Berita

Siap Buka Rute Penerbangan ke Negeri Jiran

KUBU RAYA - Bandara Supadio resmi kembali menjadi Bandara Udara Internasional. Perubahan status dari bandara domestik menjadi Bandara Internasional Supadio ini, ditandai penabuhan rebana oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa M, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dan tamu undangan lainnya, 

Sebagaimana diketahui, status Bandara Supadio sebagai bandara internasional sempat dicabut bersama 16 bandara lainnya di Indonesia oleh Kemenhub melalui Keputusan Menteri Nomor 31 Tahun 2024 tanggal 2 April 2024 tentang Penetapan Bandara Udara Internasional.

Dengan ditetapkannya Bandara Udara Supadio sebagai bandara internasional, maka rute penerbangan ke mancanegara, khususnya negeri jiran Malaysia akan segera beroperasi kembali.

Dibukanya rute penerbangan internasional di Bandara Supadio disambut positif Pemerintah Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menilai langkah ini sebagai peluang besar untuk mendorong sektor pariwisata dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Termasuk Pontianak sebagai pintu masuk Provinsi Kalbar,” ujarnya usai menghadiri peresmian reaktivasi Bandara Internasional Supadio di Gedung VIP Bandara, Rabu (4/6/2025).

Menurut Edi, dengan status internasional yang kini disandang Bandara Supadio, mobilitas masyarakat maupun wisatawan dari luar negeri, khususnya dari negara tetangga seperti Malaysia, akan semakin mudah dan cepat. Ia menyebutkan bahwa jalur udara dari Kuching, Malaysia, ke Pontianak akan menjadi salah satu rute potensial yang mampu menggerakkan sektor pariwisata di Kalbar.

"Pontianak bisa menjadi kota transit strategis. Wisatawan dari Kuching yang ingin ke Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, atau kota besar lainnya di Indonesia bisa singgah di Pontianak terlebih dahulu. Ini memberikan peluang bagi kita untuk memperkenalkan budaya, kuliner, dan destinasi wisata lokal," jelasnya.

Edi menekankan bahwa kunjungan wisatawan internasional dapat memberikan efek domino yang signifikan. Selain mendongkrak angka kunjungan ke objek wisata di Kota Pontianak, kehadiran turis juga memberi manfaat langsung pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk pedagang oleh-oleh, kuliner dan lainnya.

"Semakin banyak yang datang, maka perputaran uang di kota ini akan meningkat. Ini bukan hanya peluang bagi sektor pariwisata saja, tapi juga penguatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh," ungkapnya.

Ia juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga citra kota agar wisatawan merasa nyaman dan aman selama berada di Pontianak.

Wali Kota Edi Kamtono menyebutkan bahwa kehadiran penerbangan internasional menjadikan Pontianak sebagai salah satu wajah Indonesia di mata dunia. Status bandara internasional ini memberikan legitimasi bahwa Pontianak siap bersaing sebagai kota tujuan wisata dan bisnis.

"Maka, kesiapan kota dari sisi infrastruktur, layanan publik, hingga keramahan warga menjadi hal penting. Kita ingin memberikan kesan yang baik kepada dunia," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kota Pontianak akan menggelar Salat Iduladha 1446 Hijriyah di halaman depan Kantor Wali Kota. Salat Iduladha dijadwalkan pada 10 Dzulhijjah 1446 H mulai pukul 06.00 WIB hingga selesai. 

Ketua PHBI Kota Pontianak, Iwan Amriady, menyampaikan bahwa panitia telah mempersiapkan pelaksanaan salat secara matang guna menciptakan suasana yang khusyuk dan tertib.

“Untuk kelancaran dan kekhusyukan pelaksanaan, kami mengimbau jamaah datang lebih awal, paling lambat 20 menit sebelum waktu pelaksanaan salat,” ujarnya, Rabu (4/6/2025).

Dalam pelaksanaan Salat tahun ini, yang bertindak sebagai khatib adalah Ustadz Abuya Habib Zaki Yahya Lc, dengan H Samsul Bahri, SAg, MSi sebagai khatib cadangan. Sementara itu, imam salat akan dipimpin oleh H. Ruslan, S Ag, MA, dan Supriyadi, S Sos I sebagai imam cadangan.

“Selain itu, pembimbing salat, ditugaskan kepada Yuliansyah, S Ag, M Pd I dan Drs H Aswani Sjamohedi, serta H Ismail Amshari yang akan membimbing pembacaan takbir,” terangnya.

Iwan menambahkan bahwa momentum Iduladha adalah saat yang tepat untuk memperkuat solidaritas umat serta semangat berkurban. 

“Kami berharap warga menjadikan momen ini sebagai bentuk penguatan ukhuwah dan nilai pengorbanan dalam kehidupan sosial,” tuturnya.

Pelaksanaan Salat Iduladha di lapangan Jalan Rahadi Usman rencananya akan dihadiri Wali Kota Edi Rusdi Kamtono dan Wakil Wali Kota Bahasan, Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah serta jajaran Forkopimda Kota Pontianak bersama seluruh jemaah Salat Iduladha. (prokopim)

PONTIANAK - Dalam rangka mempercepat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan strategi pembangunan dapur umum dan dapur sekolah di seluruh wilayah Kalimantan Barat (Kalbar). 

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, saat ini baru sekitar 40-an dapur umum yang telah tersedia, padahal kebutuhan di wilayah ini mencapai lebih dari 500 satuan pelayanan gizi. 

“Jumlah ini masih sangat jauh dari target. Karena itu, kami mengajak semua kepala daerah untuk berperan aktif mempercepat pembangunan dapur-dapur ini,” ujarnya usai menandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalbar dengan BGN di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (3/6/2025).

Untuk wilayah yang sulit dijangkau, Dadan menyebutkan bahwa solusi terbaik adalah menempatkan dapur langsung di sekolah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas makanan.

“Di daerah yang hanya memiliki satu sekolah, dapurnya akan dibuat di sekolah itu. Kalau makanan dikirim dari jauh, kualitasnya bisa menurun,” jelasnya.

Program MBG sendiri menekankan penggunaan bahan pangan lokal, seperti beras kampung, telur, ayam, dan susu. Dadan mengatakan kerja sama dengan petani dan peternak lokal juga menjadi kunci dalam menjaga pasokan bahan pangan yang berkelanjutan. Bagi ibu hamil dan balita, distribusi makanan bergizi dilakukan langsung ke rumah atau melalui posyandu. 

“Kami bekerja sama dengan kader posyandu dan memberikan insentif tambahan agar program ini berjalan efektif,” tambahnya.

Dadan menekankan bahwa setiap menu yang diberikan harus memenuhi komposisi gizi yang seimbang, yakni 30 persen protein, 40 persen karbohidrat dan 30 persen serat, serta dilengkapi dengan susu bila memungkinkan.

Ia juga mengapresiasi kehadiran dan dukungan penuh dari Gubernur Kalbar serta seluruh jajaran kepala daerah dalam pertemuan tersebut. 

“Kami berharap sinergi ini dapat mempercepat intervensi gizi nasional, terutama di daerah-daerah yang paling membutuhkan,” imbuhnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyatakan dukungannya terhadap Program MBG yang digagas oleh BGN. Menyikapi rencana pembangunan dapur umum dan dapur sekolah di Kalbar,  Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak siap berkontribusi secara maksimal demi suksesnya program tersebut.

“Kami di Pontianak mendukung penuh program ini karena tujuannya sangat bagus, yakni memastikan anak-anak dan masyarakat penerima manfaat mendapatkan makanan bergizi secara merata,” sebutnya.

Wali Kota Edi Kamtono mengungkapkan bahwa Pemkot Pontianak akan mengidentifikasi lokasi sekolah-sekolah yang bisa difungsikan sebagai pusat penyediaan makanan bergizi. Ia menilai model dapur sekolah sangat relevan untuk menjangkau sekolah-sekolah yang jaraknya jauh dari dapur umum yang ada di Kota Pontianak.

“Kami sedang memetakan sekolah-sekolah yang bisa langsung disiapkan dapurnya. Kalau bisa, satu dapur melayani beberapa sekolah di sekitarnya. Dengan begitu, distribusinya lebih efisien dan tetap menjaga kualitas makanan,” terangnya.

Dengan kesiapan dan dukungan dari pemerintah kota, diharapkan implementasi MBG di Pontianak dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mempercepat intervensi gizi yang menyentuh langsung masyarakat. (prokopim)

PONTIANAK - Sebanyak 47 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pontianak menerima fasilitas dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk mengikuti pelatihan penyelia halal sebagai tahap awal proses sertifikasi halal. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani antara Pemerintah Kota Pontianak dan LPPOM MUI pada 30 April 2025 lalu, berkaitan dengan penerbitan sertifikat halal bagi pelaku UMKM. 

“Bapak dan ibu merupakan peserta yang telah terverifikasi sebagai pelaku UMKM Kota Pontianak dan juga diverifikasi kembali oleh LPPOM MUI Kalimantan Barat. Ini kesempatan berharga untuk memastikan produk yang dihasilkan betul-betul memenuhi standar halal,” ujarnya usai membuka pelatihan penyelia halal di Aula Gedung Lama Bank Indonesia, Selasa (3/6/2025).

Bahasan mengungkapkan bahwa penyelia halal harus menjadi garda terdepan dalam menjamin kehalalan produk yang beredar di Pontianak. Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap produk yang tidak memiliki kejelasan status halal.

“Kita tidak ingin terjadi seperti di daerah lain, ada produk makanan yang lama beroperasi tapi ternyata mengandung bahan tidak halal. Jika ada kebohongan publik seperti itu, harus ditindak tegas,” tegasnya.

Pemkot Pontianak bersama Kementerian Agama Provinsi Kalbar, lanjut Bahasan, rutin melakukan pengawasan terhadap produk makanan dan minuman, baik yang sudah maupun yang belum bersertifikat halal. Ia meminta agar perkembangan dan temuan di lapangan terus dilaporkan untuk ditindaklanjuti.

Dalam kesempatan itu, Bahasan menyebut rencana pembangunan kawasan kuliner kampung halal di Kota Pontianak. Kawasan ini dirancang sebagai destinasi wisata baru yang menyajikan produk makanan dan minuman dari UMKM yang telah bersertifikat halal.

“Kawasan ini akan menjadi percontohan kawasan halal bagi UMKM. Jika antusiasme pelaku UMKM tinggi, kita akan tambah kuota bantuan untuk sertifikasi halal,” jelasnya.

Ia berharap agar pelatihan ini dapat membuahkan hasil konkret dan mendorong lebih banyak UMKM untuk tersertifikasi halal di masa mendatang.

“Semoga melalui pelatihan ini, akan semakin banyak pelaku UMKM yang mengantongi sertifikasi halal, khususnya yang bergerak di sektor makanan dan minuman,” harapnya.

Direktur LPPOM MUI Kalbar, Agus Tribowo, menjelaskan sebelum menerima sertifikat halal, para peserta akan diaudit terlebih dahulu oleh tim dari pusat. Setelahnya menerima fatwa halal.

“Kegiatan ini akan dirangkaikan, kami bersyukur ada fasilitas Pemkot Pontianak dan pihak lain yang tidak dapat disebut satu per satu,” tuturnya.

Pelatihan akan dibagi menjadi dua tahap. Untuk tahap awal ini diikuti 47 peserta. Diperkirakan akan diikuti 115 peserta untuk seluruh tahap.

“Dan untuk rangkaian selanjutnya, kita akan kembali bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti MUI Kalbar, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kalbar, Kanwil Kemenag Kalbar. Sehingga 115 sertifikat bisa terwujud,” tutupnya. (prokopim/kominfo)