Berita

Bappeda Gelar Forum Lintas Perangkat Daerah Kota Pontianak

PONTIANAK – Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Pontianak tahun 2025 akan fokus pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Hal itu selaras dengan tujuan pembangunan kota dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.

“Maka sasaran prioritasnya adalah penurunan angka kemiskinan termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan stunting,” ujar Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian ketika membuka Forum Lintas Perangkat Daerah Kota Pontianak di Hotel Aston, Rabu (6/3/2024).

Dia menjabarkan, Forum Lintas Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan dalam menyusun RKPD Kota Pontianak Tahun 2025. Pemerintah melibatkan para pemangku kepentingan. Mulai dari warga masyarakat, dewan perwakilan rakyat, organisasi masyarakat, hingga para pakar. Proses perencanaan dari bawah ini telah melalui Musrenbang tingkat Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, dan Forum Konsultasi Publik RKPD Kota Pontianak. 

“Tema RKPD Tahun 2025 adalah ‘Pemantapan Kolaborasi untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif Menuju Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan’, maka saya harapkan tetap memperhatikan target kinerja di RPD, juga memprioritaskan hal-hal terkait pemerataan pembangunan, pengentasan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja,” mintanya.

Saat ini realisasi indikator makro ekonomi yang menjadi acuan penyusunan perencanaan tahun 2025 sudah dalam jalurnya. Beberapa target juga telah disesuaikan, lantaran pencapaian di tahun 2023 sangat memuaskan. Misalnya Indeks Pembangunan Manusia yang berhasil mencapai 81,63 (kategori sangat tinggi). Berdasarkan RPD Tahun 2024-2026 target 2025 ditetapkan sebesar 81,60, sehingga disesuaikan menjadi 82,33 lantaran telah terlampaui di tahun 2023.

“Nilai IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat semakin baik dan pembangunan Kota Pontianak semakin meningkat dari tahun sebelumnya,” katanya.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Pontianak tahun 2023 adalah 4,76 persen. Lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang ada di angka 4,46 persen. Target di RKPD tahun 2025, berkisaran 4,6 – 5,2 persen. 

Angka kemiskinan Pontianak pun mengalami penurunan dalam kurun tiga tahun terakhir. Kini berada di posisi 4,45 persen, lebih rendah dari angka kemiskinan provinsi Kalimantan Barat dan nasional sebesar 6,71 persen dan 9,36 persen.

“Target angka kemiskinan tahun 2025 antara 4,28 – 4,30 persen. Untuk itu perlu perencanaan program dan kegiatan yang tepat dengan kolaborasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan,” sebutnya.

 Untuk tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 berada di angka 8,92 persen. Targetnya turun menjadi 7,80-9,45 persen di tahun 2025. Demikian halnya inflasi yang kini berada di 2,09 persen, diharap berada di range 2-4 persen.

“Saya harapkan forum ini mampu menentukan skala prioritas dari yang prioritas, sehingga dengan keterbatasan anggaran, perencanaan tetap dapat disusun dengan cerdas dan baik, dan berdampak positif untuk masyarakat dan Kota Pontianak,”

Ani Sofian pun menekankan perangkat daerah agar mengakomodir hasil Musrenbang. Pagu indikatif OPD disusun dengan asumsi mampu menampung aspirasi masyarakat (asmas), sesuai dengan rancangan rencana kerja.

“Bappeda kawal proses perencanaan yang mengakomodir asmas. BKAD juga harus mengawalnya dalam penganggaran, sedangkan Inspektorat saya minta untuk mengevaluasi seberapa besar aspirasi masyarakat diakomodir dan dilaksanakan oleh perangkat daerah,” tegasnya. (prokopim)

JAKARTA - Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam pengelolaan sampah dan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah mengantarkan Kota Pontianak meraih penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI. Penghargaan berupa Sertifikat Adipura ini diserahkan oleh Wakil Menteri LHK Alue Dohong kepada Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian di Auditorium dr Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Ani mengatakan, Sertifikat Adipura ini merupakan kedua kalinya yang diterima Kota Pontianak, yakni tahun 2023 lalu dan saat ini yang baru diterimanya. Adipura ini sangat penting dalam penilaiannya agar Kota Pontianak menjadi lebih fokus dalam mewujudkan kota yang nyaman dan bersih. Sertifikat Adipura merupakan bukti bahwa Kota Pontianak telah berhasil mencapai standar dalam pengelolaan lingkungan yang ramah dan berkelanjutan.

“Ke depan target kita meraih Piala Adipura, mudah-mudahan ini bisa kita capai,” ujarnya. 

Dalam pengelolaan sampah, kata Ani, Kota Pontianak telah menerapkan pengelolaan sampah menjadi bahan bakar gas dengan sistem biodigister. Satu di antaranya Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS) Biodigister Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Edelweis yang terletak di Jalan Purnama II Pontianak Selatan. Biodigister tersebut memiliki kapasitas tiga ton per hari. Fasilitas pengelolaan sampah ini mampu menghasilkan tenaga listrik, pupuk kompos maupun gas untuk memasak

“Tujuan utamanya bagaimana kita mengurangi sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada serta mengelolanya menjadi bahan bakar,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Pemkot Pontianak juga melibatkan masyarakat dalam mengelola sampah dengan menyerahkan bantuan alat biodigister mini kepada 47 pondok pesantren. Dengan alat itu, mereka bisa mengelola sampah organik menjadi gas.

“Harapannya teknologi ini dapat dikembangkan oleh pesantren terutama dalam mengelola sampah dengan baik serta mengoptimalkan potensi ekonominya,” ucap Ani.

Menurutnya, total sampah yang dihasilkan Kota Pontianak rerata 400 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 60 persennya merupakan sampah organik. Artinya, 240 ton sampah yang dihasilkan merupakan sampah organik. Ani bilang, selama ini sampah organik dimanfaatkan untuk memelihara maggot yang merupakan pakan ikan. Sebagian ada yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse, Recycle (3R) oleh TPS. 

"Sampah organik apabila dikelola secara biodigister maka sampah itu lebih produktif dengan menghasilkan gas dan kompos," terangnya.

Terkait dengan RTH, di Kota Pontianak RTH sudah mencapai 36 persen. Dia berharap RTH yang ada bisa diperluas lagi seiring dengan ketersediaan lahan yang ada di Kota Pontianak. Meski  ekspansi pembangunan terus bertambah, tetapi ia berharap lahan yang ada diupayakan agar selalu ada pohon. 

“Hampir di setiap kesempatan, baik itu acara resmi maupun tidak, penanaman pohon menjadi bagian dari rangkaian acara sehingga Pontianak semakin hijau oleh pepohonan,” pungkasnya. (prokopim)

Komitmen Pemkot Pontianak Berikan Pelayanan bagi Disabilitas

PONTIANAK - Sebanyak 30 Tenaga Kerja Sosial (TKS) Dinas Sosial Kota Pontianak antusias mengikuti pelatihan bahasa isyarat di Ruang Rapat Wali Kota, Selasa (5/3/2024). Pelatihan yang digelar mulai tanggal 5 - 8 Maret 2024 ini merupakan kerja sama Dinas Sosial Kota Pontianak dengan Pusat Bahasa Isyarat Indonesia di Kalbar.

Sekretaris Dinas Sosial Kota Pontianak Dadang Fitrajaya menerangkan, tujuan pelatihan ini dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga pekerja sosial yang ada di Dinas Sosial Kota Pontianak, di mana pihaknya memberikan pelayanan-pelayanan bagi disabilitas terutama tuna wicara dan tuna rungu. Diakuinya, selama ini para tenaga pekerja sosial memang mengalami kesulitan berkomunikasi pada mereka. 

“Jadi dengan adanya pelatihan ini kita harapkan semua pekerja sosial bisa menjembatani komunikasi dengan komunitas tuna rungu atau tuna wicara dalam melaksanakan program-program Dinas Sosial,” ujarnya.

Sasaran peserta pelatihan tenaga pekerja sosial yang terjun di lapangan. Menurutnya, pelatihan bahasa isyarat ini sangat penting diberikan kepada pekerja sosial yang berhadapan langsung dengan penyandang disabilitas terutama tuna rungu dan tuna wicara. Di samping menjembatani komunikasi dalam memberikan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, juga sebagai wadah untuk menekuni profesi interpreter bahasa isyarat.

“Kalau bahasa isyarat ini ditekuni dan digeluti, tidak menutup kemungkinan  menjadi profesi karena memang semua segmen membutuhkan profesi penerjemah bahasa isyarat,” ungkap Dadang.

Meski pelatihan dilaksanakan selama empat hari, ia berharap para peserta sudah mendapat bekal dasar-dasar pengetahuan bahasa isyarat. Kedepan, pihaknya akan menggelar lagi pelatihan serupa untuk meningkatkan kompetensi bagi pekerja sosial.

“Dengan harapan para pekerja sosial ini mempunyai keahlian dalam berkomunikasi dengan penyandang disabilitas khususnya tuna wicara dan tuna rungu,” imbuhnya.

Dadang menyebut, saat ini jumlah tuna rungu dan tuna wicara di Kota Pontianak tercatat lebih dari 300 orang. Mereka juga tergabung dalam sebuah komunitas serta aktif di berbagai kegiatan, baik itu olahraga, entertainment dan sebagainya. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Sosial Kota Pontianak memandang perlunya para pekerja sosial untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa isyarat. Upaya ini sebagai bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Pemkot Pontianak di semua segmen dengan tidak membeda-bedakan dalam melayani masyarakat, khususnya penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara.

“Ini juga sebagai salah satu upaya Pemkot Pontianak untuk menjadi kota ramah disabilitas,” terangnya.

Satu di antara peserta, Ayuni (28), Tenaga Kerja Sosial dari Dinas Sosial Kota Pontianak menyambut baik digelarnya pelatihan bahasa isyarat. Meskipun baru pertama kalinya mengikuti pelatihan ini, namun ia merasa sangat tertarik untuk menguasai bahasa isyarat.

“Saya sangat tertarik mengikuti pelatihan ini, harapannya suatu saat apa yang saya pelajari hari ini bisa memudahkan pekerjaan saya dalam berkomunikasi dengan tuna wicara maupun tuna rungu,” tuturnya.

Selama mengikuti pelatihan, ia merasa tidak mengalami kesulitan karena penyampaian materi dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Apalagi pelatihan ini langsung dipraktekkan oleh peserta. 

“Sehingga masih cukup mudah untuk dipelajari,” pungkasnya. (prokopim)

Pasar Murah Sasar Lima Kelurahan di Kecamatan Pontianak Kota

PONTIANAK - Operasi pasar yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih berjalan. Kecamatan Pontianak Kota yang mencakup lima kelurahan menjadi sasaran operasi pasar.

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian meninjau pelaksanaan pasar murah yang digelar di kelurahan-kelurahan di wilayah Kecamatan Pontianak Kota. Masyarakat begitu antusias membeli paket sembako yang terdiri dari 5 kilogram beras, 1 kilogram gula pasir dan minyak goreng 1 liter dengan harga Rp60 ribu per paket. 

“Tujuan operasi pasar atau pasar murah ini untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya dengan harga yang terjangkau, apalagi menjelang bulan puasa Ramadan,” tuturnya saat meninjau pasar murah di Kantor Lurah Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Senin (4/3/2024).

Dalam pelaksanaan pasar murah ini, pihaknya menggandeng Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa, Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak (Bank Pasar) dan Bank Kalbar, melalui subsidi dari dana Corporate Social Responsibility (CSR). Enam ribu paket sembako disebar ke setiap kelurahan di seluruh kecamatan.

“Harga paket sembako yang dijual memang lebih murah dari harga pasaran karena sudah disubsidi melalui program CSR dari BUMD-BUMD tersebut,” ungkap Ani.

Sasaran pasar murah ini diperuntukkan bagi warga yang berpenghasilan rendah sehingga dengan adanya intervensi dari Pemkot Pontianak ini, warga bisa terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

“Selain itu harapan kita yaitu inflasi di Kota Pontianak bisa turun,” katanya.

Camat Pontianak Kota Ruli Sudira mengatakan, pasar murah di wilayah Pontianak Kota tersebar di Kelurahan Sungai Jawi, Sungai Bangkong, Darat Sekip, Tengah dan Mariana. Sebelumnya, pihaknya sudah menginformasikan kepada warga terkait akan adanya pasar murah di kelurahan-kelurahan tersebut.

“Alhamdulillah masyarakat begitu antusias dengan adanya pasar murah ini, apalagi menjelang bulan Ramadan yang tidak lama lagi,” imbuhnya. (prokopim)