Berita

PONTIANAK – Kota Pontianak akan menjadi pilot project kota antikorupsi se-Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI). Gerhard Harryjul, Spesialis Peran Serta Masyarakat KPK RI menerangkan, dipilihnya Kota Pontianak menjadi pilot project karena memenuhi 19 komponen dan enam indikator penilaian.

“Korupsi adalah perilaku yang tidak baik, jadi KPK hadir dengan program kota antikorupsi,” katanya, usai Observasi Calon Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Kamis (7/3/2024).

Gerhard menyampaikan, pihaknya melihat nilai Monitoring Center of Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Pontianak yang tinggi untuk menjadi pilot project kota antikorupsi. Ia menyebut, penilaian tersebut juga menggandeng pakar dan pemerhati pemerintah daerah.

“Kami juga bekerjasama dengan kementerian terkait untuk menentukan pilot project,” ujarnya.

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak senantiasa berkomitmen untuk memberantas segala jenis perilaku korupsi. Dirinya mengajak seluruh elemen instansi untuk bahu-membahu memberantas korupsi dalam berbagai upaya. Mulai dari penegakan aturan atau sosialisasi preventif dari tingkat paling bawah.

“Semua orang berkomitmen, pimpinan berkomitmen, jajaran pejabat berkomitmen sampai kepada masyarakat juga berkomitmen, maka pada saat itulah sebuah antikorupsi tercipta,” sebutnya.

Ani menerangkan, MCP Kota Pontianak meningkat di setiap tahun. Terakhir pada 2023, mencapai nilai 93,19 persen. Selanjutnya adalah nilai SPI Kota Pontianak sebagai yang tertinggi di Kalimantan Barat (Kalbar) dengan nilai 77,80 persen. Kota Pontianak juga mendapat penghargaan lain seperti kota bebas pungli, kepatuhan tinggi pelayanan publik peringkat dua se-Indonesia serta penghargaan lainnya.

“Capaian dan penghargaan yang telah kita dapatkan tersebut, hendaknya menjadi penyemangat kita pada hari ini untuk konsisten dan terus melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi,” tutur Ani.

Untuk memperkuat pondasi antikorupsi, Pemkot Pontianak juga telah banyak menerbitkan regulasi dalam mencegah tindak pidana korupsi, seperti regulasi terkait gratifikasi, konflik kepentingan, pungutan liar (pungli) sampai media pengaduan terbuka bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Pontianak. Ani menuturkan, regulasi lainnya tengah dipersiapkan dengan menyesuaikan perkembangan zaman.

“Sosialisasi antikorupsi pun telah banyak dilakukan, baik di lingkup internal pemerintahan maupun kepada masyarakat dalam berbagai bentuk,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Tahap I 46 Unit RTLH 

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali mengucurkan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di tahun 2024 ini, bantuan RTLH yang digelontorkan sebanyak 95 unit rumah dan perbaikan toilet 112 unit, total bantuan kedua jenis bantuan tersebut sebanyak 207 unit. Untuk tahap pertama, bantuan stimulan yang diserahkan sebanyak 46 unit RTLH.

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian berharap bantuan RTLH yang diberikan ini bisa meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya MBR.

“Bantuan RTLH ini juga merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan di Kota Pontianak," ujarnya usai menyerahkan bantuan secara simbolis di Aula Gedung Terpadu Sutoyo, Kamis (7/3/2024).

Pemkot Pontianak berkomitmen untuk terus membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat tinggal dengan layak dengan lingkungan yang sehat.

“Program ini menjadi salah satu wujud kepedulian Pemkot Pontianak dalam membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu,” tuturnya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Pontianak Derry Gunawan menuturkan, penyerahan bantuan stimulan RTLH yang diserahkan tahun ini sebanyak 95 unit. 

“Tahap pertama ini bantuan yang kita serahkan sebanyak 46 unit rumah dulu, diharapkan  sebelum Idulfitri sudah rampung,” katanya.

Sasaran bantuan stimulan RTLH ini ditujukan bagi warga MBR yang tersebar di wilayah Pontianak Utara, Pontianak Timur dan Pontianak Barat. Penerima bantuan ini merupakan permohonan tahun 2023 yang telah divalidasi oleh lurah dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak. Untuk mekanismenya, warga mengajukan permohonan bantuan bedah rumah yang ditujukan kepada Pj Wali Kota Pontianak dengan diketahui lurah serta tembusan ke Dinsos dan DPRKP. Persyaratan yang dilampirkan di antaranya Kartu Keluarga, KTP dan bukti kepemilikan tanah, baik berupa sertifikat maupun SKT. 

"Artinya yang berhak menerima bantuan RTLH adalah rumah milik sendiri, bukan rumah sewa maupun kontrakan," imbuh Derry.

Sebelum bantuan diserahkan, lanjutnya lagi, tim verifikasi akan turun ke lapangan melakukan survei untuk memastikan apakah rumah tersebut tidak layak huni atau toiletnya tidak layak pakai. Selain itu, kriteria penerima manfaat juga harus memenuhi syarat, 

"Apakah mereka termasuk berpenghasilan rendah, kemudian kondisi rumahnya memang tidak layak dan rumahnya milik sendiri," sebutnya.

Derry menambahkan, bantuan stimulan ini disalurkan ke rekening Bank Kalbar milik penerima bantuan. Dana tersebut hanya diperuntukkan untuk membeli material atau bahan bangunan di toko bahan bangunan yang telah disepakati. Selain itu, juga ada tim pendampingan yang akan mengawal pemanfaatan bantuan yang digelontorkan.

“Nilai bantuan stimulan masing-masing untuk RTLH Rp20jt dan Rp10 juta toilet yang dibelanjakan untuk bahan bangunan,” terangnya.

Setelah perbaikan RTLH itu rampung, pihaknya akan menurunkan tim untuk melakukan pengecekan ulang, kemudian membuat berita acara dan penyampaian bukti-bukti pengeluaran serta dokumentasi pelaksanaan.

“Dokumentasi mulai dari awal, tengah hingga akhir,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)

50 Peserta Ikut Pelatihan Fotografi dan Videografi

PONTIANAK - Dunia multimedia terutama fotografi dan videografi saat ini banyak diminati. Bahkan tidak sedikit yang menggeluti profesi fotografer maupun videografer. Untuk itu, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Pontianak menggelar workshop fotografi dan videografi yang diikuti sebanyak 50 peserta di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (6/3/2024). Peserta workshop terdiri dari pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum.

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menerangkan, workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada para peserta dalam dunia fotografi dan videografi. Ia berharap melalui workshop ini dapat meningkatkan kreativitas dan keahlian peserta dalam menghasilkan karya-karya visual yang berkualitas. 

"Saya berharap melalui kegiatan ini, peserta dapat belajar dan mengembangkan potensinya dalam bidang videografi maupun fotografi sehingga dapat menjadi sumber penghasilan,” ujarnya usai membuka workshop itu.

Menurutnya, workshop fotografi dan videografi ini sejalan dengan pengembangan ekonomi kreatif di Kota Pontianak. Terlebih di era digital saat ini permintaan untuk konten visual berkualitas tinggi terus meningkat, baik untuk kebutuhan komersial maupun hiburan. 

“Oleh sebab itu, dibutuhkan keterampilan teknis dalam mengambil gambar dan merekam video dengan kualitas yang baik,” kata Ani.

Penguasaan teknik bidang fotografi dan videografi sangat penting untuk menghasilkan karya-karya berkualitas dan memenuhi standar yang semakin tinggi.

“Kemampuan dalam bidang ini sangat diperlukan dalam era digital saat ini, terutama untuk mempromosikan potensi daerah,” tuturnya.

Ani berpesan kepada para peserta agar dapat membawa pulang pengetahuan baru dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari maupun dalam mengembangkan hobi mereka. 

“Dengan demikian, diharapkan akan lahir generasi muda yang berbakat dan mampu bersaing secara global dalam dunia kreatif,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terutama sektor pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak menggelar Promosi Satuan Pendidikan Nonformal atau Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B dan C di Khatulistiwa Ballroom Hotel Transera Pontianak, Rabu (6/3/2024). Promosi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang program-program pendidikan nonformal yang ada di Kota Pontianak. Peserta berjumlah 300 orang yang berasal dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Pontianak Kota, Pontianak Selatan dan Pontianak Tenggara. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Mulyadi mengatakan, kegiatan promosi pendidikan nonformal ini sebagai bentuk konkrit Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam meningkatkan IPM, yang mana salah satu komponennya adalah Indeks Pendidikan. Menurutnya, pendidikan nonformal memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. 

"Pendidikan nonformal adalah jembatan bagi mereka yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal untuk tetap bisa belajar dan meningkatkan kualitas hidup,” ujar Mulyadi saat membuka kegiatan itu.

Promosi ini juga menampilkan berbagai program pendidikan nonformal yang tersedia di Kota Pontianak, mulai dari Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). SKB atau PKBM ini juga melayani pendidikan kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA. Keberadaan pendidikan nonformal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di Kota Pontianak. Para peserta diminta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin guna mencapai tingkat kesetaraan yang lebih baik di bidang pendidikan.

“Dengan dibukanya kegiatan promosi pendidikan nonformal ini, diharapkan semakin banyak masyarakat Kota Pontianak yang dapat memanfaatkan kesempatan belajar dan meningkatkan taraf pendidikan mereka,” tuturnya.

Mulyadi berharap promosi pendidikan nonformal ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memberikan kesempatan yang lebih luas bagi seluruh masyarakat untuk mengembangkan potensinya.

“Kegiatan seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan bisa diakses oleh semua orang, tanpa terkecuali," pungkasnya. (prokopim)