Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyambut langsung 20 finalis Bujang Dare Kota Pontianak 2025 di Ruang Pontive Center, Rabu (30/7/2025). Kepada para finalis, ia menekankan pentingnya memahami secara menyeluruh karakteristik dan dinamika Kota Pontianak. Mulai dari kondisi geografis, demografis, sejarah berdirinya Pontianak hingga situasi terkini persoalan kota.

"Sebagai duta daerah, minimal harus mengetahui seluk-beluk Pontianak. Saya berharap para finalis menjadi wajah representatif yang mampu mengenalkan Pontianak secara utuh kepada publik,” tuturnya usai pertemuan.

Wali Kota Edi kemudian mengenalkan geografis dan demografis kota, termasuk jumlah penduduk yang terus meningkat serta fakta bahwa 25 persen lahan kota masih kosong. Hal ini, menurutnya, menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Selain itu, ia mengajak para finalis memahami jalannya roda pemerintahan, termasuk peran eksekutif yang bersinergi dengan legislatif dan yudikatif dalam mewujudkan tata kelola kota yang baik.

“Pontianak saat ini terus berbenah. Kita punya ruang terbuka hijau yang terus dikembangkan, wisata kuliner yang semakin hidup, serta masyarakat yang gemar berolahraga. Ini potensi besar yang harus disampaikan ke publik,” tambahnya.

Ia menyebutkan, sebagai contoh adalah penyelenggaraan Car Free Day (CFD) yang bukan hanya sebagai ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga mampu meningkatkan indeks kebahagiaan warga.

“Isu pengelolaan sampah dan lingkungan hidup menjadi perhatian penting yang juga harus diketahui dan dipahami para finalis,” pesannya.

Edi turut membagikan pengalamannya sebagai pejabat publik. Sebagaimana seorang duta daerah harus mampu bersikap tanggap, ramah, dan memiliki etika dalam menyambut tamu, karena posisi mereka kelak bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah kota dalam berbagai agenda.

Salah satu finalis, Achmad Athsir Al Qadri (19), menyampaikan kesan positifnya terhadap pertemuan tersebut.

“Saya sangat terinspirasi. Kami tidak hanya dituntut untuk tampil percaya diri, tapi juga harus cerdas memahami kota ini, mulai dari sejarah, kondisi saat ini, hingga tantangan masa depan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kunjungan tersebut membuka wawasannya terhadap berbagai aspek Pontianak yang sebelumnya tidak ia ketahui.

“Kami merasa lebih siap menjadi duta yang bukan hanya tampil di panggung, tetapi juga bisa menjadi juru bicara yang membawa semangat positif tentang Pontianak,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Penekanan tombol oleh Gubernur Kalimantan Barat, Wali Kota Pontianak, Bupati Mempawah, Wakil Bupati Kubu Raya dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat menjadi penanda diresmikannya pembentukan laman website Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tiga daerah Kubu Raya-Pontianak-Mempawah (KUPONWAH). Laman website kuponwah.pontianak.go.id tersebut berisikan informasi terkini harga pangan di tiga wilayah.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyambut baik kolaborasi antardaerah dalam upaya menekan inflasi. Menurutnya, tantangan pengendalian inflasi kerap melibatkan lintas wilayah.

“Terutama terkait distribusi pangan. Untuk masuk ke Kota Pontianak, pasokan tidak selalu melalui jalur udara. Jalur darat juga berperan penting, misalnya dari Kubu Raya atau Mempawah. Oleh karena itu, infrastruktur jalan harus dipastikan memadai,” katanya seusai acara di Aula Keriang Bandong, Gedung Bank Indonesia Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani, Rabu (30/7/2025).

Edi berharap TPID KUPONWAH mampu merancang rencana aksi bersama yang dapat diimplementasikan untuk memperpendek rantai pasok dan menekan disparitas harga antarwilayah.

“Saling membantu dalam mengatasi gejolak harga pangan di daerah masing-masing akan memperkuat stabilitas,” tambahnya.

Melalui sinergi antardaerah, Edi optimistis efisiensi di berbagai sektor seperti pengelolaan sumber daya dan infrastruktur dapat meningkat, terutama dengan dukungan teknologi digital.

“Harapannya tercipta iklim investasi yang kondusif, daya beli masyarakat tetap terjaga, dan pertumbuhan ekonomi berjalan berkelanjutan,” jelasnya.

Per Juni 2025, inflasi di Kota Pontianak tercatat stabil pada level 0,92 persen. Angka tersebut menempatkan Pontianak di peringkat ke-8 dari 44 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan inflasi terendah menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

“Selama dua tahun terakhir, inflasi di Pontianak relatif terkendali. Tidak terjadi lonjakan signifikan. Ini perlu kita jaga,” ungkap Edi.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengapresiasi inisiatif pembentukan TPID KUPONWAH. Ia menilai kolaborasi ini sebagai inovasi satu-satunya di Indonesia dan mengajak daerah lain di Kalbar mengikuti langkah serupa.

“Misalnya membentuk TPID Singbebas, gabungan dari Singkawang, Bengkayang, dan Sambas. Bisa juga untuk wilayah Sanggau, Landak, Sintang, dan sekitarnya,” ujarnya.

Pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Norsan, iklim investasi akan tumbuh jika inflasi terkendali.

“Saya mengingatkan kepala daerah di kabupaten dan kota agar menciptakan iklim yang mendukung investasi. Tujuannya agar masyarakat bisa merasakan langsung dampak dari pertumbuhan ekonomi,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

FKUB dan DPPI Kota Pontianak Dikukuhkan, Perkuat Toleransi Lewat Dialog Lintas Iman

PONTIANAK – Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Pontianak resmi dikukuhkan untuk masa bakti 2025–2030 bersama dengan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI)  Kota Pontianak 2025-2029. Pengukuhan juga dirangkaikan dengan dialog lintas iman bertema ‘Lintas Iman dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama’.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas terbentuknya kepengurusan FKUB serta para Duta Pancasila yang baru. Ia berharap keberadaan mereka menjadi motor penggerak dalam memperkuat persatuan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat Kota Pontianak yang majemuk.

“Pancasila bukan hanya teks yang diucapkan saat upacara, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih di tengah derasnya tantangan global dan kerentanan terhadap gesekan sosial, terutama di kota yang sangat terbuka seperti Pontianak,” ujarnya usai pengukuhan di Hotel Ibis Pontianak, Selasa (29/7/2025).

Ia menambahkan, implementasi nilai-nilai Pancasila sangat penting, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pontianak, menurut Edi, adalah kota dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Berdasarkan data per 31 Desember 2024, jumlah penduduk mencapai 687.040 jiwa, dengan komposisi perempuan lebih banyak 194 jiwa dibandingkan laki-laki.

“Semua suku di Indonesia bisa dikatakan ada di sini. Dari sisi agama juga lengkap, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, hingga enam aliran kepercayaan lainnya. Alhamdulillah hingga saat ini suasana kota kita tetap kondusif, aman, dan tenteram,” ungkapnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa meskipun kondisi sosial di Pontianak relatif stabil, kewaspadaan tetap harus dijaga. Terlebih sebagai ibu kota provinsi dan kota transit, Pontianak sangat terbuka. 

“Pergerakan orang dari luar daerah maupun luar negeri sangat tinggi,” terangnya.

Ia mencontohkan, pada masa pandemi tahun 2022, lebih dari 78 ribu warga Indonesia, baik secara legal maupun ilegal, dipulangkan melalui Pontianak. Sebagian dari mereka adalah warga Kalbar, tapi mayoritas berasal dari luar provinsi. 

“Ini menunjukkan betapa Pontianak menjadi titik penting dalam pergerakan manusia lintas batas,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wali Kota Edi Kamtono juga menyinggung pentingnya regulasi dan peran pemerintah dalam mewujudkan kota yang inklusif dan layak untuk semua kelompok usia serta kalangan masyarakat, termasuk anak-anak, disabilitas, dan lansia. Ia menyebut bahwa berbagai regulasi pusat mendukung terciptanya kenyamanan dan kesejahteraan warga kota, serta peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat.

“Saya berharap FKUB dan para Duta Pancasila yang baru dilantik dapat terus mendorong semangat toleransi, kebersamaan, dan persatuan antarpemeluk agama serta elemen masyarakat lainnya di Kota Pontianak,” harapnya.

Ketua Panitia Pelaksan Thedy Setia Utama menjelaskan, menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat harmoni antarumat beragama serta menanamkan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. 

“FKUB menjadi wadah strategis dalam membina kerukunan antarumat beragama, sementara DPPI diharapkan menjadi agen penggerak nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat,” tuturnya.

Acara yang dirangkaikan dengan dialog lintas iman ini diikuti oleh 120 peserta yang terdiri dari organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para Purna Paskibraka Kota Pontianak. Sejumlah tokoh hadir sebagai narasumber dalam sesi dialog, antara lain Pdt Dr Syahdin Nyarong, N.Th (unsur Kristen), Prof Dr H Malik Saepudin, MKM, M.Kes (unsur Islam), Js. Tjhin Djie Sen (unsur Konghucu), Drs H Slamet Rianto, MPd (Muhammadiyah Kalbar).

“Dialog ini mengangkat pentingnya toleransi dan kerja sama lintas iman sebagai upaya mencegah potensi konflik sosial berbasis keagamaan di tengah keberagaman Kota Pontianak,” tutupnya. (prokopim)

Gubernur dan Wali Kota Tinjau Calon Siswa Sekolah Rakyat di Sungai Beliung

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mulai merealisasikan program Sekolah Rakyat, yakni program pendidikan khusus bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Gubernur Kalbar Ria Norsan, bersama Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dan jajaran Dinas Sosial serta Badan Pusat Statistik (BPS), melakukan kunjungan ke rumah calon peserta didik untuk melihat langsung kondisi sosial dan ekonomi mereka. Dua calon siswa itu adalah Maula Raifa (SD) dan Winsen Halim (SMP). Keduanya adalah anak dari pasangan Davidi dan Julia Margareta yang beralamat di Gang Pajajaran V Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Edi Kamtono melihat langsung kondisi keluarga yang hidup dalam keterbatasan, termasuk anak-anak yang putus sekolah dari keluarga tersebut.

“Pagi ini saya meninjau langsung kondisi keluarga di sini. Anaknya akan kita bantu untuk bisa kembali bersekolah melalui Sekolah Rakyat yang ada di Kota Pontianak. Intinya, tidak boleh lagi ada anak putus sekolah di kota ini,” ujarnya usai bertemu orang tua dari calon siswa tersebut, Selasa (29/7/2025).

Tak hanya pendidikan, pihaknya juga akan membedah rumah keluarga tersebut yang dinilai tidak layak huni. Menurut Edi, kondisi sanitasi seperti WC dan fasilitas dasar lainnya sangat memprihatinkan.

“Rumahnya juga akan kita bedah. Harapan saya kedepan tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Kota Pontianak,” tambahnya.

Selain itu, orang tua dari anak tersebut akan mendapatkan pelatihan keterampilan agar lebih produktif dalam menjalani kehidupan. Langkah ini merupakan bagian dari program Pemerintah Kota Pontianak untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Edi menyebutkan, saat ini telah terdata sebanyak 12 anak yang membutuhkan pendidikan alternatif di Sekolah Rakyat. Ia mengimbau agar warga bersama RT, RW, hingga kelurahan proaktif mendata anak-anak putus sekolah di lingkungan masing-masing.

“Kita harapkan seluruh elemen masyarakat ikut berperan. Bila ada warga yang membutuhkan bantuan, tolong disampaikan kepada pemerintah agar bisa segera ditangani,” tegasnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Trisnawati, menyampaikan bahwa dari hasil penjaringan tim di lapangan, dua anak dari keluarga tersebut akan masuk ke dalam program Sekolah Rakyat Provinsi Kalimantan Barat. Keduanya adalah Maula Raifa (7), yang akan duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) dan Winsen Halim (14), yang akan melanjutkan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Anak-anak ini masuk dalam kategori masyarakat miskin berdasarkan data desil 1 dan 2 dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Tapi ada juga pertimbangan kondisi riil di lapangan. Bila ditemukan warga dengan situasi yang sangat memprihatinkan, meskipun belum terdata di desil 1 atau 2, akan dilakukan verifikasi agar bisa ikut program ini,” paparnya.

Selain persoalan pendidikan, kondisi ekonomi keluarga Davidi juga menjadi perhatian. Selaku kepala keluarga, ia tidak memiliki pekerjaan tetap, namun memiliki keterampilan dalam memperbaiki alat-alat elektronik seperti kipas angin dan kompor. Saat ini, ia tengah mengalami stroke ringan yang menyebabkan keterbatasan gerak di tangan kiri.

“Kami akan koordinasikan dengan Dinas Kesehatan agar Pak Davidi bisa mendapat layanan rehabilitasi, seperti fisioterapi, di samping pengobatan rutin,” pungkas Trisnawati. (prokopim)