Berita

Ani Perintahkan Satpol PP Rutin Patroli 

PONTIANAK - Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian meminta kepada seluruh orang tua untuk mengawasi secara ketat pergaulan anak-anaknya. Hal ini menyikapi maraknya kenakalan anak-anak di bawah umur yang melakukan tawuran hingga membawa senjata tajam (sajam) di Kota Pontianak.

“Saya minta kepada para orang tua untuk mengawasi anak-anaknya, pastikan anak-anak tidak keluyuran pada malam hari,” ujarnya, Kamis (14/3/2024).

Ia juga mengimbau kepada seluruh guru untuk mengawasi gerak-gerik anak didiknya masing-masing. Apabila melihat perubahan perilaku dari anak-anak selama di sekolah, lakukan bimbingan konseling supaya anak tersebut tidak terjerumus pada perbuatan yang melanggar hukum.

“Biasanya, dari perilaku anak-anak selama di sekolah bisa dilihat apakah ada yang janggal atau perubahan sikapnya,” kata Ani.

Selain itu, ia juga akan memerintahkan Satpol PP Kota Pontianak untuk rutin menggelar patroli sebagai upaya mencegah jangan sampai ada anak-anak yang berkumpul atau nongkrong saat larut malam.

“Jika ditemukan, kita minta petugas Satpol PP untuk memastikan mereka tidak membawa sajam dan sejenisnya,” tegasnya. (prokopim)

Pembukaan Lomba Kelurahan se-Kota Pontianak 2024

PONTIANAK – Lomba antar kelurahan se-Kota Pontianak tahun 2024 resmi dimulai. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Mulyadi mengatakan, lomba ini digelar sebagai pemacu bagi kelurahan untuk berkembang menjadi kelurahan mandiri. Menurutnya, majunya sebuah kota harus dimulai dari tingkat paling bawah, dalam hal ini kelurahan.

“Pemerintahan yang baik harus dimulai dari desa dan kelurahan yang baik pula,” katanya, usai membuka secara resmi lomba kelurahan tingkat Kota Pontianak, di Ruang Pontive Center, Kamis (14/3/2024).

Mulyadi menerangkan, evaluasi perkembangan desa dan kelurahan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 81 Tahun 2015, yang di antaranya mengatur indikator penilaian lomba kelurahan. Bagi pemenang nantinya akan mewakili Kota Pontianak di tingkat provinsi sampai nasional.

“Sebelumnya kita sudah pernah menang tingkat nasional dan provinsi, dampak positifnya kita akan menerima penghargaan maupun uang tunai kemudian diundang untuk ikut upacara kemerdekaan di Istana Negara,” ujar Sekda.

Permasalahan data jadi fokus pada lomba tahun ini. Mekanisme pengumpulan data menurut Mulyadi, masih perlu dievaluasi tiap lurah maupun perangkat daerah. Bertepatan dengan lomba kelurahan dimana ia yakin sebagai ujung tombak pembangunan, keserasian dan integrasi data menjadi sangat penting.

"Selain itu legalitasnya diperhatikan. Buatkan semacam surat keputusan atau yang semisal, agar mendapat perlindungan hukum sehingga jelas," imbuhnya.

Indikator penilaian pun beragam. Paling utama adalah sisi administrasi. Dia menambahkan, selain administrasi juga dinilai sisi pemberdayaan masyarakat serta penataan lingkungan hidup.

"Utamanya menilai administrasi yang didata ke sebuah sistem aplikasi. Keduanya adalah Prodeskel dan Epdeskel dari Kementerian Dalam Negeri," tuturnya.

Setiap pemenang adalah mereka yang lengkap dalam mengisi keduanya selama dua tahun berturut. Jika sudah lengkap maka akan menyumbang nilai yang tinggi. Serta yang turut menyumbang nilai adalah hasil peninjauan lapangan terhadap kegiatan unggulan dan inovasi masyarakat.

"Penguatan lembaga masyarakat, kemajuan pendidikan, ekonomi, ketertiban dan keamanan. Kemudian biasa di kelurahan ada Badan Usaha Milik RW," kata Mulyadi.

Sintya Augustianti, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak menerangkan, terdapat enam kelurahan perwakilan dari masing-masing kecamatan turut serta dalam pembukaan lomba. Kelurahan-kelurahan tersebut adalah Batu Layang, Sungai Bangkong, Bangka Belitung Darat, Tambelan Sampit, Parit Tokaya dan Sungai Beliung. Sintya melanjutkan, pelaksanaan lomba akan dimulai dari tanggal 21-28 Maret 2024.

“Agar momentum ini dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memajukan Kota Pontianak. Tema yang diusung dalam lomba ini adalah Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Melalui Belanja Desa dan Kelurahan yang Berkualitas,” tutupnya. (kominfo)

PONTIANAK - Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian memberikan tausiyah singkat kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak usai Salat Zuhur berjamaah di Masjid Al Khalifah Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (13/3/2024). Dalam tausiyahnya, ia mengajak jamaah yang hadir untuk meningkatkan kualitas ibadah dan berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan.

“Memperbanyak sedekah dan berbuat amal kebajikan sebagai bagian dari ibadah di bulan Ramadan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengajak para jamaah, apabila merasa telah melakukan kesalahan, baik dalam ucapan maupun perbuatan, untuk segera meminta maaf kepada orang yang bersangkutan.

“Apalagi sampai melakukan ghibah, segeralah minta maaf kepada yang bersangkutan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Ani juga mengingatkan kepada semuanya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan beramal di bulan suci ini. Saling memaafkan dan memperbanyak sedekah adalah bagian dari amal kebajikan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Diharapkan dengan semangat berbagi dan kebaikan di bulan Ramadan, masyarakat Pontianak dapat meraih keberkahan dan kesuksesan dalam menjalani ibadah puasa. 

“Mari kita jaga keharmonisan dan kerukunan dalam berinteraksi dengan sesama, sehingga suasana Ramadan di Pontianak akan semakin penuh berkah dan keberkahan,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian memaparkan sepuluh isu strategis kota dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025. Isu-isu itu akan jadi prioritas dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak sebesar Rp2,130 Triliun.

Isu strategis tersebut di antaranya, menurunkan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, menurunkan angka stunting, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, pengendalian inflasi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan UMKM, peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, dan persampahan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

“Termasuk penataan ruang kota yang lebih baik, serta ditopang dengan tatakelola pemerintahan yang baik,” kata Ani, usai membuka Musrenbang RKPD Kota Pontianak 2025 di Aston Hotel, Rabu (12/3/2024).

Ani menjelaskan, rencana kerja ini akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di tahun 2025. Dokumen perencanaan tahunan tersebut memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

“Temanya pemantapan kolaborasi untuk pembangunan ekonomi inklusif menuju peningkatan produktivitas dan kesejahteraan,” jelasnya.

Ia menjabarkan, RKPD tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak tahun 2024-2026. Di mana ada empat tujuan pembangunan utama. Pertama, meningkatnya kualitas hidup manusia yang berkesetaraan. Kedua, meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan, berkelanjutan, disertai kondisi aman dan tertib. Ketiga, meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Terakhir, terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing disertai penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan.

“Dari data kami, usulan tentang infrastruktur oleh masyarakat masih mendominasi. Untuk jadi perhatian kami sebelum membangun sebuah infrastruktur adalah genangan ketika hujan dan air pasang. Mudah-mudahan di tahun 2025 sudah berkurang,” katanya.

Pj Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson mengapresiasi upaya Pemkot Pontianak dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Bahkan menurut data yang dimiliki pihaknya, angka kemiskinan ekstrim di Kota Pontianak sudah mencapai angka nol. Tetapi perlu diupayakan pula untuk masyarakat yang tergolong hampir miskin dan berisiko miskin.

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak mencapai 81,63 persen, ini capaian sangat tinggi. Ini harus kita tingkatkan, khususnya dari sektor peningkatan penghasilan masyarakat,” tuturnya.

Harisson menyampaikan, rata-rata jumlah pengeluaran masyarakat Kota Pontianak dalam pertahun sudah mencapai Rp15 juta. Angka ini harus didorong untuk memenuhi syarat-syarat negara maju pada 2045.

“Karena untuk menjadi negara maju, per orang harus menerima minimal gaji Rp15 juta,” imbuhnya.

Upaya lain untuk meningkatkan IPM adalah menekan angka pengangguran terbuka. Harisson menerangkan, Kota Pontianak harus ramah investasi. Artinya, setiap perizinan usaha harus dipermudah kemudian pengembangan UMKM.

“Di Kota Pontianak pembangunan infrastrukturnya sudah baik, tinggal bagaimana pada saat hujan genangan perlu kita perbaiki,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)