Berita

Indeks Literasi Digital Pontianak 3,59

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sudah menerapkan digitalisasi dalam semua pelayanan publik. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, berdasarkan hasil survey status literasi digital yang dilaksanakan tahun 2020 oleh Kata Data Inside Center bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Indeks Literasi Digital Kota Pontianak adalah 3.59. "Hal ini menunjukkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir setiap gerak Pemkot Pontianak sudah berbasis digital," ujarnya usai menyampaikan materi sebagai keynote speech pada peluncuran Indonesia Makin Cakap Digital yang digelar Kemenkominfo RI di Hotel Mecure Pontianak, Kamis (20/5/2021).

Oleh sebab itu, Edi mengajak masyarakat untuk mendukung program-program Pemkot Pontianak yang sudah dilaksanakan selama ini terutama berkaitan dengan pembentukan kampung digital seluas-luasnya. Kemudian tak kalah pentingnya adalah melaksanakan workshop literasi digital bagi masyarakat dalam meningkatkan kecakapannya di dunia digital. Pemanfaatan media sosial menjadi alternatif dalam menyampaikan informasi maupun komunikasi serta aplikasi-aplikasi yang tersedia. "Banyak sekali aplikasi yang sudah kita create dalam rangka memberikan pelayanan publik yang optimal kepada warga Kota Pontianak, baik pelayanan yang sifatnya internal maupun eksternal," sebutnya.

Dengan diluncurkan literasi digital ini ia berharap akan menambah semangat bagi aparatur di jajaran Pemkot Pontianak dalam mengimplementasikan smartcity di semua lini. Masyarakat juga harus diberikan literasi digital agar cakap dalam memanfaatkan sarana digital. "Kegiatan literasi digital yang diluncurkan ini tentunya menambah semangat kami dalam menciptakan Kota Pontianak yang makin cakap digital 2021," ucap dia.

Pemerintah pusat melalui Kemenkominfo RI meluncurkan program Literasi Digital Nasional 'Indonesia Makin Cakap Digital'. Menteri Kominfo, Johnny G Plate melalui teleconference yang disaksikan langsung oleh para tamu undangan peluncuran Program Indonesia Makin Cakap Digital, menjelaskan, program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Jokowi mengenai percepatan transformasi digital nasional khususnya terkait pengembangan sumber daya manusia digital. "Program literasi digital adalah sebuah keharusan di tengah semakin intensifnya penggunaan internet oleh masyarakat," jelasnya.

Saat ini, lanjutnya, terdapat setidaknya 196,7 juta warganet di Indonesia.Tugas bersama adalah memastikan anak bangsa mampu mengoptimalkan kebermanfaatan internet yang salah satunya ditandai dengan potensi digital ekonomi Indonesia, yang mana diproyeksikan mencapai sekitar USD124 miliar pada tahun 2025 mendatang. "Di saat bersamaan literasi digital adalah sebuah keniscayaan untuk membentengi warganet dari dampak-dampak negatif internet," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat serta mengutamakan program-program pro rakyat dalam APBD. Selain itu pula ditekankannya untuk berupaya memulihkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19. "Tujuannya agar ekonomi bisa terus bergerak serta target pertumbuhan ekonomi, target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat, tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka berkurang," ujarnya usai memberikan arahan kepada para kepala OPD di Aula Abdul Muis Muin Kantor Bappeda Kota Pontianak, Selasa (18/5/2021).

Ia berharap pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak terus membaik. Berdasarkan hasil evaluasi, ada beberapa OPD yang dinilai sudah bagus dalam kinerjanya. OPD-OPD itu sudah mencapai target yang sudah ditentukan, bahkan melebihi. "Tapi beberapa OPD masih perlu ditingkatkan terutama dalam pelaksanaan APBD," ungkap Edi.

Dia mengingatkan kepada seluruh jajarannya agar mempercepat proses pelaksanaan program-program yang telah direncanakan karena sudah memasuki bulan keenam tahun anggaran 2021 ini. Dengan semakin cepatnya pelaksanaan pembangunan di lapangan maka memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang kian baik. "Sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat dengan cepat," tuturnya.

Dalam persoalan anggaran, pihaknya mengalami tekanan sejak 2020. Hal ini disebabkan adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat serta pendapatan daerah yang merosot. Kemerosotan pendapatan daerah bersumber dari sektor pajak, misalnya pajak restoran anjlok hampir 50 persen, pajak hotel merosot 45 persen dan pajak hiburan yang turun hingga 70 persen. "Pada 2021 masih belum kembali ke kondisi normal sehingga ini juga mempengaruhi belanja kita," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK -DPRD Kota Pontianak telah menyampaikan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pontianak tahun 2020. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, rekomendasi yang dikeluarkan itu merupakan hasil pembahasan panitia khusus (pansus) DPRD Kota Pontianak terhadap LKPJ tahun 2020. "Rekomendasi ini akan kami tindaklanjuti agar di tahun berjalan dan akan datang bisa menjadi dasar untuk mengambil keputusan," ujarnya usai menerima rekomendasi LKPJ Wali Kota tahun 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Kamis (29/4/2021).

Menurutnya, hal-hal yang terdapat kekurangan terkait pembangunan Kota Pontianak di segala lini bisa memiliki acuan dan indikator hasil rekomendasi LKPJ tersebut. Tahun kedua masa pandemi Covid-19 ini, sebagaimana amanat dan instruksi pemerintah pusat agar pemerintah daerah melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. "Pada rekomendasi tersebut juga menyinggung terkait refocusing yang harus disampaikan dengan data valid," kata Bahasan.

Selain itu, lanjutnya lagi, dalam rekomendasi juga terdapat beberapa catatan terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat dan beberapa OPD lainnya. Rekomendasi ini nantinya harus ada parameter sejauh mana realisasinya. "Sehingga dampak dari rekomendasi DPRD itu jelas," pungkasnya. (prokopim)

Penandatanganan Komitmen Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendukung penerapan sistem merit dalam tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Hal tersebut dinilainya sangat menunjang bagi terbentuknya profesionalitas ASN. "Tentunya dengan menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN ini akan terbentuk aparatur yang berkompeten dan dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan publik," ujarnya usai penandatanganan komitmen pelaksanaan tata kelola manajemen ASN berbasis sistem merit di Hotel Aston Pontianak, Kamis (29/4/2021).

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pasal 51 yang menyebutkan bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit.

Edi menjelaskan, sistem merit ini merupakan sebuah kebijakan dalam manajemen ASN yang berlandaskan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa adanya diskriminasi. "Kebijakan ini sebuah terobosan dalam meningkatkan daya saing ASN di era transformasi digital seperti sekarang ini," ungkapnya.

Menurutnya, era transformasi digital yang dihadapi saat ini membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional. Dengan meningkatnya kualitas SDM, termasuk aparatur di pemerintahan, maka Kota Pontianak akan memiliki kemampuan daya saing. "Adanya sistem merit dalam tata kelola manajemen ASN ini bertujuan meningkatkan SDM aparatur agar berdaya saing," pungkasnya. (prokopim)