Berita

PONTIANAK – Realisasi investasi di Kota Pontianak pada 2025 mencapai Rp1,55 triliun. Ca\paian ini melampaui target Provinsi Kalimantan Barat untuk Kota Pontianak sebesar Rp910,24 miliar atau 170,4 persen. Target Pemerintah Kota Pontianak sebesar Rp561,05 miliar juga terlampaui hingga 276,4 persen.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pontianak, Erma Suryani, menyebut capaian tersebut menunjukkan iklim investasi yang tetap kuat di tengah dinamika ekonomi global.

“Iklim usaha di Pontianak semakin sehat dan transparan. Meski realisasi investasi 2025 turun 6,9 persen dibandingkan 2024, capaian target tetap sangat tinggi,” kata Erma, Rabu (11/2/2026).

Pertumbuhan signifikan terjadi pada Penanaman Modal Asing (PMA) yang naik 78,9 persen menjadi Rp373,09 miliar. Sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih menjadi kontributor utama dengan nilai Rp1,17 triliun. Aktivitas investasi ini menyerap tenaga kerja sebanyak 81.137 orang sepanjang 2025.

Dari sisi wilayah, Kecamatan Pontianak Tenggara mencatat nilai investasi tertinggi sebesar Rp490,7 miliar atau 31,2 persen dari total investasi kota. Capaian ini menunjukkan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Sepanjang 2025, tercatat 19.428 usaha baru tumbuh di Kota Pontianak. Kecamatan Pontianak Kota menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 24,9 persen, disusul Pontianak Barat dan Pontianak Selatan. Usaha perdagangan eceran makanan, minuman, dan tembakau (KBLI 47112) mendominasi dengan 961 usaha, diikuti usaha kedai makanan serta industri produk roti dan kue.

Dari sisi sektor, perdagangan mencatat nilai investasi tertinggi sebesar Rp430,1 miliar. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral mencapai Rp374,7 miliar, sedangkan sektor pariwisata sebesar Rp293,9 miliar.

Kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan investasi juga meningkat. Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang masuk mencapai 5.417 laporan atau naik 68 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam layanan perizinan, DPMPTSP memproses 7.658 dokumen melalui OSS-RBA, Simyandu, SIM-BG, dan sistem manual. Sebanyak 5.115 dokumen izin diterbitkan secara otomatis melalui OSS-RBA.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan investasi, DPMPTSP terus menjalankan program pengawasan usaha, konsultasi OSS dan LKPM, serta program jemput izin melalui sosialisasi dan pendampingan pelaku usaha berisiko rendah di enam kecamatan. Pemerintah Kota Pontianak optimistis dapat meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat posisi kota sebagai tujuan investasi yang ramah dan efisien. (sumber: dpmptsp.pontianak.go.id)

Pemkot Pastikan Stok dan Harga Terkendali

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mencatat kinerja positif dalam pengendalian inflasi. Berdasarkan hasil High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak, Senin (9/2/2026), inflasi tahunan (year on year) Kota Pontianak pada Januari 2026 tercatat sebesar 2,74 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada di angka 3,55 persen.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan bahwa secara bulanan (month on month), inflasi Pontianak dari Desember 2025 ke Januari 2026 hanya sebesar 0,07 persen. Angka tersebut dinilai sangat rendah dan masih berada dalam rentang sasaran pengendalian inflasi, yakni 0,5 hingga 2,5 persen.

“Secara umum, inflasi Kota Pontianak menjadi yang terendah di Kalimantan Barat, bahkan lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Ini menunjukkan pengendalian inflasi kita berjalan cukup baik,” ujarnya usai mengikuti rapat TPID.

Menurut Edi, tekanan inflasi nasional saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh pencabutan subsidi tarif listrik serta kenaikan harga komoditas non-pangan seperti emas. Sementara untuk kebutuhan pokok di Kota Pontianak, kondisi masih relatif stabil.

“Untuk komoditas pangan seperti ayam ras memang ada sedikit kenaikan, namun itu lebih dipengaruhi faktor psikologis masyarakat menjelang Ramadan dan Imlek. Secara umum, stok dan harga masih aman,” jelasnya.

Ia menambahkan, TPID Kota Pontianak bersama instansi terkait seperti Bank Indonesia, BPS, Pertamina, dan Bulog terus melakukan pemantauan langsung ke lapangan guna memastikan distribusi dan ketersediaan barang tetap terjaga. Saat ini dipastikan semua ketersediaan dan kebutuhan bahan makanan pokok tetap terkendali. 

Edi juga mengingatkan adanya potensi kenaikan harga pada Februari 2026, terutama dari sektor transportasi udara. Hal tersebut diperkirakan dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang musim mudik serta kedatangan tamu saat perayaan Imlek dan Cap Go Meh.

“Kita tetap waspada, terutama pada komponen yang sensitif seperti tiket pesawat. Namun secara keseluruhan, kondisi inflasi Kota Pontianak masih sangat terkendali,” pungkasnya. (prokopim)

Tampilkan Produk di Ajang INACRAFT 2026

JAKARTA - Pameran INACRAFT 2026 menjadi titik balik bagi Natalia Desca Rina, perajin sepatu kulit muda asal Pontianak. Dengan produk yang unik dan berkualitas, Natalia berhasil menarik perhatian pengunjung dan mendapatkan pesanan dari dalam dan luar negeri.

"Saya sangat beruntung bisa mengikuti pameran ini. tidak hanya mempromosikan produk, tapi juga mendapatkan pengalaman berharga dan masukan dari perajin lain," kata Natalia pemilik akun Instagram  @Koyuko_Official di stan Pontianak, Jumat (6/2/2026).

Produk sepatu dengan brand Koyuko yang memiliki ciri khas kombinasi kulit kayu kapuak dan kulit sapi lokal, juga berhasil menarik perhatian Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, yang sempat membeli salah satu karyanya saat berkunjung ke Galeri Dekranasda Pontianak. Saat ini, Natalia telah menerima pesanan dari Singapura dan India, baik melalui pameran maupun pemesanan online. 

"Untuk sepatu harus melakukan pemesanan terlebih dahulu karena memiliki proses yang cukup panjang, dari desain, produksi, hingga pengiriman," jelasnya.

Dengan kerja keras dan dedikasi, Natalia terus mengembangkan usahanya. Ia telah memiliki workshop yang lebih besar dan tim yang solid, serta terus menciptakan sepatu kulit yang inovatif dan berkualitas.

"Saya merasa bahwa kerja keras saya telah terbayar dan ingin terus mengembangkan usaha saya serta membawa nama Pontianak ke kancah internasional." ucapnya.

Ketua Dekranasda Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie merasa bangga dan bersyukur atas capaian yang diraih oleh perajin muda, Natalia Desca Rina. Keberhasilan ini membuktikan bahwa produk kriya Pontianak memiliki daya saing, keunikan, dan kualitas yang mampu menembus pasar nasional hingga internasional.

“Partisipasi pada INACRAFT 2026 menjadi bukti nyata bahwa pembinaan, pendampingan, dan promosi yang berkelanjutan dapat melahirkan perajin yang inovatif dan berdaya saing global,” tuturnya.

Dekranasda Kota Pontianak akan terus berkomitmen mendukung perajin lokal, khususnya generasi muda, agar terus berkembang, naik kelas, dan membawa nama Pontianak semakin dikenal di kancah internasional.

“Kami berharap kisah sukses ini dapat menjadi inspirasi bagi perajin lainnya untuk terus berkarya, berinovasi, dan percaya pada potensi lokal yang kita miliki,” pungkasnya. (*)

TPID Gelar HLM, Perkuat Pengendalian Inflasi Jelang Imlek, Ramadan dan Idulfitri

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalbar menggelar High Level Meeting (HLM) dalam rangka memperkuat koordinasi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Imlek, Ramadan dan Idulfitri. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan ini diikuti oleh TPID kabupaten/kota se-Kalbar di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (5/2/2026).

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyatakan, pengendalian inflasi membutuhkan sinergi yang kuat antar instansi agar stabilitas harga dan ketersediaan pasokan tetap terjaga, khususnya di daerah perkotaan seperti Pontianak yang menjadi pusat aktivitas ekonomi.

“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kerja sama dan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Kota Pontianak pada Januari 2026 tercatat sebesar 2,74 persen. Sementara itu, inflasi bulanan (month to month) Januari 2026 berada pada angka 0,07 persen dan inflasi year to date juga sebesar 0,07 persen. Angka tersebut menempatkan Kota Pontianak sebagai daerah dengan inflasi terendah se-Kalbar.

Bahasan bilang, meskipun tingkat inflasi masih berada dalam rentang target, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan, terutama menjelang HBKN yang berpotensi mendorong kenaikan harga pada kelompok komoditas tertentu, khususnya makanan, minuman, dan tembakau.

“Kami terus mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan. Pemerintah Kota Pontianak melalui TPID akan memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga bagi masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak telah menyiapkan sejumlah langkah strategis melalui penerapan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

“Strategi 4K menjadi fokus utama kami. Mulai dari pemantauan harga dan stok bahan pokok di pasar rakyat, pelaksanaan operasi pasar, hingga penyebaran informasi harga secara berkala kepada masyarakat,” jelas Bahasan.

Gubernur Kalbar Ria Norsan, dalam arahannya menyampaikan bahwa inflasi Kalbar pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,85 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Memasuki tahun 2026, inflasi mulai menunjukkan tren kenaikan yang dipengaruhi oleh naiknya harga sejumlah komoditas pangan strategis serta faktor musiman menjelang perayaan hari besar keagamaan.

“Pada tahun 2026 ini, inflasi mulai menunjukkan tren kenaikan, terutama dipengaruhi oleh harga cabai rawit, bawang merah, serta faktor musiman menjelang perayaan hari besar. Karena itu, kita berkumpul hari ini untuk mencari solusi agar inflasi tetap terkendali, stabilitas harga terjaga, dan kebutuhan bahan pokok masyarakat dapat terpenuhi,” terangnya.

Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalbar untuk memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait, khususnya dalam pendataan ketersediaan stok dan harga bahan pangan di wilayah masing-masing.

“Saya meminta kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk terus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, melakukan pendataan stok dan harga bahan pangan, serta mengambil langkah-langkah pengendalian dan tindakan preventif terhadap komoditas yang berpotensi mengalami gejolak harga,” tegasnya.

Selain itu, Ria Norsan juga menekankan pentingnya dukungan data dan kebijakan yang akurat dari instansi terkait dalam upaya pengendalian inflasi.

“Saya juga meminta kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalbar serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar agar menyampaikan data dan kebijakan yang efektif serta efisien, sehingga inflasi dapat dijaga tetap rendah dan stabil,” imbuhnya.

Terkait ketersediaan pangan, Gubernur Kalbar meminta Perum Bulog Kalbar untuk memaparkan rencana penyerapan produksi padi, seiring dengan potensi peningkatan produksi gabah di daerah.

“Berdasarkan data BPS, terdapat potensi peningkatan produksi gabah kering panen di Kalbar sebesar 25 persen dibandingkan Januari 2025. Hal ini perlu diantisipasi dengan rencana penyerapan yang matang,” sebutnya.

Secara khusus, Ria Norsan juga menyoroti kondisi harga daging ayam dan beras di sejumlah daerah yang masih relatif tinggi.

“Saya minta perhatian khusus untuk Kabupaten Sambas, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Melawi terkait tingginya harga daging ayam dan beras. Perlu dilakukan penguatan pasokan dan kelancaran distribusi agar harga dapat segera terkendali,” pungkasnya. 

Melalui pelaksanaan HLM TPID Provinsi Kalbar ini, diharapkan koordinasi pengendalian inflasi antar kabupaten dan kota semakin solid sehingga stabilitas harga dan daya beli masyarakat dapat terus terjaga sepanjang tahun 2026. (prokopim)