Berita

4.976 KK di Pontianak Timur Terima Bantuan Beras Cadangan Pangan

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyalurkan bantuan beras cadangan pangan untuk 21.992 Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat yang tersebar di enam kecamatan se-Kota Pontianak. Bantuan beras yang diberikan masing-masing KK 10 kilogram per bulan.

Di Pontianak Timur tercatat 4.976 KK yang berhak menerima bantuan beras cadangan pangan. Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyerahkan secara simbolis bantuan beras kepada warga di Aula Kantor Camat Pontianak Timur, Jumat (8/3/2024).

Ani mengatakan, penyaluran bantuan pangan berupa beras ini sebagai wujud kepedulian Pemkot Pontianak kepada warga miskin serta sebagai upaya memenuhi ketahanan pangan daerah.

“Tujuannya untuk menurunkan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting, selain untuk menstabilkan harga pangan khususnya beras,” ujarnya.

Bantuan pangan berupa beras ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas warga khususnya penerima bantuan. Ani mengajak masyarakat untuk memanfaatkan setiap bantuan dari pemerintah sebagai pendorong kesejahteraan hidup. Dengan adanya bantuan beras ini, masyarakat bisa melengkapi lauk pauknya sesuai dengan kebutuhan mereka. 

“Kita imbau agar bantuan beras yang diberikan ini tidak dijual tetapi dikonsumsi oleh masyarakat sehingga bantuan ini tepat sasaran,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penyaluran bantuan beras ini juga sebagai upaya Pemkot Pontianak menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Sebelumnya, pihaknya juga sudah menggelar operasi pasar atau pasar murah di enam kecamatan dalam rangka menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. 

"Ada enam ribu paket sembako yang kita sebar di enam kecamatan yang tersebar di seluruh kelurahan pada pasar murah kemarin," sebutnya.

Camat Pontianak Timur, M Akif menjelaskan, jumlah warga Pontianak Timur yang mendapat bantuan beras cadangan pangan sebanyak 4.976 KK, dengan jumlah beras total 49.760 kilogram atau 10 kilogram per bulan.

“Jadi, jumlah yang diserahkan saat ini masing-masing KK menerima 30 kilogram untuk tiga bulan, yakni Januari, Februari dan Maret 2024,” terangnya.

Ia berharap bantuan beras cadangan pangan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat di wilayahnya terutama warga kurang mampu. Bantuan ini setidaknya meringankan pengeluaran warga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Semoga adanya bantuan beras ini masyarakat ikut terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangannya,” kata Akif.

Hendri (35)  warga Tanjung Hulu, satu di antara penerima bantuan beras cadangan pangan merasa sangat terbantu. Diakuinya, dalam satu bulan dengan jumlah anggota keluarga empat orang, beras yang dikonsumsi mencapai sekitar 15 kilogram. Beras yang biasa dikonsumsi sekeluarga dibeli dengan harga Rp13 ribu per kilogramnya

“Alhamdulillah kami merasa terbantu karena memang beras menjadi kebutuhan sehari-hari, adanya bantuan ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Pemkot Pontianak menyalurkan bantuan beras cadangan pangan untuk 21.992 KK atau 219.220 kilogram beras per bulan di enam kecamatan se-Kota Pontianak. Adapun rinciannya, Kecamatan Pontianak Barat sebanyak 4.989 KK, Pontianak Kota 2.121 KK, Pontianak Selatan 1.217 KK, Pontianak Tenggara 863 KK, Pontianak Timur 4.976 K dan Pontianak Utara 7.756 KK. Masing-masing keluarga penerima manfaat menerima 10 kilogram beras. Penyaluran bantuan ini digelontorkan secara simultan selama enam bulan. (prokopim)

Sertifikat Kota Bebas Frambusia dari Menkes RI

PONTIANAK - Belum sepekan diganjar penghargaan Sertifikat Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kota Pontianak kembali mendulang penghargaan nasional. Kali ini dari Kementerian Kesehatan RI, penghargaan berupa Sertifikat Kota Bebas Frambusia diserahkan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Saptiko pada peringatan Hari Neglected Tropical Diseases (NTD) Sedunia 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (6/3/2024). Dengan capaian ini, Kota Pontianak diakui sebagai salah satu kota yang berhasil menjalankan program pemberantasan Frambusia dengan baik.

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian, mengungkapkan, penganugerahan penghargaan ini menunjukkan komitmen kuat Kota Pontianak dalam menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit yang selama ini menjadi perhatian serius.

“Capaian ini tidak terlepas dari kerja keras semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan serta berbagai stakeholder terkait,” ujarnya di Pontianak, Kamis (7/3/2024).

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi dan kebersamaan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit seperti Frambusia. Menurutnya, penghargaan ini tidak hanya sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Pontianak.

“Semoga capaian ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi kita semua dalam memberantas berbagai penyakit, tidak hanya Frambusia, tetapi juga penyakit menular lainnya,” ungkap Ani Sofian.

Hal yang tak kalah pentingnya adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah penyakit menular seperti Frambusia. Dia juga mengajak seluruh masyarakat Kota Pontianak untuk terus mendukung program-program kesehatan yang ada guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari penyakit menular.

“Sertifikat ini menjadi dorongan bagi Kota Pontianak untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan upaya pencegahan penyakit di masa yang akan datang,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Frambusia adalah infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum pertenue. Infeksi ini biasanya terjadi di negara wilayah tropis yang memiliki sanitasi buruk, seperti Afrika, Asia Tenggara, Amerika Selatan, dan Oceania. Frambusia dikenal juga sebagai frambesia tropica atau patek. Penyakit ini bisa menular melalui kontak langsung dengan ruam pada kulit yang terinfeksi. Pada awalnya, frambusia hanya akan menyerang kulit. Namun, seiring berjalannya waktu, penyakit ini juga dapat menyerang tulang dan sendi. (prokopim/kominfo)

Peresmian Menunggu Persetujuan Kemenpan RB

PONTIANAK -  Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di Pasar Kapuas Indah Jalan Kapten Marsan Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota hampir rampung. Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak Firayanta dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Pontianak Hidayati meninjau progres penyelesaian bagian dalam Gedung MPP.

“Kami hari ini meninjau untuk memastikan apa yang masih belum selesai untuk melengkapi fasilitas MPP ini. Kalau dilihat dari loket-loket pelayanan, saya lihat sudah siap, hanya tersisa beberapa bagian yang mesti disiapkan,” ujarnya usai melakukan peninjauan di Gedung MPP, Kamis (7/3/2024).

Menurutnya, sebanyak 24 unit layanan teknis akan membuka layanan di loket-loket yang tersedia di MPP. Setelah semuanya siap, baru kemudian akan dilakukan peresmian. Kendati demikian, untuk meresmikannya, Ani bilang, harus menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Setelah mendapat persetujuan, MPP ini baru bisa diresmikan dan mulai beroperasi.

“Kalau dari sisi kontrak kerja, memang ada perpanjangan selama satu bulan untuk merampungkan MPP ini,” ungkapnya.

Kepala Dinas PUPR Kota Pontianak Firayanta menyebut, sesuai dokumen yang disepakati dengan pelaksana, tersisa penyelesaian akhir bangunan gedung MPP.  Ia berharap dengan adanya perpanjangan waktu ini, pelaksana bisa menyelesaikan semua komponen yang belum selesai. Untuk loket-loket yang akan melayani berbagai urusan administrasi sudah siap sebanyak 24 loket layanan. 

“Hanya tersisa beberapa item yang harus disempurnakan, seperti speaker dan beberapa item yang harus dirapikan,” tuturnya.

Untuk fasilitas ruangan di MPP, lanjut dia, selain loket layanan, juga disediakan ruang tunggu, ruang pusat informasi, ruang menyusui dan ruang bermain anak serta ruang-ruang administrasi perkantoran PTSP. Tak hanya itu, gedung MPP juga memberikan fasilitas dan kemudahan bagi penyandang disabilitas, misalnya toilet, jalan untuk kursi roda dan sebagainya. 

“Kita juga akan siapkan tenaga khusus bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas khususnya tuna rungu dan tuna wicara,” imbuh Firayanta.

Terkait penambahan waktu, dia mengungkapkan bahwa dalam pekerjaan pembangunan tersebut, terjadi kehilangan waktu karena harus memindahkan pedagang-pedagang yang ada di lokasi tersebut sebelumnya. Sehingga waktu yang digunakan untuk itu sekitar tiga sampai enam bulan untuk memulai pekerjaan. 

“Kompensasi waktu itulah yang menjadi pertimbangan untuk perpanjangan. Kita melihat pelaksana masih mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya,” terangnya.

Firayanta menambahkan, sesuai dengan  kesepakatan, dalam jangka waktu perpanjangan kedua ini bisa diselesaikan. Sedangkan untuk launching atau peresmiannya direncanakan bulan Juni 2024 mendatang. 

“Sebelumnya memang sudah dilakukan soft launching untuk simbolis penandatanganan kesepakatan unit-unit layanan yang akan mengisi loket-loket yang ada,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Upaya pencegahan penyebaran infeksi HIV/AIDS tidak hanya semata tugas sektor tenaga kesehatan saja, akan tetapi menjadi tugas bersama di berbagai lintas sektor dan lintas program. Oleh karenanya, dibutuhkan kerja bersama untuk menangani HIV/AIDS.

"Butuh kepedulian dari semua pihak untuk kerja sama dan solidaritas penanganan HIV/AIDS sebagai komitmen bersama,” ujar Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian saat memberikan arahan pada rapat koordinasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pontianak di Ruang Rapat Wali Kota, Kamis (7/3/2024).

Ani mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga diri dari penularan HIV/AIDS. Sebab hingga saat ini memang belum ditemukan obat untuk menyembuhkan dari Virus HIV. Ia juga meminta masyarakat agar tidak mengucilkan mereka yang terinfeksi Virus HIV atau Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Stigma negatif dan perlakuan diskriminatif dari masyarakat akan berdampak buruk bagi psikologis ODHA. 

"Sehingga seseorang yang terinfeksi HIV/AIDS tidak dalam kondisi terpuruk dan tetap beraktivitas secara normal," pesannya.

Ia tak ingin masyarakat lalai dengan kesehatan diri masing-masing sebab virus HIV masih ada di sekitar kita. Untuk mencegah penularan HIV/AIDS di antaranya menjauhi perilaku seks bebas, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan tidak berhubungan selain dengan suami atau istri.

"Semua itu upaya untuk mencegah risiko penularan HIV/AIDS yang umumnya ditularkan melalui hubungan seksual, kemudian penggunaan jarum suntik secara bergantian juga berisiko tertular," ungkap Ani. (prokopim)