,
menampilkan: hasil
Dorong Pelaku Industri Pontianak Tertib Administrasi dan Perizinan
PONTIANAK – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (DKUMP) Kota Pontianak menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 Kategori C/Industri dan Pendaftaran Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) bagi pelaku industri di Kota Pontianak. Kegiatan yang berlangsung di UMKM Center Pontianak, Rabu (14/10/2026), ini bertujuan membantu pelaku usaha memahami persyaratan perizinan serta proses pendaftaran SIINas sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala DKUMP Kota Pontianak Ibrahim mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari sosialisasi dan penyesuaian penerapan perizinan bagi pelaku industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Menurutnya, aturan tersebut menuntut pelaku usaha, termasuk industri kecil dan rumahan, untuk tertib administrasi serta memiliki legalitas usaha sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usahanya.
“Seluruh peserta ini belum masuk tahapan SIINas, nanti akan kita verifikasi. Bimtek ini penting agar peserta memahami alur dan persyaratannya serta mendaftar dengan benar,” ujarnya.
Ibrahim menegaskan, legalitas usaha tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, legalitas yang sesuai dapat membantu pelaku usaha mengakses pembinaan, pembiayaan, dan pasar yang lebih luas.
Sementara itu, Kepala Bidang Perindustrian DKUMP Kota Pontianak Yuni Cahyadi menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut program pemerintah pusat terkait penerapan KBLI 2025 Kategori C atau kategori industri yang terhubung dengan SIINas.
Ia menerangkan, pelaku industri yang termasuk dalam KBLI 2025 Kategori C perlu melanjutkan proses pembuatan akun SIINas. Khusus bagi pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, diperlukan verifikasi teknis perizinan agar proses pendaftaran dan pemenuhan persyaratan dapat dilakukan dengan benar.
“Pelaku usaha perlu memahami apa saja persyaratan yang harus dipenuhi, dokumen yang perlu diunggah, serta komitmen yang harus disampaikan agar proses perizinannya tidak keliru,” jelas Yadi.
Menurutnya, kepemilikan akun SIINas yang sesuai dengan legalitas pelaku industri juga memungkinkan pemerintah melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha. Data tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk memahami kebutuhan pelaku industri dan menyalurkan dukungan secara lebih tepat.
“Pemantauan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota, tetapi juga pemerintah provinsi dan Kementerian Perindustrian. Dengan demikian, perkembangan pelaku industri di Kota Pontianak dapat terpantau hingga tingkat pusat,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa tingkat risiko usaha menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam proses perizinan. Sejumlah usaha yang produknya berkaitan langsung dengan penggunaan masyarakat, seperti kosmetik dan produk tertentu yang memerlukan perhatian terhadap aspek keamanan, memiliki persyaratan sesuai ketentuan perizinan yang berlaku.
“Melalui kegiatan ini, DKUMP Kota Pontianak berharap pelaku industri dapat memahami penerapan KBLI 2025, memenuhi persyaratan perizinan, serta melakukan pendaftaran SIINas dengan benar sehingga legalitas dan pendataan industri dapat semakin tertib,” pungkas Yadi. (kominfo)
Warga Serbu Sembako dan Sayur Pasar Murah Car Free Day
PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menggelar pasar murah sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga pangan serta menekan inflasi saat Car Free Day di halaman PMI Kota Pontianak, Minggu (4/10/2026). Warga pun menyerbu pasar murah tersebut untuk mendapatkan harga terbaik.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, sejumlah komoditas kebutuhan pokok disediakan dalam kegiatan tersebut, terutama beras, telur, cabai, sayur-mayur, serta berbagai kebutuhan pangan lainnya.
"Ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sembako dan kebutuhan pangan,” katanya.
Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Bank Indonesia, BUMD, serta pelaku usaha ritel seperti Indomaret dan Alfamart. Pasar murah dan operasi pasar tidak hanya diarahkan untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga membantu memperlancar distribusi komoditas di tengah masyarakat.
“Yang pertama kita bantu distribusinya, kemudian kita bantu menstabilkan harga ketika terjadi lonjakan di pasar-pasar,” jelasnya.
Edi menyebut, kegiatan serupa telah berlangsung selama dua minggu dan menjangkau enam kecamatan di Kota Pontianak. Ke depan, pasar murah akan terus digelar di titik-titik tertentu sesuai kebutuhan.
Menurutnya, harga sembako dan sayur menjadi perhatian karena bersentuhan langsung dengan pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Ketika terjadi kenaikan harga pada komoditas tertentu, pemerintah akan melakukan intervensi melalui pasar murah maupun operasi pasar.
Salah seorang warga Pontianak Kota, Asih (46) mengaku terbantu dengan adanya pasar murah karena bisa memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga yang ditemuinya di pasar.
“Lumayan membantu, terutama untuk beras, telur dan kebutuhan dapur. Kalau harganya lebih murah, selisihnya bisa dipakai untuk membeli kebutuhan lain,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Dwi (39) warga Pontianak Tenggara. Ia yang tadinya hanya ingin berolahraga, langsung melipir ke area pasar murah. Ia tertarik membeli sayur-mayur dan cabai karena komoditas tersebut cukup sering mengalami perubahan harga.
“Senang ada kegiatan seperti ini. Sayur dan cabai kan hampir setiap hari dibutuhkan. Kalau harganya lebih terjangkau tentu sangat membantu,” katanya. (prokopim)
Pemkot Pontianak Latih UMKM dan Penyelia Halal Terapkan SPJH
PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menggelar Pelatihan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan Penyelia Halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kamis (17/9/2026), di Aula Kantor Bank Indonesia Lama. Kegiatan ini diikuti 41 peserta dari enam kecamatan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya jaminan kehalalan produk.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak, Ibrahim, mengatakan pelatihan tersebut mencakup dua kelompok peserta, yakni pelaku UMKM dan penyelia halal. Dari total peserta, sebanyak 33 orang difasilitasi oleh Pemkot Pontianak, sedangkan delapan lainnya mengikuti secara mandiri melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).
“Produk halal itu adalah satu jaminan kenyamanan bagi konsumen. Jadi, bukan hanya kemasan yang bagus, rasa, dan harga, tetapi kehalalan juga penting,” ujar Ibrahim pasca membuka kegiatan.
Menurut Ibrahim, jaminan halal juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan konsumen saat berbelanja. Untuk itu, Pemkot Pontianak turut mengupayakan pengembangan kawasan kuliner halal di sejumlah lokasi.
“Keberadaan kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi pilihan bagi masyarakat maupun tamu yang berkunjung ke Kota Pontianak nantinya,” ungkapnya.
Ibrahim menambahkan, perkembangan UMKM yang terus tumbuh membuat fasilitasi sertifikasi halal perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah kota akan terus memantau perkembangan pelaku usaha dan mengadakan program serupa agar UMKM pemula juga mendapatkan kesempatan memperoleh pendampingan.
“UMKM terus bertumbuh dan berkembang. Jadi, yang baru tumbuh atau pemula juga bisa merasakan hal yang sama, yaitu dibantu pemerintah kota untuk memfasilitasi dan menjamin proses kehalalan produk mereka,” katanya.
Ibrahim mengatakan, pemerintah kota turut membantu pembiayaan proses sertifikasi halal bagi masyarakat yang dinilai layak mendapatkan bantuan dari sisi ekonomi. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses UMKM terhadap sertifikasi halal sekaligus memberikan jaminan bagi konsumen.
“Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan informasi dan pemahaman mengenai jaminan produk halal serta berbagai fasilitas yang kami berikan kepada pelaku usaha,” tutupnya. (kominfo)
Pemkot Pontianak Bantu Kemasan Produk, Dorong UMKM Naik Kelas
PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (DKUMP) menyerahkan bantuan kemasan produk kepada lima pelaku UMKM di Kota Pontianak, Jumat (21/8/2026). Bantuan tersebut diberikan untuk mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas kemasan sekaligus memperkuat branding produk agar semakin mampu bersaing di pasar.
Kepala DKUMP Kota Pontianak, Ibrahim, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong pelaku usaha memanfaatkan fasilitas Rumah Kemasan yang disediakan Pemkot Pontianak. Saat ini, bantuan diberikan berdasarkan usulan pelaku usaha dari masing-masing kecamatan.
"Rumah kemasan ini gratis, baik untuk desain maupun bantuan-bantuan lain yang diperlukan pelaku usaha," ujar Ibrahim pasca menyerahkan bantuan.
Lebih lanjut, bantuan kemasan yang diserahkan di antaranya berupa standing pouch untuk produk akar kelapa, kentang mustofa, stik ubi ungu, minuman, dan kue gamat. Untuk variasi serta jumlah kemasan disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan pelaku usaha.
Ibrahim menyebutkan, Rumah Kemasan yang telah berjalan sekitar satu tahun tersebut masih perlu lebih banyak dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Karena itu, pihaknya mendorong camat dan lurah turut menginformasikan keberadaan fasilitas tersebut kepada pelaku usaha di wilayah masing-masing.
"Kita harapkan Rumah Kemasan ini dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya dan pelaku usaha bisa naik kelas, dari kemasan yang bersifat tradisional menjadi lebih modern," katanya.
Selain peningkatan kualitas kemasan, Ibrahim mengatakan bahwa DKUMP juga memberikan pelatihan digitalisasi pemasaran. Menurutnya, kemasan yang baik perlu diiringi kemampuan pemasaran yang memadai agar produk UMKM dapat menjangkau konsumen lebih luas.
“Program bantuan kemasan akan terus dikembangkan. Pelaku usaha dari kecamatan lainnya juga diharapkan dapat mengajukan usulan sehingga pemanfaatan Rumah Kemasan dapat menjangkau lebih banyak UMKM di Kota Pontianak,” jelasnya.
Salah satu penerima bantuan, Melinda Dwi Tiara Putri (30), mengaku terbantu dengan program tersebut. Pelaku usaha Kentang Mustafa Berkah itu menerima 100 standing pouch dengan desain baru yang lebih menarik dibandingkan kemasan sebelumnya yang menggunakan plastik bening dan stiker.
"Ini sangat membantu kami selaku UMKM untuk meningkatkan branding. Usaha itu bukan sekadar dari mulut ke mulut, tetapi juga perlu branding, pelayanan, dan pemasaran yang baik," ujar Melinda.
Melinda mengatakan, produknya kini telah dipasarkan di tujuh lokasi, diantaranya PontiOng.ptk, beberapa cabang di Berkah Jaya Snack, Minimarket Harmonis, dan Kaisar. Ia berharap fasilitas yang disediakan pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pelaku UMKM di Kota Pontianak.
"Semoga semua UMKM dapat menyerap fasilitas yang disediakan Pemkot Pontianak. Semakin optimal pemanfaatan teknologi yang ada, akan semakin besar pula peluang berkembangnya bisnis UMKM di Pontianak," tuturnya. (kominfo)