Berita

Seminar Nasional Energi Terbarukan

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan kolaborasi akan mempercepat transisi energi di Kalbar. Saat ini, hal tersebut harus mulai dipandang sebagai kebutuhan mendesak, bukan lagi agenda masa depan yang jauh. Dampak perubahan iklim membuat pemerintah daerah harus mulai mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil secara bertahap. 

“Saat ini dunia tengah menghadapi tantangan perubahan iklim yang nyata. Kita tidak lagi bicara tentang masa depan yang jauh, melainkan tentang apa yang harus kita lakukan hari ini,” ujarnya saat membuka Seminar Nasional Energi Terbarukan bertema Akselerasi Transisi Energi di Kalimantan Barat di Hotel Golden Tulip, Sabtu (18/4/2026) pagi.

Ia menjelaskan, Kalimantan Barat memiliki potensi energi surya yang besar karena berada di garis khatulistiwa. Selain itu, potensi biomassa dan energi air di wilayah sekitar juga dinilai menjadi modal penting yang belum tergarap secara maksimal. Namun, menurutnya, transisi energi bukan sekadar mengganti sumber energi, melainkan membangun ekosistem baru yang berkelanjutan. 

"Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong efisiensi energi, mulai dari penggunaan lampu jalan hingga edukasi kepada masyarakat mengenai pola konsumsi energi yang lebih berkelanjutan," katanya.

Wakil Wali Kota menekankan bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam agenda ini. Ia menyebut percepatan transisi energi membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah sebagai regulator, akademisi sebagai motor inovasi dan riset, serta sektor swasta dan masyarakat sebagai pelaku utama penerapan energi bersih dalam kehidupan sehari-hari.

“Persoalan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada akselerasi dan kolaborasi antara regulator, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung potensi sumber daya strategis di Kalimantan Barat, termasuk kandungan uranium. Menurutnya, potensi tersebut harus mulai dipikirkan pengelolaannya secara serius melalui kerja sama pemerintah daerah dan perguruan tinggi, agar generasi muda Kalbar dapat dipersiapkan menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan kampus-kampus di Pontianak dapat diperkuat untuk melahirkan sumber daya manusia unggul yang siap mengelola potensi energi masa depan di daerah sendiri.

“Jangan sampai kita hanya menjadi penonton. Perguruan tinggi bersama pemerintah daerah saya yakin bisa menyiapkan anak-anak muda Kalimantan Barat agar nanti mampu mengelola sumber daya alamnya sendiri,” tegasnya.

Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalbar, Prof Sukino menyatakan komitmen kampusnya untuk menjadi ruang pengembangan intelektualitas modern yang tetap berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa dan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tengah memperkuat riset dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Termasuk menyelenggarakan seminar isu strategis seperti transisi energi. Langkah itu dilakukan agar putra-putri daerah memiliki kesempatan untuk bersaing di tingkat nasional dan internasional tanpa kehilangan identitas lokal.

Perihal energi terbarukan dan akselerasi transisi energi di Kalimantan Barat, ia menilai isu tersebut bukan hanya persoalan teknis dan ekonomi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral manusia untuk menjaga kelestarian bumi.

“Dalam Islam kita diajarkan untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Karena itu, transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan bukan sekadar urusan teknis, tetapi ikhtiar kita untuk menjaga alam,” imbuhnya.

Ia menyebut energi hijau sebagai energi yang adil, karena memberi jaminan bahwa generasi mendatang masih dapat menikmati udara bersih dan kekayaan alam Kalimantan Barat. Karena itu, ia berharap seminar tersebut mampu melahirkan gagasan-gagasan kritis, sementara rangkaian kegiatan lain seperti jalan sehat dapat membangun optimisme masyarakat.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai energi baru untuk membesarkan UNU Kalbar sekaligus memperkuat kontribusinya bagi masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Lingkungan Hidup, Sulikah, mengapresiasi keberadaan Gedung UMKM Center Dekranasda Kota Pontianak saat melakukan kunjungan, Kamis (16/4/2026).

Dalam kunjungannya, Sulikah mengaku terkesan dengan kondisi gedung yang dinilai tertata rapi, terawat, serta memiliki fasilitas yang representatif.

“Saya sangat terkesan dengan kondisi gedung ini. Dari lantai bawah hingga lantai atas semuanya tertata rapi dan terawat. Fasilitas di sini juga sangat baik,” ujarnya.

Ia menilai penataan interior, dekorasi, dan suasana gedung memberikan kesan positif serta mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun tamu yang berkunjung.

“Hal-hal kecil seperti penataan ruangan, dekorasi, dan suasana seperti ini jika dikemas dengan baik akan menjadi daya tarik yang luar biasa,” katanya.

Ia bahkan menyebut fasilitas gedung tersebut sangat baik dan tidak kalah dibandingkan sejumlah kantor pemerintahan di daerah lain.

“Di beberapa daerah lain, bahkan kantor pemerintah tingkat provinsi belum tentu memiliki fasilitas sebagus ini. Karena itu, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” tambahnya.

Sulikah berharap dapat kembali berkunjung ke Pontianak pada kesempatan berikutnya. Ia juga berencana mengusulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup agar kegiatan kementerian dapat dilaksanakan di Kota Pontianak.

Dalam kesempatan itu, Sulikah turut menilai Kalimantan Barat memiliki kekayaan budaya yang luar biasa.

“Terutama dari corak kain dan ciri khas daerah yang sangat menarik, seperti kain corak insang dari Pontianak ini,” tuturnya.

Ketua Dekranasda Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie Kamtono, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua DWP Kementerian Lingkungan Hidup ke UMKM Center Galeri Dekranasda Kota Pontianak.

“Kunjungan ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus mengembangkan produk-produk UMKM lokal agar semakin berkualitas dan mampu bersaing,” imbuhnya.

Ia mengatakan, tamu dari Kementerian Lingkungan Hidup memberikan apresiasi terhadap keberadaan UMKM Center serta beragam produk unggulan khas Pontianak yang dipamerkan. Salah satu yang menarik perhatian adalah kain corak insang khas Pontianak, yang rencananya akan digunakan pada peringatan Hari Kartini mendatang.

“Tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kota Pontianak karena produk lokal, khususnya kain corak insang, semakin dikenal hingga luar daerah,” ungkap Yanieta.

Selain mendorong promosi produk UMKM, Dekranasda Kota Pontianak juga aktif memberikan edukasi kepada generasi muda melalui kunjungan pelajar ke galeri.

“Kegiatan tersebut diikuti siswa mulai tingkat TK, SD, SMP hingga SMA,” tuturnya.

Yanieta menambahkan, pengenalan ikon-ikon Kota Pontianak juga dilakukan melalui seragam sekolah yang dikenakan para pelajar, sehingga anak-anak dapat lebih mengenal identitas daerah sejak dini.

“Dengan harapan generasi muda mampu memahami, mencintai, serta ikut melestarikan kekayaan budaya dan ikon khas Kota Pontianak di masa mendatang,” tutupnya. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memastikan ketersediaan pangan pasca Idulfitri dalam kondisi aman dengan harga yang relatif terkendali. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah, usai melakukan pengecekan langsung di Pasar Flamboyan dan salah satu ritel modern di Jalan Gajah Mada, Rabu (15/4/2026).

Amirullah menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya validasi terhadap laporan petugas di lapangan. Ia menegaskan, pemantauan rutin dilakukan untuk memastikan harga tetap sesuai dan ketersediaan barang terjaga.

“Berdasarkan pemeriksaan langsung, ketersediaan barang terjamin. Kami melakukan cross-check di pasar tradisional dan ritel modern, hasilnya stok aman dan tidak ada pembatasan pembelian oleh konsumen,” ujarnya usai pemantauan.

Ia mengungkapkan, tren harga dalam beberapa minggu terakhir setelah Idulfitri menunjukkan kecenderungan menurun. Sejumlah komoditas seperti ikan dan telur mengalami penurunan harga, sementara komoditas lain seperti bawang, bawang putih, dan kentang relatif stabil.

“Secara umum harga cenderung turun dibandingkan minggu sebelumnya. Untuk beras premium memang ada kenaikan sekitar Rp1.000 per 20 kilogram, namun masih dalam batas wajar,” jelasnya.

Menurut Amirullah, kenaikan pada beberapa komoditas dipengaruhi oleh faktor eksternal, salah satunya harga kemasan plastik yang meningkat cukup signifikan, yakni antara 30 hingga 90 persen. Kondisi ini berdampak pada produk yang menggunakan kemasan plastik, termasuk beras.

Meski demikian, ia memastikan harga kebutuhan pokok yang memiliki harga acuan seperti beras dan minyak goreng tetap terkendali dan tersedia di pasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Amirullah juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan berbelanja sesuai kebutuhan.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak melakukan panic buying. Jika terjadi pembelian berlebihan, hal ini bisa memicu kenaikan harga dan mempengaruhi psikologi konsumen lain,” tegasnya.

Selain memantau harga dan stok, Satgas Pangan juga melakukan pengawasan terhadap perlindungan konsumen, salah satunya melalui pemeriksaan timbangan pedagang di pasar tradisional.

“Hampir seluruh timbangan dalam kondisi baik dan masih tersegel. Ada satu yang sudah tua, langsung kami imbau untuk diganti. Ini penting agar tidak merugikan konsumen,” ungkapnya.

Pemkot Pontianak melalui Satgas Pangan berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan secara berkala guna menjaga stabilitas harga serta memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi pasca Idulfitri. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan, Pemerintah Kota Pontianak tetap berkomitmen dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan fiskal. 

Hal tersebut disampaikannya saat penyerahan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2025 oleh Pemerintah Daerah se-Kalimantan Barat dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Dana Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran 2025 di Aula Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Kalbar, Selasa (31/3/2026).

Edi menjelaskan, setiap hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK akan ditindaklanjuti secara serius dan cepat. Menurutnya, hal ini penting guna menjawab harapan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bertanggung jawab.

“Kami menyadari bahwa setiap proses audit membawa konsekuensi perbaikan. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan akan kami tindak lanjuti secara optimal,” ujarnya usai penyerahan laporan keuangan tersebut.

Edi bilang, pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada tantangan besar, terutama terkait kemampuan fiskal sehingga masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya meningkatkan kapasitas fiskal melalui inovasi dan kreativitas. Namun, lanjut dia, upaya tersebut juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, termasuk inflasi dan daya beli.

“Penyesuaian pajak tidak bisa dilakukan secara serta-merta karena harus melihat kondisi ekonomi masyarakat. Ini menjadi tantangan tersendiri,” ungkapnya.

Selain itu, Edi juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ia menilai, beberapa kebijakan memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah, seperti penurunan tarif pajak parkir dari 20 persen menjadi 10 persen serta penghapusan retribusi rumah kos.

“Di Pontianak, potensi pendapatan parkir cukup besar. Namun dengan penyesuaian tarif tersebut, tentu berdampak pada penerimaan daerah,” jelasnya.

Di sisi lain, sektor parkir juga menjadi sumber penghidupan bagi sekitar empat ribu kepala keluarga, sehingga kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek sosial.

Dengan adanya pengurangan dana transfer ke daerah dan dinamika ekonomi nasional, pemerintah daerah dituntut untuk semakin adaptif dalam mengelola keuangan.

“Kami akan terus berupaya mencari strategi terbaik agar kemampuan fiskal daerah meningkat, tanpa mengabaikan kondisi masyarakat,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, memberikan dukungan penuh lembaganya terhadap upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Ia menyebutkan, DPRD memiliki peran strategis dalam fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi guna memastikan setiap penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, serta tepat sasaran.

“Kami di DPRD akan terus mengawal proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalbar, Sri Haryati , menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Kalbar atas penyampaian laporan keuangan tahun anggaran 2025 yang dilakukan tepat waktu.

Menurutnya, penyampaian laporan keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pengelolaan keuangan negara.

“Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan mandat konstitusi yang diberikan kepada BPK, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Sri menambahkan, khusus untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), BPK telah melaksanakan pemeriksaan interim pada 26 Januari hingga 1 Maret 2026. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan sistem pengendalian intern berjalan memadai, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kebenaran penyajian transaksi yang mempengaruhi laporan keuangan tahun 2025.

Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan untuk memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sebelumnya serta menguji kecukupan pengungkapan informasi yang berdampak signifikan bagi pengguna laporan keuangan.

“Selanjutnya, pemeriksaan terinci akan segera dilaksanakan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku,” ungkapnya.

Ia berharap, pelaksanaan pemeriksaan tahun ini menunjukkan peningkatan kualitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, khususnya di lingkungan pemerintah daerah di Kalbar.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan interim, Sri mengungkapkan masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama. 

“Di antaranya terkait pengendalian intern, pengelolaan kas, rekonsiliasi kas, serta pengelolaan aset tetap,” sebutnya.

Selain itu, proses serah terima aset sebagai dampak pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah (P3D) juga dinilai belum sepenuhnya terselesaikan.

“Kondisi ini berpotensi mempengaruhi ketepatan pencatatan, kejelasan penguasaan, serta kewajaran penyajian aset dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, penyelesaiannya perlu menjadi perhatian serius,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal guna mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Menurutnya, optimalisasi PAD dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, termasuk pengelolaan aset daerah secara produktif.

“Ini menjadi momentum bagi kepala daerah untuk memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengelola daerahnya. Kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat,” pungkasnya. (prokopim)