Berita

BI Kalbar Gelar Kapuas Economic Forum

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah dalam menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan. 

“Kunci utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan di Kota Pontianak khususnya dan Kalimantan Barat (Kalbar) umumnya bagaimana mensinergikan kebijakan yang ada di pusat dengan daerah,” ujarnya usai menghadiri Kapuas Economic Forum (KEF) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (16/10/2024).

Ia menambahkan, untuk menarik investasi yang berkelanjutan, diperlukan koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan yang selaras akan menciptakan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi para investor. Beberapa langkah konkret yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk mendukung sinergi tersebut antara lain, penyederhanaan proses perizinan investasi melalui sistem online terpadu, peningkatan infrastruktur pendukung, termasuk akses transportasi dan jaringan telekomunikasi dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

"Tentunya kita berkomitmen untuk terus meningkatkan daya saing Kota Pontianak sebagai destinasi investasi yang menarik. Dengan dukungan kebijakan pusat yang tepat, kita yakin dapat menciptakan ekosistem investasi yang menguntungkan bagi semua pihak," tambah Ani Sofian.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalbar NA Anggini Sari menjelaskan, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 berada dalam kisaran 4,7 hingga 5,5 persen, dengan perkiraan optimis pada angka 5 persen. Demi mendorong pencapaian tersebut, berbagai langkah perlu terus diperkuat, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. 

“Penguatan kebijakan reformasi struktural menjadi prioritas utama untuk meningkatkan produktivitas dan memperkokoh struktur ekonomi, khususnya pada sektor-sektor dengan potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah yang tinggi,” paparnya.

Untuk wilayah Kalimantan Barat, lanjut dia, setelah mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat larangan ekspor bauksit mentah pada tahun 2023, perekonomian di wilayah ini menunjukkan pemulihan yang positif pada tahun 2024. Pihaknya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Kalbar akan berada pada kisaran 4,6 hingga 5,4 persen di sepanjang tahun ini.

“Peningkatan ekonomi Kalbar ini didorong oleh investasi serta konsumsi rumah tangga, seiring dengan membaiknya kinerja sektor-sektor usaha utama di wilayah ini, termasuk sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan yang mengalami peningkatan didukung oleh penambahan pabrik CPO serta harga jual yang lebih tinggi,” terang Anggini.

Menurutnya, perekonomian Kalbar saat ini juga disertai stabilitas yang kuat, dengan tingkat inflasi yang stabil dan terkendali. Hal ini merupakan hasil sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta para pemangku kepentingan yang telah berhasil meningkatkan produksi pangan, menjaga permintaan dan daya beli masyarakat serta memperbaiki kondisi distribusi dan logistik.

“Inflasi di Kalbar pada tahun 2024 diproyeksikan tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen, didukung oleh sinergi kuat dalam berbagai upaya pengendalian inflasi, terutama inflasi pangan, melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan,” imbuhnya.

Anggini menuturkan, keberhasilan pengendalian inflasi di Kalbar juga tercermin dari sejumlah penghargaan yang diterima. TPID Provinsi Kalbar yang telah meraih insentif fiskal atas kinerja pengendalian inflasi pada tahun 2024. Sementara TPID Kota Pontianak masuk nominasi sebagai TPID kabupaten/kota berkinerja terbaik pada tahun ini. Selain itu, TPID Kabupaten Landak juga menerima insentif fiskal pada penghujung tahun 2023. Dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi yang positif, serta inflasi yang terkendali pada tahun 2024, upaya memperkuat laju pertumbuhan ekonomi Kalbar kedepan akan menjadi faktor kunci untuk mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.

“Dengan demikian, kami berharap pertumbuhan ekonomi Kalbar pada tahun 2024 dapat terus berlanjut dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia,” pungkasnya.

Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalbar menggelar KEF sebagai wadah diskusi dan pertukaran ide antara pemangku kepentingan di bidang ekonomi dan investasi. Acara ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat umum. (prokopim)

PONTIANAK – Sebanyak 210 pelaku usaha mengikuti workshop yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak. Kepala Diskumdag Kota Pontianak Ibrahim menerangkan, workshop tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri. 

“Ada tiga kategori UMKM, pertama sektor pangan olahan, sektor pertanian dan perikanan kemudian sektor kerajinan kriya,” ujarnya, usai kegiatan di Hotel Gajahmada, Rabu (2/10/2024).

Ibrahim menjelaskan, workshop bertujuan untuk mengakrabkan pelaku usaha dengan teknologi serta cara-cara pemasaran maupun pengiklanan terkini. Pihaknya mengundang para ahli untuk menyampaikan materi dan berbagi pengalaman.

“Keterampilan UMKM harus didorong ke kelas yang lebih tinggi, baik skala lokal maupun nasional,” katanya.

Mentarie Resthu Putri, Konten Kreator Kota Pontianak, menjadi satu di antara narasumber yang diundang. Ia berbagi pengalamannya di bidang pemasaran media sosial.

“Peserta antusias, banyak ibu-ibu yang bertanya dan aktif diskusi, saya mendapat banyak cerita juga dari para pelaku usaha,” ungkapnya.

Kepada para pelaku UMKM, Mentarie berpesan untuk konsisten memasarkan produk di berbagai platform media sosial. Hal itu menurutnya penting dalam upaya meningkatkan kesadaran konsumen tentang produk yang dijual.

“Memanfaatkan media sosial dengan optimal, konsisten posting serta tidak lupa berinovasi,” imbuhnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyatakan, adanya pelaksanaan ini diharapkan wawasan para pelaku UMKM semakin berkembang serta dapat meningkatkan dan memanfaatkan penggunaan bahan baku dalam negeri, sehingga rantai produksi saling mendukung dan bersinergi.

"Dalam upaya mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM di Kota Pontianak diharapkan bukan hanya dari peran pemerintah saja, namun juga membutuhkan peran dari berbagai pemangku kebijakan," ucapnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan ini merupakan rangkaian upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang juga berpengaruh terhadap variabel inflasi dan bermuara pada pertumbuhan perekonomian masyarakat.

"Untuk itu mari kita bersama-sama saling bahu membahu dalam mengembangkan dan meningkatkan UMKM di Kota Pontianak," pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK - Dalam upaya mendukung pertumbuhan dan pengembangan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak menggelar workshop promosi, pemasaran, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri bagi pelaku UMKM di Kota Pontianak.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyatakan, adanya pelaksanaan ini diharapkan wawasan para pelaku UMKM semakin berkembang serta dapat meningkatkan dan memanfaatkan penggunaan bahan baku dalam negeri, sehingga rantai produksi saling mendukung dan bersinergi.

"Dalam upaya mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM di Kota Pontianak diharapkan bukan hanya dari peran pemerintah saja, namun juga membutuhkan peran dari berbagai pemangku kebijakan," ujarnya saat membuka Workshop Promosi Pemasaran di Ballroom Hotel Gajahmada, Rabu (2/10/24).

Ia menambahkan, pelaksanaan ini merupakan rangkaian upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang juga berpengaruh terhadap variabel inflasi dan bermuara pada pertumbuhan perekonomian masyarakat.

"Untuk itu mari kita bersama-sama saling bahu membahu dalam mengembangkan dan meningkatkan UMKM di Kota Pontianak," pesannya.

Kepala Diskumdag Kota Pontianak Ibrahim menerangkan, pelaksanaan workshop ini dilaksanakan selama sehari bertempat di Ballroom Hotel Gajamada dengan melibatkan 210 peserta dari para pelaku UMKM di Kota Pontianak.

"Saya berharap pelaksanaan workshop ini dapat membantu menambah wawasan bagi para pelaku UMKM," tutupnya. (prokopim)

Beri Tenggat Waktu Tiga Hari 

PONTIANAK – Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak melakukan penempelan banner terhadap kios dan los di Pasar Flamboyan dan PSP yang masih mengabaikan tunggakan sewanya. Penempelan banner berwarna merah dengan tulisan ‘Objek Ini Belum Melunasi Tunggakan Retribusi Daerah (Dalam Pengawasan)’, dilakukan oleh petugas Satpol-PP Kota Pontianak.

Ibrahim, Kepala Diskumdag Kota Pontianak, menerangkan penempelan banner ini sebagai tindak lanjut dari Surat Peringatan (SP) yang telah dilayangkan sebelumnya kepada pemilik kios dan los yang mengabaikan tunggakan sewanya. 

“Apabila dalam kurun waktu tiga hari, kios dan los yang sudah kita tempeli banner tersebut tidak juga merespon atau melakukan konfirmasi, maka kita akan lakukan pengosongan dan penggembokan kios,” tegasnya usai memimpin penempelan banner di Pasar Flamboyan, Selasa (1/10/2024).

Dalam interval waktu sejak surat peringatan disampaikan, beberapa pedagang sudah ada yang merespon dan mulai menyicil tunggakannya. Secara rinci, lanjut Ibrahim, jumlah pedagang atau pemilik kios dan los di Pasar Flamboyan yang melakukan konfirmasi dan pembayaran, baik dengan cara menyicil atau melunasi sewa, sejak SP dilayangkan, sebanyak 9 kios dan 25 los dengan total penerimaan senilai Rp213 juta. Sementara di PSP Jalan Patimura sebanyak 18 kios dengan jumlah total penerimaan Rp244 juta.

“Jadi, di Pasar Flamboyan masih tersisa 3 kios dan 14 los, sedangkan di PSP 10 kios yang belum melakukan konfirmasi untuk melunasi sewa yang tertunggak,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama retribusi pasar, pihaknya berhasil mendongkrak sebanyak 83,88 persen dari target 75 persen. 

“Retribusi pasar sudah mencapai Rp3,3 miliar,” terang Ibrahim.

Meski beberapa pedagang berdalih dengan berbagai alasan, pihaknya menilai perputaran ekonomi di Pasar Flamboyan cukup baik. Bahkan ada yang berdalih akibat dampak Covid, sedangkan Covid terjadi dua tahun silam.

“Sementara tunggakan mereka ada yang mencapai 10 tahun,” ungkapnya.

Ibrahim juga menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pedagang yang telah memenuhi kewajibannya membayar sewa kios dan los.

“Kami juga mengimbau para pedagang untuk menjaga kebersihan pasar dengan menyediakan tempat sampah guna memudahkan petugas kebersihan,” pungkasnya. (prokopim)