Berita

Lima Arah Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Pontianak

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui lima arah kebijakan utama yang menjadi fokus kerja lintas sektor. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, saat membuka Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pontianak.

Bahasan menjelaskan, arah kebijakan pertama adalah pembaharuan dan integrasi data kemiskinan berbasis kelurahan, RT, dan RW yang dilakukan secara berkala agar data menjadi terpadu, kredibel dan diverifikasi. Kedua, fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan berbasis kasus dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Seperti pangan, rumah layak huni, air bersih, sanitasi, jaminan sosial dan akses layanan kesehatan,” ujarnya usia membuka rakor di Aula Rohana Muthalib Kantor Bapperida Kota Pontianak, Senin (10/11/2025).

Ketiga, lanjutnya lagi, transformasi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dengan memperluas akses pelatihan kerja, wirausaha, serta permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Corporate Social Responsibility (CSR), dan kemitraan usaha. 

“Kita tidak ingin warga miskin hanya menerima bantuan, tetapi berdaya dan mandiri,” tuturnya.

Kemudian, arah kebijakan keempat adalah penguatan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, serta komunitas masyarakat dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan. 

“Kelima, perbaikan tata kelola dan sistem monitoring serta evaluasi program, dengan fokus tidak hanya pada hasil keluaran (output), tetapi juga pada hasil akhir (outcome) dan dampak nyata di masyarakat,” terang Bahasan.

Menurutnya, lima kebijakan tersebut menjadi arah strategis Pemkot Pontianak untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, melalui kerja sama lintas sektor yang terintegrasi.

“Pertemuan ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi merupakan agenda prioritas pemerintah yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor,” katanya di hadapan peserta rakor.

Ia menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab moral seluruh pihak untuk memastikan tidak ada warga Pontianak yang tertinggal dari pembangunan.

Bahasan menilai, kemiskinan tidak hanya persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan kemanusiaan, akses dan peluang hidup. Karena itu, upaya penanggulangannya tidak bisa dilakukan secara sektoral. 

“Tidak boleh ada ego sektoral, tidak boleh ada yang berjalan sendiri-sendiri. Yang kita perlukan adalah kolaborasi, integrasi, dan keseriusan,” tegasnya.

Ia juga memaparkan sejumlah isu strategis yang masih menjadi tantangan, di antaranya masih adanya penduduk miskin dan miskin ekstrem yang membutuhkan intervensi terintegrasi, validitas data yang perlu diperbarui agar program tepat sasaran, serta akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, gizi, sanitasi, air minum, dan perumahan yang masih harus diperkuat.

Selain itu, Bahasan menyoroti persoalan kemiskinan struktural yang dipengaruhi pengangguran, keterbatasan keterampilan, rendahnya produktivitas ekonomi keluarga miskin, serta tumpang tindih program antar organisasi perangkat daerah (OPD). Ia berharap seluruh lembaga dan instansi yang tergabung dalam TKPK dapat menanggalkan ego sektoral dan bekerja dalam satu visi bersama. 

“Kita ingin kehadiran TKPK Kota Pontianak benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika kita mengambil keputusan yang tepat, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan melibatkan semua pihak, maka Pontianak akan mampu mempercepat penurunan kemiskinan, bahkan menuju nol kemiskinan ekstrem sesuai target nasional,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, menyatakan kesiapan PKK untuk bersinergi dengan Pemkot Pontianak dalam membantu pengumpulan dan pemutakhiran data kemiskinan di wilayah kota.

“Sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya Pemkot Pontianak, kader-kader kami yang berakar di tingkat masyarakat siap berkolaborasi dan bersinergi. Kami juga telah menjalankan berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat, khususnya masyarakat miskin,” katanya.

Yanieta menambahkan, upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya cukup dengan pemberian bantuan, tetapi harus diiringi dengan pemberdayaan agar masyarakat dapat mandiri. Salah satu program yang dijalankan adalah peningkatan kompetensi pelaku Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di kelurahan-kelurahan.

“Melalui kegiatan ini, perempuan dapat lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi. Seperti kita ketahui, perempuan-perempuan di Kota Pontianak memiliki peran luar biasa dalam peningkatan ekonomi keluarga,” jelasnya.

Selain itu, TP-PKK juga mengembangkan berbagai kegiatan melalui 10 Program Pokok PKK, di antaranya program Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman (Hatinya) PKK.

“Yang mendorong keluarga untuk memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan guna mengurangi beban ekonomi keluarga,” sebutnya.

Ia berharap, kolaborasi antara pemerintah dan PKK dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta membantu mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kota Pontianak. (prokopim)

Jawaban Wali Kota atas Pandangan Fraksi DPRD Terhadap Ranperda APBD 2026

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan pidato tanggapan dan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026. Jawaban Wali Kota disampaikan pada Rapat Paripurna ke-6 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (5/11/2025).

Edi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas seluruh masukan, saran, serta kritik konstruktif dari masing-masing fraksi DPRD. Ia menyatakan, seluruh pandangan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam menyusun kebijakan pembangunan tahun mendatang.

“Segala pandangan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi menjadi cerminan dari komitmen bersama untuk meningkatkan efektivitas anggaran dan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak,” ujarnya.

Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Edi menyebut pemerintah kota sependapat perlunya evaluasi terhadap perangkat daerah dengan serapan anggaran rendah. Ia menegaskan penempatan ASN telah dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai standar kompetensi serta rekomendasi Tim Penilaian Kinerja.

“Pemerintah Kota Pontianak akan terus meningkatkan potensi dan kompetensi ASN agar pelayanan publik semakin baik dan profesional,” ungkapnya.

Kepada Fraksi PKS, ia menyampaikan bahwa pemerintah kota berkomitmen menggunakan belanja daerah secara efisien dengan fokus pada kepentingan publik. Ia juga menanggapi dorongan peningkatan lapangan kerja dengan memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan dunia usaha melalui program magang, campus hiring, job fair dan forum kemitraan.

“Pemerintah Kota Pontianak juga terus melakukan pemeliharaan pohon, normalisasi parit, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui gotong royong,” tutur Edi.

Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan kerja sama yang dilakukan Satpol PP dengan instansi vertikal untuk pembinaan Linmas serta pengawasan lingkungan. Ia juga menegaskan upaya penataan kabel jaringan internet melalui koordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) agar kota terlihat lebih rapi dan aman.

Menanggapi Fraksi Gerindra dan Fraksi Nasdem, Edi mengapresiasi dukungan terhadap efisiensi belanja serta optimalisasi pendapatan daerah. Ia menyebut Pemkot telah membentuk Tim Optimalisasi PAD lintas OPD dan melaksanakan program Pajak Award bagi wajib pajak patuh.

Selain itu, dalam penyusunan anggaran 2026, Pemkot tetap berpedoman pada belanja wajib seperti pendidikan 20 persen dan infrastruktur pelayanan publik 40 persen. 

“Kita juga membuka ruang pembiayaan kreatif, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), untuk mendorong investasi daerah,” imbuhnya.

Kepada Fraksi Golkar, Edi menjelaskan langkah-langkah penguatan fiskal daerah melalui kerja sama dengan instansi vertikal dan akademisi. Pemerintah kota juga akan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah dengan inventarisasi, digitalisasi, serta pemanfaatan aset menganggur agar memberi nilai tambah bagi PAD.

Dalam tanggapannya terhadap Fraksi PKB, Edi menyatakan komitmennya dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah, katanya, tengah menyiapkan pembangunan fasilitas kesehatan baru serta pemanfaatan dana hibah untuk peningkatan layanan.

“Di bidang pendidikan, kami terus memperluas pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi ruang belajar, serta penyediaan sarana TIK untuk menunjang mutu pembelajaran,” sebutnya.

Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi Demokrat, Edi memaparkan berbagai program prioritas seperti penanganan banjir melalui pembangunan drainase lingkungan, pengaturan lalu lintas, serta rencana pengembangan transportasi publik yang aman dan layak.

“Pemerintah Kota Pontianak juga terus meningkatkan layanan kesehatan dan sosial bagi masyarakat, termasuk kepesertaan BPJS, bantuan sosial, dan fasilitas bagi disabilitas,” katanya.

Selain itu, Pemkot juga memperkuat pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat melalui pembangunan TPS3R, penguatan bank sampah, serta bimbingan teknis bagi pelaku usaha pengelolaan sampah.

Edi menuturkan, seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD merupakan bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.

“Dengan dukungan DPRD dan partisipasi masyarakat, kami optimistis APBD 2026 dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran,” pungkasnya. (prokopim)

Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Ranperda APBD 2026

PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan apresiasi atas pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026.

Bahasan menuturkan, berbagai masukan dan saran yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD menjadi bahan penting bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam menyempurnakan rancangan APBD tersebut. Ia menegaskan, seluruh pandangan tersebut bermuara pada satu tujuan, yakni peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta optimalisasi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.

“Semua bermuara pada upaya peningkatan PAD, di mana anggaran difokuskan pada hal-hal yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” ujarnya usai mendengarkan pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Penyampaian Ranperda tentang APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa (4/11/2025).

Bahasan menjelaskan, arah kebijakan APBD 2026 tetap berorientasi pada pembangunan yang inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan dasar dan aksesibilitas masyarakat. Menurutnya, pemerintah akan terus berupaya memperluas ruang partisipasi publik melalui peningkatan kualitas layanan, termasuk digitalisasi pelayanan.

“Upaya ini diharapkan dapat mempermudah akses dan aktivitas masyarakat, termasuk melalui peningkatan pelayanan berbasis digital. Pelayanan digital bukan untuk mempersulit, melainkan mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan publik,” tuturnya.

Ia juga menyebut, beberapa fraksi DPRD menyoroti pentingnya penguatan layanan publik berbasis teknologi serta pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan. Pemkot Pontianak, lanjutnya, akan menindaklanjuti hal tersebut dalam proses pembahasan bersama DPRD.

“Melalui kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, kita berharap rancangan APBD 2026 dapat disepakati dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, efisiensi, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Hal itu disampaikannya usai penandatanganan Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2025 antara Pemkot Pontianak dan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat.

Edi menuturkan, kerja sama ini menjadi langkah nyata memperkuat integritas dan transparansi di lingkungan birokrasi Pemkot Pontianak.

“Kami ingin membangun sistem pemerintahan yang berlandaskan integritas dan akuntabilitas. Pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan pengawasan, tetapi juga perlu komitmen, sistem yang kuat, dan budaya kerja yang jujur,” ujarnya usai penandatanganan di Kantor Wali Kota, Selasa (28/10/2025).

Ia menambahkan, kolaborasi dengan BPKP Kalbar juga menjadi momentum memperkuat sinergi lintas lembaga dalam menciptakan pemerintahan yang berdaya saing dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih.

“Upaya ini bukan hanya memenuhi target administratif, tetapi juga membentuk karakter aparatur yang antikorupsi dan berintegritas tinggi,” tambah Edi.

Rencana aksi kolaboratif tersebut disusun berdasarkan hasil Workshop Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Investigasi BPKP pada 24-26 September 2025. Dari hasil evaluasi itu ditemukan sejumlah area tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian di lingkungan Pemkot Pontianak yang perlu diperkuat.

Adapun dua fokus utama dalam rencana aksi ini mencakup perbaikan kebijakan, sistem, dan budaya antikorupsi serta penguatan sistem whistleblowing. Dalam aspek pertama, Pemkot Pontianak akan menelaah dan menyusun kebijakan turunan dari Peraturan Wali Kota Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Koordinasi bersama BPKP Kalbar dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah juga dilakukan untuk menyelaraskan substansi peraturan tersebut.

Sementara itu, pada aspek whistleblowing system, Pemkot Pontianak berkomitmen memperbarui Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi agar sesuai dengan kebutuhan pengawasan terkini. Melalui koordinasi dengan BPKP Kalbar, sistem pelaporan pelanggaran ini diharapkan menjadi lebih efektif, aman, dan transparan.

Rencana aksi kolaboratif ini akan dievaluasi secara berkala dengan pelaporan progres kepada Deputi Bidang Investigasi BPKP pada empat tahap, yakni 12 Desember 2025, 13 Maret 2026, 12 Juni 2026, dan 19 September 2026. Setiap tahap dilengkapi dengan laporan capaian serta tanggung jawab pejabat pelaksana.

“Langkah ini bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kota Pontianak untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kami ingin memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan bebas dari praktik koruptif,” tutup Edi. (kominfo)