Berita

PONTIANAK – Kota Pontianak akan menjadi pilot project kota antikorupsi se-Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI). Gerhard Harryjul, Spesialis Peran Serta Masyarakat KPK RI menerangkan, dipilihnya Kota Pontianak menjadi pilot project karena memenuhi 19 komponen dan enam indikator penilaian.

“Korupsi adalah perilaku yang tidak baik, jadi KPK hadir dengan program kota antikorupsi,” katanya, usai Observasi Calon Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Kamis (7/3/2024).

Gerhard menyampaikan, pihaknya melihat nilai Monitoring Center of Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Pontianak yang tinggi untuk menjadi pilot project kota antikorupsi. Ia menyebut, penilaian tersebut juga menggandeng pakar dan pemerhati pemerintah daerah.

“Kami juga bekerjasama dengan kementerian terkait untuk menentukan pilot project,” ujarnya.

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak senantiasa berkomitmen untuk memberantas segala jenis perilaku korupsi. Dirinya mengajak seluruh elemen instansi untuk bahu-membahu memberantas korupsi dalam berbagai upaya. Mulai dari penegakan aturan atau sosialisasi preventif dari tingkat paling bawah.

“Semua orang berkomitmen, pimpinan berkomitmen, jajaran pejabat berkomitmen sampai kepada masyarakat juga berkomitmen, maka pada saat itulah sebuah antikorupsi tercipta,” sebutnya.

Ani menerangkan, MCP Kota Pontianak meningkat di setiap tahun. Terakhir pada 2023, mencapai nilai 93,19 persen. Selanjutnya adalah nilai SPI Kota Pontianak sebagai yang tertinggi di Kalimantan Barat (Kalbar) dengan nilai 77,80 persen. Kota Pontianak juga mendapat penghargaan lain seperti kota bebas pungli, kepatuhan tinggi pelayanan publik peringkat dua se-Indonesia serta penghargaan lainnya.

“Capaian dan penghargaan yang telah kita dapatkan tersebut, hendaknya menjadi penyemangat kita pada hari ini untuk konsisten dan terus melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi,” tutur Ani.

Untuk memperkuat pondasi antikorupsi, Pemkot Pontianak juga telah banyak menerbitkan regulasi dalam mencegah tindak pidana korupsi, seperti regulasi terkait gratifikasi, konflik kepentingan, pungutan liar (pungli) sampai media pengaduan terbuka bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Pontianak. Ani menuturkan, regulasi lainnya tengah dipersiapkan dengan menyesuaikan perkembangan zaman.

“Sosialisasi antikorupsi pun telah banyak dilakukan, baik di lingkup internal pemerintahan maupun kepada masyarakat dalam berbagai bentuk,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Pembukaan MTQ XXXII Tingkat Kecamatan Pontianak Selatan

PONTIANAK - Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat kecamatan masih bergulir. Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian membuka MTQ XXXII Tingkat Kecamatan Pontianak Selatan di Aula Kantor Camat Pontianak Selatan, Senin (4/3/2024). Kegiatan MTQ ini digelar sebagai upaya untuk menysiarkan Al Quran sekaligus mencari bibit-bibit unggul qori qoriah terbaik.

“Saya mengucapkan selamat berkompetisi mengikuti MTQ XXXII Tingkat Kecamatan Pontianak Selatan, semoga dapat menjadi juara sampai ke tingkat Kota Pontianak bahkan tingkat nasional,” ujarnya.

Ani berharap pelaksanaan MTQ ini berjalan lancar mulai dari pembukaan hingga pada penutupan nanti. Untuk itu ia mengajak para qori dan qoriah untuk menjunjung tinggi sportivitas. 

“Mudah-mudahan ada peserta MTQ dari Pontianak Selatan yang akan mewakili Kota Pontianak untuk tampil di  tingkat provinsi bahkan nasional hingga internasional,” sebutnya.

Menurutnya, melalui ajang MTQ ini, para peserta maupun yang hadir untuk menyaksikan perlombaan, akan lebih sering berinteraksi dengan Al Quran sehingga syafaat dan keberkahan akan menghampiri kehidupan semua di dunia dan akhirat. Al Quran juga mengajarkan umat Islam untuk dekat dengan sesama, peduli terhadap penderitaan orang lain. 

“Ketika umat Islam mampu memahami dan mengamalkan ajaran yang mulia, maka secara otomatis umat Islam dapat menjadi umat yang rahmatan  lil alamin,” kata Ani Sofian.

Dia menambahkan bahwa Al Quran tidak akan bermakna jika yang mengaku beriman kepada Al Quran namun tidak mau belajar mengkaji, memahami dan mengamalkan isi kandungannya. Sebab satu huruf bacaan Al Quran berpahala satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatgandakan menjadi sepuluh kali lipat kebaikan.

“Bahkan tidak hanya bagi pembacanya namun juga bagi yang mendengarkannya,” tutupnya. (prokopim)

Gandeng BSSN Lindungi Jaringan Kota dari Serangan Siber

PONTIANAK – Dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks dan meresahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak lewat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak kini telah mengambil langkah proaktif dengan mendirikan Tim Tanggap Darurat Keamanan Siber atau yang dikenal dengan Computer Security Incident Response Team (CSIRT), untuk melindungi infrastruktur teknologi informasi dan jaringan komputer di wilayah ini. Sekretaris Diskominfo Kota Pontianak Edi Purwanto menerangkan, CSIRT Pontianak didirikan atas kerjasama pihaknya dengan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).

"Pendirian CSIRT ini merupakan langkah yang sangat penting bagi Kota Pontianak dalam mengantisipasi dan menanggulangi berbagai ancaman keamanan siber yang dapat mengganggu stabilitas jaringan dan layanan publik,” katanya, usai membuka Workshop Pengelolaan CSIRT Kota Pontianak, di Ruang Kantor Wali Kota, Rabu (28/2/2024).

CSIRT Pontianak tidak hanya fokus pada perlindungan infrastruktur pemerintah, tetapi juga memberikan layanan perlindungan kepada sektor swasta, termasuk perusahaan dan lembaga keuangan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua entitas di Kota Pontianak memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk melindungi diri dari serangan siber yang berpotensi merusak. Edi melanjutkan, salah satu langkah awal yang diambil oleh CSIRT Pontianak adalah melakukan pemetaan risiko keamanan siber di seluruh sektor, baik pemerintah maupun swasta. Langkah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi titik lemah yang dapat dieksploitasi oleh para penyerang.

"Dengan kolaborasi yang kuat antara sektor publik dan pemangku kebijakan, kami yakin CSIRT Pontianak akan menjadi garda terdepan dalam melindungi infrastruktur teknologi informasi di Kota Pontianak dari serangan siber yang merugikan," katanya.

Bukan hanya tentang respons terhadap insiden, CSIRT Pontianak juga memberikan perhatian khusus pada upaya pencegahan. Mereka secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai praktik keamanan siber yang baik serta memberikan pelatihan kepada personel IT di berbagai institusi untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan tanggap terhadap ancaman siber. Edi berharap, keberadaan CSIRT ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi warga dan bisnis di Kota Pontianak dari ancaman siber di masa depan.

“Pendirian CSIRT Pontianak ini merupakan langkah progresif yang menunjukkan komitmen Kota Pontianak dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang semakin kompleks,” tukas Edi. (kominfo)

PONTIANAK – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak menciptakan inovasi untuk mengenalkan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kepada masyarakat, atau yang dikenal dengan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah (Sipede). Kadiskominfo Kota Pontianak Zulkarnain menerangkan, berbeda dengan sosialisasi pada umumnya, program Sipede melibatkan konten kreator untuk menyebarkan program pemerintah kepada masyarakat.

“Selain secara online di media sosial, kita juga akan keliling ke kelurahan-kelurahan untuk berdiskusi dengan masyarakat tentang program terkini Pemkot Pontianak,” katanya usai membuka sosialisasi bersama Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di Rumah Budaya Gang Hj Salmah, Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kamis (22/2/2024).

Pada inovasi Sipede ini, pendekatan sosialisasi dilakukan dengan santai dan nyaman. Warga dipersilahkan untuk menanyakan apa saja terkait program pemerintah. Zulkarnain menjelaskan, setiap kegiatan sosialisasi nantinya akan diberikan tema diskusi beserta narasumber untuk menjawab setiap persoalan.

“Biasanya emak-emak tidak sempat buka WhatsApp (WA) dan media sosial, jadi kita akan datang menyebarkan informasi secara tatap muka, agar lebih efektif. Sosialisasinya seperti ngerumpi saja layaknya keluarga biar pesannya mudah dipahami. Emak-emak biasanya lebih cepat kalau menyebarkan informasi,” katanya.

Untuk mengedukasi masyarakat, diperlukan waktu dan proses yang panjang. Dengan cara yang tepat, Zulkarnain optimis program pemerintah akan dipahami. Salah satunya lewat Sipede ini. Ia menilai, pusat informasi di suatu keluarga dimulai dari sosok ibu. Selain karena memudahkan menyebarkan informasi terkait kebijakan pemerintah, Sipede juga dilakukan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam membuat kebijakan pemerintah. 

“Makanya kita undang para ibu juga, nanti mereka yang akan menyalurkan informasi itu kepada keluarga,” katanya.

Upaya Sipede dalam sosialisasi kebijakan pemerintah mendapat apresiasi oleh Rita Rustiatari (49), warga Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara. Sebagai seorang ibu, dirinya mengamini jika penyambung lidah terbaik di lingkungan keluarga adalah sosok ibu.

“Cara ini sangat efektif dalam menyebarluaskan informasi terkait kebijakan pemerintah,” katanya usai acara, yang juga selaku Ketua PKK Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara.

Rita berharap, ke depan program Sipede harus terus berjalan untuk menjangkau sebanyak-banyaknya audiens, mengingat seringnya kebijakan pemerintah disosialisasikan dengan formal.

“Saya mendukung kegiatan Sipede juga ikut dilaksanakan di wilayah lainnya di Kota Pontianak,” tutupnya. (kominfo)