Berita

PONTIANAK - Sebanyak 56 orang jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan studi tiru di Pemerintah Kota Pontianak. Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Irawati, disambut Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (23/4/2025).

Irawati mengungkapkan, kunjungan kerja jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur ini untuk menjajaki kerja sama lintas daerah dalam berbagai bidang. Kunjungan ini bertujuan untuk belajar dan berbagi pengalaman, sekaligus menjalin kerja sama konkret antara Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Pontianak.

"Kami ingin mendapatkan ilmu dan pengalaman, yang nantinya bisa kami terapkan untuk memberdayakan masyarakat di daerah kami. Namun, kami pastikan tujuan kami bukan untuk menjadi pesaing, melainkan untuk berkolaborasi," ujarnya

Menurutnya, kolaborasi dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari pengembangan ekonomi hingga perhatian terhadap kelompok rentan seperti lansia. Terlebih Kota Pontianak yang memiliki karakteristik serupa dengan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam hal potensi sumber daya dan tantangan pembangunan.

Salah satu fokus kerjasama ini adalah pemberdayaan masyarakat, terutama pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui sinergi peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), diharapkan pelaku usaha lokal dapat lebih berkembang dan produk kerajinan daerah semakin kompetitif. 

Irawati juga menambahkan bahwa budidaya lidah buaya menjadi salah satu sektor yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

“Kami percaya inovasi dan pengalaman kedua daerah dapat saling mendukung untuk memajukan produk lokal, termasuk budidaya lidah buaya yang memiliki nilai ekonomis tinggi," tuturnya.

Dengan kunjungan ini, Irawati berharap sinergi antara Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Pontianak dapat menjadi langkah nyata dalam membangun dan memberdayakan masyarakat.

"Tujuan kita bersama adalah bagaimana masyarakat kita bisa sejahtera, dari anak-anak hingga lansia, serta dari petani hingga nelayan," sebutnya.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengapresiasi kunjungan kerja rombongan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang datang ke Kota Pontianak, termasuk kehadiran Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. Ia menilai kebersamaan antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk membangun sinergi yang lebih baik. 

“Kehadiran rombongan ini menjadi contoh yang baik. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif harus seiring sejalan dalam membangun daerah,” tambahnya.

Ia berpendapat, efektivitas kegiatan studi banding hendaknya harus memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah. 

Setiap kegiatan, termasuk studi banding, harus memiliki hasil yang konkret dan relevan dengan kebutuhan daerah. Bahasan berharap agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hanya meniru, tetapi juga mampu mengadopsi dan mengadaptasi hal-hal positif yang ditemukan selama studi banding untuk diterapkan di daerah masing-masing.

“Oleh sebab itu, pentingnya menguasai inovasi serta mampu berkolaborasi antar instansi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tukasnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Pontianak juga berkomitmen untuk mendukung pengembangan UMKM sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Bahasam menyebut, UMKM menjadi primadona dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak. 

“UMKM adalah andalan kami untuk menaikkan PAD. Kota Pontianak ini memang mengandalkan sektor barang dan jasa, karena tidak memiliki potensi seperti tambang atau perkebunan,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, meresmikan operasional Kantor Lurah Sungai Jawi Luar yang baru secara simbolis. Kantor tersebut berlokasi di Jalan Apel, bersebelahan dengan Masjid Sirajuddin. Bangunan ini merupakan eks Puskesmas Kom Yos Sudarso. Sebelumnya, Kantor Lurah Sungai Jawi Luar tersebut berlokasi di Jalan Kom Yos Sudarso. 

“Pembangunan kantor lurah ini merupakan kebutuhan layanan karena kantor lama sering tergenang saat air sungai pasang,” ujar Edi usai menandatangani prasasti peresmian, Selasa (22/4/2025).

Menurutnya, perencanaan pembangunan sudah dilakukan sejak lama, tetapi terkendala lahan. Aset Pemerintah Kota Pontianak sangat terbatas, sebab hampir 99,9 persen lahan di Kecamatan Pontianak Barat telah menjadi milik masyarakat. Aset pemerintah digunakan untuk fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, kantor lurah, dan kantor camat.

“Dengan kantor lurah yang baru ini, pelayanan kepada masyarakat bisa meningkat. Petugas bisa bekerja lebih responsif, nyaman, dan mudah dijangkau,” tambahnya.

Pembangunan Kantor Lurah Sungai Jawi Luar dikerjakan selama enam bulan. Arsitektur khas ornamen Melayu menghiasi wajah kantor lurah. Edi menyebut gaya bangunan seperti ini memudahkan masyarakat mengingat identitas kantor pemerintahan.

“Gaya ini juga kita terapkan di Kantor Wali Kota. Ini bagian dari pelestarian kearifan lokal agar masyarakat mudah mengenali bangunan milik pemerintah,” jelasnya.

Fasilitas kantor termasuk aula dan halaman depan juga dapat digunakan warga untuk kegiatan atau acara tertentu. Ke depan, Pemkot akan menambah bangunan gudang untuk penyimpanan beras, tergantung ketersediaan lahan.

“Selama lahan mencukupi, kita akan bangun sesuai kebutuhan warga. Misalnya, eks Puskesmas Kom Yos Sudarso akan difungsikan kembali, saat ini kami sedang mencari lahan pengganti,” ujar Edi.

Lurah Sungai Jawi Luar, Rima Nurfitria, bersyukur atas diresmikannya kantor baru. Ia menyebut kantor lama kerap tergenang karena posisinya lebih rendah dari jalan.

“Kalau musim rob, kantor lama pasti terdampak,” ungkapnya.

Rima mengajak aparatur sipil negara (ASN) di bawah kepemimpinannya untuk lebih semangat melayani warga. Ia juga membuka kesempatan bagi warga yang ingin menggunakan fasilitas kantor, dengan catatan menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan.

“ASN di sini ada lima orang, ditambah dua tenaga non-ASN. Kami berkomitmen meningkatkan pelayanan dengan semangat baru,” tegasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak, Firayanta, menyampaikan bahwa gedung kantor dibangun di atas lahan seluas 1.200 meter persegi.

“Saat ini, menurut saya, kantor lurah ini paling representatif,” katanya.

Bangunan terdiri dari dua lantai. Lantai pertama seluas 128 meter persegi mencakup ruang pelayanan, ruang lurah, ruang staf, dan ruang pendukung. Lantai kedua difungsikan sebagai aula.

“Pembangunan dimulai Oktober lalu hingga 30 Juni. Saat ini masih dalam masa pemeliharaan dari penyedia. Jika ada bagian yang belum berfungsi, segera diperbaiki,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Pemkot Pontianak Matangkan Persiapan Ikuti Munas VII APEKSI

PONTIANAK - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) VII di Surabaya pada 6-10 Mei 2025 mendatang. Pemerintah Kota Pontianak menjadi satu di antara peserta yang akan berpartisipasi dalam agenda nasional tersebut. 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan kesiapan Kota Pontianak dalam mensukseskan Munas VII APEKSI di Surabaya. Munas APEKSI ini diharapkannya menjadi momentum penting bagi Kota Pontianak untuk belajar, berkolaborasi dan memperluas peluang dalam pengembangan kota yang lebih baik.

“Pada agenda nasional ini, tentunya banyak hal yang bisa kita petik atau pelajari dari kota-kota lainnya untuk dapat diimplementasikan di Kota Pontianak, atau sebaliknya dari kota-kota lain yang belajar dari Kota Pontianak. Intinya, kita saling sharing dan berkolaborasi demi kemajuan kota-kota se-Indonesia,” ujarnya usai memimpin rapat persiapan Munas VII APEKSI di Ruang Pontive Center, Kamis (10/4/2025).

Dalam agenda tersebut, Kota Pontianak akan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan, termasuk rapat kerja nasional, Indonesia City Expo, dan Karnaval Budaya. Menurutnya, Indonesia City Expo menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM di Kota Pontianak untuk menunjukkan inovasi dan produk unggulan yang dimiliki kota ini. Selain itu, karnaval budaya akan menjadi ajang untuk memperkenalkan kekayaan budaya khas Pontianak kepada peserta dari seluruh Indonesia.

"Kita ingin menunjukkan kekayaan budaya Kota Pontianak melalui karnaval budaya, sekaligus melibatkan pelaku UMKM dalam Indonesia City Expo. Ini kesempatan untuk mempromosikan potensi daerah kita," tutur Edi.

Selain berpartisipasi, Kota Pontianak juga berencana memetik pelajaran dari Kota Surabaya, yang dikenal sebagai salah satu kota terbaik dalam pengelolaan tata kota, kebersihan dan lingkungan. Edi menilai Surabaya yang telah meraih penghargaan Adipura Kencana menjadi inspirasi bagi Pontianak, khususnya dalam penanganan sampah, penghijauan dan pengelolaan kawasan permukiman.

"Saya melihat bagaimana Surabaya menangani sampah dengan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan menciptakan lingkungan permukiman yang hijau dan asri. Meski tidak semua bisa diterapkan karena karakter kota yang berbeda, kami akan mencoba mengadopsi beberapa hal yang relevan untuk Pontianak," ungkapnya.

Ia berharap partisipasi Kota Pontianak dalam berbagai rangkaian agenda Munas VII APEKSI, termasuk di antaranya karnaval budaya dan expo dapat memberikan hasil terbaik. Oleh sebab itu, pihaknya mempersiapkan secara matang untuk bisa tampil maksimal pada Munas VII APEKSI di Surabaya.

“Kami akan menampilkan yang terbaik, termasuk dalam karnaval budaya yang dinilai berdasarkan berbagai kriteria. Semoga kita bisa meraih penghargaan," tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Cuti bersama lebaran telah usai. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah mulai masuk kerja, Selasa (8/4/2025). Untuk memastikan kehadiran ASN, Pemerintah Kota Pontianak membentuk tim monitoring yang memantau langsung seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).  

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan komitmennya dalam meningkatkan disiplin ASN di lingkungan Pemerintahan Kota Pontianak. Pihaknya melakukan monitoring dan inspeksi mendadak (sidak) terhadap kehadiran ASN di perangkat daerah lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kinerja optimal dari seluruh jajaran ASN. Ia juga menekankan bahwa sanksi tegas akan diberikan kepada ASN yang melanggar aturan disiplin.

"Sanksinya tentu ada aturan yang mengatur, mulai dari sanksi tertulis, sanksi peringatan, hingga sanksi berat. Sanksi berat itu misalnya berupa penurunan atau penundaan gaji, penundaan kenaikan gaji berkala, hingga penundaan kenaikan pangkat," ujarnya usai memberikan arahan pada apel pagi di halaman Kantor Wali Kota.

Menurutnya, penerapan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus membangun budaya kerja yang lebih disiplin di kalangan ASN. Ia berharap langkah ini dapat berdampak positif terhadap pelayanan publik di Kota Pontianak.

“Monitoring kehadiran ASN ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Edi menegaskan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan seluruh ASN menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

“Secara umum kehadiran ASN di lingkungan Pemerintah Kota sudah cukup baik,” ungkapnya.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan yang juga ikut memimpin salah satu tim monitoring menjelaskan, berdasarkan hasil monitoring tim di Kantor Terpadu yang berlokasi di Jalan Alianyang, yakni Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan serta Dinas Lingkungan Hidup, secara umum ASN hadir dan sudah mulai bekerja.

"Alhamdulillah, hasil monitoring hari ini menunjukkan semuanya hadir. Hanya ada beberapa ASN yang tidak masuk karena cuti sakit atau cuti tahunan," terangnya.

Bahasan mengingatkan pentingnya semangat kerja bagi ASN setelah libur panjang. Ia berharap momentum libur panjang yang diisi dengan interaksi bersama masyarakat dapat menjadi inspirasi untuk meningkatkan kinerja.

"Kami berharap para ASN tetap bekerja dengan semangat dan berkomitmen pada sumpah serta janji jabatan mereka. Libur panjang ini tentu memberikan banyak pengalaman dan ilmu dari masyarakat yang dapat diterapkan dalam pekerjaan," tambahnya.

Bahasan juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja ASN untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kinerja yang baik adalah kunci agar masyarakat tidak pesimis terhadap pemerintah. 

“ASN harus terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik demi kepentingan masyarakat," pungkasnya. (prokopim/kominfo)