Berita

PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menegaskan pentingnya peran RT dan RW sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat kelurahan. Ia mengapresiasi kontribusi para pengurus RT/RW dalam memberikan informasi, masukan, saran dan pelaporan berbagai hal yang terjadi di 29 kelurahan.

"Alhamdulillah, sekarang ini RT/RW cukup banyak membantu kami dalam bersinergi untuk memberikan info, memberikan masukan, memberikan saran, atau melaporkan hal-hal yang terjadi di 29 kelurahan," ujarnya sebelum menyerahkan bantuan operasional bagi RT dan RW se-Kecamatan Pontianak Tenggara di Aula Kantor Camat Pontianak Tenggara, Kamis (20/3/2025).

Ia juga berharap para pengurus RT untuk terus proaktif menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini sebagai bagian dari sinergitas antara masyarakat dengan Pemerintah Kota.

"Harapan kami, peran RT selaku penghubung masyarakat terhadap pemerintah ini terus diaktifkan atau proaktif untuk memberikan dampak manfaat terhadap warganya. Agar warga yang ada keluhan, ada persoalan, ini bisa disinergikan dan disampaikan ke kami untuk dibicarakan solusinya," ungkap Bahasan.

Terkait bantuan operasional, Wakil Wali Kota menyampaikan rencana kenaikan insentif untuk RT/RW, dari Rp1,5 juta per tahun menjadi Rp6 juta per tahun. Untuk itu, pihaknya akan menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Wali Kota (Perwa) tentang kenaikan besaran insentif bagi RT/RW.

"Insyaallah tahun depan di 100 hari kerja kami, kami akan membuat regulasi berupa Perwa untuk kenaikan jumlah insentif RT/RW itu menjadi Rp6 juta per tahun," katanya.

Kenaikan insentif ini, lanjut Bahasan, merupakan bentuk penghargaan kepada para pengurus RT/RW yang selama ini menjadi ujung tombak dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan di tingkat paling bawah. 

"Ini benar-benar harus kita maksimalkan ke depan agar mereka lebih punya motivasi, semangat untuk membantu kami demi mengurus warganya terhadap segala persoalan, baik itu infrastruktur, sosial budaya, keagamaan, kesehatan dan lain sebagainya," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan berbagai program strategi Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Untuk itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan Pontianak yang lebih maju dan sejahtera. Pemkot Pontianak telah meluncurkan berbagai program, mulai dari penyediaan infrastruktur dasar hingga layanan sosial. 

"Kami terus berupaya memperbaiki sarana dasar seperti jalan, drainase dan penyediaan air bersih. Selain itu, kami juga fokus pada pengelolaan sampah dan air limbah, serta memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya saat memberikan sambutan pada penyerahan bantuan sosial tunai di Aula Kantor Camat Pontianak Timur, Rabu (12/3/2025).

Ia juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat dalam penyaluran bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan-bantuan lainnya.

"Kami secara rutin memperbarui data setiap enam bulan agar bantuan tepat sasaran. Jika ada warga yang layak namun belum terdata, kami akan mengusulkan ke pemerintah pusat," jelasnya.

Dalam bidang kesehatan, Edi mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan gratis dengan mengusulkan BPJS Kesehatan melalui Dinas Sosial Kota Pontianak supaya tidak kesulitan kedepannya.

"Dengan kartu ini, warga bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas, seperti cek tekanan darah dan pemeriksaan lainnya. Lebih baik mencegah daripada mengobati," katanya.

Selain itu, Edi juga mengapresiasi program pemerintah pusat seperti pemberian makanan bergizi gratis kepada siswa sekolah. Saat ini sudah ada 27 sekolah yang terlibat, mencakup lebih dari 12 ribu siswa. 

“Program ini bertujuan memastikan anak-anak mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga mereka bisa belajar dengan baik," tambahnya.

Wali Kota juga menyatakan komitmennya dalam mengatasi masalah stunting dengan memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil dan anak-anak usia dini agar pertumbuhan mereka optimal. 

“Program zero stunting menjadi salah satu prioritas kami," tuturnya.

Melalui berbagai program ini, Edi berharap dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadikan Pontianak sebagai kota yang lebih sehat, sejahtera, dan ramah bagi warganya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mendorong setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Terlebih kini Pontianak telah mencatatkan diri sebagai Kota Sangat Inovatif dalam Indeks Inovasi Daerah 2024 yang dirilis Kementerian Dalam Negeri. 

“Di jajaran kota di Kalimantan, Pontianak urutan kedua. Namun sudah waktunya kita bersaing dengan kota lain di pulau Jawa,” kata Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Pontianak Sidig Handanu dalam acara penyerahan Sertifikat Penghargaan Inovasi Unggulan Kota Pontianak Tahun 2024 di Gedung Konferensi Untan, Selasa (11/3/2025).

Sidig Handanu menyampaikan apresiasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak atas pencapaian tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi banyak pihak, termasuk dukungan dari Universitas Tanjungpura, khususnya Inkubator Bisnis Teknologi yang telah menjadi mitra dalam program Klinik Inovasi Kota Pontianak. 

“Pencapaian ini tidak datang begitu saja. Dalam tiga tahun terakhir, kita berada di kategori Kota Inovatif, dan tahun ini berhasil naik ke kategori Kota Sangat Inovatif,” ujarnya. 

Meski demikian, Sidig Handanu menegaskan bahwa inovasi tidak boleh berhenti pada pencapaian ini. Ia menekankan inovasi merupakan salah satu bagian dari misinya dalam mewujudkan Pontianak maju, sejahtera dan berwawasan lingkungan yang humanis.

“Masih ada unit kerja yang belum memiliki inovasi atau berpartisipasi dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah, tahun ini partisipasinya bisa meningkat,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa inovasi tidak harus selalu berbentuk aplikasi digital. Selama ada kebaruan dalam pelayanan yang dilakukan dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang dengan dampak signifikan, maka itu sudah termasuk inovasi.

Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Kota Pontianak memberikan Sertifikat Penghargaan Inovasi Unggulan kepada 42 inovasi yang turut berkontribusi dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah. Dari jumlah tersebut, lima inovasi dengan skor kematangan tertinggi menerima penghargaan dari Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono. 

Di urutan pertama ada SIMPATIK (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Tirta Khatulistiwa) dari Perumda Tirta Khatulistiwa. Kedua, Pontianak Inklusif dari UPT Layanan Disabilitas dan Asesmen Center (LDAC) Kota Pontianak. Ketiga, Klinik Inovasi Kota Pontianak dari BAPPERIDA. Keempat, Layanan B’Desut (Berita, Data, Eksekusi, Segera Urus Tuntas) dari Dinas Sosial. Kelima, MERIAM KARBIT (Sistem Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi Pengendalian Kegiatan melalui Dashboard Monev) dari Bagian Administrasi Pembangunan Setda Pontianak.

Selain lima inovasi dengan skor kematangan tertinggi, empat sekolah menerima penghargaan atas inovasi unggulan yang mereka kembangkan, yaitu Satu Siswa Satu Situs dari SMP Santo Petrus; Aksi Sosialisasi Agen Perubahan (ASAP) dari SMPN 1 Pontianak; Hutan Sekolah dari SMPN 29 Pontianak; Fun Digital Learning (FUDILE) dari SMP Kalam Kudus.

Plt Kabid Riset dan Inovasi BAPPERIDA Pontianak Eko Prihandono menerangkan bahwa pengukuran Indeks Inovasi Daerah dilakukan melalui sistem khusus Kementerian Dalam Negeri, dengan nilai kumulatif dari inovasi-inovasi yang dilaporkan. Oleh karenanya kematangan setiap inovasi menjadi keharusan. Ia menjelaskan, di tahun 2024 menjadi tahun pertama pengukuran Indeks Inovasi Daerah melibatkan sekolah, dan empat sekolah di atas berhasil memenuhi kriteria.

“Capaian sebagai Kota Sangat Inovatif adalah hasil kerja keras kita bersama, tetapi ini bukanlah garis akhir. Pekerjaan ke depan adalah bagaimana inovasi yang dibangun berkelanjutan," tutupnya. (*)

Merancang Peta Jalan Menuju Pontianak Maju dan Sejahtera

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025-2029. Forum ini menjadi bagian penting dalam merancang arah pembangunan kota yang berbasis visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono-Bahasan, serta menampung aspirasi masyarakat guna memastikan pembangunan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan mengarahkan pembangunan Kota Pontianak selama lima tahun ke depan. 

"RPJMD ini disusun berdasarkan visi dan misi pemerintahan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi semua pihak sangat diperlukan dalam perumusan rencana pembangunan ini," ujar Wali Kota ketika membuka agenda tersebut, Rabu (5/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Edi Rusdi Kamtono menyampaikan bahwa visi pembangunan Kota Pontianak 2025-2030 adalah "Kota Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis." Visi ini menegaskan komitmen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat yang merata, serta pembangunan yang ramah lingkungan dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

Sebagai langkah strategis dalam mencapai visi tersebut, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan beberapa tujuan utama dalam RPJMD 2025-2029 yang tersurat dalam misi daerah. Antara lain perihal, penguatan infrastruktur kota, guna memastikan pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang mendukung konektivitas, efisiensi layanan publik, serta keberlanjutan lingkungan.

Kemudian inovasi dalam tata kelola pemerintahan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Edi menekankan prioritas dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan keterampilan tenaga kerja agar lebih berdaya saing.

Fokus lainnya adalah mendorong perekonomian yang inklusif dan inovatif. Pemkot terus memberikan dukungan bagi UMKM, industri kreatif, dan sektor ekonomi berbasis teknologi guna meningkatkan daya saing daerah serta menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Program Edi dan Bahasan juga memprioritaskan upaya menjadikan Pontianak kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta harmonis dalam keberagaman budaya.

Wali Kota menekankan bahwa RPJMD ini bukan hanya sekadar dokumen formal, tetapi merupakan komitmen bersama untuk membangun Kota Pontianak yang lebih maju. 

"Dengan perencanaan yang matang, berbasis visi yang jelas, serta partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, saya yakin kita dapat mewujudkan Kota Pontianak yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Ini adalah kerja bersama, dan kami mengundang semua pihak untuk ikut serta dalam perwujudannya," pungkasnya.

Sementara itu Plt Kepala BAPPERIDA Pontianak, Sidig Handanu menerangkan sejumlah indikator makro ekonomi yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD. Pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak pada tahun 2024 mencapai 5,03%, meningkat dari 4,76% pada tahun sebelumnya. Laju inflasi mengalami penurunan dari 2,61% menjadi 1,58%, yang mencerminkan daya beli masyarakat yang lebih stabil. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan menjadi 82,22 pada tahun 2024, menandakan kemajuan dalam kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

"Untuk itu kami menawarkan beberapa program prioritas dalam rancangan awal RPJMD 2025-2029," kata Sidig Handanu.

Program prioritas itu antara lain peningkatan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial; mewujudkan universal health coverage; mempercepat penurunan stunting; mendukung program makanan bergizi gratis bagi anak sekolah/pesantren, serta bantuan gizi anak balita dan ibu hamil; penanggulangan penyakit TBC; peningkatan kemandirian keuangan daerah; ketahanan pangan; peningkatan akses hunian layak untuk rumah tangga miskin.

Selain itu ada pula pembangunan infrastruktur yang hijau, berkelanjutan dan humanis; penanganan genangan; peningkatan sarana prasarana olahraga dan pariwisata; meningkatkan pertumbuhan ekonomi; peningkatan produktivitas UMKM (pembangunan rumah packaging, perizinan, sertifikasi halal, dan pemasaran).

"Termasuk pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, dan penataan tempat pembuangan akhir sampah," tutupnya. (*)