Berita

Gerakan Seniman Masuk Sekolah dan Pekan Kebudayaan Daerah di Museum Kalbar

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Pontianak kembali menggelar program Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) Tahun 2025. Kegiatan yang dipusatkan di halaman Museum Kalimantan Barat ini berlangsung mulai 16 hingga 19 Oktober 2025, dirangkaikan dengan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) V.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi digelarnya GSMS dan PKD yang menjadi wadah bagi pelajar SD dan SMP se-Kota Pontianak untuk menampilkan hasil pembelajaran seni budaya yang telah mereka ikuti bersama para seniman. Kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk membangkitkan dan melestarikan seni budaya lokal.

“Kota Pontianak kaya akan beragam seni dan budaya. Kegiatan ini menjadi ajang untuk menumbuhkan kecintaan terhadap seni sekaligus mengembangkan kreativitas generasi muda,” ujarnya usai membuka GSMS dan PKD, Kamis (16/10/2025).

Menurutnya, seni dan budaya memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan peradaban bangsa di masa depan. Ia berharap, para peserta dapat terus menumbuhkan rasa bangga terhadap karya yang ditampilkan serta menjadikan pengalaman ini sebagai motivasi untuk terus berkarya.

“Melalui seni dan budaya, bukan hanya semangat anak-anak yang tumbuh, tetapi juga menjadi inspirasi bagi guru, sekolah dan masyarakat pendidikan di Kota Pontianak,” tuturnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, lanjut Edi, akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan positif seperti GSMS dan PKD. Dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya membentuk generasi muda yang kreatif, berkarakter dan mencintai warisan budaya bangsa. Ia juga mendorong agar kegiatan ini terus dievaluasi dan dikembangkan agar jangkauannya semakin luas. 

“Saya berharap kegiatan ini menjadi agenda tahunan yang memberi manfaat besar bagi pelajar dan generasi muda yang berbudaya,” harapnya.

Kepala Disdikbud Kota Pontianak, Sri Sujiarti, menerangkan, program GSMS merupakan upaya untuk menumbuhkan minat dan bakat peserta didik di bidang seni budaya, sekaligus memperkuat karakter dan kreativitas mereka.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin mengembangkan potensi siswa agar lebih kreatif, apresiatif dan inovatif, serta membangun budaya sekolah yang menyenangkan dan berkarakter,” terangnya.

Selain GSMS, kegiatan ini juga dirangkai dengan PKD yang diikuti sekitar 260 pelajar SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Dalam kegiatan ini, para siswa menampilkan berbagai karya seni, termasuk lomba solo vokal dan pameran hasil karya seni budaya.

“Pekan Kebudayaan Daerah menjadi wadah bagi pelajar untuk menunjukkan hasil kreativitas dan proses belajar mereka bersama para seniman. Kita berharap kegiatan ini menjadi ajang pembinaan generasi muda yang mencintai seni dan budaya daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kolaborasi antara sekolah dan seniman menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang berbudaya.

“Kami ingin sinergi antara seniman dan sekolah terus terjalin, karena seni bukan hanya ekspresi, tetapi juga sarana pembentukan karakter dan kecerdasan emosional siswa,” tutur Sri Sujiarti.

Program GSMS 2025 melibatkan sebanyak 88 siswa dari lima sekolah di Kota Pontianak. Masing-masing sekolah berkolaborasi dengan para seniman lokal untuk mempelajari berbagai cabang seni, di antaranya seni film, tari, musik tradisional dan seni lukis.

Kelima sekolah tersebut meliputi SMP Negeri 1 Pontianak dengan materi seni film, SMP Negeri 3 Pontianak dengan seni tari, SMP Swasta Santo Fransiskus Asisi dengan musik tradisional, SD Negeri 3 Pontianak Selatan dengan seni lukis, serta SD Muhammadiyah II Pontianak dengan seni tari. (prokopim)

PONTIANAK – Masih adanya rumah ibadah yang berada di atas tanah wakaf belum mengantongi sertifikat, mendapat perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mendorong percepatan proses sertifikasi tanah wakaf rumah ibadah di Kota Pontianak. Menurutnya, sertifikasi aset wakaf sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan dan keberlangsungan fungsi sosial keagamaan rumah ibadah.

Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Tanah Wakaf Rumah Ibadah dan Literasi Keuangan di Masjid As Salam, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Rabu (15/10/2025) malam.

“Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial kemasyarakatan. Karena itu, legalitas tanahnya harus jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.

Ia menuturkan, sejak tahun 2020, program sertifikasi tanah wakaf rumah ibadah telah berjalan di Kota Pontianak. Namun, masih terdapat sejumlah masjid yang menghadapi kendala, baik dari sisi administrasi maupun koordinasi antar pihak.

“Kadang ada miskomunikasi atau pro dan kontra di masyarakat terkait status tanah wakaf. Padahal semua bisa diselesaikan dengan musyawarah. Pemerintah Kota bersama BPN terus berupaya agar proses sertifikasi ini berjalan cepat dan tuntas,” jelasnya.

Bahasan menambahkan, hingga saat ini terdapat sedikitnya 51 masjid di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan. Ia berharap pengurus masjid dapat saling berkoordinasi dan memperkuat komunikasi untuk mempercepat proses sertifikasi.

“Kami mendorong agar para takmir dan nadzir membentuk grup komunikasi (Whatsapp)  antar masjid. Jadi kalau ada persoalan, bisa langsung diklarifikasi dan diselesaikan bersama,” tuturnya.

Selain membahas sertifikasi tanah wakaf, kegiatan tersebut juga diisi dengan sosialisasi literasi keuangan bagi pengurus rumah ibadah. Bahasan menilai, pemahaman literasi keuangan penting agar pengelolaan keuangan masjid lebih transparan, akuntabel dan bermanfaat bagi jamaah.

“Dengan pengelolaan keuangan yang baik dan legalitas tanah yang jelas, masjid akan menjadi lebih kuat, mandiri, dan berdaya bagi masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, baik di tingkat pusat maupun daerah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menjalin kerja sama dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani dan disaksikan melalui daring di Ruang Pontive Center, Rabu (15/10/2025).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilaksanakan secara daring antara pemerintah daerah dan DJP Kementerian Keuangan. Tujuannya adalah memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi untuk mengoptimalkan pemungutan pajak pusat dan pajak daerah,” ujarnya usai penandatanganan kerja sama.

Ia menjelaskan, realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Pontianak hingga bulan ini telah mencapai sekitar 60 persen dari target. Pajak yang dikelola terdiri atas pajak daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pajak pusat seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Selama ini kami terus berupaya melakukan sosialisasi dan optimalisasi agar capaian pajak dapat semakin meningkat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  Pratama Pontianak Barat, Mu’alif menjelaskan, perjanjian kerja sama ini mencakup 17 poin penting yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Salah satunya adalah pengawasan bersama atas objek pajak pusat dan daerah.

“Dari hasil pengawasan bersama ini diharapkan akan terjadi peningkatan penerimaan, baik dari pajak pusat maupun pajak daerah,” jelasnya.

Selain pengawasan, lanjut Mu’alif, kerja sama juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang perpajakan. DJP akan memberikan asistensi dan pelatihan bagi petugas pajak daerah terkait penilaian, penagihan, hingga penetapan nilai jual objek pajak (NJOP).

Untuk pajak pusat, kata dia, fokus kerja sama adalah pada pertukaran dan sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan sinkronisasi tersebut, potensi pajak yang belum tergali dapat diidentifikasi dengan lebih baik.

“Apabila terjadi kesenjangan data, maka itu bisa menjadi potensi tambahan penerimaan, baik untuk pusat maupun daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, bentuk konkret kerja sama tersebut antara lain dalam optimalisasi pajak hotel, restoran dan pajak daerah lainnya yang akan dilakukan secara rutin melalui pengawasan bersama.

Menanggapi wajib pajak yang belum patuh, pihaknya menegaskan bahwa DJP telah menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum (APH), baik kejaksaan maupun kepolisian.

“Di Kalimantan Barat, sudah ada nota kesepahaman antara Kanwil DJP Kalbar dan Kejaksaan Tinggi Kalbar. Wajib pajak yang bandel akan dipanggil dan dilakukan upaya kolaboratif agar kewajiban pajaknya dapat diselesaikan,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pontianak menyerahkan bantuan hibah peralatan kerja kepada peserta Pelatihan Vokasi Tahun 2025. Bantuan yang diberikan berupa 20 unit mesin jahit, 35 paket peralatan make up dan 20 paket peralatan mekanik. 

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, pemberian bantuan tersebut menjadi bentuk nyata komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat. Program bantuan hibah ini merupakan kelanjutan dari pelatihan vokasi yang diberikan kepada masyarakat agar memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. 

“Dengan adanya bantuan peralatan kerja, para peserta diharapkan dapat langsung menerapkan ilmu yang telah diperoleh dan mengembangkan usaha secara mandiri,” tuturnya usai menyerahkan bantuan di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Rabu (15/10/2025).

Ia berharap pelatihan vokasi ini tidak berhenti di pelatihan saja, tetapi juga melalui fasilitasi bantuan peralatan kerja ini para peserta bisa langsung produktif. 

“Pemerintah Kota Pontianak ingin memastikan masyarakat Pontianak tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri,” ujar Bahasan.

Ia menambahkan, Pemkot Pontianak berupaya terus bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan industri, untuk memperluas kesempatan kerja bagi warga kota. Bahasan menilai penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi menjadi salah satu strategi penting dalam menekan angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kita ingin masyarakat Pontianak memiliki daya saing dan tidak tertinggal dalam perkembangan dunia kerja. Pemerintah terus membuka peluang agar setiap warga yang mau berusaha bisa berkembang,” imbunya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, Ismail menjelaskan, pelatihan vokasi dan bantuan hibah peralatan kerja diberikan secara berkelanjutan kepada masyarakat dari berbagai bidang keterampilan. Program ini, menurutnya, merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pemberdayaan tenaga kerja produktif di tingkat lokal.

“Kami memberikan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Setelah pelatihan, peserta juga mendapat peralatan agar bisa langsung bekerja atau membuka usaha sendiri. Ini bagian dari upaya kami mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Dinas Tenaga Kerja terus berupaya memperluas cakupan pelatihan dan meningkatkan kualitas instruktur agar hasil pelatihan benar-benar memberikan dampak bagi peningkatan kompetensi peserta. (prokopim)