Berita

PONTIANAK - Transaksi elektronik menjadi sebuah kebutuhan di era digital saat ini. Oleh sebab itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menekankan pentingnya menguasai transaksi elektronik di era digital.

“Belajarlah, kuasailah dan jangan serahkan ke orang lain," ujarnya usai menghadiri Pelatihan Pencatatan Transaksi Keuangan Digital dan Sosialisasi QRIS UMKM Keluarga Khatulistiwa di Aula Gedung Bank Indonesia Perwakilan Kalbar, Kamis (17/4/2025).

Ia juga mendorong para pelaku usaha untuk mengelola sendiri sistem pembayaran elektronik, terutama bagi pelaku UMKM yang baru merintis.

"Kalau usaha sendiri baru dimulai, usahakan kuasai dan mengerti. Nanti kalau sudah besar, misalnya ada manajer keuangannya, bisa dipercayakan," jelasnya.

Amirullah mendorong para pelaku UMKM untuk membuka rekening bank, terutama di bank-bank yang memiliki layanan luas, baik dari bank pemerintah maupun swasta. Hal ini untuk memudahkan UMKM dalam mengakses transaksi perbankan khususnya transaksi elektronik.

“Kita lebih mengarahkan kepada kesadaran dalam pelaksanaan transaksi secara non-tunai elektronik yang diinisialisasi oleh Bank Indonesia," tuturnya.

Dia menambahkan bahwa dalam dunia yang serba cepat dan berbasis teknologi informasi, pelaku UMKM harus beradaptasi, salah satunya dengan transaksi non-tunai atau elektronik. 

"Mereka harus mengerti dan menguasai itu agar tidak ketinggalan," kata Sekda.

Amirullah berharap dengan pengetahuan dan kemampuan tersebut, disertai produktivitas yang baik dan pasar yang berkembang, UMKM di Pontianak bisa naik kelas sesuai dengan program UMKM Naik Kelas.

"Ini juga ke depannya akan membantu indikator ekonomi makro berupa angka pengangguran yang dapat makin kita tekan dengan UMKM-UMKM yang tumbuh dan menciptakan lapangan kerja baru," pungkasnya. (prokopim)

Penetapan Program Kerja TPAKD 2025

PONTIANAK - TPAKD Kota Pontianak menjadi satu di antara kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang dinilai berhasil menembus capaian target tahun 2024. Berdasarkan data, tiga aspek yang berhasil mencapai target yaitu Kegiatan Peningkatan Literasi Keuangan 100 persen, Optimalisasi Produk atau Layanan 109,23 persen dan Penguatan Infrastruktur Akses Keuangan 110,91 persen.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menekankan pentingnya kerja keras dan sinergi antar daerah untuk mencapai target ekonomi di tahun 2025. Menurutnya, diperlukan ikhtiar dan kerja sama untuk terus mendorong target yang telah ditetapkan.

"Perlu ikhtiar, perlu kerja besar untuk terus mendorong bagaimana target itu bisa kita capai dan hasilnya berdampak kepada para pelaku usaha dan masyarakat," ungkapnya usai menghadiri Penetapan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (16/4/2025).

Ia menambahkan bahwa pencapaian target tersebut diharapkan akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak yang terus mengalami peningkatan dan kestabilan. Bahasan juga menyoroti pentingnya sinergi antar TPAKD di seluruh kabupaten/kota di Kalbar. Melalui rapat-rapat koordinasi, sudah teridentifikasi beberapa daerah yang masih belum mencapai target 100 persen.

"Dengan adanya rapat rutin, maka sudah diketahui daerah kabupaten/kota mana yang angkanya masih belum di atas 100 persen," jelasnya.

Bahasan menambahkan, tantangan pencapaian target pada tahun 2024 lalu antara lain disebabkan banyaknya kepala daerah yang masih berstatus Penjabat (Pj), termasuk di Kota Pontianak. Namun ke depan, pihaknya berkomitmen untuk mengikhtiarkan implementasi tujuh poin kerja dan 10 program kerja untuk Kota Pontianak.

"Secara keseluruhan di delapan kabupaten/kota di Kalbar, ada tujuh tema program dan 10 program kerja yang harus dilaksanakan," sebutnya.

Terkait target utama TPAKD tahun 2025, Wakil Wali Kota Bahasan menyebutkan, fokus utamanya adalah meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Hal ini termasuk upaya mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat Kota Pontianak agar tidak terpapar investasi bodong dan pinjaman online ilegal.

"Kita harus gencar mensosialisasikan bagaimana masyarakat Kota Pontianak tidak terpapar investasi bodong, termasuk pinjaman online dan lain sebagainya. Kita terus mengedukasi masyarakat supaya tidak terpapar hal seperti itu," tegasnya. (prokopim)​​​​​​​​​

PONTIANAK - Kedai kopi dan coffee shop maupun resto di Kota Pontianak kian menjamur. Hampir di setiap sudut kota, coffee shop dan resto modern maupun warung kopi tradisional sangat mudah ditemukan di Pontianak. Wajar jika Pontianak dijuluki ‘Kota Seribu Warung Kopi’. Melihat pertumbuhan coffee shop yang terus bermunculan, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai hal ini menandakan iklim usaha di Pontianak memiliki potensi besar, terutama sektor kuliner. Hal itu diungkapkannya saat meresmikan Senscape Dining Comfort, sebuah kafe dan resto yang berlokasi di Jalan WR Supratman Kecamatan Pontianak Selatan, Selasa (15/4/2025).

“Dengan semakin bertumbuhnya kafe dan restoran di kota ini, tentunya selain berdampak positif bagi perekonomian kota, juga menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia mengucapkan selamat atas pembukaan Senscape yang semakin mewarnai dunia kuliner di Kota Pontianak. Ia berharap kehadiran Senscape ini memberikan nilai positif bagi masyarakat dan tamu-tamu yang datang ke Pontianak.

"Tentunya kita berharap keberadaan Senscape ini bisa memberikan nilai positif, terutama untuk melayani masyarakat dan pendatang dengan berbagai pilihan kuliner," tambahnya.

Wali Kota juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan dan cita rasa yang unik untuk mempertahankan segmentasi pelanggan. Dengan demikian, siapapun yang berkunjung ke kafe ini merasa cocok dengan suguhan menu maupun pelayanan yang diberikan.

"Pesan saya adalah tetap menjaga kualitas pelayanan dan taste-nya, rasanya. Yang unik tentunya nanti akan ada segmentasi pelanggan yang bisa mewarnai," pesannya.

Tak lupa pula, Edi mengingatkan tentang kewajiban membayar pajak bagi setiap usaha kafe dan restoran. Pajak yang dikenakan dipungut dari para pengunjung yang menikmati menu-menu di kafe.

"Yang paling penting adalah taat bayar pajak, karena pajak ini kita perlukan untuk kembali kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan lainnya," sebutnya.

Ia juga berharap Kota Pontianak dapat menjadi tuan rumah untuk kegiatan-kegiatan atau event berskala regional bahkan internasional. Dengan begitu, Kota Pontianak akan merasakan dampak yang cukup besar dari sisi perekonomian maupun pariwisata.

“Jika pendatang semakin ramai, tempat-tempat kuliner seperti Senscape  dan usaha-usaha kuliner lainnya dengan berbagai variasi akan semakin banyak," tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan, tingkat inflasi tahunan di Kota Pontianak pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,38 persen, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Angka tersebut menunjukkan peningkatan dari bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,11 persen.

“Terjadinya inflasi ini menunjukkan pergerakan ekonomi. Deflasi yang berkepanjangan juga tidak baik karena dapat berdampak terhadap daya beli masyarakat. Kita menargetkan inflasi tetap terkendali di kisaran 2,5 persen,” ujarnya usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring di Pontive Center, Senin (14/4/2025).

Bahasan menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen menjaga stabilitas harga melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau harga dan stok barang secara real time, sehingga pemerintah dapat merespons cepat jika terjadi lonjakan harga.

Selain itu, pengawasan terhadap distribusi dan pasokan barang juga diperketat. Pemkot fokus pada rantai distribusi guna mencegah penimbunan dan memastikan kelancaran arus barang.

“Setiap Senin, kami mengikuti rapat koordinasi inflasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian. Hal ini bertujuan agar pengendalian inflasi di seluruh daerah dapat seragam. Khusus di Kota Pontianak, inflasi sejauh ini masih terkendali,” ucapnya.

Bahasan menambahkan bahwa pengendalian inflasi menjadi salah satu program prioritas dalam 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono dan Bahasan, setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

“Pemkot akan mengaktifkan kembali Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memantau dan mengendalikan harga di pasar lokal, berkolaborasi dengan Satgas Pangan,” paparnya.

Kerja sama antar daerah juga terus diperkuat dalam rangka menjaga rantai distribusi pangan dan mengatasi ketimpangan stok serta harga.

“Alhamdulillah, sejauh ini tidak ada lonjakan harga yang signifikan, meskipun kita menghadapi sejumlah hari besar seperti Natal dan Tahun Baru, Imlek, Ramadan, hingga Idulfitri yang berdekatan,” pungkas Bahasan. (kominfo)