Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (DKUMP) menyerahkan bantuan kemasan produk kepada lima pelaku UMKM di Kota Pontianak, Jumat (21/8/2026). Bantuan tersebut diberikan untuk mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas kemasan sekaligus memperkuat branding produk agar semakin mampu bersaing di pasar.

Kepala DKUMP Kota Pontianak, Ibrahim, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong pelaku usaha memanfaatkan fasilitas Rumah Kemasan yang disediakan Pemkot Pontianak. Saat ini, bantuan diberikan berdasarkan usulan pelaku usaha dari masing-masing kecamatan.

"Rumah kemasan ini gratis, baik untuk desain maupun bantuan-bantuan lain yang diperlukan pelaku usaha," ujar Ibrahim pasca menyerahkan bantuan.

Lebih lanjut, bantuan kemasan yang diserahkan di antaranya berupa standing pouch untuk produk akar kelapa, kentang mustofa, stik ubi ungu, minuman, dan kue gamat. Untuk variasi serta jumlah kemasan disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan pelaku usaha.

Ibrahim menyebutkan, Rumah Kemasan yang telah berjalan sekitar satu tahun tersebut masih perlu lebih banyak dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Karena itu, pihaknya mendorong camat dan lurah turut menginformasikan keberadaan fasilitas tersebut kepada pelaku usaha di wilayah masing-masing.

"Kita harapkan Rumah Kemasan ini dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya dan pelaku usaha bisa naik kelas, dari kemasan yang bersifat tradisional menjadi lebih modern," katanya.

Selain peningkatan kualitas kemasan, Ibrahim mengatakan bahwa DKUMP juga memberikan pelatihan digitalisasi pemasaran. Menurutnya, kemasan yang baik perlu diiringi kemampuan pemasaran yang memadai agar produk UMKM dapat menjangkau konsumen lebih luas.

“Program bantuan kemasan akan terus dikembangkan. Pelaku usaha dari kecamatan lainnya juga diharapkan dapat mengajukan usulan sehingga pemanfaatan Rumah Kemasan dapat menjangkau lebih banyak UMKM di Kota Pontianak,” jelasnya.

Salah satu penerima bantuan, Melinda Dwi Tiara Putri (30), mengaku terbantu dengan program tersebut. Pelaku usaha Kentang Mustafa Berkah itu menerima 100 standing pouch dengan desain baru yang lebih menarik dibandingkan kemasan sebelumnya yang menggunakan plastik bening dan stiker.

"Ini sangat membantu kami selaku UMKM untuk meningkatkan branding. Usaha itu bukan sekadar dari mulut ke mulut, tetapi juga perlu branding, pelayanan, dan pemasaran yang baik," ujar Melinda.

Melinda mengatakan, produknya kini telah dipasarkan di tujuh lokasi, diantaranya PontiOng.ptk, beberapa cabang di Berkah Jaya Snack, Minimarket Harmonis, dan Kaisar. Ia berharap fasilitas yang disediakan pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pelaku UMKM di Kota Pontianak.

"Semoga semua UMKM dapat menyerap fasilitas yang disediakan Pemkot Pontianak. Semakin optimal pemanfaatan teknologi yang ada, akan semakin besar pula peluang berkembangnya bisnis UMKM di Pontianak," tuturnya. (kominfo)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut digitalisasi pembayaran melalui QRIS menjadi bagian penting dalam memperluas ekosistem ekonomi digital di Kota Pontianak. Penggunaan QRIS tidak hanya memudahkan transaksi masyarakat, tetapi juga mendorong pelaku UMKM untuk semakin adaptif terhadap perkembangan layanan keuangan digital. Menurutnya, kebiasaan transaksi non-tunai perlu terus diperkuat agar pelaku usaha kecil dapat masuk dalam ekosistem ekonomi yang lebih modern.

“Digitalisasi UMKM harus terus kita dorong. QRIS bukan hanya alat pembayaran, tetapi juga bagian dari upaya memperluas akses keuangan dan meningkatkan literasi pelaku usaha,” ujarnya usai acara puncak Pekan QRIS Nasional Kalbar di Jalan Diponegoro Pontianak, Minggu (16/8/2026).

Pemkot Pontianak telah menjalankan sejumlah upaya untuk memperkuat digitalisasi UMKM. Di antaranya sosialisasi program QRIS, pelatihan pencatatan keuangan digital, pengembangan sistem pembayaran digital untuk pajak dan retribusi melalui e-Ponti, monitoring dan evaluasi rutin, serta kerja sama dengan Satgas Percepatan Digitalisasi Daerah dan penyedia jasa sistem pembayaran.

Menurut Edi, capaian digitalisasi pembayaran di Kota Pontianak menunjukkan perkembangan positif. Pada tahun 2025, tercatat 186.753 merchant QRIS di Kota Pontianak atau naik 12,89 persen secara tahunan.

“Pertumbuhan merchant QRIS ini menunjukkan masyarakat dan pelaku usaha semakin terbiasa dengan transaksi digital,” katanya.

Selama lima tahun terakhir, jumlah merchant QRIS di Kota Pontianak bertambah rata-rata 28.154 merchant setiap tahun. Edi menilai tren tersebut menjadi sinyal bahwa ekonomi digital semakin diterima oleh masyarakat.

Pemanfaatan QRIS juga berkontribusi terhadap penerimaan daerah. Pada tahun 2025, pendapatan melalui QRIS retribusi tercatat sebesar Rp493.338.125 dan ikut mendorong realisasi pendapatan asli daerah dari sektor retribusi hingga Rp29.327.165.562.

“Digitalisasi pembayaran juga membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan layanan pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya.

Kontribusi QRIS tertinggi berasal dari penjualan produksi usaha daerah sebesar 62,90 persen, diikuti rumah potong hewan 16,96 persen, serta tempat rekreasi dan olahraga 5,26 persen. Menurut Edi, data ini menunjukkan bahwa penerapan QRIS semakin luas dan mulai diterima di berbagai sektor layanan.

Ia menambahkan, keberhasilan penerapan QRIS memberi efek pengganda bagi UMKM. Masyarakat menjadi lebih terbiasa bertransaksi non-tunai, pelaku usaha terdorong menggunakan QRIS, ekosistem ekonomi digital semakin meluas, dan akses keuangan pelaku UMKM semakin terbuka.

“Semakin banyak pelaku UMKM yang masuk ke sistem pembayaran digital, semakin besar peluang mereka untuk berkembang, tercatat, dan mendapat akses pembiayaan,” jelasnya.

Edi berharap Pekan QRIS Nasional Kalimantan Barat menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, penyedia jasa sistem pembayaran, dan pelaku UMKM. Dengan kerja sama tersebut, digitalisasi ekonomi di Pontianak diharapkan semakin inklusif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Tujuan akhirnya adalah pelayanan lebih mudah, transaksi lebih aman, UMKM semakin maju, dan ekonomi Kota Pontianak semakin kuat,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi strategi utama Pemerintah Kota Pontianak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi nasional maupun global. Hal itu disampaikan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat didapuk menjadi narasumber di hadapan peserta Penguatan Kapasitas Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Sabtu (25/7/2026).

Dalam paparan bertajuk Kolaborasi Pemerintah Kota Pontianak dalam Upaya Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, Edi menjelaskan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak relatif stabil, masih terdapat sejumlah tantangan struktural yang harus dihadapi secara bersama melalui sinergi lintas sektor.

"Pertumbuhan ekonomi harus dipastikan terus meningkat setiap tahunnya melalui investasi dan kolaborasi. Dengan sinergi seluruh pihak, potensi ekonomi Kota Pontianak dapat dioptimalkan secara berkelanjutan," ungkapnya.

Ia memaparkan, kondisi perekonomian Kota Pontianak menunjukkan tren positif. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 6,10 persen. Di sisi lain, jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 28,56 ribu jiwa pada 2024 menjadi 27,50 ribu jiwa pada 2025 atau turun sekitar empat persen.

Menurut Edi, capaian tersebut tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas investasi di Kota Pontianak. Sepanjang 2025, Penanaman Modal Asing (PMA) tumbuh 78,9 persen menjadi Rp373,09 miliar, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tetap menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp1,17 triliun. Aktivitas investasi tersebut juga mampu menyerap 81.137 tenaga kerja.

“Tentunya kita perlu terus memperkuat daya saing agar mampu menghadapi berbagai risiko perekonomian ke depan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota telah menyiapkan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis,” ujarnya.

Rekomendasi tersebut meliputi penguatan kerja sama lintas batas dengan kabupaten di sekitar Pontianak melalui harmonisasi tata ruang, investasi dan perizinan, memperkuat koridor industri kawasan sekitar melalui pembangunan rantai pasok, melakukan diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan ekonomi digital, pariwisata perkotaan (MICE) dan industri kreatif, serta memperkuat infrastruktur konektivitas jalan, pelabuhan dan bandara untuk meningkatkan efek berganda perdagangan antardaerah.

Edi menekankan, integrasi kebijakan daerah, penguatan konektivitas, dan diversifikasi ekonomi merupakan kunci untuk mengoptimalkan potensi Kota Pontianak. Ia berharap semangat kolaborasi terus diperkuat agar pembangunan ekonomi tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

"Kolaborasi menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Kota Pontianak yang maju, sejahtera, berwawasan lingkungan, dan humanis," pungkasnya. (prokopim)

Persoalan Distribusi BBM dan Elpiji Berdampak pada Inflasi

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyoroti berbagai persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi yang dinilai berpotensi mempengaruhi stabilitas harga serta pengendalian inflasi di Kota Pontianak.

Menurut Bahasan, Kalimantan Barat, termasuk Kota Pontianak, masih menghadapi tantangan besar karena sebagian kebutuhan pokok dan komoditas strategis masih didatangkan dari luar daerah. Kondisi tersebut membuat pasokan menjadi rentan terganggu apabila terjadi kendala distribusi.

“Ketika pasokan dari luar Kalimantan Barat mengalami hambatan, pedagang juga kesulitan karena margin keuntungan yang sangat tipis. Hal ini tentu berdampak pada stabilitas harga di masyarakat,” ujarnya usai menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Semester 2 di Aula Keriang Bandong Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalbar, Rabu (22/7/2026).

Ia menyebut, ketersediaan BBM menjadi salah satu faktor penting dalam pengendalian inflasi. Oleh sebab itu, Bahasan meminta PT Pertamina agar lebih serius dalam membenahi distribusi BBM di daerah.

Menurutnya, antrean panjang di sejumlah SPBU di Kota Pontianak telah menjadi persoalan yang kerap dikeluhkan masyarakat. Apabila distribusi BBM berjalan lancar, maka pasokan barang dan jasa juga dapat terjaga.

“Yang terpenting adalah ketersediaan pasokan tetap aman. Jika distribusi tertata dengan baik, maka inflasi juga lebih mudah dikendalikan,” katanya.

Selain BBM, persoalan Elpiji tabung 3 kilogram juga menjadi perhatian serius. Pemkot Pontianak, kata dia, telah mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 25 Tahun 2026 yang melarang pelaku usaha laundry menggunakan Elpiji bersubsidi.

“Di Kota Pontianak terdapat sekitar 6.022 usaha laundry. Elpiji tiga kilogram diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, bukan untuk usaha yang seharusnya menggunakan Elpiji nonsubsidi,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, masih ditemukan praktik penjualan Elpiji bersubsidi di atas harga eceran tertinggi. Karena itu, Bahasan meminta Pertamina mengambil tindakan tegas terhadap agen maupun pangkalan yang melakukan pelanggaran.

“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan memperoleh Elpiji bersubsidi akibat ulah oknum yang mencari keuntungan,” katanya.

Bahasan juga meminta Pertamina membuka ruang pengaduan yang lebih responsif bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Menurutnya, selama ini penanganan persoalan distribusi sering kali baru dilakukan setelah muncul antrean panjang atau menjadi sorotan publik.

Selain itu, Bahasan menyinggung persoalan antrean kendaraan pengangkut barang yang masih terjadi di sejumlah ruas jalan di Kota Pontianak, khususnya di kawasan Pontianak Utara. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan perlu segera ditangani.

“Jangan sampai persoalan distribusi barang dan antrean kendaraan ini membahayakan masyarakat. Semua pihak harus bersama-sama menjaga kondisi tetap kondusif agar inflasi dapat dikendalikan dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” pungkasnya. (prokopim)