Berita

PONTIANAK – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak menciptakan inovasi untuk mengenalkan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kepada masyarakat, atau yang dikenal dengan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah (Sipede). Kadiskominfo Kota Pontianak Zulkarnain menerangkan, berbeda dengan sosialisasi pada umumnya, program Sipede melibatkan konten kreator untuk menyebarkan program pemerintah kepada masyarakat.

“Selain secara online di media sosial, kita juga akan keliling ke kelurahan-kelurahan untuk berdiskusi dengan masyarakat tentang program terkini Pemkot Pontianak,” katanya usai membuka sosialisasi bersama Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di Rumah Budaya Gang Hj Salmah, Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kamis (22/2/2024).

Pada inovasi Sipede ini, pendekatan sosialisasi dilakukan dengan santai dan nyaman. Warga dipersilahkan untuk menanyakan apa saja terkait program pemerintah. Zulkarnain menjelaskan, setiap kegiatan sosialisasi nantinya akan diberikan tema diskusi beserta narasumber untuk menjawab setiap persoalan.

“Biasanya emak-emak tidak sempat buka WhatsApp (WA) dan media sosial, jadi kita akan datang menyebarkan informasi secara tatap muka, agar lebih efektif. Sosialisasinya seperti ngerumpi saja layaknya keluarga biar pesannya mudah dipahami. Emak-emak biasanya lebih cepat kalau menyebarkan informasi,” katanya.

Untuk mengedukasi masyarakat, diperlukan waktu dan proses yang panjang. Dengan cara yang tepat, Zulkarnain optimis program pemerintah akan dipahami. Salah satunya lewat Sipede ini. Ia menilai, pusat informasi di suatu keluarga dimulai dari sosok ibu. Selain karena memudahkan menyebarkan informasi terkait kebijakan pemerintah, Sipede juga dilakukan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam membuat kebijakan pemerintah. 

“Makanya kita undang para ibu juga, nanti mereka yang akan menyalurkan informasi itu kepada keluarga,” katanya.

Upaya Sipede dalam sosialisasi kebijakan pemerintah mendapat apresiasi oleh Rita Rustiatari (49), warga Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara. Sebagai seorang ibu, dirinya mengamini jika penyambung lidah terbaik di lingkungan keluarga adalah sosok ibu.

“Cara ini sangat efektif dalam menyebarluaskan informasi terkait kebijakan pemerintah,” katanya usai acara, yang juga selaku Ketua PKK Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara.

Rita berharap, ke depan program Sipede harus terus berjalan untuk menjangkau sebanyak-banyaknya audiens, mengingat seringnya kebijakan pemerintah disosialisasikan dengan formal.

“Saya mendukung kegiatan Sipede juga ikut dilaksanakan di wilayah lainnya di Kota Pontianak,” tutupnya. (kominfo)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tengah mematangkan persiapan untuk menjadi pilot project kota antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Satgas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Rino Haruno menerangkan, terdapat beberapa syarat yang harus dipersiapkan untuk menjadi kota antikorupsi. Di antaranya skor Monitoring Center of Preventation (MCP) harus di atas 95. Selanjutnya adalah skor Survei Penilaian Integritas (SPI) pada tahun 2023 minimal 68 serta persyaratan lainnya.

“Kemudian nilai SAKIP minimal B, kepatuhan pelayanan publik minimal B, Indeks SPBE minimal 2,5, maturitas SPIP juga,” katanya saat Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Indikator Kabupaten/Kota Antikorupsi, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Rabu (21/2/2024).

Kepada para kepala OPD yang hadir, Rino menyampaikan poin-poin sebuah kota antikorupsi. Dari skors tersebut, pihaknya kemudian akan melakukan verifikasi terhadap Aparat Penegak Hukum (APH).

“Harus ada kebijakan untuk menghindari konflik kepentingan, kemudian menanamkan nilai antikorupsi sejak dini di sekolah-sekolah maupun melibatkan seni dan budaya terhadap nilai antikorupsi,” katanya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyampaikan, dari indikator yang telah dipaparkan, Kota Pontianak sudah melebihi setiap indikator minimal. Misalnya untuk skor SAKIP, Kota Pontianak pada tahun 2023 memperoleh predikat BB dengan skor 72,58. Kemudian MPC Kota Pontianak mencapai 93,13 persen.

“Dari capaian MCP ini, kami yakin Pontianak dapat mengejar target MCP yang ditetapkan yaitu 95. Dan berbanding lurus dengan peningkatan SPI,” katanya usai memberi sambutan.

Ani berharap, pelaksanaan FGD dari KPK ini memacu semangat dari kepala OPD yang notabene menjadi penentu program bagi masyarakat Kota Pontianak untuk menanamkan nilai antikorupsi dari segala arah. Ia meminta seluruh peserta yang hadir untuk menyimak dengan baik arahan KPK RI.

“Tentu persoalan korupsi tidak hanya kepada perilaku korupsi. Ia bisa bermula dari hal kecil disekitar kita. Mudah-mudahan melalui FGD ini, Pemkot Pontianak mendapatkan pencerahan dalam penyelenggaraan kegiatan sehingga terhindar dari perilaku korupsi,” pungkasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Mulyadi menambahkan, pendidikan antikorupsi di Kota Pontianak sudah berjalan sejak tahun 2010 dan telah diikuti seluruh sekolah negeri di Kota Pontianak, mulai dari SD sampai SMP. Saat itu, pendidikan antikorupsi disandingkan dengan pendidikan karakter.

“Kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Walikota (Perwa) tahun 2021 tentang antikorupsi, bahkan sekolah kita ikut menyusun silabus pilot project antikorupsi secara nasional,” katanya.

Mulyadi menjelaskan, untuk mengenalkan pendidikan antikorupsi sejak dini, para tenaga pendidik di sekolah-sekolah menggunakan inovasi terkini. Misalnya dengan membuat kompetisi film pendek dengan tema antikorupsi. 

“Satu hal yang sangat menarik, dan diterapkan di seluruh sekolah. Antikorupsi tidak punya kurikulum sendiri, tapi sinkron, sampai detail seragam dilabelkan antikorupsi maupun slogan tentang kejujuran,” tutupnya. (kominfo)

Sekda Resmikan MTQ XXXII Pontianak Timur

PONTIANAK - Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat kecamatan di Kota Pontianak masih bergulir. Kecamatan Pontianak Timur satu di antaranya yang menggelar MTQ XXXII di Auditorium Ki Hajar Dewantara BPMP, Rabu (21/2/2024). Pemukulan rebana oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mulyadi beserta para tamu undangan menjadi simbolis dimulainya MTQ XXXII Tingkat Kecamatan Pontianak Timur.

Mulyadi mengatakan, memang dua tahun belakangan, seperti tahun lalu pelaksanaan MTQ digelar antara bulan Rajab dan Syaban. Memilih pelaksanaan di bulan tersebut secara tidak langsung untuk berupaya semaksimal mungkin membumikan Al Quran dalam rangka menghadapi dan memasuki bulan Suci Ramadan, bulan di mana waktu diturunkannya Al Quran.

“Sehingga kami memandang momentum pelaksanaan MTQ ini waktunya tepat,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya membaca dan mengamalkan isi kandungan Al Quran dalam kehidupan sehari-hari. Betapa tidak, tantangan teknologi yang dihadapi sekarang ini luar biasa dan tidak semua kemajuan teknologi itu membawa dampak yang positif. Kemajuan teknologi itu menjadi negatif apabila individu tidak mampu untuk mengendalikannya. 

"Al Quran menjadi benteng atau filter dari dampak kemajuan teknologi itu supaya kita tidak terjerumus dalam dampak negatif yang ditimbulkannya," kata Mulyadi yang juga selaku Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Pontianak.

Menurutnya, MTQ Tingkat Kecamatan Pontianak Timur ini dalam upaya untuk menyeleksi calon-calon peserta yang akan mewakili Kecamatan Pontianak Timur pada MTQ Tingkat Kota Pontianak mendatang.

“Di Pontianak Timur ini cukup banyak bibit-bibit peserta MTQ yang unggul, boleh dikatakan di Kecamatan ini gudangnya peserta MTQ,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu pula, Mulyadi mengajak seluruh yang hadir untuk tetap menggiatkan membaca ayat suci Al Quran sebab hal itu juga merupakan ibadah. 

“Mari sama-sama kita bentengi anak keturunan kita dengan taat menjalankan ibadah, rajin membaca Al Quran, mendengungkan baca Al Quran di rumah-rumah kita karena Al Quran itu bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari,” imbuhnya.

Ketua Panitia MTQ XXXII Tingkat Kecamatan Pontianak Timur Lia Agusprianti menjelaskan, maksud digelarnya MTQ ini adalah untuk menumbuhkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al Quran. Sedangkan tujuannya adalah mencari qori dan qoriah di tingkat Kecamatan Pontianak Timur yang nantinya akan diikutsertakan pada MTQ Tingkat Kota Pontianak.

“Pelaksanaan MTQ mulai tanggal 21 -23 Februari 2024. Ada tiga lokasi yang menjadi tempat penyelenggaraan, yakni di Auditorium Ki Hajar Dewantara BPMP, Ruang Kelas A BPMP dan Masjid Alrafiul A'la,” jelasnya.

Ia memaparkan, cabang perlombaan yang akan dilaksanakan sebanyak 14 cabang dengan jumlah peserta keseluruhan 170 orang yang merupakan utusan dari tujuh kelurahan se-Kecamatan Pontianak Timur. Adapun cabang-cabang yang diperlombakan terdiri dari cabang Golongan Tartil Anak 13 peserta, Golongan Tilawah Anak 13 peserta, Golongan Tilawah Remaja 14 peserta, Golongan Tilawah Dewasa 13 peserta, Golongan Cacat Netra 6 peserta, Golongan Usia Emas 14 peserta, Golongan Muratal Remaja 12 peserta, Gongan Muratal Dewasa 12 peserta, Golongan Mujawwad Dewasa 12 peserta, Golongan 1 Juz Ma'atilawah 14 peserta, Golongan 5 Juz Ma'atilawah 11 peserta, Golongan 10 Juz 14 peserta, Golongan 20 Juz 12 peserta dan Golongan 30 Juz 10 peserta.

“Tema yang diusung pada MTQ tahun ini adalah 'Menggapai Ridha Allah, SWT dengan Mencintai dan Mengamalkan Al Quran',” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak Satarudin melantik dua orang Anggota DPRD Kota Pontianak Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2019-2024. Keduanya adalah Hendry Pangestu Lim dan Romadi Haryono.

Satar, sapaan akrabnya, berpesan kepada kedua Anggota DPRD yang baru dilantik untuk segera menyesuaikan kebiasaan dengan tugas yang diemban. Ia menerangkan, pelaksanaan pelantikan PAW sudah sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

“Mereka tetap di komisi di tempat yang ditinggalkan. Pesan saya segera bekerja, membiasakan diri dengan sesama rekan anggota, perjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili,” ujarnya, usai melantik dan mengambil sumpah di Gedung DPRD Kota Pontianak, Selasa (20/2/2024).

Keinginan yang serupa juga disampaikan Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian. Dirinya berharap agar dua orang Anggota DPRD PAW yang baru saja dilantik bisa menepati janji pada saat kampanye.

“Anggota DPRD Kota Pontianak menjadi lengkap, tambah kompak untuk menyalurkan kepentingan masyarakat Kota Pontianak,” katanya usai menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah.

Kerja sama antara eksekutif dan legislatif sangat menentukan dalam menjalankan roda pemerintahan. Ani menambahkan, sejauh ini pihaknya senantiasa menjalin koordinasi dengan para pimpinan maupun anggota DPRD Kota Pontianak.

“Hal ini dapat kita lihat dari pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setiap tahun mereka lakukan, jadi penetapan APBD tepat waktu dan berjalan tugas masing-masing, saling melengkapi, sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menoreh prestasi yang baik,” sebut Ani.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak di tahun lalu, terang Ani, telah berhasil dicapai. Sama halnya di tahun 2024, ia ingin target peningkatan PAD Kota Pontianak bisa dicapai hingga melebihi target.

“Program pembangunan yang sudah dirancang pemerintah harus bisa dirasakan masyarakat manfaatnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Hendry Pangestu Lim, Anggota DPRD Kota Pontianak yang baru saja dilantik, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Pontianak atas kepercayaan yang diberikan. Ia menyebut akan melaksanakan tugas secara kolektif dengan sesama anggota lainnya.

“Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugas dengan baik dan amanah. Saya akan bekerja keras untuk masyarakat Kota Pontianak,” pungkasnya. (kominfo)