Berita

Menteri UMKM Siap Fasilitasi Pengembangan UMKM di Kalbar

PONTIANAK –  Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, mengapresiasi semangat dan antusiasme para pelaku UMKM di Kalimantan Barat (Kalbar). Dalam kunjungannya ke Pontianak, Maman menyebutkan bahwa tren positif dari berbagai elemen, mulai dari pelaku usaha, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, hingga sektor swasta, menunjukkan potensi besar yang harus segera ditindaklanjuti.

“Saya melihat ada antusiasme luar biasa dari semua pihak, termasuk dari kalangan akademisi seperti Universitas Tanjungpura. Ini adalah modal awal yang sangat baik,” ujarnya usai menghadiri Entrepreneur Hub Terpadu Kalbar di Auditorium Untan, Senin (2/6/2025).

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Pusat siap memberikan fasilitasi dan dukungan penuh guna mendorong pertumbuhan UMKM, terutama dari aspek produksi, kualitas produk, hingga pemasaran. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan seluruh stakeholder menjadi kunci keberhasilan pengembangan UMKM ke depan.

“Kita akan kawal dan support penuh. Kalimantan Barat, khususnya, harus menjadi perhatian karena saya juga berasal dari sini. Ini menjadi kewajiban moral saya untuk betul-betul mensupport pertumbuhan UMKM di daerah ini,” sebutnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan komitmennya dalam mendukung pengembangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pontianak, terutama melalui digitalisasi dan penguatan kolaborasi lintas sektor.

Edi menyatakan, digitalisasi UMKM di Kota Pontianak sudah mulai berjalan sejak pasca pandemi Covid-19. Ia mengungkapkan bahwa saat ini sebagian besar pasar di Pontianak telah bertransformasi secara digital, termasuk dalam hal transaksi yang sudah banyak menggunakan sistem pembayaran non-tunai atau cashless.

“Anak-anak muda Pontianak sekarang belanja lebih banyak secara online, mulai dari makanan hingga kebutuhan lainnya. Ini menjadi sinyal positif bahwa kita sudah siap secara budaya untuk mendigitalisasi UMKM,” ungkapnya 

Pemerintah Kota Pontianak juga telah mengambil langkah konkret untuk mendukung pelaku UMKM, seperti membangun Rumah Kemasan yang memberikan layanan pengemasan produk secara gratis, khususnya bagi pelaku UMKM pemula. Menurut Edi, kemasan yang baik menjadi salah satu kunci daya saing produk UMKM di pasar.

Selain digitalisasi dan pengemasan, tantangan utama UMKM saat ini menurutnya adalah akses terhadap permodalan dan pemasaran. Untuk itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan provinsi, menjadi sangat penting.

Ia berharap agar UMKM naik kelas dan menjadi fondasi kuat bagi ekonomi nasional. Apalagi Pontianak memiliki potensi besar sebagai gerbang masuk perbatasan dengan Malaysia.

“Ini adalah peluang besar untuk produk lokal kita menembus pasar internasional,” ucapnya.

Edi juga menyebut, Pontianak terbuka untuk menjadi mitra strategis dalam berbagai inisiatif peningkatan kapasitas UMKM secara nasional. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda dan pelaku teknologi digital, untuk bersama-sama mendorong kemajuan UMKM di era transformasi digital saat ini.

“Mari kita kuatkan kolaborasi. Dengan sinergi dan semangat bersama, saya yakin UMKM bisa menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia,” tutupnya. (prokopim)

Upaya Pemkot Pontianak Tarik Minat Investor

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik setelah Mal Pelayanan Publik (MPP) beroperasi. Gedung MPP yang berlokasi di Pasar Kapuas Indah menjadi pusat layanan terpadu berbagai urusan administrasi dan perizinan di Kota Pontianak. 

Tak hanya itu pelayanan Pemkot Pontianak juga tengah mempersiapkan Klinik Investasi yang akan melengkapi fasilitas MPP. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan Klinik Investasi ini akan menjadi pusat informasi bagi siapa saja yang ingin menanamkan modal di Kota Pontianak. Tujuannya untuk menarik minat investor dalam mengembangkan investasi usahanya sehingga mendorong perekonomian di Kota Pontianak serta meningkatkan nilai investasi.

“Melalui Klinik Investasi ini nantinya calon investor bisa berkonsultasi mengenai peluang usaha, lokasi yang sesuai, hingga estimasi biaya dan proses perizinannya,” ujarnya usai menyampaikan sosialisasi dan optimalisasi MPP di hadapan kepala perangkat daerah lingkungan Pemkot Pontianak di Gedung MPP, Rabu (28/5/2025).

Klinik Investasi ini adalah bagian dari program Investment Project Ready to Offer (IPRO), yakni dokumen proposal proyek investasi yang siap untuk ditawarkan, berisi lokasi potensial, potensi sumber bahan baku, peluang pasar, kesiapan wilayah (tenaga kerja, aksesibilitas, kebijakan pengembangan wilayah) serta kelayakan finansial proyek.

“Saat ini, Klinik Investasi masih dalam tahap konsultasi awal dan akan segera dilengkapi dengan ruang khusus yang lebih representatif,” ungkap Edi.

Terkait dengan sosialisasi keberadaan MPP, Wali Kota Edi Kamtono menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh aparatur sipil negara (ASN), khususnya para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memahami fungsi dan mekanisme operasional MPP. Dengan demikian, mereka dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dan investor.

“Tujuan utama dari MPP ini adalah memberikan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan murah. Semua pelayanan dikonsentrasikan dalam satu pintu,” tuturnya.

MPP Pontianak, lanjut Edi, menghadirkan berbagai layanan mulai dari administrasi kependudukan, layanan keimigrasian, hingga perpanjangan SIM. Bahkan, tersedia pula layanan Kantor Urusan Agama (KUA) bagi warga yang hendak menikah.

“Total ada 222 jenis layanan yang tersedia, dengan 23 loket yang sudah beroperasi. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Terkait animo masyarakat, Edi menyebutkan bahwa jumlah kunjungan ke MPP hampir mencapai 2.500 orang per bulan. Layanan kependudukan menjadi yang paling banyak diminati warga.

“Ini menandakan bahwa keberadaan MPP membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” sebutnya.

Sejak diluncurkan pada Agustus 2023, layanan gerai terpadu MPP yang disediakan telah berhasil menarik minat masyarakat yang semakin tinggi. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Pontianak, Hidayati, mengungkapkan bahwa seluruh gerai yang tersedia kini sudah terisi. Dari total 23 gerai, semuanya sudah beroperasi. 

“Namun, ada satu gerai yang digunakan secara bergantian oleh dua unit kerja karena tidak setiap hari keduanya aktif. Ini bagian dari efisiensi layanan,” imbuhnya.

Antusiasme masyarakat terhadap pelayanan ini terus meningkat. Hidayati menyebutkan bahwa jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan di gerai terpadu melonjak dari awalnya sekitar 1.500 pengunjung per bulan menjadi 2.500 saat ini. 

“Insyaallah ke depan jumlah ini akan terus bertambah seiring peningkatan kualitas layanan dari masing-masing unit kerja,” tambahnya.

Terkait fasilitas yang tersedia, Hidayati menyatakan bahwa fasilitas untuk mendukung pelayanan di MPP sudah memadai.

“Alhamdulillah, dari sisi kenyamanan ruang, kesejukan, dan sarana pendukung seperti AC, tempat duduk, komputer, dan printer untuk masing-masing gerai, hampir semuanya sudah lengkap,” katanya.

Adapun jam operasional pelayanan dibuka setiap hari kerja, mulai Senin hingga Jumat, pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. 

“Sedangkan hari Sabtu dan Minggu, pelayanan kami tutup,” tutupnya.

Dengan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, dirinya berharap kehadiran gerai layanan terpadu ini dapat semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses administrasi berbagai perizinan maupun kebutuhan publik lainnya. (prokopim)

PONTIANAK – Dalam upaya menekan dampak inflasi serta meringankan beban masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar operasi pasar atau pasar murah secara bergilir di enam kecamatan se-Kota Pontianak. Kali ini, giliran Kecamatan Pontianak Utara menjadi lokasi pasar murah.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, hadir langsung meninjau pelaksanaan pasar murah yang dipadati ratusan warga sejak pagi hari. Bahasan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah kota dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

“Antusiasme ini menunjukkan bahwa program pasar murah sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya saat meninjau pasar murah di halaman Kantor Camat Pontianak Utara, Rabu (28/5/2025).

Menurutnya, program ini menjadi bagian dari strategi Pemkot Pontianak dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok serta memberikan akses lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat terhadap bahan pokok kebutuhan sehari-hari. Barang-barang yang dijual dalam pasar murah ini meliputi beras, minyak goreng, gula pasir, telur, hingga kebutuhan pokok lainnya dengan harga yang disubsidi.

“Alhamdulillah, kita bersyukur bisa terus merealisasikan program-program seperti ini. Insya Allah, Pemerintah Kota Pontianak akan terus menjalankan program-program yang sifatnya berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, terutama untuk saudara-saudara kita dari kalangan menengah ke bawah,” ucapnya.

Ia juga menambahkan bahwa pasar murah digelar di kecamatan-kecamatan secara bergilir, dengan harapan dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan bantuan bahan pokok murah. Operasi pasar ini juga menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam menekan gejolak harga pasar.

“Terima kasih atas partisipasi masyarakat dan semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan pasar murah ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Mudah-mudahan ke depan kegiatan seperti ini bisa semakin ditingkatkan,” imbuh Bahasan.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak, Ibrahim menjelaskan, pasar murah ini digelar di enam kecamatan dalam rangka menyambut Hari Raya Iduladha. Setiap kecamatan mendapat jatah masing-masing seribu paket sembako. Dalam satu paket berisi beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram dan minyak goreng 1 liter. Paket ini dijual dengan harga terjangkau, yakni Rp85.000 per paket.

“Selain itu, tersedia juga telur ayam isi 10 butir seharga Rp10.000,” katanya.

Menurut Ibrahim, kegiatan ini mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Hal itu terlihat dari jumlah warga yang datang ke pasar murah untuk membeli kebutuhan pokok. Untuk membeli paket bahan pokok tersebut, warga cukup menunjukkan KTP asli sesuai dengan domisili kecamatan tempat pasar murah digelar. Pembeliannya dengan model kupon yang dibayar seharga Rp85 ribu. Kupon itu kemudian ditukar dengan paket sembako.

“Antusiasme warga cukup tinggi. Saat ini stok masih cukup,” ungkapnya.

Pasar murah ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Bulog, Bank Kalbar, PDAM, serta beberapa ritel dan kelompok tani binaan Dinas Pertanian. Selain itu, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal juga turut berpartisipasi dengan menjual komoditas mereka dengan harga diskon.

"Ini adalah bentuk dukungan terhadap daya beli masyarakat serta pemberdayaan UMKM dan petani lokal," tutup Ibrahim. (prokopim)

Dekatkan Layanan Pajak, SAMSAT GOKATAN Hadir di Kecamatan Pontianak Barat

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan resmi meluncurkan program SAMSAT Goes to Kecamatan (GOKATAN) secara serentak se-Kalbar. Peluncuran secara simbolis dengan memukul gong di Aula Kantor Camat Pontianak Barat, Selasa (27/5/2025).

Selain layanan pajak kendaraan bermotor yang meliputi pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, balik nama kendaraan bermotor pribadi atau perorangan, perpanjangan dan penggantian STNK lima tahunan, layanan GOKATAN juga melayani berbagai jenis layanan, mulai dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), layanan SIM, cek kesehatan gratis, konsultasi perpajakan, hingga sosialisasi pajak daerah. Layanan GOKATAN berlangsung selama dua hari, 27-28 Mei 2025 mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai di halaman Kantor Camat Pontianak Barat.

Gubernur Kalbar Ria Norsan menjelaskan, program ini merupakan inovasi pelayanan publik yang bertujuan mendekatkan layanan administrasi kendaraan bermotor hingga ke tingkat kecamatan, bahkan ke desa dan kelurahan di masa mendatang.

Ia menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program ini yang dinilai sebagai langkah nyata pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat. 

“Ini adalah program jemput bola, di mana pemerintah hadir lebih dekat ke masyarakat tanpa harus menunggu mereka datang ke kantor SAMSAT atau mencari jadwal layanan keliling,” ungkapnya.

Program ini diharapkan mampu memotong rantai birokrasi, mengurangi beban waktu dan biaya masyarakat, khususnya yang berada jauh dari pusat kabupaten maupun kota. Tak hanya fokus pada kemudahan layanan, SAMSAT GOKATAN juga menjadi bagian dari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gubernur Ria Norsan menjelaskan, berbagai kebijakan strategis telah diterapkan untuk mendorong optimalisasi PAD, seperti pembebasan Pajak Progresif, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke-2 (BBNKB II), serta pemberian insentif fiskal bagi wajib pajak yang patuh. Di samping itu, sinergi dalam bagi hasil opsen pajak kendaraan bermotor juga terus diperkuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten-kota.

“Awal tahun ini, Kalimantan Barat menempati peringkat kedua nasional dalam realisasi pendapatan daerah, hanya di bawah Papua Tengah yang mendapat royalti dari Freeport. Ini menunjukkan kinerja fiskal kita sangat baik,” ujarnya.

Menurutnya, sektor kendaraan bermotor memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD. Oleh karena itu, ketertiban dalam administrasi, pembayaran pajak tepat waktu, serta pemutakhiran data kendaraan sangat berpengaruh terhadap pembangunan daerah.

Norsan menegaskan bahwa peluncuran SAMSAT GOKATAN bukan akhir dari inovasi, melainkan awal dari peningkatan layanan berkelanjutan. Ia meminta semua pihak untuk terus melakukan evaluasi, peningkatan kualitas SDM, serta sosialisasi yang masif kepada masyarakat.

“Pelayanan publik yang baik adalah yang mempermudah rakyat. Melalui SAMSAT GOKATAN, kita buktikan negara hadir hingga ke pelosok negeri,” tukasnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi atas inisiasi Pemprov Kalbar dan SAMSAT menggelar pelayanan langsung di kecamatan. Pendekatan pelayanan ke tingkat kecamatan merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang humanis dan inklusif.

“Kami ingin membangun pemerintahan yang responsif, yang hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya menunggu di balik meja kantor. Program ini adalah bentuk nyata dari semangat itu. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor Bapenda atau SAMSAT, cukup datang ke kecamatan, dan semua layanan bisa diakses dalam satu tempat,” terangnya.

Edi juga menekankan bahwa pelayanan terpadu seperti ini akan terus diperluas ke kecamatan-kecamatan lain di Pontianak sebagai bagian dari misi meningkatkan efisiensi birokrasi dan pelayanan digital yang terintegrasi.

“Kita tidak ingin pelayanan publik hanya menjadi formalitas. Kita ingin itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung. Dengan mendekatkan layanan, masyarakat bisa lebih hemat waktu, biaya dan tenaga. Ini adalah bentuk inovasi pelayanan yang berpihak pada rakyat,” imbuhnya.

Pelaksanaan SAMSAT GOKATAN sendiri merupakan hasil sinergi antara Pemprov Kalbar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalbar, Pemerintah Kota Pontianak melalui Bapenda Kota Pontianak, Ditlantas Polda Kalbar, PT Jasa Raharja, dan Bank Kalbar. Gubernur menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas sektor ini. (prokopim/kominfo)