam ember yang dikombinasikan dengan tanaman, sehingga mudah diterapkan di lingkungan rumah tangga maupun fasilitas kesehatan masyarakat seperti posyandu. (prokopim)

Wali Kota Lepas Keberangkatan Kafilah Pontianak ke Kapuas Hulu

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melepas keberangkatan kafilah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Kapuas Hulu. Pelepasan kafilah digelar di Sekretariat Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kota Pontianak, Kamis (11/9/2025).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memberikan dukungan dan motivasi kepada para peserta MTQ. Ia berharap kafilah dapat menorehkan prestasi membanggakan dan mengharumkan nama Kota Pontianak.

“Keberangkatan ini bukan hanya membawa misi lomba, tetapi juga membawa nama baik Kota Pontianak. Saya berpesan agar seluruh peserta menjaga kesehatan, semangat, dan kekompakan. Insya Allah dengan usaha maksimal, doa, dan kebersamaan, Pontianak bisa meraih hasil terbaik, bahkan juara umum,” harapnya.

Edi menambahkan, keikutsertaan dalam MTQ juga menjadi bagian dari syiar Islam dan pembinaan generasi Qurani di Kota Pontianak. 

“Semoga adik-adik qori-qoriah dapat memberikan penampilan terbaiknya. Kita ingin bukan hanya prestasi, tetapi juga semakin tumbuh kecintaan masyarakat kepada Al-Qur’an,” ujarnya.

Sekretaris Umum LPTQ Kota Pontianak, Yusnaldi, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pengurus, pembina, serta para qori-qoriah yang telah berlatih keras untuk menghadapi ajang bergengsi tersebut.

“Alhamdulillah, pagi ini kita berkumpul dalam rangka persiapan keberangkatan menuju Kapuas Hulu. Perjalanan melalui jalur darat diperkirakan memakan waktu hingga 13–14 jam. Karena itu, kami berharap seluruh rombongan menjaga kesehatan dan keselamatan hingga tiba di lokasi,” ungkapnya.

Dengan semangat kebersamaan dan dukungan penuh pemerintah daerah, LPTQ Kota Pontianak optimistis para qori-qoriah mampu tampil maksimal dan mengharumkan nama kota di ajang MTQ Kalbar tahun ini. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pelayanan publik. Kota Pontianak meraih Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,35 dengan kategori Sangat Baik (A-) dari Kementerian PANRB tahun 2024. Selain itu, Pemkot juga memperoleh Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan nilai 94,96 atau Kualitas Tertinggi (A) dari Ombudsman RI.

Sejumlah perangkat daerah turut menorehkan pencapaian serupa. RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie meraih IPP 4,49 kategori Sangat Baik (A-). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mencatat IPP 4,46 kategori Sangat Baik (A-). Dinas Sosial memperoleh IPP 4,09 kategori Sangat Baik (A-).

Kemudian, Bagian Organisasi Setda Kota Pontianak juga mendapat penghargaan atas peran pembinaan dan pendampingan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kontribusi ini sekaligus mengantarkan Kota Pontianak meraih capaian IPP 4,35 kategori Sangat Baik (A-) serta Predikat Kepatuhan 94,96 kualitas tertinggi dari Ombudsman RI.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengapresiasi capaian tersebut sebagai hasil kerja keras jajaran aparatur pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu layanan.

 “Penghargaan ini bukan hanya bentuk pengakuan, tetapi juga motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas layanan. Pelayanan publik adalah wajah pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya usai menerima penghargaan di Aula SSA Kantor Wali Kota, Kamis (11/9/2025).

Edi menekankan, kondisi masyarakat Indonesia saat ini menuntut pemerintah semakin serius dalam menghadirkan layanan publik. Menurutnya, banyak warga menghadapi tekanan ekonomi, persoalan sosial, hingga kebutuhan administrasi yang semakin mendesak.

 “Di tengah situasi itu, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting. Pelayanan yang lambat atau berbelit hanya akan menambah beban masyarakat. Justru sekarang waktunya pemerintah hadir lebih cepat, sederhana, dan berpihak pada kepentingan warga,” jelasnya.

Ia menambahkan, tantangan sosial-ekonomi juga semakin beragam. Ketersediaan lapangan kerja, akses kesehatan yang adil, hingga keterjangkauan harga kebutuhan pokok menjadi isu nyata yang dihadapi masyarakat.

 “Reformasi birokrasi tidak boleh hanya sebatas aturan di atas kertas. Masyarakat butuh layanan yang benar-benar memberi solusi, baik untuk pengusaha kecil, pasien di rumah sakit, maupun warga yang sekadar mengurus dokumen kependudukan,” tegasnya.

Menurut Edi, penghargaan yang diterima Pemkot Pontianak sekaligus menjadi pengingat agar pemerintah tidak terlena dengan pencapaian. Masih banyak warga yang menggantungkan hidupnya pada layanan dasar dari pemerintah, seperti akta kelahiran, KTP, bantuan sosial, dan fasilitas kesehatan.

“Kondisi itu menuntut aparatur untuk lebih peka, karena pelayanan publik bukan sekadar memenuhi target penilaian, tetapi menyentuh kebutuhan nyata masyarakat sehari-hari,” tambahnya.

Ia menegaskan keberhasilan ini merupakan buah kolaborasi seluruh pihak, mulai dari ASN, tenaga teknis di lapangan, hingga partisipasi masyarakat.

 “Ke depan, kami tidak boleh berpuas diri. Tantangan masyarakat akan terus berkembang seiring perubahan zaman. Target kami mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan. Masyarakat berhak mendapatkan layanan terbaik dari pemerintahnya, apalagi di situasi sekarang ketika kebutuhan hidup semakin kompleks,” pungkasnya. (kominfo)

BNPP Dorong Optimalisasi 88 Pos Siskamling di Kota Pontianak

PONTIANAK – Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman melakukan pemantauan terhadap keberadaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di Kota Pontianak. Kunjungan ini merupakan instruksi dari Menteri Dalam Negeri sekaligus tindak lanjut arahan Presiden untuk memastikan fungsi pos ronda berjalan optimal. Bersama Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dan Wakil Wali Kota Bahasan serta jajaran Forkopimda Kota Pontianak, rombongan menuju dua lokasi Poskamling yang ada di Jalan Karna Sosial Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan dan Gang Apel IV Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat.

Menurut Makhruzi, saat ini terdapat 88 pos Siskamling di Pontianak. Dari jumlah tersebut, 70 pos sudah aktif, sementara 18 lainnya masih dalam proses pengaktifan kembali. Pihaknya mendorong agar seluruh pos dapat difungsikan guna memperkuat keamanan lingkungan di tingkat masyarakat.

“Kami berharap 18 pos yang belum aktif segera difungsikan. Bahkan ke depan, Polda Kalbar juga berencana menambah jumlah pos Siskamling di Kota Pontianak,” ungkapnya usai meninjau poskamling, Rabu (10/9/2025) malam.

Makhruzi menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama jajaran kepolisian akan membentuk tim ronda untuk mengaktifkan seluruh pos ronda yang ada. Bahkan, akan dibuat program berbentuk perlombaan antar pos Siskamling agar keberadaannya lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami berharap warga bisa menjadi polisi bagi lingkungannya sendiri, menjaga keamanan dan ketahanan wilayah dari berbagai ancaman maupun gangguan kamtibmas,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pihaknya menyambut baik arahan Menteri Dalam Negeri dan BNPP terkait pengaktifan pos Siskamling. Menurutnya, pos keamanan lingkungan memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban di kota yang merupakan ibu kota provinsi.

“Momentum ini menjadi semangat bagi Pemkot untuk tidak hanya mengaktifkan 88 pos yang ada, tetapi juga menambah jumlahnya. Sebab di Pontianak terdapat 29 kelurahan, 6 kecamatan, dan hampir 5.000 RT/RW. Dengan kondisi kota yang sangat terbuka dan mobilitas masyarakat yang tinggi, pos kamling sangat strategis untuk menjaga lingkungan,” katanya.

Edi menambahkan, penguatan Siskamling akan dilakukan melalui sinergi dengan kepolisian dan TNI, termasuk rencana inovasi seperti perlombaan pos ronda tiap tahun. Pemkot juga berencana memberikan subsidi untuk pembangunan pos yang sebagian besar selama ini berdiri secara swadaya masyarakat.

“Pos kamling tidak hanya untuk keamanan lingkungan, tetapi juga bisa berfungsi sebagai pusat informasi pelayanan publik, administrasi kependudukan, maupun layanan masyarakat lainnya,” jelasnya.

Selain itu, Pemkot Pontianak juga tengah menyiapkan dukungan sarana pendukung berupa CCTV di titik-titik rawan, padat dan strategis. Meski tidak sedikit warga yang memasang CCTV secara mandiri, namun pihaknya akan memperluas jangkauan CCTV untuk membantu memonitor lingkungan.

“Banyak warga sudah memasang CCTV di rumah masing-masing, dan ini sangat bermanfaat. Ke depan, kita akan menambah CCTV untuk membantu memonitor lingkungan yang membutuhkan pengawasan lebih ketat,” pungkasnya.

Sebagaimana Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 300.1.4/e.1/BAK tertanggal 3 September 2025 tentang peningkatan peran Satlinmas terkait kondusifitas penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) di daerah, secara khusus jajaran Eselon I Kemendagri diturunkan untuk memantau perkembangannya. 

SE Mendagri tersebut setidaknya memuat tiga hal pokok, yaitu meningkatkan peran Satlinmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, peningkatan kewaspadaan dini RT/RW dengan diaktifkannya Siskamling dan pos ronda, serta mekanisme pelaporan berbasis digital melalui Sistem Informasi Manajemen Pelindungan Masyarakat (SIM Linmas). (prokopim)