Berita

Teken MoU Pengendalian Inflasi Berbasis Kawasan

KUBU RAYA - Untuk penguatan pengendalian inflasi antar wilayah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Kerja sama ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Pengendalian Inflasi Daerah Berbasis Kawasan di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Senin (5/8/2024).

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian, menyambut baik perjanjian kerja sama antara Pemkab Kubu Raya dengan Pemkot Pontianak terkait Pengendalian Inflasi Daerah Berbasis Kawasan. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas inflasi untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

"Kerja sama ini merupakan salah satu cara kita untuk menjaga stabilitas inflasi. Penurunan inflasi yang berlebihan dapat berdampak buruk bagi petani karena harga pangan terus merosot sementara biaya produksi melonjak naik," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa penurunan inflasi memiliki dua sisi. Di satu sisi memberikan dampak positif, namun di sisi lain dapat merugikan petani yang mengandalkan pendapatan dari hasil pertanian. 

"Kalau inflasi terus menurun, dikhawatirkan para petani enggan mengembangkan produksi pertaniannya sehingga mempengaruhi ketersediaan pangan," jelasnya.

Dalam mengendalikan inflasi, ada beberapa langkah strategis yang dilakukan pihaknya, antara lain rutin melaksanakan operasi pasar atau gerakan pasar murah. Pasar murah dinilai efektif dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok. Kemudian, koordinasi dan kerja sama dengan para distributor juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat saat terjadi kelangkaan stok. Selian itu, pihaknya juga menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat untuk mencegah kepanikan saat terjadi kekurangan stok bahan pokok.

“Dengan melakukan sosialisasi untuk mengajak masyarakat berbelanja secara bijak,” ungkapnya.

Pj Wali Kota juga mengatakan bahwa Kota Pontianak juga bergantung  terhadap kabupaten sekitar, terutama Kabupaten Kubu Raya, dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan dapat tercipta stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok yang memadai bagi masyarakat Kota Pontianak dan sekitarnya.

Pj Bupati Kubu Raya Kamaruzzaman, menuturkan, selain kerja sama antara Pemkab Kubu Raya dan Pemkot Pontianak, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan Pemkab Mempawah dalam upaya pengendalian inflasi daerah berbasis kawasan. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat upaya pengendalian inflasi di ketiga daerah, mengingat keterkaitan erat antara Kabupaten Kubu Raya sebagai pemasok utama bahan pokok dan Kota Pontianak sebagai pusat konsumsi.

"Kerja sama ini dilakukan dalam rangka saling memberikan penguatan," sebutnya.

Ia menjelaskan bahwa lebih dari separuh komoditas bahan pokok yang tersedia di Kota Pontianak berasal dari Kabupaten Kubu Raya. Kamaruzzaman berharap adanya sinergi berkaitan dengan komoditi-komoditi yang dibutuhkan masyarakat. 

"Dalam bahasa sederhana, inflasi itu berkaitan dengan ketersediaan, keterjangkauan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif," terangnya.

“Hari ini kita duduk bersama untuk menentukan pemetaan melalui kerja sama dan kesepakatan terkait dengan pengendalian inflasi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kamaruzzaman menekankan pentingnya memastikan ketersediaan barang yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang terjangkau. 

"Inflasi ini terkait bagaimana barang yang dibutuhkan masyarakat tersedia dan harganya terjangkau, dibarengi dengan daya beli masyarakat," tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian memaparkan perkembangan tingkat inflasi terkini di Kota Pontianak. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), angka inflasi saat ini tercatat  -0,60 persen. Angka ini merupakan yang terendah se-Provinsi Kalbar. Sebelumnya, angka inflasi sempat menyentuh 1,98 persen.

“Berdasarkan data terbaru, inflasi Kota Pontianak per Juli 2024 berada di angka -0,60 persen. Ini merupakan capaian yang sangat baik, bahkan terendah se-Kalbar,” ujarnya, Jumat (2/8/2024).

Ani Sofian menjelaskan bahwa angka inflasi ini menunjukkan adanya penurunan harga rerata barang dan jasa di Kota Pontianak. Ia menyatakan hal ini sebagai indikator positif bagi perekonomian kota.

"Pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras semua pihak dalam mengendalikan harga dan menjaga stabilitas ekonomi di Kota Pontianak," tambahnya.

Pj Wali Kota berharap tren positif ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di bulan-bulan mendatang. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi dalam menjaga kestabilan harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak.

"Pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras dan sinergi semua pihak. Mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat yang bijak dalam berbelanja," tambah Ani Sofian.

Menurutnya, turunnya angka inflasi ini selain harga kebutuhan pokok yang stabil, juga menunjukkan daya beli masyarakat meningkat sehingga harga-harga kebutuhan pokok lebih terjangkau.

“Dan ini tentu berdampak positif pada kesejahteraan warga Pontianak," jelasnya.

Ani Sofian menyatakan, stabilitas harga pangan itu dapat terjaga karena adanya koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Satgas Ketahanan Pangan Kota Pontianak melalui pemantauan harga serta ketersediaan stok pangan di pasar-pasar.

“Efektivitas program pengendalian inflasi itu melalui implementasi kebijakan yang tepat sasaran dalam mengendalikan laju inflasi,” imbuhnya.

Meski demikian, Ani Sofian mengingatkan bahwa tantangan ekonomi global masih ada di depan mata. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tetap waspada dan terus bekerja keras mempertahankan stabilitas ekonomi kota.

"Kita tidak boleh lengah. Tantangan ekonomi global masih ada, dan kita harus terus berinovasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi ekonomi yang kondusif di Kota Pontianak," tegasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tengah menyusun strategi jangka panjang kebijakan ekonomi dengan melibatkan akademisi terkait dari seluruh universitas di Kota Pontianak. Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian berharap, diskusi seluruh sektor menghasilkan rekomendasi yang dapat menjawab berbagai tantangan ekonomi, khususnya dalam lima tahun ke depan.

“Hingga saat ini Indonesia masih dihadapkan risiko ketidakpastian global. Sebagai contoh persoalan kemiskinan, angka pengangguran serta lapangan usaha masih jadi tantangan kita bersama, perlu jawaban yang aplikatif dari rumusan para akademisi bersama masyarakat dan instansi vertikal,” ungkapnya, usai membuka Diseminasi Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Tahun 2025-2029 di Hotel Ibis, Kamis (1/8/2024).

Ani Sofian memaparkan, dari data yang ada, angka pengangguran terbuka di Kota Pontianak masih tinggi, sedangkan angka kemiskinan terjadi penurunan 0,25 persen. Penyerapan tenaga kerja pun jadi perhatian pihaknya untuk ke depan. Ani Sofian ingin kedua data tersebut selaras.

“Secara logika mestinya semakin turun angka kemiskinan ada penyerapan tenaga kerja, nanti dikaji para ahli, saya pikir kalau bicara di kampung sudah bekerja semua maka kemiskinan berkurang, tetapi di kota kita berbicara lingkup ekonomi makro,” terangnya.

Hasil diseminasi ini juga akan menjadi acuan visi dan misi pasangan calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November mendatang. Rekomendasi kebijakan akan membantu Pemkot Pontianak mengidentifikasi kendala utama perekonomian.

“Serta memberikan masukan rekomendasi kebijakan publik dengan strategi implementasi untuk pengendalian perekonomian dalam jangka waktu lima tahun ke depan,” jelas Pj Wali Kota.

Ani Sofian melanjutkan, indikator utama ekonomi makro yakni laju pertumbuhan PDRB di tahun 2023 mengalami penurunan dengan capaian 4,76 persen lebih rendah dari tahun 2023 dengan capaian 4,98 persen.

“Diperlukan usaha lebih untuk meningkatkan kembali geliat aktivitas ekonomi di lapangan usaha yang menjadi penopang terbesar dengan tetap memperkuat konsumsi rumah tangga melalui peningkatan daya beli masyarakat Kota Pontianak,” sambungnya.

Kajian akan terbagi menjadi empat bagian. Pertama mencakup aspek peningkatan pertumbuhan ekonomi termasuk strategi implementasi yang berkelanjutan. Kedua fokus penanganan masalah kemiskinan melalui kebijakan prioritas. Ketika aspek ketenagakerjaan terkait dengan upaya mengurangi angka pengangguran di Kota Pontianak melalui peningkatan kesempatan kerja dan keempat mencakup aspek kemandirian fiskal tentang asumsi derajat desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian fiskal Kota Pontianak.

“Hasil rekomendasi akan digunakan sebagai acuan di dalam perumusan RPJMD Kota Pontianak, sekaligus menjadi dasar penetapan gagasan maupun visi dan misi para Calon Kepala Daerah Kota Pontianak,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Untuk memastikan kesediaan stok pangan serta mengendalikan inflasi, Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Kota Pontianak meninjau harga dan stok pangan di sejumlah pasar tradisional, swalayan hingga distributor bahan pokok. Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menuturkan, dari hasil pantauannya, stok bahan pokok pangan masih mencukupi. Ia menyebut, terjadi penurunan pada beberapa komoditas seperti sayur-mayur dan bawang merah.

Sementara angka inflasi bulan Agustus masih menunggu rilis Badan Pusat Statistik (BPS). Tetapi melihat kondisi harga, Ani Sofian optimis inflasi Kota Pontianak bisa bertahan di sepuluh besar inflasi terendah se-Indonesia.

“Beberapa komoditas sedikit naik seperti bawang putih tetapi relatif tidak tinggi, kami juga memantau stok cabai merah sangat cukup,” katanya, usai meninjau harga pangan di Pasar Puring, Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, Kamis (1/8/2024).

Ani Sofian menilai, distribusi pangan yang lancar ini memberi pengaruh stok pangan yang banyak. Sedangkan rerata harga di Pasar Puring untuk bawang merah berada di kisaran Rp24 ribu per kilogram (kg), bawang putih Rp35 ribu per kg, beras medium Rp14 ribu per kg dan telur ayam Rp31 ribu per kg. Untuk harga gula pasir Rp18 ribu per kg. Ani Sofian mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah melaksanakan beberapa upaya seperti operasi pasar di seluruh kelurahan se-Kota Pontianak.

“Yang penting stoknya juga aman, jadi masyarakat tidak perlu khawatir, secara rutin Pemkot Pontianak lewat dinas terkait selalu memonitoring harga, kemudian mengawasi penyaluran barang, jangan sampai terjadi penumpukan,” sebutnya.

Ani Sofian mengimbau masyarakat Kota Pontianak untuk tidak melakukan panic buying. Menurutnya, belanja bijak sesuai kebutuhan dapat menjadi solusi menurunkan harga barang maupun mengendalikan inflasi.

“Inflasi kita sudah di bawah dua persen, artinya sangat baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yang penting jangan sampai terjadi gejolak yang tinggi, kita antisipasi dengan berbagai upaya,” imbuhnya.

Plt Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, Muchamad Yamin, menyatakan bahwa Tim Satgas Pangan melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di sejumlah pasar dan distributor, di antaranya Pasar Puring, Swalayan Citra Siantan dan distributor bahan pokok.

"Tim Satgas Pangan ini untuk memantau secara langsung kondisi harga dan stok bahan pokok di pasar-pasar,” terangnya.

Yamin menambahkan, pemantauan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Pemantauan ini juga merupakan langkah rutin yang dilakukan pihaknya, terutama menjelang hari-hari besar atau saat terjadi fluktuasi harga di pasaran.

"Hasil pemantauan ini akan kami evaluasi dan dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan terkait pengendalian harga dan distribusi bahan pokok di Kota Pontianak," pungkasnya. (kominfo/prokopim)