Gubernur Kalbar Minta CSR Juga Sasar Infrastruktur Dasar
JAKARTA – Pemerintah Kota Pontianak menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui Forum Tanggung jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan/Corporate Social Responsibility (TSBLP/CSR) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi salah satu kunci dalam mempercepat pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, program CSR yang dirancang secara terarah dan selaras dengan kebutuhan pembangunan akan memberikan manfaat yang lebih optimal.
"Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Melalui penyelarasan program CSR dengan prioritas pembangunan, kita berharap kontribusi perusahaan dapat semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya usai menghadiri Forum TSBLP/CSR Provinsi Kalbar yang digelar di Ballroom Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (9/7/2026) malam.
Forum TSBLP/CSR yang digelar Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) ini bertujuan menyelaraskan program CSR perusahaan dengan program prioritas pembangunan di Kalbar Tahun 2027.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak membuka ruang seluas-luasnya bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga pembangunan infrastruktur sosial.
Bahasan berharap komitmen yang dibangun dalam forum tersebut tidak hanya berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi diwujudkan dalam program-program nyata yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Kalbar Ria Norsan mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalbar agar mengarahkan program TSBLP atau CSR untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta berbagai program prioritas pemerintah daerah. Ia menjelaskan, program-program tersebut telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah, meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas jalan, pembangunan akses jalan yang mendukung mobilitas masyarakat dan investasi, hingga sektor pendidikan, kesehatan serta penguatan ekonomi kerakyatan.
"Program-program tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah kabupaten dan kota serta potensi dukungan dari masing-masing perusahaan," sebutnya.
Gubernur menegaskan, ke depan pelaksanaan TSBLP atau CSR tidak hanya berfokus pada kegiatan sosial kemasyarakatan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat.
Ia menyebutkan, pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi pertanian, penyediaan akses air bersih, hingga fasilitas publik lainnya menjadi sektor yang perlu mendapatkan perhatian melalui program CSR perusahaan. Apalagi infrastruktur merupakan tulang punggung perekonomian sekaligus akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar.
“Karena itu, kami mengarahkan agar setiap perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor ekstraktif dan berbasis sumber daya alam, mengalokasikan sebagian program CSR untuk pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya," tegasnya.
Pada Forum TSBLP/CSR ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan dan penyerahan komitmen perusahaan kepada Gubernur Kalbar sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah tahun 2027. (prokopim)
