Berita

Dorong Inovasi dan Percepatan Layanan Publik

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melantik sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Pejabat yang dilantik antara lain Titin Subekti yang kini memimpin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak. Erma Suryani dipercaya memimpin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sedangkan Zulkarnain mengemban tugas sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Selanjutnya Iwan Amriyadi menempati jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dan Yaya Maulidia kini menjabat Sekretaris DPRD Kota Pontianak. Posisi Asisten Administrasi Umum diisi oleh Yusnaldi, sementara Ismail ditetapkan sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Untuk pengawasan internal, Trisnawati dilantik sebagai Inspektur Kota Pontianak. Adapun Yuni Rosdiah dipercaya memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kepada pejabat yang dilantik, Edi menegaskan perlunya inovasi, kolaborasi, serta percepatan pelayanan publik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang kian tinggi. Ia menekankan, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan akuntabilitas tinggi.

“Saya meminta para pejabat baru segera beradaptasi dengan lingkungan tugas masing-masing dan bekerja merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat,” katanya usai pelantikan didampingi Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, di Aula SSA Kantor Wali Kota, Senin (17/11/2025).

Pelantikan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, yang mewajibkan penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan. Seluruh pejabat yang dilantik telah melewati tahapan uji kompetensi JPT, evaluasi Badan Kepegawaian Negara, proses persetujuan DPRD Kota Pontianak, serta rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat sebelum ditetapkan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri.

“Pelayanan harus diberikan secara cepat, mudah, tepat, dan pasti. Semua itu untuk mewujudkan Kota Pontianak yang semakin maju dan sejahtera,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah agar persoalan tidak menumpuk dan pelayanan tetap berjalan optimal.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, wali kota menilai pelayanan publik harus semakin cepat dan efisien. Digitalisasi, penggunaan teknologi informasi, dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) menjadi bagian dari percepatan pembangunan.

Ia mencontohkan pelayanan administrasi kependudukan yang sering menghadapi tekanan untuk memberikan layanan tercepat. Karena itu, pejabat terkait diminta terus melakukan inovasi.

“Kalau bisa dipercepat, jangan diperlambat. Kalau bisa lebih murah, jangan dibuat mahal,” katanya.

Wali kota juga meminta Inspektorat Kota Pontianak memperkuat pengawasan internal serta menekankan peran Sekretariat DPRD sebagai jembatan komunikasi antara legislatif dan eksekutif.

Saat ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak mencapai 82,8, menempatkannya di jajaran 20 kota dengan IPM tertinggi di Indonesia. Wali kota berharap capaian tersebut terus ditingkatkan melalui pelayanan publik yang profesional dan terukur.

“Manfaatkan masa tugas dengan memberikan kontribusi terbaik bagi pemerintah dan masyarakat Kota Pontianak,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang paling berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi kota. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Workshop “Strategi Promosi dan Kualitas Kemasan dalam Upaya Peningkatan Pemasaran Produk UMKM”, yang diikuti pelaku UMKM dari berbagai kecamatan di Hotel Orchardz Jalan Gajah Mada, Senin (17/11/2025).

“UMKM selama ini menjadi salah satu yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak,” ujar Edi usai membuka acara.

Ia menjelaskan, sebagai ibu kota provinsi dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, Pontianak memiliki karakter ekonomi yang sangat bertumpu pada sektor usaha rakyat. 

“Dengan luas lahan yang terbatas, salah satu andalan pertumbuhan ekonomi kita adalah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah,” tambahnya.

Hampir di seluruh titik kota terdapat pelaku UMKM, baik pedagang kaki lima maupun usaha yang sudah menetap. Namun, para pelaku usaha itu menghadapi tantangan besar, terutama di aspek pemasaran.

“Semua daerah dan semua pelaku usaha berlomba-lomba meningkatkan kualitas pemasaran. Ini tantangan besar yang harus kita sikapi,” ujarnya.

Karena itu, Wali Kota menekankan perlunya kolaborasi antarpemangku kepentingan. Tanpa sinergisitas pemerintah, dunia usaha, BUMN, BUMD, dan para pelaku UMKM, menurutnya akan mengalami kesulitan dalam pertumbuhan UMKM di Kota Pontianak.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemkot Pontianak, termasuk menyediakan Rumah Kemasan gratis. Hal tersebut merupakan langkah untuk memberikan semangat bagi pelaku usaha pemula agar produk mereka semakin baik. Pemerintah kota juga terus mendorong pemasaran produk UMKM hingga tingkat internasional.

“Sekarang ada pergeseran pola konsumtif masyarakat, terutama generasi milenial dan Gen Z, yang lebih familier dengan pemasaran online dan platform digital. Karena itu pelaku UMKM harus siap bersaing di ruang digital,” papar Wali Kota.

Edi juga mengungkapkan bahwa jejaring pemasaran menjadi kunci penting dalam memperluas pasar. Ia mencontohkan kegiatan Car Free Day yang rutin dipadati pedagang UMKM. Bahkan, dalam sebuah pameran besar, transaksi bisa menembus angka miliaran rupiah.

“Dari survei kita, setiap Minggu terjadi perputaran uang antara Rp200 juta sampai Rp300 juta. Di Borneo Fair, perputaran uang pernah mencapai 8 miliar. Ini sangat besar dan menunjukkan potensi UMKM kita,” ujarnya.

Meski demikian, Edi menilai kualitas tampilan produk UMKM perlu ditingkatkan, termasuk hal-hal sederhana seperti pencantuman harga. Ia juga menyebut bahwa Pontianak masih belum memiliki pusat oleh-oleh berskala besar seperti di kota-kota lain. Hal ini menurutnya justru membuka peluang bagi pelaku dan investor untuk mengembangkan ekosistem pemasaran yang lebih terintegrasi.

“Di Bali ada Krisna, di Bandung ada Kartika Sari. Di Pontianak belum ada pusat oleh-oleh besar yang menampung produk-produk UMKM,” kata Edi.

Selain produk kuliner, Edi menilai banyak pelaku UMKM yang dapat berkembang melalui jejaring langsung tanpa harus memproduksi sendiri. Ia juga menekankan bahwa produk UMKM Pontianak memiliki kualitas yang mampu masuk ke segmen pasar premium.

“Ada usaha yang hanya mengemas produk dan memasarkannya. Kalau jejaringnya kuat sampai keluar negeri, ini juga sangat potensial,” jelasnya.

Edi berharap workshop ini menjadi ruang saling berbagi pengalaman antarpelaku UMKM, mulai dari bahan baku hingga strategi pemasaran.

“Biasanya informasi terbaik itu muncul saat pameran, festival, dan workshop seperti ini. Silakan manfaatkan untuk berdiskusi dan mencari solusi meningkatkan produk,” pungkas Wali Kota. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK — Pemerintah Kota Pontianak terus meningkatkan perhatian terhadap petugas fardhu kifayah sebagai bentuk apresiasi atas tugas mulia dalam memberikan pelayanan sosial dan keagamaan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Fardhu Kifayah Tahun 2025 di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Pontianak, Senin (17/11/2025).

Bahasan mengatakan, bimtek yang diperuntukkan bagi petugas fardhu kifayah Tahun 2025 menghadirkan pemateri yang kompeten untuk memperkuat kemampuan para peserta. 

“Semoga seluruh peserta senantiasa diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan mampu terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen memperhatikan kesejahteraan petugas fardhu kifayah melalui pemberian bantuan biaya transportasi serta jaminan perlindungan kerja. 

“Tahun ini sebanyak 525 petugas fardhu kifayah menerima bantuan biaya transportasi sebesar Rp1,8 juta per orang per tahun. Selain itu, mereka juga diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kematian dan kecelakaan kerja,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Bahasan menyatakan bahwa Pemerintah Kota Pontianak masih membuka kesempatan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mendaftar sebagai petugas fardhu kifayah. 

“Kami mendorong generasi muda untuk terlibat sebagai regenerasi dalam menjalankan tugas mulia ini. Semoga perhatian ini dapat menambah semangat petugas dalam menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara, Iwan Amriady, menjelaskan, bimtek ini digelar bertujuan mengingat kembali tata cara fardhu kifayah sesuai ajaran Islam, menyiapkan kader penerus serta mempererat silaturahmi antar petugas.

Jumlah peserta Bimtek mencapai 650 orang, terdiri dari 525 petugas yang telah terdaftar di Pemerintah Kota Pontianak dan 125 calon petugas fardhu kifayah. 

“Bimtek berlangsung pada 17–21 November 2025 di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Pontianak,” imbuhnya.

Bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme petugas fardhu kifayah serta memastikan kesiapan mereka dalam memberikan layanan pemulasaraan jenazah secara syar’i dan bermartabat. (prokopim)

Bunda PAUD Tekankan Pentingnya Wajib Belajar 13 tahun

PONTIANAK - Program PAUD yang menjadi bagian dari Wajib Belajar 13 tahun adalah kebijakan pemerintah untuk mewajibkan 1 tahun pendidikan prasekolah (PAUD) sebelum 12 tahun pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMA/SMK). Kebijakan ini bertujuan untuk membangun fondasi pendidikan yang kuat, menanamkan karakter, serta meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan sejak dini.

Bunda PAUD Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie Kamtono menekankan pentingnya PAUD sebagai bagian dari Wajib Belajar 13 tahun yang dicanangkan pemerintah. 

"PAUD bukan tempat penitipan anak, melainkan tempat untuk mengembangkan kemampuan dan karakter anak sejak dini," ujarnya usai membuka Sosialisasi PAUD yang dirangkaikan dengan Senam  Anak Indonesia Hebat di Taman Digulis, Minggu (16/11/2025) pagi.

Yanieta menjelaskan, melalui program Wajib Belajar 13 tahun, ia berharap seluruh anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas sejak usia dini. Hal ini dinilai penting untuk membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan pendidikan pada jenjang berikutnya.

Menurutnya, stimulasi yang diberikan pada masa PAUD akan berdampak besar terhadap perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan motorik anak. Karena itu, keterlibatan orang tua juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendidikan anak usia dini.

“Kami mendorong para orang tua untuk aktif berkolaborasi dengan pendidik PAUD. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga harus dilanjutkan di rumah melalui pola asuh yang positif,” jelasnya.

Sosialisasi Wajib Belajar 13 Tahun yang digelar Pemkot Pontianak tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai lembaga PAUD. Berbagai kegiatan edukatif dan rekreatif digelar untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan prasekolah.

Yanieta berharap, melalui kegiatan ini semakin banyak orang tua yang menyadari bahwa PAUD merupakan tahap awal penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia. 

“Dengan memberikan pendidikan terbaik sejak dini, kita ikut menyiapkan masa depan anak-anak Pontianak agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas, sehat, dan berkarakter,” imbuhnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Sri Sujiharti, menambahkan bahwa pemerintah kota terus memperkuat dukungan terhadap lembaga PAUD, baik melalui peningkatan kompetensi pendidik maupun penyediaan sarana pembelajaran yang memadai.

“PAUD merupakan fondasi penting dalam membangun kualitas pendidikan di Kota Pontianak. Kami memastikan agar seluruh lembaga PAUD mendapatkan pembinaan yang berkesinambungan sehingga mampu memberikan layanan terbaik bagi anak-anak,” ucapnya.

Sri juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, lembaga PAUD, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memperluas akses serta meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini. 

“Kami berharap kesadaran orang tua semakin tinggi untuk menyekolahkan anak-anak mereka di PAUD, karena masa emas perkembangan tidak boleh terlewatkan,” pungkasnya. (Sumber: disdikbud.pontianak)