,
menampilkan: hasil
Tinjau Pabrik Tahu, Pemkot Pastikan Limbah Tidak Cemari Lingkungan
Pabrik Tahu Diminta Sempurnakan Instalasi Pengolahan
PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, melakukan inspeksi lapangan ke Pabrik Tahu di Gang Kurnia, Jalan Parit Pangeran, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Senin (25/8/2025). Peninjauan ini dilakukan menindaklanjuti laporan masyarakat di media sosial terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah produksi tahu.
Bersama Camat Pontianak Utara, Lurah Siantan Tengah serta jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Inspektorat Kota Pontianak, Wakil Wali Kota Bahasan melihat langsung kondisi pabrik tahu tersebut. Dari hasil pengecekan, ditemukan bahwa pabrik tahu tersebut telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), namun belum berfungsi optimal.
“Alhamdulillah mereka sebenarnya sudah punya IPAL, hanya saja belum sempurna. Kemungkinan karena kapasitas produksinya meningkat, sehingga perlu disempurnakan lagi. Faktanya tidak seburuk yang beredar di media sosial,” ungkapnya usai peninjauan.
Menurutnya, pihak pengelola pabrik menunjukkan sikap kooperatif dan siap menerima pembinaan dari DLH. Langkah ini dinilai penting agar kualitas air limbah yang dibuang tidak mencemari lingkungan sekitar.
“Pada prinsipnya mereka minta dibina. DLH akan melakukan pendampingan, memberi arahan bagaimana IPAL yang benar, sehingga kedepan tidak ada lagi keluhan pencemaran,” tambahnya.
Selain menyoroti persoalan limbah, Bahasan juga mengapresiasi keberadaan pabrik tahu yang telah beroperasi belasan tahun dan menyerap tenaga kerja lokal.
“Ada dua pabrik tahu di sini. Keduanya cukup membantu warga sekitar karena merekrut puluhan tenaga kerja. Ini patut kita dukung, asal tetap memperhatikan lingkungan,” imbuhnya.
Sementara itu, pengelola pabrik tahu, Wawan Darmawan (53), menegaskan pihaknya selama ini berupaya menjaga agar operasional tidak menimbulkan masalah bagi warga sekitar.
“Kami sudah berdiri sekitar 15 tahun. Dulu memang sempat ada keluhan soal limbah, tapi sejak dibuatkan IPAL sekitar delapan tahun lalu, sudah jarang bahkan hampir tidak pernah lagi ada keluhan,” jelasnya.
Wawan menyebut, pihaknya memproduksi tahu sekitar tujuh hingga delapan ribu biji setiap hari dari 300 kilogram kedelai. Produk tersebut dipasarkan ke berbagai kawasan di Kota Pontianak, seperti Pasar Flamboyan, Kota Baru, dan sekitar Siantan.
“Kami melibatkan hampir 15 pekerja yang semuanya berasal dari lingkungan sekitar. Jadi, usaha ini juga membuka lapangan kerja bagi warga,” sebutnya.
Menurut Wawan, tantangan yang dihadapi pabrik lebih banyak terkait ketersediaan kayu bakar karena masih digunakannya peralatan tradisional. Proses produksi dimulai sejak pukul 03.00 dini hari sampai sore.
“Dengan bahan bakar kayu yang kami beli dari pemasok. Memang masih tradisional, tapi ini yang bisa kami lakukan,” tutupnya. (prokopim)
Sayembara Desain Logo Hari Jadi Pontianak Dimulai
PONTIANAK - Sayembara desain logo Hari Jadi Pontianak ke 254 resmi dimulai. Sebagaimana dua tahun sebelumnya, Merancang Dua Lima Empat yang diinisiasi Pontinesia dan Disporapar Pontianak menjadi gelaran kontribusi warga untuk merayakan harjad lewat kreativitas.
Perayaan tahun ini mengusung tema "Pontianak Bersahabat". Submisi karya dapat dilakukan hingga 15 September 2025.
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Pontianak, Rizal mengatakan sayembara kembali digelar untuk melanjutkan tradisi kreatif dan partisipatif warga dalam merayakan hari jadi kota. Pemkot pun berusaha membentuk ekosistem kreatif di Pontianak. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, agenda ini disambut antusias desainer logo se Indonesia.
"Tahun ini, kami juga menganggarkan hadiah yang lebih besar dari sebelumnya. Totalnya Rp15 juta," kata Rizal.
Tema "Pontianak Bersahabat" diambil untuk menggambarkan wajah Pontianak hari ini. Kota yang tumbuh dengan adab dalam sikap, empati dalam tindakan, dan toleransi dalam keberagaman. Nilai ini tercermin dalam kehidupan warganya yang rukun, harmonis, dan bergotong-royong membangun kota.
Tagline tersebut menegaskan identitas kota yang hidup dalam pluralisme namun tetap menyatu dalam visi bersama. Representasi Pontianak sebagai kota modern yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, dengan manusia dan kemanusiaan sebagai pusatnya.
Merancang Dua Lima Empat diharap semakin mengenalkan Pontianak sebagai salah satu kota kreatif di Indonesia. Sebab sayembara hanya satu dari sekian program yang dirancang. Sebelumnya, turut dilakukan Creative Content Creator Workshop, Desain Grafis Workshop dan kegiatan pendukung lain.
"Kami berkomitmen terus mengembangkan ekonomi kreatif kota sehingga menyejahterakan para pelakunya," katanya.
Setiap tahun sayembara ini diikuti lebih dari 100 desainer se Indonesia. Logo pemenang akan ditetapkan sebagai logo resmi Hari Jadi ke 254 Pontianak. Informasi lengkap sayembara ini dapat dibaca di pontinesia.com, dan kanal Instagram @disporaparpontianak dan @pontinesia. (prokopim)
Berganti Nomenklatur, Pejabat Pemkot Dikukuhkan
PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, mengukuhkan Sidig Handanu sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pontianak, yang sebelumnya bernama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Perubahan nomenklatur ini memerlukan penyesuaian pada jajaran di bawahnya.
Selain itu, Bahasan juga melantik 24 pejabat lain yang terdiri atas 8 pejabat administrator, 1 pejabat pengawas, 13 kepala sekolah, serta 2 kepala puskesmas. Kepada pejabat yang baru dilantik, Wawako berpesan agar aparatur sipil negara (ASN) lebih proaktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengingatkan supaya pejabat tidak menunggu keluhan warga atau viral di media sosial sebelum bertindak, terutama dalam menghadapi bencana, pelayanan kesehatan, maupun masalah sosial.
“ASN sudah mendeklarasikan diri siap mengabdi kepada masyarakat, maka harus cepat tanggap dan tidak banyak mengeluh,” ujarnya usai pelantikan dan pengambilan sumpah di Aula SSA Kantor Wali Kota, Senin (25/8/2025).
Pada sektor kesehatan, Bahasan menegaskan pasien darurat harus segera ditangani tanpa dipersulit urusan administrasi. Ia juga menyoroti aturan klaim BPJS Kesehatan yang mewajibkan suhu tubuh 40 derajat sebagai syarat rawat inap, yang dianggap merugikan peserta.
“Hingga kini, kepesertaan BPJS Kesehatan di Pontianak telah mencapai 98 persen. Pemerintah kota juga mengalokasikan Rp56 miliar untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat,” imbuhnya.
Wawako Bahasan mengajak seluruh ASN meningkatkan dedikasi, loyalitas, dan kinerja. Evaluasi berkala akan dilakukan dengan menitikberatkan pada kompetensi dan kualitas pelayanan.
“Masyarakat harus merasa puas dengan pelayanan pemerintah kota,” tutupnya. (kominfo/prokopim)
Wali Kota Tekankan Akuntabilitas dan Inovasi Pendapatan dalam RKA 2026
PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menegaskan pentingnya akuntabilitas, efisiensi, dan inovasi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2026.
Menurutnya, anggaran 2026 menjadi penyusunan murni pertama di bawah kepemimpinan dirinya bersama Wakil Wali Kota, dengan landasan visi-misi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030.
“Tahun depan harus lebih terukur, berbasis outcome, dan memberi multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, usai membuka asistensi di lingkungan Pemkot Pontianak, Senin (25/8/2025).
Ia menyoroti kondisi ekonomi nasional yang masih penuh tantangan, termasuk adanya pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Meski demikian, target pendapatan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp2,216 triliun.
“Kita perlu bekerja keras menggali sumber pendapatan baru agar pembangunan tetap berjalan,” tambahnya.
Edi juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memahami tata kelola keuangan secara menyeluruh, mulai dari sumber pendapatan hingga manfaat belanja daerah. Transparansi dan pertanggungjawaban menjadi kunci, sebab tujuan akhir APBD adalah kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan, politik anggaran harus dipahami sebagai proses mencapai tujuan bersama antara eksekutif dan legislatif. DPRD memiliki peran penting dalam pengawasan, pengesahan, sekaligus memastikan setiap program relevan dengan kebutuhan publik.
Wali Kota turut menyinggung penghargaan dan insentif dari pemerintah pusat. Kinerja daerah yang baik dapat mendatangkan tambahan dana fiskal.
“Prinsip serupa juga diterapkan di tingkat kota, dengan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak,” paparnya.
Selain pendapatan, aspek pelayanan publik turut disoroti. Wali Kota meminta jajaran aparatur mengubah pola pikir agar lebih berorientasi pada pelayanan dan empati, bukan sekadar angka gaji atau tunjangan.
“Mindset kita harus membangun dan membantu masyarakat agar lebih maju. Kalau fokusnya hanya materi, kerja tidak akan totalitas,” tegasnya.
Terkait efisiensi, ia mengingatkan agar program lebih selektif dan berbasis kebutuhan. Kajian serta perjalanan dinas yang tidak mendesak diminta untuk ditekan, mengingat era digitalisasi memudahkan koordinasi tanpa harus sering bepergian.
Sektor strategis seperti pariwisata, infrastruktur, keamanan, dan kebersihan juga ditekankan sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kegiatan sederhana pun dapat memberi dampak luas bila dikelola dengan baik,” imbuhnya.
Wali Kota kemudian mengajak peran kecamatan, kelurahan, serta RT/RW yang akan mendapat peningkatan insentif. Namun, ia mengingatkan agar tidak ada pemekaran berlebihan, melainkan lebih mengoptimalkan peran yang sudah ada.
“Insentif yang diberikan harus sebanding dengan kontribusi nyata dalam mendukung pemerintahan, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban,” tutupnya. (kominfo/prokopim)