Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan penguatan inklusi keuangan di Kota Pontianak harus memberi dampak langsung bagi masyarakat. Mulai dari pelajar yang dibiasakan menabung, UMKM yang terdorong naik kelas, hingga pekerja rentan yang mendapat perlindungan jaminan sosial.

Pemkot sendiri telah memiliki Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang menjadi wadah kolaborasi penting antara pemerintah, lembaga jasa keuangan, sekolah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat. TPAKD Kota Pontianak yang terbentuk sejak 2020 juga melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, serta berbagai perhimpunan di kota ini. Pada tahun 2025, capaian program kerja TPAKD Kota Pontianak secara agregat mencapai 145,74 persen.

"Capaian tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor mampu mendorong perluasan akses keuangan secara lebih nyata dan terukur," ujarnya dalam asesmen TPAKD Award Tahun 2026 di Pontive Center, Jumat (31/7/2026) sore.

Salah satu program unggulan adalah Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR. Jumlah rekening pelajar meningkat dari 107.121 rekening pada 2023 menjadi 167.210 rekening pada akhir 2025, dengan rata-rata kenaikan 25,99 persen. Nominal tabungan pelajar juga naik dari Rp20,18 miliar menjadi Rp31,74 miliar.

Edi menilai capaian tersebut penting karena membangun kebiasaan finansial sejak dini. Apalagi, persentase rekening dormant atau tidak aktif turun dari 27,56 persen pada 2023 menjadi 19,74 persen pada akhir 2025. Artinya, pelajar tidak hanya membuka rekening, tetapi mulai aktif menabung.

Pemkot Pontianak juga mengembangkan kampanye menabung melalui pendekatan kreatif, di antaranya Tabungan dari Barang Bekas atau TABUNGKU serta literasi melalui Tundang, yakni tradisi Melayu pantun dan gendang. Pendekatan ini membuat edukasi keuangan lebih dekat dengan budaya lokal sekaligus mendorong kepedulian lingkungan.

Di sisi lain, TPAKD Kota Pontianak memperkuat perlindungan bagi pekerja rentan dan informal melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Peserta aktif pekerja bukan penerima upah meningkat 69,13 persen dalam tiga tahun, dari 8.702 peserta pada 2023 menjadi 14.718 peserta pada akhir 2025.

"Pada 2025, sebanyak 6.489 peserta terlindungi melalui dukungan APBD," tambahnya.

Untuk UMKM, digitalisasi menjadi salah satu fokus utama. Pada 2025, jumlah merchant QRIS di Kota Pontianak mencapai 186.753 atau naik 12,89 persen secara tahunan. Dalam lima tahun terakhir, pertambahan merchant rata-rata mencapai 28.154 per tahun dengan rata-rata pertumbuhan 26,44 persen.
Pemkot Pontianak juga mengembangkan Elektronifikasi Pendapatan Online Terintegrasi atau e-Ponti untuk memudahkan pembayaran pajak dan retribusi daerah.

"Pada 2025, penerimaan melalui QRIS retribusi tercatat Rp493,33 juta dan turut mendorong pendapatan sektor retribusi sebesar Rp29,32 miliar," katanya.

Keberhasilan digitalisasi ini juga mengantarkan Pemkot Pontianak meraih empat penghargaan dari Bank Indonesia pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025. Edi berharap TPAKD Kota Pontianak terus menjadi ruang kolaborasi untuk memperluas literasi, inklusi, dan akses keuangan.

“Tujuan akhirnya adalah masyarakat lebih berdaya. Pelajar cerdas finansial, UMKM naik kelas, pekerja rentan terlindungi, dan ekonomi kota semakin kuat,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa integritas aparatur sipil negara harus dibangun dari lingkungan keluarga. Menurutnya, keluarga menjadi benteng utama dalam mencegah penyimpangan sekaligus menjaga komitmen ASN untuk memberikan pelayanan publik yang bersih dan profesional.

Hal tersebut disampaikan Edi saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) atau Sosialisasi Keluarga Berintegritas bagi camat, lurah, kasubbag perencanaan dan keuangan kecamatan, bendahara kecamatan beserta pasangan di Hotel Ibis Pontianak, Kamis (30/7/2026).

"Kegiatan ini bukan sekadar untuk memenuhi penilaian program pencegahan korupsi dari KPK. Yang paling penting adalah bagaimana kegiatan ini benar-benar memberikan dampak terhadap diri kita, keluarga, dan lingkungan kerja," ujarnya.

Edi mengatakan, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi di era digital. Karena itu, setiap ASN harus mampu menjaga integritas dalam menjalankan tugas agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terpelihara.

Ia mengingatkan bahwa berbagai kasus operasi tangkap tangan dan pelanggaran hukum yang terjadi di berbagai daerah menjadi pelajaran penting bagi seluruh aparatur agar tidak tergoda menyalahgunakan kewenangan.

"Integritas bukan hanya benteng untuk menolak godaan, tetapi harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari saat melayani masyarakat," katanya.

Menurut Edi, penyimpangan sering kali tidak diawali dengan niat buruk, melainkan karena perubahan tujuan hidup yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari lingkungan, tekanan ekonomi hingga godaan dalam pekerjaan.

Ia mengajak seluruh peserta untuk kembali mengingat niat awal ketika memilih menjadi ASN, yaitu mengabdi kepada masyarakat dan bekerja secara jujur.

"Niat kita saat pertama bekerja tentu ingin memberikan yang terbaik dan memperoleh penghasilan yang halal untuk keluarga. Jangan sampai dalam perjalanan, niat itu berubah karena berbagai godaan," pesannya.

Selain menjaga integritas, Edi juga mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan keluarga. Menurutnya, komunikasi yang baik antara suami dan istri menjadi kunci agar kebutuhan rumah tangga dapat dipenuhi tanpa harus mencari jalan pintas yang melanggar aturan.

Ia mengimbau ASN menghindari berbagai tawaran yang menjanjikan keuntungan instan, seperti judi online, investasi ilegal maupun pinjaman yang tidak terkendali.

"Kalau ingin menambah penghasilan, lakukan dengan cara yang benar, sesuai aturan, melalui usaha yang halal dan penuh perhitungan. Jangan tergoda cara-cara instan karena risikonya jauh lebih besar," tegasnya.

Edi menambahkan, setiap keputusan yang diambil ASN tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga keluarga. Karena itu, dukungan pasangan dan anggota keluarga sangat penting dalam menjaga integritas selama menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

Ia berharap seluruh peserta mampu menerapkan nilai-nilai yang diperoleh selama pelatihan, sehingga dapat memperkuat budaya pemerintahan yang bersih dan melayani di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Inspektur Kota Pontianak Trisnawati menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Kota Pontianak terhadap Aksi Pencegahan Korupsi yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia mengatakan, kegiatan ini diikuti 47 peserta utama yang terdiri atas camat, lurah, kasubbag perencanaan dan keuangan, serta bendahara kecamatan beserta pasangan atau anggota keluarga, sehingga total peserta mencapai 94 orang.

"Kami berharap nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kesederhanaan, kepedulian, dan keberanian tumbuh dari lingkungan keluarga. Dengan begitu, keluarga menjadi benteng moral bagi ASN dalam menjalankan tugasnya," ungkap Trisnawati.

Menurutnya, kecamatan dan kelurahan merupakan unit pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan integritas aparatur di tingkat tersebut akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik.

Trisnawati menegaskan bahwa Inspektorat tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi mitra konsultasi bagi perangkat daerah agar pelaksanaan pemerintahan tetap sesuai ketentuan dan mampu meminimalkan potensi pelanggaran.

"Kami ingin integritas tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi budaya yang tumbuh di lingkungan kerja maupun di keluarga, sehingga dapat diwariskan kepada generasi berikutnya," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melepas keberangkatan Kafilah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Kota Pontianak yang akan berlaga pada MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara.

Ia berharap seluruh peserta mampu memberikan penampilan terbaik sekaligus mengharumkan nama Kota Pontianak.

Edi meminta seluruh kafilah tetap fokus mempersiapkan diri dengan menjaga semangat berlatih, memperbanyak doa, serta menjaga kondisi fisik selama mengikuti perlombaan.

"Harapan masyarakat Kota Pontianak ada di pundak para kafilah. Ikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sebaik-baiknya dan berikan penampilan terbaik agar mampu meraih prestasi yang membanggakan," ujarnya usai acara pelepasan di Gedung LPTQ Kota Pontianak, Kamis (30/7/2026).

Menurutnya, para peserta yang mewakili Kota Pontianak telah melalui proses pembinaan dan seleksi mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat kota.

Oleh sebab itu, ia optimistis para kafilah memiliki kemampuan untuk bersaing di tingkat provinsi, bahkan berpeluang melaju ke tingkat nasional.

Edi juga mengingatkan bahwa Kota Pontianak akan menjadi tuan rumah MTQ ke-35 tingkat Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2027. Karena itu, ia meminta semangat pembinaan tidak berhenti setelah pelaksanaan MTQ tahun ini.

"Saya berharap kita terus meningkatkan kualitas pembinaan. Target kita bukan hanya menjadi tuan rumah yang baik, tetapi juga mampu meraih prestasi terbaik, bahkan menjadi juara umum," katanya.

Selain kesiapan kemampuan, Edi menekankan pentingnya menjaga kesehatan selama perjalanan dan pelaksanaan MTQ. Mengingat perjalanan menuju lokasi berlangsung cukup lama melalui jalur darat, ia mengimbau seluruh kafilah menjaga kebugaran, beristirahat dengan cukup, serta memperhatikan asupan makanan.

Ia juga mengingatkan peserta untuk menjaga kualitas suara, melakukan pemanasan sebelum tampil, dan mempersiapkan diri secara fisik maupun mental agar dapat memberikan penampilan maksimal di setiap cabang lomba.

"Ikhtiar harus dilakukan sebaik mungkin. Yang terpenting, Al-Qur'an tidak hanya dibaca dan dilombakan, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari," pesannya.

Edi kemudian mendoakan seluruh kafilah diberikan keselamatan, kesehatan, kemudahan, dan keberkahan selama mengikuti MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, serta mampu membawa pulang prestasi yang membanggakan bagi Kota Pontianak.

Ketua LPTQ Kota Pontianak, Amirullah, menyampaikan berbagai kebutuhan administrasi maupun teknis telah dipersiapkan secara optimal guna mendukung kelancaran keikutsertaan kafilah selama pelaksanaan MTQ di Kabupaten Kayong Utara.

"Seluruh kesiapan keikutsertaan kafilah Kota Pontianak dalam MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat telah kami laksanakan seoptimal mungkin. Persiapan tersebut meliputi administrasi, kelengkapan surat-menyurat, hingga berbagai kebutuhan teknis lainnya," ujarnya.

Ia menjelaskan, rombongan diberangkatkan menggunakan dua unit bus. Jumlah peserta yang berangkat tercatat sekitar 113 orang, yang terdiri kafilah, official, serta didukung oleh unsur pendamping dan pengurus lainnya.

Menurutnya, seluruh rangkaian persiapan telah dilakukan sejak jauh hari sehingga kondisi para peserta dinilai siap mengikuti seluruh tahapan perlombaan.

Amirullah menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Pontianak yang terus memberikan perhatian terhadap pembinaan dan pengembangan tilawatil Qur'an, sehingga proses persiapan hingga keberangkatan kafilah dapat berjalan sesuai rencana.

"Kami bersyukur seluruh persiapan dapat diselesaikan dengan baik. Semoga seluruh kafilah dapat mengikuti MTQ dengan lancar dan memberikan hasil terbaik bagi Kota Pontianak," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menekankan bahwa aparatur sipil negara (ASN) dituntut menjadi pelayan masyarakat yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pelayanan publik di tengah keterbatasan sumber daya serta perubahan birokrasi.

Pesan tersebut disampaikannya saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XIII Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, jabatan pengawas memiliki peran strategis karena menjadi penghubung antara kebijakan pimpinan dengan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, peserta pelatihan harus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan, kemampuan analisis, koordinasi, serta inovasi dalam bekerja.

"ASN tidak cukup hanya memahami aturan. Kita juga harus mampu membaca persoalan di lapangan, mencari solusi, dan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan pasti kepada masyarakat," ujarnya usai membuka pelatihan.

Edi menuturkan, ekspektasi masyarakat terhadap ASN semakin tinggi, terlebih di era digital ketika setiap pelayanan publik mudah menjadi perhatian publik. Karena itu, ASN harus tetap bekerja secara profesional dalam koridor peraturan yang berlaku.

Ia juga mengingatkan bahwa tugas ASN tidak berhenti pada uraian jabatan. Seorang aparatur, khususnya di tingkat kecamatan dan kelurahan, harus memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan di wilayahnya, mulai dari kebersihan lingkungan, infrastruktur, pelayanan administrasi, hingga kondisi sosial masyarakat.

"Kalau ada jalan berlubang, lampu penerangan mati, lingkungan kumuh, atau ada warga yang belum mendapatkan pelayanan, itu harus menjadi perhatian. Meskipun bukan tugas utama, tetapi itu bagian dari fungsi sebagai pelayan masyarakat," jelasnya.

Di tengah keterbatasan jumlah pegawai, Edi meminta ASN terus meningkatkan kapasitas melalui pembelajaran, penguasaan regulasi, serta pemanfaatan inovasi dan digitalisasi agar kualitas pelayanan tetap terjaga.

Ia juga mengajak peserta pelatihan memanfaatkan masa pendidikan sebagai sarana memperkuat kompetensi, membangun komunikasi, dan melakukan introspeksi diri sebagai aparatur negara.

"Terus tingkatkan kompetensi, kreativitas, dan komunikasi. Bekerjalah dengan sabar, ikhlas, dan penuh tanggung jawab. Kemampuan seseorang akan terlihat dari bagaimana ia mampu menyelesaikan persoalan. Dari situlah lahir pemimpin-pemimpin yang berkualitas," tutupnya. (prokopim/kominfo)