,
menampilkan: hasil
Bangun Budaya Antikorupsi dari Diri Sendiri
PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak masyarakat bersama pemerintah membangun budaya antikorupsi mulai dari perilaku sehari-hari. Menurutnya, pencegahan akan jauh lebih efektif apabila dilakukan sejak awal melalui disiplin, integritas, transparansi, serta pelayanan publik yang semakin minim celah penyimpangan.
“Yang kita bangun adalah kesamaan persepsi dan komitmen bersama. Tidak ada kata terlambat untuk terus memperbaiki, terutama dalam pelayanan Pemerintah Kota Pontianak,” ujarnya dalam Sosialisasi Antikorupsi bagi Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (28/10/2026).
Edi mengatakan, upaya pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Titik rawan dapat muncul dalam berbagai bentuk pelayanan, mulai dari perizinan, penerbitan surat keterangan, hingga pelayanan yang berkaitan dengan percepatan dan kepastian proses. Karena itu, budaya integritas perlu dibangun melalui kebiasaan sederhana.
Ia mencontohkan sikap disiplin dan kesediaan mengikuti antrean tanpa mencari jalan pintas.
“Kadang kita tidak sabar mengantre dan ingin lebih cepat. Dari kebiasaan-kebiasaan kecil seperti itu sebenarnya budaya integritas harus mulai dibangun. Kalau tidak ingin terlambat, solusinya adalah berangkat lebih awal dan lebih disiplin,” katanya.
Edi juga menyoroti kebiasaan memberikan uang kepada petugas untuk mempercepat pelayanan. Menurutnya, praktik semacam itu dapat menjadi pintu masuk tumbuhnya budaya yang tidak sehat, bahkan ketika petugas pada awalnya tidak meminta.
“Ada yang ingin cepat lalu menyisipkan uang di bawah map. Padahal yang melayani tidak meminta. Kalau dibiarkan, lama-lama menjadi kebiasaan dan yang datang kemudian merasa harus melakukan hal yang sama,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemkot Pontianak telah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pelanggaran yang ditemukan dalam pelayanan, mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala hingga penurunan pangkat, sesuai tingkat pelanggarannya.
Selain praktik yang disengaja, Edi mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan dan kelalaian teknis juga dapat menurunkan kualitas pekerjaan pemerintah. Ia mencontohkan pekerjaan konstruksi yang secara perencanaan telah sesuai standar, tetapi kualitasnya menurun karena pelaksanaan di lapangan tidak mengikuti spesifikasi.
“Kadang niat korupsinya tidak ada, tetapi karena pengawasan lemah, kualitas pekerjaan turun. Ini juga harus menjadi pembelajaran karena hasil akhirnya tetap merugikan masyarakat,” katanya.
Untuk memperkecil celah penyimpangan, Edi mendorong penguatan tata kelola pelayanan yang transparan, disertai pengawasan dan pemanfaatan teknologi. Digitalisasi dinilai dapat membantu memastikan proses pelayanan berjalan sesuai ketentuan, mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang, serta memberikan kepastian kepada masyarakat.
Inspektur Kota Pontianak Trisnawati menjelaskan, salah satu upaya mitigasi kebocoran keuangan dan pungutan liar adalah memperluas penggunaan transaksi nontunai serta layanan digital. Sistem tersebut mengurangi kontak langsung antara masyarakat dan petugas, sekaligus membuat transaksi tercatat sehingga lebih mudah ditelusuri.
“Transaksi digital ini salah satu cara untuk memotong rantai pungutan liar ataupun suap, karena semua dilakukan melalui digitalisasi. Transaksinya juga terekam dan tercatat dengan baik sehingga potensi kebocoran bisa diminimalkan,” jelasnya.
Menurut Trisnawati, sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkot Pontianak telah berupaya menerapkan layanan digital. Pengembangan perlu terus dilakukan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, transparan, dan berintegritas, termasuk dalam layanan yang berkaitan dengan pembayaran.
Ia mengakui, penerapan layanan digital masih menghadapi kendala karena tidak semua masyarakat memiliki sarana dan kemampuan yang memadai untuk mengaksesnya. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme alternatif sekaligus pendampingan agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan. Salah satu contohnya adalah penggunaan kartu dengan sistem *tap* untuk pembayaran parkir.
Trisnawati menegaskan, digitalisasi tidak serta-merta menghilangkan seluruh kemungkinan penyimpangan. Celah dalam sistem tetap perlu diantisipasi melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Meski demikian, transaksi yang tercatat secara digital dapat memperkecil peluang kebocoran dibandingkan mekanisme manual yang memiliki keterbatasan dalam pencatatan dan penelusuran.
Ia menambahkan, pengembangan konsep *Smart City* di Pontianak perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut mencakup penguatan tata kelola pemerintahan, kesiapan aparatur, serta kemampuan masyarakat beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
“Ini menjadi pekerjaan bersama. Harapannya, Pontianak bisa terus berkembang menjadi kota cerdas dalam pelaksanaan pelayanan publik. Selain ASN-nya, masyarakat juga perlu kita dorong agar semakin cakap beradaptasi dengan kemajuan teknologi,” tutupnya. (prokopim)
Dorong Pengusaha UMKM Pontianak Terus Naik Kelas
PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Pontianak untuk terus berkembang dan naik kelas. Menurutnya, perkembangan UMKM yang semakin nyata menunjukkan sektor tersebut memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi daerah.
“UMKM di Pontianak dan Kalimantan Barat harus terus eksis. Sekarang sudah terlihat bahwa banyak yang mulai naik kelas,” ujarnya usai Bursa Wirausaha Unggulan 2026 di Auditorium Universitas Tanjungpura, Senin (26/10/2026).
Bahasan menilai perubahan penyebutan dari “pelaku usaha UMKM” menjadi “pengusaha UMKM” juga membawa pesan penting. Istilah tersebut dinilainya dapat menumbuhkan rasa percaya diri sekaligus memotivasi para pelaku usaha untuk melihat usahanya sebagai bagian penting dari perekonomian.
“Kalau sebelumnya disebut pelaku usaha UMKM, sekarang disebut pengusaha UMKM. Ini menurut saya luar biasa karena memberi motivasi dan semangat kepada mereka,” katanya.
Ia berharap semangat tersebut mendorong UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk, manajemen usaha, pemasaran, serta daya saing. Dukungan terhadap UMKM juga harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah daerah di seluruh Kalimantan Barat.
Ia menyinggung adanya komitmen bersama dari 14 kabupaten dan kota untuk terus memberikan dukungan terhadap pengembangan UMKM.
“Sudah ada penandatanganan bersama dari 14 kabupaten dan kota. Ini menjadi komitmen bahwa pemerintah daerah harus terus memberikan dukungan terbaik kepada UMKM,” ujarnya.
Bahasan menambahkan, dukungan tersebut penting agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu memperluas pasar dan berkembang menjadi usaha yang lebih kuat.
“Yang kita inginkan bukan sekadar UMKM tetap ada, tetapi benar-benar tumbuh, berkembang, dan semakin berdaya saing,” katanya.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan dan berbagai pemangku kepentingan dapat semakin memperkuat ekosistem UMKM di Pontianak.
“Kalau dukungannya kuat dan berkelanjutan, saya yakin semakin banyak pengusaha UMKM kita yang naik kelas,” pungkasnya. (prokopim)
Wako Edi Instruksikan Perbaikan Jalan Amblas di Tanjungpura
PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau kondisi badan jalan yang mengalami penurunan di Jalan Tanjungpura, Rabu (21/10/2026). Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan pekerjaan penggalian pipa proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Ia menginstruksikan kontraktor pelaksana untuk segera memperbaiki jalan dengan menormalisasi elevasi permukaan hingga kembali rata.
“Jalan yang amblas harus segera diperbaiki dan diratakan kembali. Jangan menunggu pekerjaan proyek selesai seluruhnya. Keselamatan pengguna jalan harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Edi menegaskan, Jalan Tanjungpura merupakan jalan berstatus nasional sehingga penanganannya juga memerlukan perhatian dari instansi yang berwenang. Ia meminta Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) segera mengambil langkah percepatan perbaikan agar kondisi jalan kembali aman dilalui masyarakat.
“Saya minta Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional segera mengambil langkah percepatan perbaikan. Kondisi jalan harus segera ditangani agar tidak membahayakan pengguna jalan,” ujarnya.
Kondisi badan jalan yang mengalami penurunan berpotensi mengganggu kenyamanan dan membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor. Karena itu, ia meminta kontraktor segera mengambil langkah penanganan agar kondisi jalan kembali aman dilalui.
“Saya sudah komunikasikan agar pelaksana proyek segera melakukan perbaikan. Pastikan permukaan jalan kembali rata sehingga masyarakat bisa melintas dengan aman dan aktivitas di kawasan ini tidak terganggu,” katanya.
Selain perbaikan fisik, Edi mengingatkan pelaksana proyek agar memperketat pengamanan di sekitar lokasi pekerjaan. Pemasangan rambu peringatan, barikade, serta penerangan yang memadai perlu dipastikan selama proses pengerjaan berlangsung.
“Selama pekerjaan berlangsung, area yang berisiko harus diberi tanda yang jelas, terutama saat malam hari,” tuturnya.
Ia juga meminta kontraktor mengevaluasi metode penggalian dan penanganan tanah di sekitar jalur pipa untuk mengantisipasi penurunan badan jalan di titik lainnya. Menurutnya, pengawasan terhadap kondisi jalan perlu menjadi bagian dari pelaksanaan proyek agar potensi gangguan dapat diketahui dan ditangani lebih awal.
“Saya juga sudah minta pelaksana melakukan pengecekan dan memastikan setiap tahapan pekerjaan memperhatikan kondisi badan jalan di sekitarnya,” tambah Edi.
Ia menambahkan, pembangunan SPALD-T merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas sanitasi dan pengelolaan air limbah domestik di Kota Pontianak. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitar serta aktivitas masyarakat.
“Pembangunan ini penting bagi kota kita, terutama untuk meningkatkan kualitas sanitasi. Tetapi, pelaksanaannya juga harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Keduanya harus berjalan beriringan,” ungkapnya.
Pemerintah Kota Pontianak akan terus memantau tindak lanjut perbaikan sesuai kewenangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Edi berharap penanganan dapat segera diselesaikan sehingga badan jalan kembali rata dan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman. (prokopim)
Wako Edi Apresiasi Bakti Sosial RS Kharitas Bhakti
PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi Rumah Sakit Kharitas Bhakti yang kembali menggelar kegiatan bakti sosial kesehatan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan sunat massal bagi 150 anak serta pemeriksaan kesehatan dan cek darah.
Edi mengatakan, kegiatan sosial yang dilaksanakan RS Kharitas Bhakti tidak hanya dilakukan dalam momentum Hari Jadi Kota Pontianak, tetapi juga pada berbagai kesempatan lainnya. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan sekaligus memperluas akses pelayanan di tengah masyarakat.
“Hari ini ada sunat massal untuk 150 anak, kemudian ada pemeriksaan kesehatan dan cek darah. Mudah-mudahan ini memberikan kemudahan sekaligus semangat pelayanan bagi warga Kota Pontianak yang membutuhkan,” katanya ketika meninjau bakti sosial tersebut di RS Kharitas Bhakti, Rabu (21/10/2026).
Edi menilai RS Kharitas Bhakti selama ini juga mendapat respons positif dari masyarakat. Ia menyebut aspek pelayanan, tenaga kesehatan, hingga kelengkapan peralatan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit.
“Alhamdulillah, banyak komentar masyarakat yang mendapatkan pelayanan di sini cukup baik. Dari sisi pelayanan, tenaga kesehatan maupun kelengkapan peralatannya juga terus berkembang,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengembangan fasilitas rumah sakit menjadi kebutuhan seiring meningkatnya pelayanan. Dengan lokasi yang berada di kawasan pusat perdagangan dan memiliki keterbatasan lahan, optimalisasi ruang menjadi salah satu tantangan yang harus dijawab. Edi berharap peningkatan kapasitas tersebut tetap diikuti dengan komitmen menjaga mutu dan orientasi sosial pelayanan kesehatan.
“Saya yakin Kharitas Bhakti punya komitmen. Orientasinya bukan semata-mata profit, tetapi juga memiliki kepedulian sosial kepada masyarakat, khususnya dalam pelayanan kesehatan,” katanya.
Ia berharap kegiatan bakti sosial seperti sunat massal dan pemeriksaan kesehatan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Kolaborasi seperti ini penting. Pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dukungan rumah sakit dan seluruh stakeholder akan semakin memperluas manfaat yang diterima masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)