Berita

Lokasi Mall Pelayanan Publik Harus Mudah Diakses

PONTIANAK - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di Gedung Kapuas Indah Jalan Kapten Marsan Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota mendapat dukungan dari Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Diah Natalisa. Pada prinsipnya, pihaknya terus mendorong agar pelayanan publik semakin meningkat kualitasnya serta masyarakat merasa senang dengan layanan yang diberikan. "Insya Allah dari Kemenpan RB siap untuk melakukan pendampingan membantu Kota Pontianak mewujudkan MPP sesuai yang diharapkan," ujarnya usai mendengarkan pemaparan terkait rencana pembangunan MPP di Ruang Pontive Center Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (20/5/2021).

Diah menambahkan, pihaknya juga berupaya memberikan saran dan masukan kepada Pemkot Pontianak agar MPP ini berjalan sesuai rencana dan memudahkan masyarakat dalam mendapat pelayanan. Menurutnya MPP harus mudah diakses dari sisi lokasi. Keberadaan MPP ini sebagai sebagai one stop service area atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di mana masyarakat mendapatkan pelayanan dengan berbagai jenis layanan dalam satu lokasi, tidak perlu berpindah-pindah. "Kami meminta agar lokasi MPP representatif untuk masyarakat, tidak hanya mengangkat MPP-nya sendiri tetapi juga menghidupkan perekonomian daerah dan memberi citra baru untuk waterfront city di Kota Pontianak," tuturnya.

Ia menekankan, kehadiran MPP itu juga harus akuntabel, berdayaguna, berkolaborasi serta melibatkan banyak pihak dan tak kalah pentingnya memanfaatkan cashless payment atau pembayaran non tunai. Oleh sebab itu, lanjutnya lagi, bantuan dari pihak perbankan sangat penting dalam implementasi MPP. MPP ini harus terpisah antara front office dengan back office karena kita di sini mengedepankan transparansi. Selain sarana dan prasarana yang membuat pelayanan lebih nyaman dan baik, perlu juga diperhatikan dukungan IT dan SDM yang mumpuni. "Dalam artian SDM yang benar-benar punya jiwa melayani, hospitalitinya bagus. Jadi mereka yang menjadi frontliner atau garis terdepan, personil yang memang punya keinginan untuk dapat melayani masyarakat dengan lebih baik," terangnya. 

MPP merupakan bentuk pelayanan publik satu pintu, di mana berbagai jenis layanan, baik perizinan maupun  non perizinan bergabung atau terintegrasi dalam satu gedung. Ia menyebut, selain komitmen kepala daerah dalam pelayanan publik menjadi modal utama, perlu pula adanya dukungan dari banyak pihak. Dukungan itu tidak hanya dari layanan yang disediakan Pemkot Pontianak saja, tetapi berbagai kementerian, lembaga maupun BUMN/BUMD bahkan swasta. Hal yang sangat penting, dia bilang adalah instansi penyedia layanan yang bergabung dapat mensupport agar pelayanan perizinan menjadi lebih cepat. "Selain layanan perizinan, layanan non perizinan juga ikut mensupport layanan perizinan," ungkap Diah.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan kunjungan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB ke Pemkot Pontianak selain melaporkan hasil penilaian PTSP dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak tahun 2020 dengan kategori baik, juga mendengar langsung pemaparan rencana pembangunan MPP di Kota Pontianak. "Ibu Deputi sangat menyambut baik dan kami ingin secepatnya MPP bisa diwujudkan," katanya. 

Ia berharap rencana pembangunan MPP tersebut bisa diakomodir dalam perubahan anggaran sehingga pembangunannya bisa selesai pada 2022. Dalam MPP tersebut akan mengintegrasikan berbagai jenis layanan, baik yang ada di Pemkot Pontianak, pemerintah pusat, Polri dan lembaga lainnya. Gedung yang juga berhadapan dengan Sungai Kapuas tersebut bakal dibangun menjadi MPP yang representatif. "Kita berharap masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat dan murah sehingga berdampak pada  kehidupan masyarakat," pungkas Edi. (prokopim)

Indeks Literasi Digital Pontianak 3,59

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sudah menerapkan digitalisasi dalam semua pelayanan publik. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, berdasarkan hasil survey status literasi digital yang dilaksanakan tahun 2020 oleh Kata Data Inside Center bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Indeks Literasi Digital Kota Pontianak adalah 3.59. "Hal ini menunjukkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir setiap gerak Pemkot Pontianak sudah berbasis digital," ujarnya usai menyampaikan materi sebagai keynote speech pada peluncuran Indonesia Makin Cakap Digital yang digelar Kemenkominfo RI di Hotel Mecure Pontianak, Kamis (20/5/2021).

Oleh sebab itu, Edi mengajak masyarakat untuk mendukung program-program Pemkot Pontianak yang sudah dilaksanakan selama ini terutama berkaitan dengan pembentukan kampung digital seluas-luasnya. Kemudian tak kalah pentingnya adalah melaksanakan workshop literasi digital bagi masyarakat dalam meningkatkan kecakapannya di dunia digital. Pemanfaatan media sosial menjadi alternatif dalam menyampaikan informasi maupun komunikasi serta aplikasi-aplikasi yang tersedia. "Banyak sekali aplikasi yang sudah kita create dalam rangka memberikan pelayanan publik yang optimal kepada warga Kota Pontianak, baik pelayanan yang sifatnya internal maupun eksternal," sebutnya.

Dengan diluncurkan literasi digital ini ia berharap akan menambah semangat bagi aparatur di jajaran Pemkot Pontianak dalam mengimplementasikan smartcity di semua lini. Masyarakat juga harus diberikan literasi digital agar cakap dalam memanfaatkan sarana digital. "Kegiatan literasi digital yang diluncurkan ini tentunya menambah semangat kami dalam menciptakan Kota Pontianak yang makin cakap digital 2021," ucap dia.

Pemerintah pusat melalui Kemenkominfo RI meluncurkan program Literasi Digital Nasional 'Indonesia Makin Cakap Digital'. Menteri Kominfo, Johnny G Plate melalui teleconference yang disaksikan langsung oleh para tamu undangan peluncuran Program Indonesia Makin Cakap Digital, menjelaskan, program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Jokowi mengenai percepatan transformasi digital nasional khususnya terkait pengembangan sumber daya manusia digital. "Program literasi digital adalah sebuah keharusan di tengah semakin intensifnya penggunaan internet oleh masyarakat," jelasnya.

Saat ini, lanjutnya, terdapat setidaknya 196,7 juta warganet di Indonesia.Tugas bersama adalah memastikan anak bangsa mampu mengoptimalkan kebermanfaatan internet yang salah satunya ditandai dengan potensi digital ekonomi Indonesia, yang mana diproyeksikan mencapai sekitar USD124 miliar pada tahun 2025 mendatang. "Di saat bersamaan literasi digital adalah sebuah keniscayaan untuk membentengi warganet dari dampak-dampak negatif internet," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat serta mengutamakan program-program pro rakyat dalam APBD. Selain itu pula ditekankannya untuk berupaya memulihkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19. "Tujuannya agar ekonomi bisa terus bergerak serta target pertumbuhan ekonomi, target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat, tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka berkurang," ujarnya usai memberikan arahan kepada para kepala OPD di Aula Abdul Muis Muin Kantor Bappeda Kota Pontianak, Selasa (18/5/2021).

Ia berharap pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak terus membaik. Berdasarkan hasil evaluasi, ada beberapa OPD yang dinilai sudah bagus dalam kinerjanya. OPD-OPD itu sudah mencapai target yang sudah ditentukan, bahkan melebihi. "Tapi beberapa OPD masih perlu ditingkatkan terutama dalam pelaksanaan APBD," ungkap Edi.

Dia mengingatkan kepada seluruh jajarannya agar mempercepat proses pelaksanaan program-program yang telah direncanakan karena sudah memasuki bulan keenam tahun anggaran 2021 ini. Dengan semakin cepatnya pelaksanaan pembangunan di lapangan maka memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang kian baik. "Sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat dengan cepat," tuturnya.

Dalam persoalan anggaran, pihaknya mengalami tekanan sejak 2020. Hal ini disebabkan adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat serta pendapatan daerah yang merosot. Kemerosotan pendapatan daerah bersumber dari sektor pajak, misalnya pajak restoran anjlok hampir 50 persen, pajak hotel merosot 45 persen dan pajak hiburan yang turun hingga 70 persen. "Pada 2021 masih belum kembali ke kondisi normal sehingga ini juga mempengaruhi belanja kita," pungkasnya. (prokopim)

Laporkan ke Pemkot atau Pihak Berwajib

PONTIANAK - Jelang dibukanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengimbau kepada masyarakat untuk tidak percaya apabila ada yang mengiming-imingi bisa meluluskan menjadi CPNS, apalagi sampai meminta sejumlah uang sebagai imbalan. "Jika ada yang demikian, segera laporkan ke Pemkot Pontianak atau pihak berwajib," ujarnya usai memberikan arahan kepada para pejabat eselon di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (17/5/2021).

Sebab, lanjut Edi, seleksi penerimaan CPNS ini dilaksanakan secara obyektif dan transparan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Untuk itu, ia mengimbau masyarakat yang akan mengikuti seleksi CPNS untuk mengikuti seluruh prosedur yang telah ditentukan. "Sekali lagi saya mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dan terpedaya apabila ada orang atau calo yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi CPNS," tegasnya lagi.

Ia menambahkan, dalam penerimaan CPNS, Pemkot Pontianak masih prioritas pada tenaga pendidikan, kesehatan dan teknis sebagaimana kebutuhan setiap tahunnya. "Termasuk pula untuk mengisi kekosongan akibat pegawai yang telah pensiun," tuturnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Mulyadi menerangkan, seleksi penerimaan CPNS rencananya dibuka mulai Mei hingga Juni 2021. Sementara jumlah CPNS yang diusulkan Pemkot Pontianak terdiri dari tenaga kesehatan sebanyak 119 orang dan tenaga teknis berjumlah 24 orang. 

Sedangkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) didominasi tenaga pendidikan atau guru sebanyak 992 orang. Ia berharap jumlah tersebut bisa menutupi kekurangan tenaga guru yang ada di Kota Pontianak. P3K berlaku bagi tenaga honorer dan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. "Untuk pengumuman formasi lebih rinci berikut persyaratannya, akan kita informasikan secara terbuka kepada masyarakat pada tanggal 31 Mei 2021," pungkasnya. (prokopim)