,
menampilkan: hasil
Wawako Bahasan Dukung Edukasi JKN ke Komunitas
Pontianak Jadi Sorotan HUT ke-57 BPJS Kesehatan
PONTIANAK – Kota Pontianak dipilih sebagai lokasi peringatan HUT ke-57 BPJS Kesehatan karena capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menyentuh 98 persen dan masuk kategori Wajib Prioritas. Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Indra Yana, menyebut Pontianak berhasil mengaktifkan 80 persen peserta lebih cepat dari target nasional Desember 2025.
“Ini bentuk apresiasi Dewan Pengawas dan Direksi kepada Pemerintah Kota Pontianak yang mampu bergerak lebih cepat,” ujarnya setelah membuka kegiatan Gerakan Edukasi Bersama Komunitas Paham Sistem JKN di Aula SSA Kantor Wali Kota, Rabu (23/7/2025).
Format peringatan HUT ke-57 BPJS Kesehatan di Pontianak melibatkan berbagai komunitas lokal, mulai dari komunitas balap, K-Pop, hingga komunitas lansia, sebagai simpul informasi mengenai penggunaan kartu, keluhan, dan pembaruan data administrasi.
Indra menjelaskan, BPJS Kesehatan berperan sebagai penyelenggara pembayaran jaminan, bukan penyedia layanan medis langsung. Layanan diberikan oleh 3.165 rumah sakit mitra, lebih dari 23 ribu fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta jejaring lainnya di seluruh Indonesia.
“Kami membayar klaim rumah sakit melalui paket INA-CBGs,” katanya.
Ia menegaskan peserta aktif tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Jika terbukti ada pungutan untuk layanan yang seharusnya dijamin, dana wajib dikembalikan. Kanal digital disiapkan untuk pendaftaran, perubahan data, dan pengaduan daring yang ditindaklanjuti oleh tim BPJS.
Dalam kondisi gawat darurat, pasien tetap ditangani terlebih dahulu di fasilitas kesehatan. Pembiayaan menyesuaikan status kepesertaan seperti peserta aktif dijamin, sedangkan nonpeserta tidak dapat ditagihkan ke BPJS karena sistem ini berbasis asuransi sosial dengan mekanisme audit ketat.
“Tidak boleh ada pungutan apa pun kepada peserta aktif yang iurannya lancar,” paparnya.
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menyatakan dukungan penuh terhadap sosialisasi BPJS Kesehatan. Ia menilai edukasi melalui komunitas sangat efektif agar masyarakat memahami layanan dari tingkat primer hingga rujukan.
“Sosialisasi ini penting supaya masyarakat lebih mengenal program JKN,” ucapnya.
Bahasan meminta adanya kebijakan khusus atau diskresi agar fasilitas kesehatan tidak ragu melayani peserta JKN. Menurutnya, layanan BPJS berperan besar dalam mencegah kemiskinan ekstrem akibat mahalnya biaya pengobatan. Ia juga mengingatkan masyarakat rutin memeriksakan kesehatan dan tidak menunggu penyakit parah.
“Yang terpenting, kita semua harus sehat dengan jaminan kesehatan dari BPJS. Pemerintah Kota Pontianak berharap layanan BPJS bisa meningkatkan kesehatan masyarakat, sekaligus mencegah kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Pemkot Pontianak terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengaktifkan kembali 79 ribu peserta yang datanya dianulir Kementerian Sosial. Bagi peserta yang menunggak, solusi akan diberikan sesuai kemampuan. Program jemput bola disiapkan untuk menjaring peserta baru, sedangkan tunggakan dapat dicicil melalui Program REHAB.
“Ada sekitar 79 ribu peserta yang datanya dianulir oleh Kementerian Sosial. Ini menjadi beban kami, dan sedang diupayakan aktivasi kembali. Untuk peserta yang menunggak, jika mereka benar-benar tidak mampu, akan ada solusi. Tapi kalau mampu, jangan berpura-pura tidak mampu,” tutupnya. (kominfo/prokopim)
Bahasan: Kolaborasi Strategis untuk Majukan Pendidikan dan Kebudayaan
Dewan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Resmi Dilantik
PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, melantik susunan pengurus Dewan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak periode 2024–2028 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (22/7/2025). Dewan Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk sebagai wadah partisipasi publik dalam perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pengembangan sektor pendidikan dan kebudayaan secara independen.
Dalam pelantikan itu, Bahasan berpesan supaya Dewan Pendidikan dan Kebudayaan berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun sektor pendidikan dan pelestarian budaya. Sebab tantangan pendidikan kedepan tidak hanya pada aspek akademik, melainkan juga pada bagaimana membangun ketahanan budaya dan jati diri generasi muda di tengah arus globalisasi.
“Kami berharap Dewan ini menjadi wadah yang mampu menyerap aspirasi masyarakat, memberikan masukan, serta menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Sri Sujiarti, turut menyampaikan harapannya kepada jajaran dewan yang baru dilantik. Ia menilai keberadaan dewan sangat penting dalam memperkuat ekosistem pendidikan dan budaya yang inklusif dan adaptif.
“Sinergi antara Dinas dan Dewan Pendidikan dan Kebudayaan sangat kami butuhkan, terutama dalam mengembangkan inovasi pembelajaran, penguatan karakter peserta didik, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang mulai tergerus zaman,” tuturnya.
Sri berharap dewan yang baru dilantik mampu membawa energi baru dalam memajukan sektor pendidikan dan kebudayaan di Kota Pontianak. Ia juga menekankan pentingnya pelibatan publik dalam pengambilan kebijakan strategis.
“Keberadaan Dewan Pendidikan dan Kebudayaan menjadi wadah partisipatif yang sangat dibutuhkan, apalagi dalam menghadapi dinamika zaman yang terus berkembang,” tutupnya. (prokopim)
Kontingen PKK Pontianak Siap Berlaga di HKG ke-53 Kalbar di Landak
Sekda Lepas Keberangkatan Kontingen PKK Pontianak
PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah resmi melepas keberangkatan Kontingen Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Pontianak yang akan mengikuti Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-10 dan peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Landak.
Acara pelepasan digelar di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak pada Selasa (22/7/2025). Dalam kesempatan itu, Amirullah menyampaikan harapan besar agar kontingen Kota Pontianak dapat tampil maksimal dan mengharumkan nama daerah di ajang bergengsi tahunan tersebut. Ia pun berharap keikutsertaan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus wadah untuk memperkuat sinergi program pemberdayaan masyarakat di Kalbar.
“Saya merasa bangga dan bahagia karena Kota Pontianak mengirimkan kontingen dalam jumlah besar. Harus juara, Ibu-ibu! Harus juara,” serunya menyemangati.
Lebih lanjut, ia mendoakan agar seluruh kontingen selalu dalam lindungan Allah SWT serta diberikan kelancaran dan keberkahan dalam mengikuti setiap rangkaian kegiatan.
“Semoga apa yang dikerjakan menjadi bagian dari amal ibadah, dan dicatat sebagai kebaikan oleh Allah SWT. Amin,” tuturnya.
Ketua TP PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie Kamtono memberikan semangat dan doa kepada kontingen PKK Kota Pontianak yang akan mengikuti perhelatan HKG PKK ke-53 Tingkat Provinsi Kalbar yang dirangkaikan dengan Rakerda ke-10. Ia menyampaikan rasa bangga kepada para pengurus, anggota, serta peserta lomba yang tergabung dalam TP PKK Kota Pontianak.
“Saya berharap seluruh rangkaian perjalanan dan kegiatan yang akan dijalani oleh kontingen PKK Kota Pontianak diberikan kelancaran dari awal hingga akhir kegiatan,” imbuhnya. (*)
Edukasi Warga Bayar Pajak Lewat Program Gokatan
PONTIANAK – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah melalui program Pajak Daerah Go Kecamatan (Gokatan). Program ini dikemas dalam bentuk edukasi langsung kepada masyarakat di setiap kecamatan.
Kepala Bapenda Kota Pontianak Ruly Sudira, menyatakan bahwa kegiatan edukasi pajak melalui Gokatan bertujuan untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan daerah.
“Melalui Gokatan, kami ingin menyampaikan pesan bahwa sekecil apa pun pajak yang dibayarkan masyarakat sangat berarti untuk pembangunan Kota Pontianak,” ujarnya usai menghadiri kegiatan Gokatan di Aula Kantor Camat Pontianak Tenggara, Selasa (22/7/2025).
Ia menambahkan, masih banyak warga yang belum memahami esensi dari kewajiban pajak. Karena itu, Bapenda terus melakukan sosialisasi untuk menjelaskan bahwa dana pajak akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas dan pelayanan publik.
“Pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya yang langsung dirasakan masyarakat,” terangnya.
Camat Pontianak Tenggara, Muhammad Yatim, menyambut baik pelaksanaan program Gokatan di wilayahnya. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana efektif untuk meningkatkan literasi pajak masyarakat.
“Kami mendukung penuh kegiatan ini. Bahkan kami telah mengimbau ketua RT dan RW agar turut mengajak warganya aktif membayar pajak. Setelah kegiatan ini, kami juga akan teruskan pesan edukasi ini melalui surat maupun penyampaian lisan,” tuturnya.
Salah satu warga, Dinda, yang berdomisili di Jalan Parit Haji Husin 2, mengaku terbantu dengan hadirnya layanan Gokatan. Ia menilai program tersebut sangat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak.
“Pelayanannya cepat, lokasi juga dekat dari rumah. Harapannya kegiatan seperti ini bisa rutin dilaksanakan,” ucapnya.
Program Gokatan merupakan salah satu inovasi Pemkot Pontianak melalui Bapenda dalam mendekatkan layanan pembayaran pajak kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi aktif warga dalam pembangunan daerah. (kominfo)
