Berita

Buka Peluang Kerja Sama Infrastruktur dan Pengolahan Sampah

PONTIANAK – Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong, mengaku terkesan dengan perkembangan dan penataan Kota Pontianak saat melakukan kunjungan dan audiensi dengan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Ruang VIP Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (5/3/2026) pagi. Ia menyebut kedatangannya karena Pontianak merupakan pusat perdagangan dan ekonomi di Kalimantan Barat.

Menurut Wang Lutong, kunjungannya ke Pontianak menjadi bagian dari rangkaian perjalanan setelah menghadiri perayaan Imlek Nasional di Jakarta dan Festival Cap Go Meh di Singkawang. Dari berbagai cerita yang ia dengar, Pontianak menjadi kota yang menarik untuk dikunjungi, terutama karena perannya sebagai pusat aktivitas ekonomi di Kalimantan Barat.

“Kami baru pertama kali datang ke Pontianak, tapi kami melihat infrastruktur dan penataan kotanya sangat baik,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan membuka peluang kerja sama dengan Pemerintah Kota Pontianak. Termasuk untuk bidang pengolahan sampah melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) serta pembangunan infrastruktur kota.

Menurutnya, Tiongkok memiliki teknologi yang cukup maju dalam pengolahan sampah menjadi energi. Bahkan, beberapa perusahaan milik negara dari Tiongkok telah berinvestasi dalam proyek PLTSa di Indonesia.

“Indonesia secara nasional sudah mengajukan proyek PLTSa dan ada beberapa yang sudah disetujui. Kami memiliki teknologi yang cukup canggih untuk itu,” katanya.

Selain itu, Wang Lutong juga menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Pontianak, termasuk rencana pembangunan Jembatan Garuda yang diharapkan dapat mengurai kemacetan dan meningkatkan konektivitas kota.

Ia menambahkan, hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok saat ini berjalan baik, termasuk kerja sama investasi di berbagai sektor di Kalimantan Barat, seperti industri pertambangan dan hilirisasi bauksit yang menjadi agenda nasional. Wang Lutong juga menilai interaksi budaya antara masyarakat Indonesia dan Tiongkok menjadi kekuatan tersendiri, terutama dengan semakin banyaknya masyarakat yang mempelajari bahasa Mandarin sebagai bekal pengembangan ekonomi dan kerja sama internasional.

Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyambut baik peluang kerja sama tersebut. Ia menyebut Pontianak memiliki hubungan historis yang panjang dengan masyarakat Tionghoa yang kini menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya kota.

“Banyak warga Tionghoa di Pontianak yang memiliki sejarah panjang dengan Tiongkok. Mereka telah menjadi warga negara Indonesia dan ikut mewarnai keberagaman di Pontianak,” ungkapnya.

Edi menambahkan akulturasi budaya tersebut terlihat dari tradisi, kuliner hingga keberadaan kelenteng-kelenteng tua di Kota Khatulistiwa. 

“Di Kalimantan Barat sendiri dikenal istilah Tidayu yang merupakan akronim Tionghoa, Dayak, dan Melayu sebagai simbol persatuan dan keberagaman masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak bersama kelompok tani melakukan panen perdana jagung hibrida di kawasan Pontianak Utara. Panen tersebut menghasilkan sekitar 1,5 ton jagung dari lahan seluas 0,5 hektare dan menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di wilayah perkotaan.

Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DPPP) Kota Pontianak Irwan Prayitno menjelaskan, jagung yang dipanen merupakan varietas hibrida NK Naga dengan masa tanam sekitar 110 hari. Kegiatan panen dilakukan bersama pemerintah kota, stakeholder dari pemerintah provinsi, serta Tim Penggerak PKK Kota Pontianak.

“Alhamdulillah hari ini kita melakukan panen bersama jagung hibrida. Umur tanamnya kurang lebih 110 hari dan hari ini sudah siap dipanen,” tuturnya usai panen jagung, mewakili Wali Kota Pontianak di Rumah Potong Hewan Sapi Kunak Jalan Kebangkitan Nasional, Pontianak Utara, Kamis (5/3/2026).

Ia menerangkan, hasil panen tersebut sudah memiliki pasar yang siap menyerap produksi petani sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan kelompok tani.

“Produksi yang dilakukan oleh kelompok tani ini sudah ada serapan pasarnya. Harapannya ini bisa mendorong kelompok tani untuk meningkatkan pendapatannya,” kata Irwan.

Ke depan, pihaknya juga akan berupaya melibatkan Perum Bulog untuk menyerap hasil produksi petani. Selain di lokasi tersebut, pemerintah kota juga menyiapkan lahan lain untuk pengembangan jagung, salah satunya di kawasan Balai Benih Hortikultura Batu Layang, Jalan Flora.

Irwan menambahkan, keterbatasan lahan menjadi tantangan utama pengembangan tanaman pangan di Kota Pontianak. Karena itu pemerintah mendorong pemanfaatan lahan kosong milik pemerintah maupun lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

“Kegiatan ini untuk meningkatkan produksi tanaman pangan secara berkelanjutan. Karena lahan kita terbatas, maka kita dorong pemanfaatan lahan kosong agar bisa dimanfaatkan oleh kelompok tani,” jelasnya.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie menyampaikan, gerakan panen jagung menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah kota, kelompok tani, penyuluh, serta berbagai pihak yang terlibat dalam sektor pertanian.

“Gerakan panen jagung ini merupakan wujud kolaborasi Pemerintah Kota Pontianak, kelompok tani, dan para penyuluh. Jagung menjadi salah satu komoditas strategis untuk memperkuat ketahanan pangan,” ungkapnya.

Ia juga menilai pemanfaatan lahan pekarangan dapat menjadi salah satu cara memperkuat ekonomi keluarga.

“Lahan kosong di sekitar rumah dapat diberdayakan untuk menambah perekonomian keluarga,” ujarnya.

Kepala Bidang Pertanian DPPP Kota Pontianak Kanti Apriani mengatakan, pengembangan jagung di Pontianak diawali dengan uji coba sejak tahun 2025 setelah pihaknya melakukan studi banding ke Kabupaten Bengkayang yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil jagung di Kalimantan Barat.

“Kita sudah melakukan uji coba di lahan gambut dan hasilnya memuaskan. Setelah berhasil, baru kita laksanakan penanaman di salah satu kelompok tani di Pontianak Utara,” jelasnya.

Panen perdana kali ini dilakukan di lahan milik Kelompok Tani Hidup Baru. Saat ini terdapat lima kelompok tani di Pontianak Utara yang direncanakan akan mengembangkan komoditas jagung.

Menurut Kanti, sejak 2025 pemerintah kota menargetkan penanaman jagung seluas dua hektare dan target tersebut telah tercapai. Pada tahun 2026 pengembangan jagung akan kembali ditingkatkan seiring bertambahnya kelompok tani yang terlibat.

Selain jagung, Kota Pontianak juga memiliki komoditas unggulan hortikultura, terutama sayuran daun dengan luas lahan hampir 300 hektare.

“Produksi sayuran tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga dipasok ke sejumlah daerah di Kalimantan Barat,” terangnya.

Untuk komoditas cabai, pada tahun lalu luas lahan panen mencapai sekitar 10 hektare. Tahun ini pemerintah kota berencana meningkatkan produksi cabai melalui kerja sama dengan Bank Indonesia.

“Kita juga menyalurkan bantuan bibit cabai polibag sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi. Bibit yang disalurkan antara lain di Pontianak Barat sebanyak 3.940 batang dan di Pontianak Utara 4.240 batang,” jelas Kanti.

Salah seorang petani jagung, Sukur (40), mengapresiasi program Pemerintah Kota Pontianak yang telah memberikan bantuan sarana produksi untuk pengembangan lahan jagung yang ditanam sejak November 2025.

Menurutnya, lahan di Kota Pontianak masih sangat memungkinkan untuk ditanami jagung dengan hasil produksi yang baik. Ia pun berencana kembali menanam jagung pada musim tanam berikutnya.

“Dengan adanya bantuan dari pemerintah, kami bisa mengelola lahan dengan lebih baik. Ke depan kami akan terus menanam jagung karena hasilnya cukup menjanjikan,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau langsung operasional intake dan Instalasi Pengolahan Air di Nipah Kuning, Kecamatan Pontianak Barat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi fasilitas berjalan optimal dalam mendukung layanan air bersih bagi masyarakat.

“Kami meninjau langsung pembangunan intake dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM yang terpusat di Kecamatan Pontianak Barat. Alhamdulillah telah beroperasi sejak Februari setelah perbaikan tahun lalu,” ujarnya usai peninjauan didampingi Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah, Rabu (4/3/2026).

Instalasi yang dikelola PDAM Tirta Khatulistiwa itu dirancang berkapasitas hingga 360 liter per detik. Saat ini fasilitas memasuki tahap uji coba operasional atau commissioning. Pada tahap awal, kapasitas produksi berada di kisaran 302 liter per detik sambil dilakukan penyesuaian sistem untuk menjaga stabilitas distribusi.

Secara teknis, hasil pengujian menunjukkan kualitas air memenuhi persyaratan. Nilai pH tercatat 6,9 dan tingkat kekeruhan berada dalam ambang standar yang ditetapkan.

“Peningkatan kapasitas produksi akan berdampak langsung pada kuantitas dan kontinuitas pasokan air bersih,” papar Edi.

Keberadaan IPA Nipah Kuning difokuskan untuk mengatasi persoalan tekanan dan kejernihan air yang selama ini kerap dikeluhkan warga Pontianak Barat. Pemerintah Kota Pontianak berharap peningkatan kapasitas ini mampu memperluas jangkauan layanan serta memperbaiki kualitas distribusi air ke rumah-rumah pelanggan.

“Dengan hadirnya IPA baru, insya Allah kualitas layanan air bersih di Pontianak Barat dan sekitarnya akan semakin baik, stabil, dan menjangkau lebih banyak keluarga. Air bersih adalah kebutuhan dasar. Ketika alirannya lancar, kehidupan warga pun lebih tenang,” tutupnya. (kominfo)

Selaraskan Program Prioritas Daerah dan Nasional

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menekankan supaya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat arah pembangunan kota di tengah keterbatasan lahan dan anggaran. Hal itu disampaikan dalam Forum Lintas Perangkat Daerah Kota Pontianak yang digelar di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi, serta aspirasi masyarakat yang sebelumnya dihimpun melalui musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Melalui forum ini, lanjutnya lagi, seluruh program perangkat daerah diharapkan dapat terintegrasi dan mendukung implementasi visi pembangunan Kota Pontianak.

Wali Kota menjelaskan bahwa Pontianak sebagai ibu kota provinsi memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan, dan layanan kesehatan di Kalimantan Barat. 

"Namun di sisi lain, kota ini menghadapi tantangan keterbatasan wilayah yang hanya seluas sekitar 118 kilometer persegi serta kondisi geografis yang disatukan Sungai Kapuas dan Sungai Landak," katanya.

Meski demikian, berbagai indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak telah mencapai 82,80 dengan kategori sangat tinggi, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional maupun provinsi. Pertumbuhan ekonomi kota juga mencapai 5,34 persen pada 2025 dengan tingkat kemiskinan yang berhasil ditekan menjadi sekitar 4 persen.

Ke depan, pemerintah kota akan memprioritaskan penguatan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, serta digitalisasi usaha. Wali Kota menyebut sektor kuliner seperti kafe, restoran, dan warung kopi menjadi salah satu motor ekonomi kota karena mampu menyerap tenaga kerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak restoran.

Selain ekonomi, pemerintah kota juga memberi perhatian pada isu lingkungan dan kualitas kota. Pengelolaan sampah, perluasan ruang terbuka hijau, serta pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu menjadi bagian dari program prioritas. 

"Upaya ini dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan di tengah meningkatnya jumlah penduduk dan volume sampah yang saat ini telah mencapai lebih dari 370 ton per hari," katanya.

Wali Kota menambahkan, pembangunan Kota Pontianak juga diarahkan pada penguatan sektor pariwisata perkotaan berbasis budaya dan kuliner, termasuk pengembangan kawasan waterfront Sungai Kapuas dan revitalisasi kawasan heritage. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan, terutama setelah adanya pengurangan dana transfer daerah yang berdampak pada kapasitas fiskal pemerintah kota.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Bebby Nailufa menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam Forum Lintas Perangkat Daerah Kota Pontianak. DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, serta pengawasan. Oleh karena itu, DPRD memandang forum ini sebagai momentum penting untuk memastikan arah kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.

“Forum ini penting untuk memperkuat sinergi antara perangkat daerah sekaligus memastikan program pembangunan yang dirancang benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Pontianak,” katanya.

Bebby juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus didasarkan pada evaluasi capaian kinerja sebelumnya serta mempertimbangkan isu dan tantangan strategis yang dihadapi daerah. Selain itu, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga harus menjadi perhatian utama.

“Kita harus memastikan setiap program memiliki indikator kinerja yang terukur, realistis, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjawab kompleksitas pembangunan kota, baik dalam aspek pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, maupun tata kelola pemerintahan.

DPRD Kota Pontianak, lanjut Bebby, berkomitmen untuk terus mendukung proses perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel serta berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.

Ia berharap melalui forum tersebut dapat lahir rumusan program dan kegiatan yang inovatif serta adaptif terhadap dinamika pembangunan, sekaligus mampu memperkuat daya saing Kota Pontianak sebagai kota jasa dan perdagangan.

“Melalui forum ini kita harapkan lahir program-program yang mampu mendorong Pontianak menjadi kota yang maju, nyaman untuk ditinggali, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (prokopim/kominfo)