Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tengah mematangkan persiapan untuk menjadi pilot project kota antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Satgas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Rino Haruno menerangkan, terdapat beberapa syarat yang harus dipersiapkan untuk menjadi kota antikorupsi. Di antaranya skor Monitoring Center of Preventation (MCP) harus di atas 95. Selanjutnya adalah skor Survei Penilaian Integritas (SPI) pada tahun 2023 minimal 68 serta persyaratan lainnya.

“Kemudian nilai SAKIP minimal B, kepatuhan pelayanan publik minimal B, Indeks SPBE minimal 2,5, maturitas SPIP juga,” katanya saat Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Indikator Kabupaten/Kota Antikorupsi, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Rabu (21/2/2024).

Kepada para kepala OPD yang hadir, Rino menyampaikan poin-poin sebuah kota antikorupsi. Dari skors tersebut, pihaknya kemudian akan melakukan verifikasi terhadap Aparat Penegak Hukum (APH).

“Harus ada kebijakan untuk menghindari konflik kepentingan, kemudian menanamkan nilai antikorupsi sejak dini di sekolah-sekolah maupun melibatkan seni dan budaya terhadap nilai antikorupsi,” katanya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyampaikan, dari indikator yang telah dipaparkan, Kota Pontianak sudah melebihi setiap indikator minimal. Misalnya untuk skor SAKIP, Kota Pontianak pada tahun 2023 memperoleh predikat BB dengan skor 72,58. Kemudian MPC Kota Pontianak mencapai 93,13 persen.

“Dari capaian MCP ini, kami yakin Pontianak dapat mengejar target MCP yang ditetapkan yaitu 95. Dan berbanding lurus dengan peningkatan SPI,” katanya usai memberi sambutan.

Ani berharap, pelaksanaan FGD dari KPK ini memacu semangat dari kepala OPD yang notabene menjadi penentu program bagi masyarakat Kota Pontianak untuk menanamkan nilai antikorupsi dari segala arah. Ia meminta seluruh peserta yang hadir untuk menyimak dengan baik arahan KPK RI.

“Tentu persoalan korupsi tidak hanya kepada perilaku korupsi. Ia bisa bermula dari hal kecil disekitar kita. Mudah-mudahan melalui FGD ini, Pemkot Pontianak mendapatkan pencerahan dalam penyelenggaraan kegiatan sehingga terhindar dari perilaku korupsi,” pungkasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Mulyadi menambahkan, pendidikan antikorupsi di Kota Pontianak sudah berjalan sejak tahun 2010 dan telah diikuti seluruh sekolah negeri di Kota Pontianak, mulai dari SD sampai SMP. Saat itu, pendidikan antikorupsi disandingkan dengan pendidikan karakter.

“Kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Walikota (Perwa) tahun 2021 tentang antikorupsi, bahkan sekolah kita ikut menyusun silabus pilot project antikorupsi secara nasional,” katanya.

Mulyadi menjelaskan, untuk mengenalkan pendidikan antikorupsi sejak dini, para tenaga pendidik di sekolah-sekolah menggunakan inovasi terkini. Misalnya dengan membuat kompetisi film pendek dengan tema antikorupsi. 

“Satu hal yang sangat menarik, dan diterapkan di seluruh sekolah. Antikorupsi tidak punya kurikulum sendiri, tapi sinkron, sampai detail seragam dilabelkan antikorupsi maupun slogan tentang kejujuran,” tutupnya. (kominfo)

Sekda Resmikan MTQ XXXII Pontianak Timur

PONTIANAK - Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat kecamatan di Kota Pontianak masih bergulir. Kecamatan Pontianak Timur satu di antaranya yang menggelar MTQ XXXII di Auditorium Ki Hajar Dewantara BPMP, Rabu (21/2/2024). Pemukulan rebana oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mulyadi beserta para tamu undangan menjadi simbolis dimulainya MTQ XXXII Tingkat Kecamatan Pontianak Timur.

Mulyadi mengatakan, memang dua tahun belakangan, seperti tahun lalu pelaksanaan MTQ digelar antara bulan Rajab dan Syaban. Memilih pelaksanaan di bulan tersebut secara tidak langsung untuk berupaya semaksimal mungkin membumikan Al Quran dalam rangka menghadapi dan memasuki bulan Suci Ramadan, bulan di mana waktu diturunkannya Al Quran.

“Sehingga kami memandang momentum pelaksanaan MTQ ini waktunya tepat,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya membaca dan mengamalkan isi kandungan Al Quran dalam kehidupan sehari-hari. Betapa tidak, tantangan teknologi yang dihadapi sekarang ini luar biasa dan tidak semua kemajuan teknologi itu membawa dampak yang positif. Kemajuan teknologi itu menjadi negatif apabila individu tidak mampu untuk mengendalikannya. 

"Al Quran menjadi benteng atau filter dari dampak kemajuan teknologi itu supaya kita tidak terjerumus dalam dampak negatif yang ditimbulkannya," kata Mulyadi yang juga selaku Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Pontianak.

Menurutnya, MTQ Tingkat Kecamatan Pontianak Timur ini dalam upaya untuk menyeleksi calon-calon peserta yang akan mewakili Kecamatan Pontianak Timur pada MTQ Tingkat Kota Pontianak mendatang.

“Di Pontianak Timur ini cukup banyak bibit-bibit peserta MTQ yang unggul, boleh dikatakan di Kecamatan ini gudangnya peserta MTQ,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu pula, Mulyadi mengajak seluruh yang hadir untuk tetap menggiatkan membaca ayat suci Al Quran sebab hal itu juga merupakan ibadah. 

“Mari sama-sama kita bentengi anak keturunan kita dengan taat menjalankan ibadah, rajin membaca Al Quran, mendengungkan baca Al Quran di rumah-rumah kita karena Al Quran itu bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari,” imbuhnya.

Ketua Panitia MTQ XXXII Tingkat Kecamatan Pontianak Timur Lia Agusprianti menjelaskan, maksud digelarnya MTQ ini adalah untuk menumbuhkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al Quran. Sedangkan tujuannya adalah mencari qori dan qoriah di tingkat Kecamatan Pontianak Timur yang nantinya akan diikutsertakan pada MTQ Tingkat Kota Pontianak.

“Pelaksanaan MTQ mulai tanggal 21 -23 Februari 2024. Ada tiga lokasi yang menjadi tempat penyelenggaraan, yakni di Auditorium Ki Hajar Dewantara BPMP, Ruang Kelas A BPMP dan Masjid Alrafiul A'la,” jelasnya.

Ia memaparkan, cabang perlombaan yang akan dilaksanakan sebanyak 14 cabang dengan jumlah peserta keseluruhan 170 orang yang merupakan utusan dari tujuh kelurahan se-Kecamatan Pontianak Timur. Adapun cabang-cabang yang diperlombakan terdiri dari cabang Golongan Tartil Anak 13 peserta, Golongan Tilawah Anak 13 peserta, Golongan Tilawah Remaja 14 peserta, Golongan Tilawah Dewasa 13 peserta, Golongan Cacat Netra 6 peserta, Golongan Usia Emas 14 peserta, Golongan Muratal Remaja 12 peserta, Gongan Muratal Dewasa 12 peserta, Golongan Mujawwad Dewasa 12 peserta, Golongan 1 Juz Ma'atilawah 14 peserta, Golongan 5 Juz Ma'atilawah 11 peserta, Golongan 10 Juz 14 peserta, Golongan 20 Juz 12 peserta dan Golongan 30 Juz 10 peserta.

“Tema yang diusung pada MTQ tahun ini adalah 'Menggapai Ridha Allah, SWT dengan Mencintai dan Mengamalkan Al Quran',” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak Satarudin melantik dua orang Anggota DPRD Kota Pontianak Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2019-2024. Keduanya adalah Hendry Pangestu Lim dan Romadi Haryono.

Satar, sapaan akrabnya, berpesan kepada kedua Anggota DPRD yang baru dilantik untuk segera menyesuaikan kebiasaan dengan tugas yang diemban. Ia menerangkan, pelaksanaan pelantikan PAW sudah sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

“Mereka tetap di komisi di tempat yang ditinggalkan. Pesan saya segera bekerja, membiasakan diri dengan sesama rekan anggota, perjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili,” ujarnya, usai melantik dan mengambil sumpah di Gedung DPRD Kota Pontianak, Selasa (20/2/2024).

Keinginan yang serupa juga disampaikan Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian. Dirinya berharap agar dua orang Anggota DPRD PAW yang baru saja dilantik bisa menepati janji pada saat kampanye.

“Anggota DPRD Kota Pontianak menjadi lengkap, tambah kompak untuk menyalurkan kepentingan masyarakat Kota Pontianak,” katanya usai menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah.

Kerja sama antara eksekutif dan legislatif sangat menentukan dalam menjalankan roda pemerintahan. Ani menambahkan, sejauh ini pihaknya senantiasa menjalin koordinasi dengan para pimpinan maupun anggota DPRD Kota Pontianak.

“Hal ini dapat kita lihat dari pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setiap tahun mereka lakukan, jadi penetapan APBD tepat waktu dan berjalan tugas masing-masing, saling melengkapi, sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menoreh prestasi yang baik,” sebut Ani.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak di tahun lalu, terang Ani, telah berhasil dicapai. Sama halnya di tahun 2024, ia ingin target peningkatan PAD Kota Pontianak bisa dicapai hingga melebihi target.

“Program pembangunan yang sudah dirancang pemerintah harus bisa dirasakan masyarakat manfaatnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Hendry Pangestu Lim, Anggota DPRD Kota Pontianak yang baru saja dilantik, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Pontianak atas kepercayaan yang diberikan. Ia menyebut akan melaksanakan tugas secara kolektif dengan sesama anggota lainnya.

“Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugas dengan baik dan amanah. Saya akan bekerja keras untuk masyarakat Kota Pontianak,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK – Angka Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Pontianak tahun 2023 menempati urutan tertinggi se-Kalimantan Barat dengan skor 2,03. Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menuturkan, IPS menjadi indikator tingkat kematangan penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan statistik sektoral di Kota Pontianak. 

“Skornya meningkat signifikan dari angka sebelumnya. Kita harapkan tahun 2024 angkanya semakin meningkat. Artinya data yang dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sudah sesuai standar Badan Pusat Statistik (BPS),” ungkapnya, usai membuka Evaluasi Data Publikasi Kota Pontianak Dalam Angka 2024, di Ruang Rapat Kantor Wali Kota, Jumat (16/2/2024).

Sebagai kota jasa dan perdagangan, daya tarik investasi di Kota Pontianak terdapat pada sektor industri kreatif atau hiburan. Ani meminta, data-data yang terkumpul mampu memperkuat program pemerintah untuk mendatangkan lebih banyak investasi.

“Saya mohon disampaikan juga data yang berkaitan dengan daya tarik Kota Pontianak untuk meningkatkan investasi. Karena dengan investasi ini, semua sektor bisa bertumbuh. Dengan demikian kita berharap, jumlah kunjungan ke Kota Pontianak meningkat,” katanya.

Data yang tepat, menurut Ani, sangat mendukung perencanaan pembangunan di Kota Pontianak. Biaya yang dikeluarkan pun terfokus. Untuk itu, ia menekankan tentang validasi serta penyegaran data secara realtime. 

“Banyak OPD di Pontianak yang mendapat penghargaan soal penyelenggaran satu data, kerjasamanya sudah sangat baik,” tukasnya.

Ahmad Badar, Statistisi Ahli Madya BPS Kota Pontianak, menambahkan, Pontianak Dalam Angka merupakan publikasi yang paling banyak dilihat. Hal ini diketahui dari jumlah yang mengakses publikasi tersebut melalui website resmi BPS Kota Pontianak dengan alamat pontianakkota.bps.go.id. Ia menerangkan, kegiatan Evaluasi Data Publikasi Kota Pontianak Dalam Angka Tahun 2024 merupakan bagian dari rangkaian proses dalam penyusunan buku Daerah Dalam Angka (DDA), dalam hal ini Publikasi Kota Pontianak Dalam Angka 2024. 

“Buku DDA merupakan publikasi yang banyak diminati dan dibutuhkan oleh berbagai pihak karena memuat bukan hanya data-data yang dihasilkan oleh BPS, tetapi juga data sektoral yang dikumpulkan oleh kementerian dan lembaga, dinas instansi di seluruh Indonesia termasuk di Kota Pontianak,” jelasnya.

Buku DDA dalam lingkup Kota Pontianak Dalam Angka 2024 merupakan sinergi bersama dalam merangkum kegiatan statistik sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Dalam Publikasi Kota Pontianak Dalam Angka 2024 ini, terdapat informasi antara lain data statistik dasar yang merupakan data produk BPS Kota Pontianak dan data statistik sektoral yang berasal dari kementerian dan lembaga, dinas instansi di luar instansi BPS.

“Selama ini data statistik sektoral setiap tahun dikompilasi oleh BPS untuk dimuat dalam Publikasi Kota Pontianak Dalam Angka,” terang dia.

Menurutnya, publikasi ini merupakan publikasi yang paling dicari oleh pengguna data, baik yang data ke Pelayanan Statistik Terpadu (PST), mulai dari mahasiswa, peneliti, korporasi dan instansi pemerintah daerah. Berangkat dari kebutuhan data tersebut, maka BPS bersama Pemkot Pontianak berkomitmen untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan data, termasuk data sektoral yang tentunya menjadi gambaran kinerja kementerian lembaga, dinas instansi atau OPD.

“Oleh karena itu diperlukan rencana dan aksi agar data sektoral yang diperlukan  masyarakat merupakan data yang berkualitas,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)