,
menampilkan: hasil
Konkretkan Rencana Aksi Satu Data Kota
PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan bahwa Rencana Aksi Satu Data Indonesia (SDI) tingkat daerah tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Dokumen tersebut harus menjadi pedoman kerja yang konkret bagi seluruh perangkat daerah dalam membenahi tata kelola data secara terarah dan berkelanjutan.
“Rencana aksi ini jangan hanya menjadi dokumen perencanaan. Harus menjadi pedoman operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam melakukan pembenahan tata kelola data,” ujarnya Ketika membuka Diseminasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Pontianak di Bapperida Pontianak, Rabu (21/10/2026).
Ia menjelaskan, rencana aksi perlu memuat kegiatan yang jelas, target yang terukur, pembagian tanggung jawab yang tegas, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi. Dengan demikian, setiap perangkat daerah dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana capaian pelaksanaannya diukur.
“Kalau ini rencana aksi, maka harus konkret. Siapa mengerjakan apa, targetnya apa, kapan selesai, dan bagaimana dievaluasi,” katanya.
Amirullah menambahkan, penyusunan dokumen tersebut mengacu pada kebijakan Satu Data Indonesia dan perlu mencakup penguatan sumber daya manusia, penyusunan SOP atau petunjuk teknis, pengumpulan data, pemeriksaan dan validasi data, hingga penyebarluasan dan penyediaan akses data bagi pengguna. Struktur dokumen perlu tetap selaras dengan dokumen perencanaan daerah, arahan kepala daerah, prioritas tematik, serta kemampuan keuangan daerah.
“Dokumen perencanaan jangan terlalu mudah berubah. Harus cukup rigid agar menjadi pegangan, tetapi tetap memberi ruang penyesuaian kalau memang ada kebutuhan yang benar-benar relevan,” jelasnya.
Sekda juga menyoroti pentingnya penggunaan bahasa dan indikator yang lebih membumi. Menurutnya, istilah-istilah seperti “optimalisasi” atau “penguatan” harus diterjemahkan ke dalam bentuk kegiatan yang jelas dan dapat diukur.
“Kadang-kadang bahasanya terlalu tinggi, tetapi susah dikonkretkan. Yang dibutuhkan itu contoh yang jelas: apa yang belum, apa yang harus diperbaiki, dan apa hasil akhirnya,” ujarnya.
Ia meminta seluruh OPD tidak melihat Satu Data sebagai urusan Kominfo atau Bapperida semata. Setiap perangkat daerah memiliki data tematik sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dan wajib memastikan kualitas data tersebut.
“OPD mendukung apa? Ya data tematik yang dia punya. Lihat tugas pokok masing-masing, kemudian kita hubungkan dengan kebutuhan Satu Data,” katanya.
Amirullah mencontohkan, data ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, pengangguran, kemiskinan, ketimpangan dan inflasi harus dikelola secara konsisten dan terintegrasi karena menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan.
Menurutnya, forum Satu Data harus menjadi ruang untuk menyepakati renaksi bersama, bukan sekadar tempat berbagi informasi. Setelah disepakati, dokumen tersebut kemudian menjadi dasar pelaksanaan bagi seluruh perangkat daerah.
“Kalau sudah disusun, tinggal kita sepakati dalam forum. Setelah itu harus dijalankan, bukan hanya disimpan sebagai dokumen,” tegasnya.
Ia berharap penerapan Satu Data dapat memperkuat kualitas perencanaan dan pengambilan kebijakan di Kota Pontianak sehingga keputusan pembangunan benar-benar berbasis pada data yang valid, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau datanya baik, perencanaannya juga akan lebih tepat. Ujungnya adalah kebijakan yang lebih akurat dan manfaat pembangunan yang lebih terasa bagi masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)
Pemkot dan Komisi V DPR RI Satukan Langkah untuk Air Baku dan Infrastruktur Kota
PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak bersama Komisi V DPR RI mendorong percepatan penanganan persoalan air baku sekaligus penguatan infrastruktur transportasi melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Pembahasan itu mengemuka dalam pertemuan bersama Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, jajaran balai kementerian terkait, serta perangkat daerah provinsi dan kota.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, persoalan air baku menjadi salah satu agenda utama, terutama setelah pada musim kemarau lalu terjadi intrusi air laut yang memengaruhi kualitas air baku Perumda Air Minum.
“Tadi kita membahas masalah air baku PDAM yang ketika musim kemarau mengalami intrusi air asin. Kita bahas solusi jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang,” ujarnya usai menerima Kunjungan Kerja anggota Komisi V Syarif Abdullah di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (14/10/2026).
Menurut Edi, pertemuan tersebut penting untuk menyatukan persepsi agar penanganan tidak dilakukan secara parsial. Pembahasan teknis selanjutnya akan diarahkan pada pilihan solusi yang paling efektif dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
“Insya Allah kita sudah satu meja dan satu persepsi. Persoalan air baku ini tetap harus menjadi prioritas dan nanti akan kita detailkan lagi secara teknis,” katanya.
Selain kualitas air baku, kedua pihak juga membahas peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di Pontianak Utara. Edi menyebut kebutuhan tersebut menjadi penting untuk mendukung pertumbuhan kawasan, termasuk keberadaan Sekolah Rakyat.
“Kita juga akan menambah kapasitas di Pontianak Utara. Ini menunjang Sekolah Rakyat dan kebutuhan pelayanan air bersih di kawasan sekitarnya,” jelasnya.
Selain air baku, pertemuan turut membahas peningkatan kapasitas jalan nasional dan penanganan kemacetan. Salah satunya melalui optimalisasi geometrik jalan pada koridor Simpang Garuda hingga Simpang 28 Oktober.
Edi mengatakan penataan jalan perlu dilakukan bersama dengan fasilitas pendukung seperti trotoar, turap, penerangan jalan, serta fasilitas pejalan kaki.
“Geometrik jalan nasional perlu kita optimalkan supaya kemacetan bisa semakin berkurang. Kita juga ingin trotoar yang baik, penerangan jalan, dan fasilitas pendukung lainnya,” katanya.
Dalam jangka panjang, Edi juga mendorong pembangunan jaringan jalan yang mampu mengalihkan kendaraan berat dari pusat kota, termasuk jalan tol atau highway menuju Kijing dan kawasan pantai utara serta pembangunan Jembatan Kapuas III.
“Ini bagian dari upaya mengurangi kepadatan angkutan berat yang masuk ke Kota Pontianak,” ujarnya.
Anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie menilai, persoalan air tawar memang membutuhkan kajian yang matang karena setiap alternatif memiliki karakteristik dan keterbatasan masing-masing.
“Masalah kelangkaan air tawar ini cukup ramai dibicarakan. Apakah membangun waduk, apakah memperpanjang pipa, dan sebagainya. Setelah kita bahas, tentu masing-masing pilihan perlu dikaji lebih dalam,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi sumber air di Pontianak berbeda dengan daerah yang mendapat suplai dari kawasan pegunungan. Ketergantungan terhadap curah hujan dan kondisi sungai membuat intrusi air laut menjadi persoalan yang perlu ditangani secara menyeluruh.
“Kalau kemarau panjang dan hujan di hulu berkurang, air asin akan semakin masuk. Karena itu kita akan kaji mana solusi yang paling tepat untuk dilakukan,” katanya.
Syarif menilai koordinasi lintas pemerintahan menjadi kunci agar berbagai rencana tersebut dapat ditindaklanjuti dalam program yang lebih konkret.
“Hari ini kita duduk bersama untuk menyamakan persepsi antara pusat, provinsi, dan kota. Ada pemerintah daerah dan ada balai sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat,” katanya.
Ia berharap hasil pertemuan tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi ditindaklanjuti dengan kajian teknis, penetapan prioritas, serta dukungan anggaran sesuai kewenangan masing-masing.
“Yang penting sekarang persepsinya sudah sama. Tinggal kita lanjutkan dengan kajian teknis, penentuan prioritas dan tahapan pelaksanaannya,” pungkasnya. (prokopim)
Bahasan Serahkan Bantuan bagi Dua Keluarga Korban Kebakaran di Gang Pelita
PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyerahkan bantuan kepada dua keluarga korban kebakaran di Gang Pelita, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Selasa (13/10/2026). Kebakaran yang terjadi sehari sebelumnya, Senin (12/10/2026), mengakibatkan rumah kedua keluarga mengalami kerusakan.
Dua kepala keluarga yang menerima bantuan yakni Hadi Syamsidi dan Maming Toya. Hadi tinggal bersama lima anggota keluarganya, sedangkan Maming tinggal bersama empat anggota keluarga.
Bahasan menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang dialami kedua keluarga. Menurutnya, bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kota Pontianak untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar korban pada masa awal setelah kebakaran.
“Musibah seperti ini tentu tidak kita inginkan. Pemerintah hadir untuk membantu meringankan kebutuhan keluarga yang terdampak, terutama pada masa-masa awal setelah kejadian,” ujarnya.
Bantuan disalurkan melalui Dinas Sosial Kota Pontianak berupa perlengkapan kedaruratan dan kebutuhan dasar bagi masing-masing keluarga. Bahasan berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sementara keluarga sembari melakukan pemulihan pascakebakaran.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di lingkungan permukiman, terutama dengan memperhatikan instalasi listrik, penggunaan peralatan rumah tangga, serta sumber api di dalam rumah.
“Yang terpenting sekarang keluarga yang terdampak bisa segera bangkit. Kita berharap ada dukungan dari lingkungan sekitar, karena dalam kondisi seperti ini kepedulian dan gotong royong sangat dibutuhkan,” katanya.
Pemerintah Kota Pontianak, lanjut Bahasan, akan terus berkoordinasi melalui perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan untuk memantau kondisi warga yang terdampak serta kebutuhan lanjutan yang diperlukan.
“Semoga keluarga yang mendapat musibah diberikan kekuatan dan dapat segera kembali menjalani aktivitas seperti biasa,” pungkasnya. (prokopim)
Perayaan Hari Jadi ke-255 Pontianak Digelar Sederhana dan Libatkan Masyarakat
PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak tetap menggelar rangkaian peringatan Hari Jadi ke-255 Kota Pontianak pada 23 Oktober mendatang. Tahun ini, pelaksanaannya disiapkan secara sederhana dengan menitikberatkan pada kegiatan yang melibatkan masyarakat.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan peringatan hari jadi tetap menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk merayakan usia Kota Pontianak. Sejumlah kegiatan akan digelar oleh pemerintah maupun masyarakat.
“Yang penting kita tetap menyelenggarakannya. Kegiatannya sederhana dan sifatnya menunjang peringatan hari jadi,” ujarnya di Kantor Wali Kota, Kamis (8/10/2026).
Menurut Edi, beberapa kegiatan yang sebelumnya dijadwalkan sempat mengalami penundaan akibat kondisi kabut asap. Karena itu, rangkaian kegiatan tahun ini disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang ada.
Edi juga mengajak masyarakat ikut membangun suasana Hari Jadi ke-255 dengan menghias lingkungan masing-masing. Salah satunya melalui pemasangan umbul-umbul di kawasan permukiman, tempat usaha, perkantoran, sekolah, maupun fasilitas lainnya.
“Seperti kebiasaan kita, ciri khasnya adalah memperindah lingkungan, menjaga kebersihan dan keindahan, serta memasang umbul-umbul,” katanya.
Menurutnya, pemasangan umbul-umbul dapat menjadi bagian dari cara masyarakat menunjukkan kebanggaan terhadap Kota Pontianak sekaligus menjaga nilai kearifan lokal. Nuansa perayaan diharapkan tumbuh dari lingkungan masyarakat, dengan semangat gotong royong, persaudaraan, empati, dan toleransi.
“Ini juga menjadi simbol bahwa Kota Pontianak sedang berulang tahun. Kita ingin kearifan lokal, gotong royong, persaudaraan, semangat, rasa empati dan toleransi terus kita bangkitkan,” tutur Edi.
Ia mengajak masyarakat, dunia usaha, perkantoran, lembaga, kementerian, hingga sekolah untuk turut memeriahkan Hari Jadi ke-255 dengan memperindah lingkungan dan memasang atribut perayaan sesuai ketentuan yang telah disampaikan melalui surat edaran.
“Semangat merayakan usia kota dapat tumbuh dari lingkungan sekitar dan partisipasi masyarakat dalam menjaga identitas serta kebanggaan terhadap Kota Pontianak,” tutupnya. (prokopim)