,
menampilkan: hasil
Air Tanah Jadi Objek Pajak Pemkot
Dua Raperda Inisiatif Kota, Satu Usulan Dewan
PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan air tanah akan masuk dalam objek pajak pemerintah kota. Hal ini diungkapkan dalam penyampaian tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (2/3/2026). Aturan tersebut dituangkan dalam Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Wali Kota menjelaskan, penyesuaian regulasi pajak daerah dilakukan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Undang-undang tersebut mengatur kembali jenis pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan daerah sehingga pemerintah daerah wajib menyesuaikan perda yang berlaku.
“Kita harus menyesuaikan dengan regulasi terbaru terkait hubungan keuangan pusat dan daerah. Ini penting agar kewenangan pemungutan pajak tetap sah secara hukum dan optimal dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Salah satu poin penting dalam raperda tersebut adalah memasukkan pajak air tanah sebagai objek pajak daerah yang diperkuat pengaturannya. Dengan dimasukkannya pajak air tanah secara lebih tegas dalam perda, Pemkot tidak hanya mengoptimalkan pendapatan daerah, tetapi juga melakukan kontrol terhadap penggunaan air tanah.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan semata-mata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga sebagai instrumen pengawasan lingkungan. Air tanah merupakan sumber daya terbatas yang perlu dikelola secara bijak dan berkelanjutan.
“Air tanah harus dikendalikan penggunaannya. Selain memberi kontribusi terhadap PAD, regulasi ini juga menjadi alat kontrol agar pemanfaatannya tidak berlebihan,” tambahnya.
Optimalisasi PAD, lanjutnya, menjadi langkah strategis di tengah dinamika fiskal daerah, terutama setelah adanya penyesuaian dana transfer dari pusat. Dengan penguatan basis pajak yang sah dan terukur, Pemkot berharap memiliki ruang fiskal lebih besar untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menilai, masuknya air tanah sebagai objek pajak daerah merupakan langkah tepat sepanjang diiringi dengan regulasi yang adil dan pengawasan yang jelas.
“Dalam hal ini, DPRD mendukung upaya pemerintah kota dalam menyesuaikan kebijakan fiskal sesuai amanat undang-undang sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan,” ungkapnya.
Ia menyebut, pembahasan raperda akan dilakukan secara komprehensif agar tidak memberatkan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, namun tetap mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
“Pada prinsipnya DPRD mendukung optimalisasi PAD, tetapi harus disertai kajian yang matang, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat. Pengaturan pajak air tanah juga penting sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya agar tetap berkelanjutan,” tutupnya.
Selain raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, satu usulan lain dari Pemkot adalah raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak menjadi Perseroda. Sementara Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan usulan inisiatif DPRD. Wali Kota berharap DPRD dapat segera membahas dan menyempurnakan raperda tersebut agar menjadi payung hukum yang kuat dalam mendukung kemandirian fiskal dan tata kelola sumber daya yang berkelanjutan di Kota Pontianak. (prokopim)
Saripin Senang Dapat Sembako Harga Murah
Warga Bawa Tas Belanja Daur Ulang
PONTIANAK - Saripin (81), warga Kelurahan Bangka Belitung Darat, senang karena bisa membawa pulang beras, gula, minyak goreng dan telur dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Sejak pukul 06.30 pagi, ia dan istrinya telah antre di Operasi Pasar Murah dalam Rangka Menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 H di halaman Kantor Camat Pontianak Tenggara, Senin (2/3/2026).
"Alhamdulillah sangat terbantu dengan bazar ini. Saya juga setiap ada info bazar pasti pergi," ceritanya.
Warga lain, Lidia (56) bercerita harga yang ditawarkan di bazar lebih murah dibanding pasaran. Ia pun berharap pemerintah lebih sering membuat operasi pasar serupa.
"Dalam rangka menyambut Idulfitri, kalau bisa ada bazar lain. Bazar daging atau ayam," katanya.
Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mengatakan operasi pasar ini merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat selama Ramadan. Bekerja sama dengan sejumlah bank lokal lewat program Corporate Social Responsibility (CSR), kebutuhan pokok dijual harga yang lebih terjangkau melalui skema potongan harga atau subsidi. Menurutnya, langkah ini bertujuan membantu masyarakat agar tetap leluasa memenuhi kebutuhan lainnya menjelang lebaran. Selain itu, sejumlah tenant dan pedagang turut dilibatkan untuk menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari.
“Ini wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, yakni mensupport daya beli melalui potongan harga dari harga normal menjadi lebih murah,” ujarnya.
Operasi pasar ini dimulai dari Kecamatan Pontianak Tenggara dan akan digelar secara bergilir di seluruh kecamatan selama enam hari hingga pekan depan. Amirullah memastikan program ini rutin dilaksanakan setiap menjelang hari besar keagamaan.
Terkait stabilitas harga selama Ramadan, Amirullah menegaskan pemerintah daerah secara rutin melakukan pemantauan melalui Satgas Pangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pemantauan dilakukan bersama pemerintah provinsi dan instansi vertikal guna menjaga ketersediaan barang dan mencegah lonjakan harga yang berlebihan.
“Dinamika harga dalam mekanisme pasar itu biasa, ada hukum permintaan dan penawaran. Tapi peran pemerintah memastikan harga tidak bergejolak tinggi dan tetap terjangkau masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen agar pelaku usaha tetap memperoleh keuntungan yang wajar.
Dalam pelaksanaan operasi pasar, masyarakat juga diimbau membawa tas belanja sendiri sebagai bentuk dukungan terhadap program pengurangan sampah plastik. Kebijakan ini sejalan dengan visi Pontianak sebagai kota berwawasan lingkungan.
“Kita meminimalisir sampah plastik yang sulit terurai. Masyarakat diimbau membawa keranjang atau tas belanja sendiri untuk mereduksi sampah,” katanya.
Amirullah turut mengingatkan masyarakat agar berbelanja secara bijak selama Ramadan, yakni sesuai kebutuhan dan tidak melakukan penumpukan barang yang dapat memicu kelangkaan serta kenaikan harga.
“Belanjalah secukupnya, sesuai kebutuhan. Yakinlah ketersediaan barang terjaga dan harganya tetap terjangkau,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)
Wako Ajak Pemuda Tangkap Peluang Ekonomi dan Perkuat Kolaborasi di Era Digital
PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak generasi muda untuk menjadi pribadi yang tangguh, adaptif, dan berani menangkap peluang ekonomi di tengah perkembangan Kota Pontianak sebagai kota jasa dan perdagangan. Ia percaya, pemuda memegang peran penting dalam membawa Indonesia semakin maju dan mampu bersaing di tingkat global.
“Pemuda sekarang harus menjadi pemuda yang tangguh, dibekali ilmu pengetahuan, kecerdasan membaca peluang, serta berani tampil di berbagai bidang. Selain kritis, juga berani mengambil peran,” ujarnya dalam Diskusi Publik bersama Anak Muda & Pengusaha Kota Pontianak di Kafe 5cm Untan, Kamis (26/2/2026) sore.
Menurutnya, Kota Pontianak memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Terutama karena statusnya sebagai ibu kota provinsi dengan mobilitas tinggi dan pusat pendidikan. Ia menyebutkan, terdapat lebih dari 43 ribu mahasiswa yang berkuliah di Pontianak dan sebagian besar bukan ber-KTP Pontianak.
“Ini potensi besar. Mereka tinggal, makan, minum, ngopi, dan beraktivitas di sini. Kota ini juga kota pelajar dan kota jasa. Peluang ekonomi terbuka sangat lebar,” jelasnya.
Ia mencontohkan pesatnya pertumbuhan usaha kuliner dan warung kopi sebagai ciri kota jasa. Selain membuka lapangan kerja, sektor ini juga berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
Wali Kota juga menyinggung tantangan kota, mulai dari kemacetan, pertambahan kendaraan, hingga persoalan sampah dan infrastruktur. Persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan pemerintah kota sendirian, melainkan harus melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
“Kita harus berkolaborasi dan bersinergi. Tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Semua harus bersama-sama membangun,” tegasnya.
Ia turut menyoroti pentingnya pemuda menguasai data dan membaca kebutuhan pasar. Sebagai contoh, ia menguraikan besarnya kebutuhan komoditas seperti kopi dan telur di Pontianak yang membuka peluang usaha baru, termasuk di sektor pertanian dan distribusi bahan pangan.
“Kalau kita hitung kebutuhan telur, kopi, sayur, dan lainnya setiap hari, itu peluang ekonomi yang sangat besar. Tinggal bagaimana pemuda berani mengambil kesempatan itu,” ujarnya.
Edi Kamtono pun berharap momentum Ramadan dapat memperkuat persaudaraan dan semangat kebersamaan. Sekaligus memotivasi pemuda untuk menjadi generasi yang produktif dan berkontribusi nyata bagi kemajuan Kota Pontianak.
“Mudah-mudahan Kota Pontianak menjadi kota yang berkah, maju, dan dirahmati. Dan generasi mudanya bangkit bersama membangun,” pungkasnya. (prokopim)
Pasar Murah Jelang Idulfitri
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan menggelar Operasi Pasar dalam rangka menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Kegiatan ini menyediakan paket bahan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat di enam kecamatan.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, mengatakan operasi pasar digelar untuk membantu warga memenuhi kebutuhan pokok menjelang Lebaran, sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran.
“Kami ingin memastikan masyarakat tetap bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga yang wajar. Menjelang Idulfitri biasanya permintaan meningkat dan harga ikut bergerak. Melalui operasi pasar ini, kami berupaya menjaga keterjangkauan dan ketersediaan,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Dalam operasi pasar tersebut, Pemkot Pontianak menyediakan paket berisi beras premium 5 kilogram, gula premium 1 kilogram, dan minyak goreng premium 1 liter dengan harga Rp85.000 per paket. Setiap warga hanya dapat membeli satu paket selama kuota masih tersedia.
Selain itu, tersedia telur ayam kemasan isi 10 butir dengan harga Rp13.000 per pak. Sejumlah komoditas lain juga akan dijual dalam kegiatan bazar murah.
Pelaksanaan operasi pasar dilakukan secara bergilir di kantor camat masing-masing kecamatan. Rinciannya, Kantor Camat Pontianak Tenggara pada Senin, 2 Maret 2026. Kantor Camat Pontianak Selatan pada Selasa, 3 Maret 2026. Kantor Camat Pontianak Kota pada Rabu, 4 Maret 2026. Kantor Camat Pontianak Barat pada Kamis, 5 Maret 2026. Kantor Camat Pontianak Utara pada Senin, 9 Maret 2026. Kantor Camat Pontianak Timur pada Selasa, 10 Maret 2026.
Kegiatan berlangsung pukul 07.00 hingga 12.00 WIB.
Warga yang ingin membeli paket diwajibkan menunjukkan KTP asli sesuai domisili kecamatan serta menyerahkan satu lembar fotokopi KTP. Pembeli juga diminta membawa tas atau kantong belanja sendiri karena panitia tidak menyediakan kantong plastik.
Edi menegaskan, operasi pasar ini merupakan hasil kerja sama Pemerintah Kota Pontianak dengan sejumlah pihak, termasuk perbankan dan pelaku usaha. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga lebih ringan menjelang hari raya.
“Kami mengajak masyarakat memanfaatkan kegiatan ini dengan tertib. Pemerintah akan terus berupaya menjaga pasokan dan mengendalikan harga agar situasi tetap kondusif selama Ramadan hingga Idulfitri,” tutupnya. (prokopim)