Berita

Perlu Dukungan Masyarakat Berantas Narkoba

PONTIANAK – Masalah narkoba bukanlah persoalan biasa. Masalah narkoba bahkan masuk ke dalam salah satu ancaman kedaulatan negara, berjajar dengan terorisme. Di Kota Pontianak sendiri, berbagai langkah strategis telah dilaksanakan untuk mencegah bahaya narkoba khususnya bagi pemuda dan pemudi Kota Pontianak. Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengingatkan generasi muda untuk tidak mencoba-coba seluruh jenis zat terlarang itu.

“Anak muda harus menyibukan diri dengan kegiatan positif dan produktif. Bergaul dengan orang-orang yang mengajak kepada hal positif,” terangnya usai membuka Sosialisasi Perlindungan Pemuda Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Peredaran Narkoba, di Hotel Garuda, Selasa (13/2/2024).

Pencegahan penanggulangan narkoba tidak cukup hanya dilakukan pemerintah. Perlu dukungan untuk bersatu padu menciptakan lingkungan yang memberikan pendidikan dan perhatian khusus kepada generasi muda di rumah masing-masing dari seluruh lapisan masyarakat.

“Sosialisasi serupa tidak hanya memberikan informasi saja, tetapi juga memotivasi kita semua untuk bersama-sama bertindak aktif dalam menjaga kebersihan dan kesehatan moral masyarakat,” sebutnya.

Ani menilai, diperlukan kesadaran kolektif dari seluruh elemen pemangku kebijakan untuk mencegah peredaran maupun pengguna narkoba secara total. Sembari pengawasan ketat oleh pemerintah. Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Narkoba menjadi payung hukum semua bentuk pemberantasan narkoba. Realita di lapangan, imbuh Ani , telah banyak narkoba jenis baru dan mengintai generasi muda. Pencanangan Kelurahan Bersih dari Narkoba (Bersinar) pun telah dilakukan.

"Narkoba jika terus dibiarkan bisa merusak sendi-sendi kehidupan," tutupnya. (kominfo/prokopim)

Apel Siaga dan Launching TPS Rawan Pemilu

PONTIANAK – Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengimbau masyarakat Kota Pontianak untuk menjadi pemilih yang cerdas. Mendekati Pemilu yang tinggal menghitung hari, berbagai informasi hoaks pun mulai bertebaran, baik di dunia nyata dan dunia maya, diharapkan jangan sampai mempengaruhi pilihan warga.

“Gunakan hak pilih dengan baik. Pilih sesuai dengan hati nurani, artinya bukan karena terpaksa atau terhasut berita atau informasi hoaks,” terangnya usai menghadiri acara Apel Siaga dan Launching TPS Rawan Pemilu, di Gedung Diklat Bank Kalbar, Kamis (8/2/2024).

Guna menjaga kondusifitas saat pesta demokrasi nanti, Bawaslu Kota Pontianak meluncurkan TPS Rawan Pemilu. Peluncuran tersebut diikuti seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pontianak. Ani menerangkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak secara rutin menggelar rapat koordinasi bersama camat, lurah, RW hingga RT untuk membahas pengamanan pemilu di lingkungan masing-masing.

“Mudah-mudahan berjalan dengan aman di seluruh TPS,” imbuhnya.

Dalam beberapa hari lagi, masyarakat Kota Pontianak akan melaksanakan pemilu untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden beserta anggota legislatif, dari tingkat kota, provinsi hingga nasional. Berbagai persiapan penyelenggara pun sudah dilakukan. Ani menyebut, Pemkot Pontianak terus membantu pihak terkait dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu yang damai dan aman.

“Petugas di lapangan harus jaga kesehatan. Tetap fokus kepada tugasnya,” katanya. (kominfo/prokopim)

Musrenbang Pontianak Barat Bahas Prioritas Pembangunan

PONTIANAK – Pontianak Barat menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi dari lima kecamatan lainnya di Kota Pontianak. Camat Pontianak Barat Ibrahim mengatakan, tingginya kepadatan pendudukan menjadi tantangan pembangunan di Kecamatan Pontianak Barat. Angka kepadatan penduduk di Kecamatan Pontianak Barat mencapai 9.828 penduduk per kilometer persegi.

“Jadi cukup padat ya. Terdapat 105 RW dan 561 RT. Kemarin ada pengurangan wilayah setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52,” paparnya usai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 di Hotel Aston, Rabu (7/2/2024).

Akibat tingginya kepadatan penduduk, masih terdapat kawasan kumuh di dua wilayah. Kedua wilayah tersebut, terang Ibrahim, adalah Kelurahan Sungai Beliung dan Kelurahan Sungai Jawi Luar. Persoalan seperti genangan rob, kemacetan lalu lintas serta jalan tanah yang berlubang juga masih ditemukan.

“Ini perlu mendapat perhatian khusus kita bersama. Kita perlu pemasangan turap lanjutan di beberapa kawasan untuk menjaga tanah tidak tergerus kuatnya arus sungai,” katanya.

Lewat Musrenbang, Ibrahim menyampaikan rencananya untuk menyelesaikan persoalan yang menonjol di Pontianak Barat. Mulai dari relokasi puskesmas, pembangunan Kantor Lurah Sungai Jawi Luar maupun penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

“Kita harapkan terangkum (persoalan) ini di tiga bidang usulan Musrenbang tadi, sehingga bisa kita rumuskan untuk anggaran tahun 2025,” ungkapnya.

Tidak hanya membahas permasalahan yang dihadapi, menurutnya sangat banyak potensi wilayah yang dapat ditemukan di Kecamatan Pontianak Barat. Di antaranya, jelas Camat, adalah potensi wisata tepi sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat ekonomi. Kemudian di sektor pertanian dan perikanan.

“Kemudian potensi UMKM, perlu dibuat satu gedung. Pasar tradisional juga berpotensi,” sebutnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyampaikan, usulan Musrenbang Pontianak Barat didominasi usulan bidang sosial budaya dengan 123 usulan. Disusul bidang ekonomi dengan 80 usulan dan bidang fisik dengan 69 usulan. Ia meminta RT, RW serta tokoh masyarakat untuk dapat menyaring kembali setiap usulan dan memprioritaskan usulan yang mendesak.

“Disinkronkan juga nanti dengan pokok pikiran yang akan dimasukan jadi program prioritas oleh anggota legislatif,” imbuhnya.

Seperti pada kesempatan Musrenbang sebelumnya, Ani tak bosan-bosan mengingatkan dengan program prioritas dari pemerintah pusat ke seluruh pelosok negeri. Tiga hal, ia bilang, yaitu pengentasan kemiskinan ekstrim, menekan inflasi dan percepatan penurunan stunting. Ia mengajak lurah, camat, kader posyandu dan petugas puskesmas agar menciptakan inovasi untuk mempercepat penurunan stunting.

“Agar apa yang dilakukan membuahkan hasil seperti diharapkan,” sambungnya.

Menjelang pemilu pada 14 Februari mendatang, Ani mengingatkan warga masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Menurutnya, pemimpin Indonesia tergantung pada pencoblosan masyarakat di TPS kelak.

“Jangan sampai golput, dan pilih sesuai hati nurani, bukan terpaksa,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Musrenbang RKPD Pontianak Kota 2025

PONTIANAK – Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk segera melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan, khususnya yang berkaitan dengan percepatan pembangunan hasil usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan maupun kecamatan. Dirinya ingin elemen warga baik dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang senantiasa semangat menanti pembangunan di lingkungan rumah masing-masing.

“Kita perlu menciptakan ke depan adalah bagaimana komunikasi antar OPD dengan anggota dewan dari masing-masing daerah pemilihan (dapil) untuk melaksanakan pembangunan hasil usulan Musrenbang tetap baik,” katanya usai membuka Musrenbang Pontianak Kota 2025 di Hotel Grand Mahkota, Selasa (6/2/2024).

Ani menerangkan, prioritas pembangunan di Kecamatan Pontianak Kota masih berfokus pada sektor perdagangan dan jasa. Selain itu ia menilai, pembangunan kawasan permukiman terpadu dapat menjadi potensi wilayah jika dikembangkan lebih lanjut. Dari 179 usulan masyarakat Pontianak Kota, 89 di antaranya adalah usulan di bidang infrastruktur. Bidang SDA 47 usulan dan bidang SDM 43 usulan. Ani berharap, koordinasi seluruh elemen stakeholder terus berlanjut.

“Terkait dengan komitmen bersama pemerintah pusat yang harus kita realisasikan sebetulnya ada tiga aspek yang diserusi di tahun 2025. Yang pertama menghilangkan angka stunting, kemudian menekan inflasi hingga pengentasan kemiskinan ekstrim,” ucapnya.

Masih terdapat beberapa persoalan administrasi di Kecamatan Pontianak Kota, seperti pencatatan kependudukan. Contoh kasus adalah warga yang memiliki KTP Kota Pontianak tetapi berdomisili di luar Pontianak. Ia khawatir jika persoalan ini mendatangkan dampak negatif bagi yang bersangkutan.

“Jadi kita khawatir nanti ketika ada warga prasejahtera penerima manfaat malah tidak mendapatkan bantuan dari dua daerah. Kita tawarkan pilihan kepada yang bersangkutan, apakah identitasnya ingin tetap di Pontianak saja atau ingin pindah,” tuturnya.

Firdaus Zar’in, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak juga turut menekankan tentang percepatan pembangunan. Pihaknya berharap realisasi pembangunan dari hasil usulan Musrenbang dapat dikejar.

“Warga nanti protes, kenapa belum kunjung dibangun. Dari tahun ke tahun usulannya sudah dibuat,” imbuhnya.

Dirinya berpesan kepada OPD yang memegang program pembangunan untuk mengumumkan di setiap Musrenbang tentang pembangunan yang telah terealisasi maupun yang belum. Hal itu dilakukan guna transparansi antara pemerintah dan masyarakat.

“Jadi masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tahu mana yang sudah dan mana yang belum,” tutupnya. (kominfo/prokopim)