Berita

PONTIANAK - Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Pontianak tahun 2023 berada di urutan kedua di tingkat kota se Pulau Kalimantan. Angkanya 3,79 (skala 0-5), tepat di bawah Banjarmasin yang memiliki nilai 3,96. Samarinda memiliki nilai sama dengan Pontianak, kemudian disusul Palangka Raya di urutan keempat dengan skor 3,69. Banjarbaru ada di posisi kelima dengan angka 3,64.

IDSD dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) RI untuk merefleksikan tingkat produktivitas daerah melalui 12 pilar daya saing. Jika dijabarkan, nilai 12 pilar Kota Pontianak adalah pilar Institusi (4,62), Infrastruktur (2,12), Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (4,97), Stabilitas Ekonomi Makro (2,87), Kesehatan (4,10), Keterampilan (4,06), Pasar Produk (4,42), Pasar Tenaga Kerja (4,07), Sistem Keuangan (3,14), Ukuran Pasar (4,53), Dinamisme Bisnis (2,52), dan Kapabilitas Inovasi (4,09).

"Angka ini naik dari tahun 2022, di mana nilai IDSD Kota Pontianak 3,37," jelas Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian, Minggu (3/3/2024).

Ani Sofian berterima kasih kepada BRIN lantaran menerima masukan dari daerah perihal sejumlah pilar yang kewenangannya berada di level provinsi, namun masuk ke perhitungan kabupaten/kota. Di tahun 2023 lalu, BRIN sempat berkunjung ke Bappeda Pontianak untuk menggali kemanfaatan data IDSD. Salah satu masukan yang didapat adalah ketidaksinkronan penggunaan data tersebut.

"Akhirnya sekarang BRIN menggunakan metode baru yang lebih relevan. Beberapa indikator yang nilainya rendah di kita, itu hanya digunakan untuk mengukur level provinsi," terangnya.

Dalam metode penghitungan IDSD 2023, BRIN memang mengubah sejumlah cakupan indikator. Misalnya pilar infrastruktur yang memuat proporsi kereta api, bandara dan pelabuhan, hanya digunakan untuk mengukur level provinsi. Sebab kewenangannya tak ada di kabupaten/kota.

Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN, Boediastoeti Ontowirjo menjelaskan pada tataran konsep, IDSD 2023 tetap mengadopsi kerangka pengukuran Global Competitiveness Index (GCI) 2019 dari World Economic Forum (WEF), yang telah disesuaikan dengan konteks lokal. 

"Hal ini untuk memastikan kredibilitas dan konsistensi pengukuran daya saing daerah dengan pengukuran daya saing global," ujarnya.

Penyusunan IDSD 2023 dilakukan melalui proses yang ketat. Dimulai dari pemantapan kerangka konseptual sampai dengan penghitungan skor dari level indikator, pilar, hingga skor akhir IDSD secara agregasi. 

"Dalam proses penyusunannya, kami melibatkan pakar-pakar yang relevan dan peneliti dari pusat riset terkait," katanya.

IDSD 2023 mencakup 34 provinsi untuk 514 kabupaten/kota di Indonesia, sesuai ketersediaan data. Penyempurnaan IDSD 2023 menghasilkan 63 indikator untuk provinsi dan 48 indikator untuk kabupaten/kota. 

"Data sekunder yang digunakan bersumber dari kementerian/lembaga yang merupakan produsen data indikator daya saing," sebutnya. (bappeda)

Rencana Uji Coba 17 Maret 2024

PONTIANAK - Pengerjaan Duplikasi Jembatan Kapuas I sudah hampir mencapai 100 persen. Dalam waktu dekat, jembatan yang menghubungkan wilayah Pontianak Selatan dan Pontianak Timur ini akan segera dilakukan uji coba. Sebelum pelaksanaan uji coba, Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian meninjau kondisi jembatan yang direncanakan akan diuji coba pada 17 Maret 2024 mendatang.

“Kunjungan hari ini untuk memastikan target yang sudah ditentukan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat,” ujarnya saat meninjau lokasi Duplikasi Jembatan Kapuas I, Minggu (3/3/2024).

Menurutnya, kedatangan pihaknya ke lokasi untuk melihat kesiapan pada saat uji coba nanti. Melihat kondisi pekerjaan, ia memperkirakan pada tanggal 10 Maret mendatang pekerjaan tersebut sudah rampung. Oleh sebab itu, sebelum jembatan duplikasi ini dimanfaatkan secara umum, saat ini pihaknya sudah membuat analisa rekayasa lalu lintas. 

“Mudah-mudahan segera rampung, diupayakan sebelum tanggal 17 Maret sudah rampung sehingga uji coba bisa dilakukan,” tuturnya.

Keberadaan duplikasi Jembatan Kapuas I ini diharapkan mampu mengurai kemacetan dan berdampak positif terhadap ekonomi pembangunan di Kota Pontianak khususnya dan Kalbar umumnya. Dirinya optimis kehadiran duplikasi jembatan tersebut merupakan solusi untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan itu. Dia yakin sebagian besar masyarakat mendambakan kehadiran duplikasi jembatan itu.

"Karena kondisi arus lalu lintas yang melintasi kawasan di sana sering terjadi kemacetan," sebutnya.

Kepala BPJN Kalimantan Barat Handiyana menjelaskan, untuk pekerjaan jembatan yang memiliki panjang 430 meter dan lebar 9 meter saat ini sudah mencapai 99 persen. Uji coba dilakukan terhadap jembatan dan pengaturan arus lalu lintas.

“Kita akan uji coba dengan bobot beban maksimum 450 ton,” ungkapnya.

Handiyana menambahkan, uji coba yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa jembatan aman dari sisi konstruksi di bentangan jembatan sekaligus melihat arus lalu lintas.

“Perawatan tentunya dilakukan secara berkala agar fungsi jembatan tetap optimal termasuk juga pengawasan,” imbuhnya. (prokopim)

Pemkot Pontianak Gandeng BUMD Gelar Operasi Pasar 

PONTIANAK - Operasi Pasar yang digelar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak masih bergulir. Pasar murah yang menjual paket sembako di bawah harga pasaran ini dilaksanakan secara bergilir di seluruh kelurahan yang ada di enam kecamatan se-Kota Pontianak. Setelah kemarin di kelurahan-kelurahan di Pontianak Utara, giliran Pontianak Timur menjadi target pasar murah.

Sufina (60), satu di antara warga Pontianak Timur mengucap syukur dengan digelarnya pasar murah di wilayahnya. Dirinya merasa terbantu adanya pasar murah di tengah harga kebutuhan pokok yang mengalami lonjakan seperti beras. Ketika mengetahui ada pasar murah, ia pun langsung menuju ke Kantor Lurah Tanjung Hulu.

“Alhamdulillah harga paket sembako yang dijual ini cukup murah karena saya tahu kalau di pasaran tidak bisa dengan harga Rp60 ribu untuk semua isi paket yang dijual ini,” ucapnya usai membeli paket sembako di halaman Kantor Lurah Tanjung Hulu, Sabtu (2/3/2024).

Menurutnya, harga beras sekarang lumayan mahal. Beras yang biasa dibelinya seharga Rp17 ribu per kilogram, sekarang harganya sudah Rp20 ribu per kilogram. Dengan jumlah 5 kilogram beras yang ia beli, hanya bisa memenuhi selama sepekan dengan jumlah anggota keluarga empat orang.

“Saya berharap pasar murah ini lebih sering digelar sehingga harga-harga kebutuhan pokok bisa normal kembali. Dengan demikian kami warga yang berpenghasilan rendah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menerangkan, dalam operasi pasar atau pasar murah ini, Pemkot Pontianak menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa, Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak (Bank Pasar) dan Bank Kalbar, melalui subsidi dari dana Corporate Social Responsibility (CSR). Setiap kecamatan ada seribu paket sembako yang didistribusikan di kelurahan-kelurahan dan dijual pada operasi pasar ini. Paket sembako yang dijual di bawah harga pasaran ini merupakan subsidi dari CSR BUMD-BUMD tersebut. Sejatinya, harga riil per paket Rp91 ribu, namun dengan adanya subsidi CSR dari BUMD, harganya menjadi Rp60 ribu per paket yang berisikan 5 kilogram beras, 1 kilogram gula pasir dan 1 liter minyak goreng.

“Jenis beras yang dijual adalah beras Bulog yang dibeli dengan dana CSR BUMD tersebut untuk pasar murah ini,” jelasnya.

Sasaran pasar murah ini diperuntukkan bagi warga yang berpenghasilan rendah sehingga dengan adanya intervensi dari Pemkot Pontianak ini, warga bisa terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

“Selain itu harapan kita yaitu inflasi di Kota Pontianak bisa turun,” kata Ani.

Operasi pasar ini digelar juga dalam rangka menjelang puasa Ramadan yang tidak lama lagi, selain mengatasi kelangkaan beras yang dialami secara nasional termasuk juga di Kota Pontianak.

“Meskipun cadangan beras yang ada di Kota Pontianak ini tiga bulan ke depan masih mencukupi,” terang dia.

Camat Pontianak Timur, M Akif menuturkan, di wilayah yang dipimpinnya, terdapat tujuh kelurahan, yakni Kelurahan Parit Mayor, Saigon, Banjar Serasan, Tambelan Sampit, Dalam Bugis, Tanjung Hilir dan Tanjung Hulu. Adanya operasi pasar yang digelar di wilayahnya, sebelumnya sudah diinformasikan kepada warga.

“Kami berharap pasar murah ini bisa membantu warga di wilayah Pontianak Timur terutama warga yang berpenghasilan rendah,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Penataan kabel serta jaringan utilitas listrik dan telekomunikasi lainnya ikut menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menerangkan, pihaknya telah meminta badan usaha terkait agar memperhatikan estetika keindahan kota sebelum penambahan infrastruktur tiang dan kabel.

“Komitmen kita bersama yang paling penting adalah menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan atau masyarakat yang melewati tiang dan kabel,” katanya, usai rapat koordinasi bersama badan usaha terkait, di Kantor Wali Kota, Jumat (1/3/2024).

Belajar dari negara-negara maju, Ani menilai penataan ruang merupakan hal penting sejajar dengan persoalan lingkungan. Pemkot Pontianak juga telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

“Kami akan membina dan mengawasi ketertiban penyelenggara dalam hal ini pemeliharaan jaringan telekomunikasi atau penataan tiang listrik,” imbuhnya.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pontianak telah memberi banyak manfaat kepada masyarakat. Ada yang menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari rekreasi di taman, berolahraga di badan trotoar maupun menikmati suasana kota. Untuk itu, Ani mengajak seluruh pihak agar saling menjaga kenyamanan bersama yang telah dibangun Pemkot Pontianak.

“Sepuluh tahun belakangan pertumbuhan Kota Pontianak sangat pesat, fasilitas umum seperti RTH banyak dibangun, termasuk Waterfront yang menjadi tempat menikmati suasana tepian sungai. Harus kita jaga bersama,” ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak Firayanta menerangkan, ruang publik di Kota Pontianak ditargetkan akan ditambah 10 titik hingga tahun 2025. Dari 10 titik ruang publik tersebut, ada beberapa diantaranya sudah bisa direalisasikan.

 
"Saat sekarang setiap kecamatan dan kelurahan memiliki ruang terbuka publik, hanya sebagian masih belum ditata dan dimanfaatkan maksimal," terangnya.

Berkaitan RTH, pengembangan ruang publik di Kota Pontianak tidak seluruhnya menjadi hutan kota. Taman dengan konsep tema juga menjadi bagian dari RTH. Oleh sebab itu, pembahasan masterplan ruang publik menjadi acuan kedepan untuk pengembangan RTH yang sudah ditetapkan pada tata ruang. Memang dalam menyusun master plan ruang publik secara umum ada 16 lokasi. 

"Namun dari jumlah tersebut sudah kita susun skala prioritasnya, untuk jangka pendek ada kurang lebih 10 ruang terbuka publik yang bisa di kembangkan pada jangka waktu hingga 2025," jelas Firayanta.

Ia memaparkan, RTH ini sejatinya sudah ditetapkan pemerintah sebagai syarat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yakni 20 persen merupakan RTH publik dan 10 persen RTH private. Hanya saja lanjutnya, di dalam RTRW tersebut belum termasuk penentuan tema. Sebab tidak semua RTH harus dijadikan hutan kota. Ada pula yang mungkin dijadikan taman-taman kota, taman yang menjadi objek penelitian dan wisata. Oleh karenanya, pihaknya menyusun roadmap ruang publik dengan tema untuk mengisi RTH yang sudah ditetapkan.

"Serta kawasan non hijau dengan posisi strategis tetapi masih belum termanfaatkan dan ditata maksimal," sebutnya.

Banyak lokasi yang dinilai memiliki tempat strategis sehingga dibuat perencanaan agar kedepan ada gambaran penataan kawasan ruang terbuka publik di Kota Pontianak. Dirinya berharap ada dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat melalui APBN. Ruang terbuka publik ini diharapkan akan memperkaya ruang publik yang bisa dinikmati masyarakat Kota Pontianak.

"Baik yang sifatnya bangunan maupun ruang terbuka yang alami seperti kawasan tepi sungai, kawasan pendukung rusun dan lainnya," tutupnya. (kominfo/prokopim)