Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menggelar operasi pasar dalam rangka menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai Selasa, 19 Mei hingga Kamis, 21 Mei 2026, dan menyasar masyarakat di enam kecamatan se-Kota Pontianak.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menjelaskan, operasi pasar tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Melalui kegiatan ini, Pemkot Pontianak berupaya menjaga daya beli masyarakat, khususnya terhadap bahan pokok yang menjadi kebutuhan utama rumah tangga.

“Ini adalah wujud kepedulian pemerintah dalam langkah membantu mengangkat daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok,” ujarnya usai membuka operasi pasar di halaman Kantor Kecamatan Pontianak Barat, Selasa (19/5/2026).

Adapun bahan pokok yang dijual dalam operasi pasar ini antara lain beras, minyak goreng, dan gula pasir. Barang-barang tersebut dijual dengan harga subsidi agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

Sekda menerangkan, sumber dana subsidi berasal dari dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) sejumlah mitra. Pelaksanaan kegiatan ini juga melibatkan perangkat daerah terkait, camat, dan lurah di wilayah Kota Pontianak.

Menurutnya, operasi pasar digelar secara merata di seluruh kecamatan. Setiap kecamatan memperoleh alokasi 1.000 paket bahan pokok bersubsidi. Dengan demikian, total paket yang disediakan dalam kegiatan ini mencapai 6.000 paket. Untuk satu paketnya dijual seharga Rp85 ribu, di mana harga asli paket tersebut Rp116 ribu.

“Untuk paket yang kami sediakan dalam bentuk subsidi harga, dibagi di enam kecamatan. Satu kecamatan itu 1.000 paket,” katanya.

Selain membantu masyarakat, operasi pasar ini juga menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Sekda menyebut, subsidi harga bahan pokok diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan suplai di masyarakat, sehingga keseimbangan pasar tetap terjaga dan harga tidak mengalami kenaikan signifikan menjelang Iduladha.

“Tujuan lainnya adalah mengendalikan inflasi. Dengan harga yang disubsidi dalam jangka waktu ini, kita membantu dari sisi suplai, sehingga diharapkan keseimbangan pasar tercapai dan harga tidak meningkat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sasaran utama kegiatan ini adalah warga kurang mampu. Sesuai arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak, penerima manfaat diarahkan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data kesejahteraan sosial.

“Yang kita sarankan adalah warga kurang mampu, berdasarkan data tertentu dari sosial kemasyarakatan, yang kita kategorikan dari desil 1 sampai dengan desil 2,” terangnya.

Pemilihan warga yang berhak membeli paket bahan pokok bersubsidi dilakukan oleh pihak kecamatan dan kelurahan. Mereka bertugas memilah dan memilih warga yang diundang untuk hadir dalam kegiatan operasi pasar tersebut.

Sekda berharap operasi pasar ini dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang Iduladha. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di Kota Pontianak. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendorong kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk terus meningkatkan kapasitas intelektual, sikap kritis, dan kemampuan membaca dinamika bangsa. Apalagi Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada mereka yang hadir saat ini. Sedang di sisi lain, HMI telah terbukti melahirkan banyak kader yang berkiprah di berbagai sektor, termasuk pemerintahan. 

“Kemarin saat retret di Magelang, kami berkumpul dengan alumni HMI. Ada 126 kepala daerah yang alumni HMI. Artinya tidak sia-sia adik-adik berhimpun sebagai kader HMI untuk terus menyiarkan kemajuan,” ujarnya dalam penutupan Intermediate Training atau Latihan Kader II dan Latihan Khusus KOHATI tingkat Nasional HMI Cabang Pontianak 2026 di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Minggu (17/5/2026) malam.

Menurut Edi, tema kegiatan “Resonansi Nalar Khatulistiwa HMI Menuju Indonesia Emas 2045” menjadi relevan di tengah tantangan global yang berdampak langsung terhadap kehidupan bangsa. Ia menyebut Indonesia saat ini menghadapi tekanan ekonomi, ketidakpastian global, dampak perang di Timur Tengah, hingga perubahan harga energi dan kebutuhan pokok.

“Indonesia Emas 2045 ini terwujud atau tidak, tergantung bagaimana pengelolaan bangsa kita. Kita semua, baik terlibat langsung maupun tidak langsung, punya peran dalam proses menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Edi menilai, situasi global yang tidak menentu harus disikapi dengan optimisme, namun tetap dengan kewaspadaan. Menurutnya, ekonomi menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberlanjutan visi pembangunan nasional. Jika pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, maka cita-cita Indonesia Emas masih dapat dikejar. Namun apabila tekanan ekonomi semakin besar, dampaknya akan terasa hingga ke daerah.

Ia juga menyinggung pengaruh era digital dan media sosial yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Informasi yang cepat dan bebas, katanya, dapat menjadi kekuatan apabila dikelola dengan baik, tetapi juga dapat menimbulkan kegaduhan bila tidak dibarengi kemampuan berpikir kritis.

“Kalau kita tidak mampu membaca dan memprediksi keadaan, ini bisa menjadi tantangan,” jelasnya.

Edi menambahkan, Kalimantan Barat dan Kota Pontianak memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Sektor perkebunan, pertambangan, industri kreatif, dan ekonomi digital perlu dimanfaatkan secara produktif agar tidak menjadi peluang yang terlewatkan.

Menurutnya, kegiatan latihan kader seperti Intermediate Training dan Latihan Khusus KOHATI menjadi ruang penting untuk memperkuat wawasan, kedewasaan berpikir, dan kapasitas kader HMI. Ia berharap para peserta mampu menjadi kader yang mumpuni, baik secara intelektual, kritis, maupun progresif dalam melihat situasi bangsa.

“Kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas kader seperti ini diharapkan berdampak untuk kebaikan dan kemajuan bangsa kita,” ujarnya.

Sebagai kepala daerah, Edi mengaku merasakan langsung bagaimana faktor eksternal, regulasi, keterbatasan anggaran, serta tingginya tuntutan masyarakat memengaruhi kerja pemerintahan. Karena itu, ia menilai kader muda harus memiliki kemampuan membaca persoalan secara utuh dan berkontribusi aktif dalam pembangunan.

Ia berharap setelah mengikuti Latihan Kader II dan Latihan Khusus KOHATI, para peserta semakin termotivasi untuk berkiprah di berbagai sektor. Menurutnya, perjuangan kader HMI tidak berhenti dalam ruang pelatihan, tetapi harus dilanjutkan dalam kerja nyata di tengah masyarakat.

“Perjuangan itu tidak selesai sampai di sini. Kita akan terus berkiprah. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat untuk terus membangun negeri di semua sektor,” katanya.

Edi juga menilai kekuatan HMI terletak pada militansi, jaringan alumni, dan semangat persaudaraan lintas daerah. Ia berharap kekuatan tersebut dapat terus disinergikan dan dikolaborasikan untuk memberi manfaat yang lebih luas bagi bangsa, daerah, dan masyarakat.

“Ini salah satu kekuatan HMI yang sebenarnya bisa kita sinergikan dan kolaborasikan. Alumni HMI sangat kuat, sangat militan, dan selalu punya ikatan emosional,” pungkasnya. (prokopim)

Perkuat Ruang Fiskal Daerah

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendorong adanya revisi terhadap Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atau UU HKPD. Dorongan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Edi menilai sejumlah ketentuan dalam UU HKPD perlu ditinjau kembali karena berdampak terhadap potensi penerimaan daerah. Salah satunya berkaitan dengan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT atas jasa parkir. Menurutnya, tarif PBJT jasa parkir yang saat ini dibatasi paling tinggi 10 persen perlu dievaluasi kembali. Pemerintah daerah, kata dia, membutuhkan ruang yang lebih proporsional dalam mengelola potensi pajak daerah, khususnya pada sektor-sektor yang tumbuh di wilayah perkotaan.

"Jasa parkir yang saat ini maksimal 10 persen perlu ditinjau kembali, paling tidak menjadi 20 persen seperti dulu," ujarnya dalam Reboan: Rembuk dan Bincang-bincang Otonomi Daerah antar Kepala Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri secara daring, Rabu (13/5/2026).

Selain sektor parkir, Edi juga menyoroti pengaturan jasa sewa kamar atau rumah kos. Ia mendorong agar rumah kos kembali dimasukkan secara tegas sebagai objek PBJT jasa perhotelan, mengingat pada pengaturan sebelumnya sektor tersebut pernah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah.

Menurutnya, perubahan pengaturan pasca-UU HKPD membuat potensi pendapatan daerah dari sektor rumah kos berkurang. Padahal, di kota seperti Pontianak yang menjadi pusat pendidikan, perdagangan, dan jasa, keberadaan rumah kos cukup signifikan dan memiliki nilai ekonomi yang besar.

“Jasa sewa kamar atau rumah kos sebelumnya dipungut oleh pemerintah daerah. Ketika tidak lagi menjadi objek yang jelas, tentu ada potensi pendapatan daerah yang hilang,” katanya.

Edi menjelaskan, Pontianak memiliki karakter sebagai kota jasa dan pendidikan dengan jumlah mahasiswa serta pekerja dari luar daerah yang cukup besar. Kondisi tersebut membuat sektor hunian sementara, termasuk rumah kos, berkembang dan seharusnya dapat menjadi bagian dari basis pajak daerah yang dikelola secara adil. Dorongan revisi UU HKPD adalah untuk menciptakan keadilan fiskal dan memperkuat kemampuan daerah membiayai pembangunan serta pelayanan publik.

“Daerah membutuhkan ruang fiskal yang memadai agar pembangunan bisa terus berjalan. Tentu pengelolaannya tetap harus akuntabel, proporsional, dan memperhatikan kondisi masyarakat,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Otda Kemendagri, Cheka Virgowansyah mengatakan akan menampung semua suara daerah sebagai bahan evaluasi pemerintah pusat. Ia ingin pemda juga dapat bersurat agar hasil diskusi tersebut mendapat legalitas kuat.

"Masukan ini akan kami tampung sebagai bahan evaluasi dan pembahasan revisi," tutupnya. (prokopim)

Beri Semangat Berkarya dan Inovasi

PONTIANAK - Siti Jubaidah (65 tahun) sumringah ketika Selvi Ananda Gibran Rakabuming Raka--istri Wakil Presiden Republik Indonesia--singgah ke rumahnya di Kampung Caping, Kelurahan Bansir Laut, Pontianak Tenggara, Selasa (12/5/2026). Jemarinya yang sibuk dengan daun mengkuang, tali dan rotan diistirahatkan. Menyambut tamu istimewa dengan senyum dan salam.

Selvi Ananda Gibran Rakabuming Raka tak datang sendiri. Ia membawa rombongan Seruni Kabinet Merah Putih (Solidaritas Perempuan untuk Indonesia), didampingi Ketua Dekranasda Kalbar Erlina dan Ketua Dekranasda Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie. Mereka membawa semangat dan sejumlah barang untuk membantu Jubaidah terus berkarya.

Jubaidah bercerita, ia menjadi pengrajin caping sejak duduk di bangku kelas enam sekolah dasar. Pekerjaan ini merupakan pengetahuan lokal yang diwariskan turun-temurun sebagian penduduk tepian Kapuas. Sayangnya, saat ini kurang lebih tinggal belasan rumah yang rutin berproduksi.

"Awalnya, mengambil upah dengan ikut orang, dan terus sampai sekarang," ceritanya.

Kini, dalam satu hari, Siti Zubaidah dan suaminya hanya bisa membuat paling banyak lima caping. Tangan dan matanya sudah tak secekatan dulu. Namun hasil dari caping itulah yang menghidupi keluarga kecilnya. 

Biasanya, ia menjual caping-caping ke pengepul di Pasar Kapuas Besar. Di sana, caping polos dihargai Rp10 ribu. Sedang yang sudah cantik dengan warna-warna, dibanderol Rp15 ribu. Ia pun menjual caping-caping itu setelah jumlahnya mencapai beberapa kodi. Dalam sebulan, tangannya mampu membuat dua kodi atau 20 buah caping.

Untuk satu kodinya, ia keluar modal daun mengkuang Rp35 ribu. Belum termasuk rotan, tali rapia dan keperluan lain. Bantuan dari Selvi Ananda Gibran Rakabuming Raka pun disyukuri. Termasuk upaya Pemkot Pontianak menebar promosi dan menjadikan Kampung Caping salah satu destinasi. 

Selain mengunjungi Jubaidah, istri Wapres turut berinteraksi dengan pelaku UMKM, pengrajin hilir dari caping, anak-anak dan masyarakat di Rumah Budaya Kampung Caping. Ia juga memberikan sejumlah bantuan dan meninjau pelatihan Kurator Penggiat UMKM, dan pelatihan Pengembangan Talenta Industri Kreatif di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar yang diselenggarakan Dekranasda Pontianak bersama sejumlah mitra.

Ketua Dekranasda Kota Pontianak Yanieta Arbiastuti mengatakan, ada pesan khusus dari Selvi Ananda Gibran Rakabuming Raka untuk para pengrajin caping dan pelaku UMKM Kalbar. 

"Pesan beliau (Selvi Ananda Gibran Rakabuming Raka), terus semangat, terus melakukan inovasi, dan kami dari Dekranasda Kota juga terus memberikan bimbingan untuk memajukan UMKM Kota Pontianak," cerita Yanieta.

Yanieta bersyukur Selvi Ananda Gibran Rakabuming Raka dapat berinteraksi langsung dengan pengrajin, UMKM, dan peserta pelatihan industri kreatif. Walaupun sebentar, pertemuan itu menjadi penyemangat mereka untuk berkarya.

Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap kunjungan dan bantuan yang diberikan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Apalagi istri Wapres turut membawa rombongan Seruni Kabinet Merah Putih yang merupakan organisasi para pendamping menteri yang fokus pada kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan peningkatan kapasitas warga. Selain dengan kegiatan-kegiatan di tingkat tapak, cerita-cerita berkesan yang mereka dapat dari Pontianak akan turut dipromosikan.

"Yang hadir ini kan ibu-ibu menteri, pasti dia akan cerita kepada suami-suaminya--para menteri, dan tentu ada hal-hal yang dianggapnya bisa membantu, bermanfaat untuk Kota Pontianak," tutupnya. (prokopim)