Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menerima 12 sertifikat tanah yang mencakup fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk lahan di Jalan Flora yang dipersiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Pontianak, Susmianto, kepada Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, di Aula Muis Amin Bapperida, Senin (14/7/2025).

“Kami menerima 12 sertifikat dari Kantah atau BPN Kota Pontianak,” ujar Edi.

Ia menegaskan, penataan aset tetap menjadi prioritas pemerintah kota. Edi meminta jajarannya segera menertibkan administrasi dan memastikan kejelasan status hukum seluruh aset, terutama di wilayah yang memiliki dinamika sosial tinggi.

“Aset yang berpotensi menimbulkan konflik perlu segera ditertibkan dan diukur ulang. Ini langkah preventif agar tidak memicu persoalan di masyarakat,” ucapnya.

Masih terdapat sejumlah aset milik Pemkot yang belum memiliki sertifikat. Beberapa lokasi di antaranya berada di Nipah Kuning Dalam dan Seruni. Pemkot menargetkan seluruh aset dapat tersertifikasi meskipun dihadapkan pada kendala seperti kelengkapan dokumen dan ketidaksesuaian ukuran lahan.

“Kita targetkan sebanyak mungkin disertifikatkan,” tambah Edi.

Kepala Kantah Kota Pontianak, Susmianto, menyampaikan bahwa tiga dari 12 sertifikat yang diserahkan dikhususkan untuk Sekolah Rakyat. Ia juga mencatat sekitar 4.000 aset milik pemerintah kota masih menunggu proses sertifikasi.

“Bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), kami terus berupaya menerbitkan sertifikat,” jelasnya.

Dari seluruh aset yang dimiliki Pemkot Pontianak, lebih dari 90 persen telah bersertifikat. Fokus Kantah saat ini diarahkan pada pemeliharaan data dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat.

“Jumlah bidang tanah yang belum terdata tinggal sedikit. Saat ini, kami memfokuskan pada pembaruan dan pemeliharaan informasi,” ujar Susmianto.

Ia mengimbau masyarakat agar menjaga, memelihara, dan mengusahakan tanah yang telah bersertifikat. Jika menemukan sertifikat lama atau rusak, warga diminta segera melapor ke kantor pertanahan untuk pemetaan ulang.

“Tujuannya agar seluruh bidang tanah di Kota Pontianak terdata secara utuh, sekaligus mencegah tumpang tindih dan sengketa pertanahan,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan di seluruh OPD agar manfaat program pembangunan bisa segera dirasakan masyarakat. Ia mendorong percepatan realisasi anggaran harus disertai strategi yang matang, inovasi, serta kreativitas dalam menyelesaikan setiap pekerjaan.

“Perlu pendekatan baru dalam cara kita menyelesaikan pekerjaan. Jangan terpaku pada rutinitas. Lakukan strategi yang adaptif dan inovatif agar manfaat program segera dirasakan oleh masyarakat," katanya, di sela-sela coffee morning bersama seluruh kepala perangkat daerah, di Aula Muis Amin Badan Perencanaan, Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida), Senin (14/7/2025).

Edi meminta Inspektorat Kota Pontianak untuk lebih aktif dalam mengawal pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, jika ditemukan titik-titik rawan atau potensi kendala, pendampingan harus langsung dilakukan.

“Kami juga memberi arahan kepada Inspektorat ikut mendampingi perangkat daerah dari awal. Kalau ada potensi masalah, segera atasi,” pesannya, didampingi Wakil Wali Kota, Bahasan dan Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah.

Ia berharap agar setiap unit kerja cepat merespons. Edi menambahkan, suksesnya pembangunan bukan diukur dari besar kecilnya anggaran yang tersedia, tetapi dari dampaknya bagi warga.

“Kalau sudah ada instruksi, ya langsung ditindak. Jangan tunggu diingatkan berkali-kali. Kita harus punya kepekaan terhadap dinamika dan harapan dari pimpinan,” katanya.

Wali Kota menyoroti beberapa kekeliruan yang kerap terjadi di lingkungan kantor, misalnya masih adanya kebiasaan membiarkan peralatan listrik menyala saat ruangan kosong. Menurutnya, ini bukan sekadar soal biaya, tetapi soal kedisiplinan.

“Hal kecil seperti itu bisa jadi cerminan. Hemat energi itu juga bagian dari integritas,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

JAKARTA – Program Sekolah Rakyat, sebuah gagasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026, diawali dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Program pada Senin, 14 Juli. Program ini bertujuan menyiapkan sumber daya manusia yang tangguh sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

“Sekolah Rakyat merupakan implementasi Asta Cita nomor empat Presiden Prabowo. Presiden memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadi warisan,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO), Adita Irawati, Minggu (13/7/2025).

Sekolah Rakyat adalah sekolah gratis berasrama yang diperuntukkan khusus anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.  Adita menjelaskan   hingga saat ini masih banyak keluarga dari kelompok miskin maupun miskin ekstrem -yakni warga dengan kategori desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Badan Pusat Statistik (BPS)- belum memiliki akses terhadap pendidikan layak, apalagi berkualitas. Hambatan utamanya adalah kondisi ekonomi.

“Sekolah negeri saat ini memang sudah gratis, tetapi bagaimana dengan biaya transportasi?  Bagaimana dengan uang jajan, seragam, dan perlengkapan lainnya? Itu semua menjadi beban keluarga. Sementara, untuk makan sehari-hari saja mereka sudah kesulitan,” jelasnya.

Kemiskinan merupakan sumber ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses layanan dasar utama seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak. Berdasarkan data BPS (2025) jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang atau 8,57%. Sebanyak 3.170.003 jiwa masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Persoalan kemiskinan menjadi tantangan dalam upaya menuju visi Indonesia Emas 2045. Kemiskinan sangat mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia, karena kemiskinan akan berdampak pada keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan yang memadai, serta pangan dan gizi yang mencukupi. 

Ketidakmampuan mengakses pendidikan yang berkualitas akan berdampak pada rendahnya tingkat literasi dan keterampilan, yang selanjutnya membatasi peluang individu untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka.

Keterbatasan ekonomi menjadi tantangan dalam hal pemerataan pendidikan. Berdasarkan data BPS (2024) capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/SMK sederajat pada rumah tangga kelompok pengeluaran terendah (kuintil 1) sebesar 74,45%, sementara pada kelompok pengeluaran teratas (kuintil 5) capaiannya sebesar 97,37%. 

Persentase Anak Tidak Sekolah tertinggi berada pada kelompok umur 16-18 tahun, sebesar 19,20%. Sekitar 730.703 siswa lulusan SMP tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas. Dari jumlah tersebut, 76% keluarga menyatakan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama anak mereka tidak dapat melanjutkan sekolah, sementara 8,7% anak-anak tersebut harus mencari nafkah atau menghadapi tekanan sosial dari lingkungan keluarga mereka.

Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2022 mencatat, angka putus sekolah di tingkat SMP mencapai 1,12%, sementara di tingkat SMA mencapai 1,19%.

Hal itu mendorong Presiden menggulirkan Program Sekolah Rakyat. Melalui konsep sekolah gratis berasrama, diharapkan anak-anak dari keluarga rentan dapat menikmati pendidikan yang setara dan berkualitas tanpa terbebani urusan biaya hidup.

“Dengan adanya Sekolah Rakyat, seluruh kebutuhan siswa  akan ditanggung oleh negara,” tegas Adita.

Lebih dari sekadar akses, melalui pemetaan bakat dan potensi siswa, Sekolah Rakyat juga dirancang untuk memberikan keterampilan hidup kepada para siswa, sehingga mereka siap memasuki dunia kerja maupun membangun usaha.  Dengan begitu, diharapkan mereka dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan komunitasnya. 

“Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti para pembantunya bahwa Sekolah Rakyat harus terlaksana dengan tepat, menggunakan cara yang benar, dan benar-benar mencapai tujuannya. Para siswa diharapkan menjadi generasi muda yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Adita.

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak bergerak cepat merespon musibah kebakaran yang menghanguskan tiga rumah di Jalan Parit H Husin 2 Gang Khalifah, Jumat (11/7/2025) sore. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 14.00 WIB itu berdampak pada tujuh kepala keluarga dengan total 26 jiwa.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, langsung meninjau lokasi kebakaran pada Sabtu (12/7/2025) pagi untuk memastikan penanganan korban berjalan baik.

“Hari ini kita ke lokasi musibah kebakaran yang terjadi kemarin. Ada 3 rumah, 7 kepala keluarga, dan 26 orang yang terdampak,” katanya saat meninjau puing-puing bangunan yang tersisa.

Pemkot melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pontianak telah menyalurkan bantuan darurat, mulai dari kebutuhan pokok, makanan siap saji, hingga bantuan logistik lainnya.

“Bantuan segera disalurkan agar korban bisa bertahan hidup, terutama di hari-hari pertama pascakebakaran. Kami juga tengah menyiapkan langkah-langkah pemulihan jangka pendek,” ujarnya.

Untuk sementara waktu, para korban mengungsi di rumah kerabat atau tetangga sekitar lokasi.

Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, namun dugaan sementara mengarah pada korsleting listrik. Wali Kota pun mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada dan rutin memeriksa instalasi listrik, terlebih di kawasan padat penduduk yang bangunannya masih didominasi material kayu.

“Rata-rata di sini rumah semi permanen, banyak material mudah terbakar. Kami terus mengimbau warga agar lebih berhati-hati dan tidak mengabaikan potensi kebakaran,” tambah Edi.

Selain itu, Wali Kota juga menyerahkan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga sebanyak 7 KK dan 14 KTP-elektronik kepada korban kebakaran.

Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Trisnawati, menyampaikan bahwa pihaknya telah mendata seluruh korban untuk memastikan setiap kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Bantuan berupa paket sandang, pangan, dan lainnya telah didistribusikan sejak hari kejadian.

“Kami berkoordinasi dengan BPBD dan PMI untuk memastikan bantuan cepat sampai ke tangan korban. Saat ini mereka mengungsi di rumah keluarga terdekat, dan kami juga sedang menyiapkan dukungan lanjutan jika dibutuhkan,” pungkasnya.

Pemerintah Kota Pontianak juga akan memperkuat sosialisasi pencegahan kebakaran dan menyiagakan petugas di wilayah rawan, sebagai bagian dari langkah antisipatif menghadapi musim kemarau. (prokopim)