Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat transformasi digital di bidang keuangan daerah. Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang bertujuan menciptakan tata kelola keuangan yang lebih efisien, transparan dan akuntabel.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah terobosan dalam implementasi digitalisasi keuangan di lingkungan Pemkot Pontianak.

“Alhamdulillah Kota Pontianak telah memulai langkah-langkah digitalisasi melalui platform e-Ponti, baik untuk sistem pembayaran maupun layanan administrasi perpajakan dan pendapatan daerah lainnya. Kita juga sudah menjalankan sistem QRIS, dan ke depan akan terus kita tingkatkan melalui pengembangan e-commerce daerah,” ujarnya usai mengikuti rapat percepatan digitalisasi keuangan daerah yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalbar di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Rabu (16/7/2025).

Menurutnya, melalui sistem e-commerce, masyarakat maupun wajib pajak akan dipermudah dalam melakukan transaksi elektronik, khususnya untuk pembayaran retribusi dan pajak daerah. Dengan begitu, interaksi manual yang selama ini menjadi potensi kebocoran dapat diminimalisir.

“Melalui sistem digital ini, kita ingin menciptakan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam membayar kewajiban mereka. Mulai dari pajak restoran, pajak hotel, hingga retribusi layanan lainnya bisa dilakukan secara online,” jelasnya.

Wali Kota Edi Kamtono menambahkan, Bank Indonesia memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam mendorong percepatan elektronifikasi transaksi di daerah. Selain sebagai regulator, BI juga memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan dan evaluasi berkala terhadap capaian digitalisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Bank Indonesia tentu sangat berkepentingan dalam mendorong transformasi ini. Karena itu, kita bersama-sama mengevaluasi sejauh mana percepatan digitalisasi keuangan daerah telah berjalan. Kita juga menyusun langkah-langkah strategis ke depan,” tutur Edi.

Namun, Edi tak menampik masih adanya sejumlah kendala di lapangan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kesiapan sumber daya manusia, serta keterbatasan perangkat digital di sektor usaha mikro dan kecil.

Untuk itu, Pemkot Pontianak mendorong peran aktif Bank Pembangunan Daerah, dalam hal ini Bank Kalbar, untuk terlibat lebih optimal. Salah satu upaya yang sedang dikembangkan adalah penerapan alat transaksi digital seperti tapping box dan Electronic Point of Sales (e-POS) terutama untuk sektor pajak restoran.

“Kita harapkan Bank Kalbar dapat menjadi mitra utama yang mampu menjawab kebutuhan transformasi digital ini. Dengan penggunaan tapping box dan e-POS yang lebih luas, kita bisa meningkatkan akurasi data transaksi dan pada akhirnya meningkatkan potensi pendapatan asli daerah,” jelasnya.

Langkah percepatan digitalisasi ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat melalui Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), yang menargetkan seluruh pemerintah daerah di Indonesia dapat mengimplementasikan transaksi nontunai secara menyeluruh.

“Kita optimistis, dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan bank daerah, percepatan digitalisasi keuangan ini bisa membawa dampak positif, baik dari sisi pelayanan publik maupun optimalisasi penerimaan daerah,” pungkas Edi. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong kemandirian fiskal melalui berbagai inovasi layanan publik. Salah satunya diwujudkan lewat peluncuran program Layanan Pajak Daerah Go Kecamatan (Go Katan) yang diresmikan Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, di Kantor Camat Pontianak Kota, Jalan Alianyang, Selasa (15/7/2025).

Program ini melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak dan Tim Pembina Samsat Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak daerah.

“Kami hadirkan sosialisasi sekaligus layanan jemput bola di kecamatan. Tujuannya agar warga lebih memahami prosedur pembayaran pajak, besarannya, serta kemudahan akses layanan langsung di lingkungan tempat tinggal mereka,” ujar Amirullah.

Ia menyebut, pajak daerah merupakan komponen utama dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak. Saat ini kontribusinya mencapai 31 hingga 33 persen dari total pendapatan daerah.

“Pendapatan ini sangat menentukan keberlangsungan pembangunan, seperti perbaikan jalan lingkungan hingga penyediaan layanan publik lainnya yang seluruhnya dibiayai dari PAD,” jelasnya.

Melalui program Go Katan, Pemkot juga mengampanyekan opsen atau pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) antara provinsi dan kabupaten/kota. Meski masih menjadi kewenangan provinsi, pendapatan dari sektor ini kini langsung masuk ke kas daerah.

“Opsen artinya pilihan. Nilainya tetap, tetapi pembagiannya langsung ke pemerintah kota, memperkuat kapasitas fiskal daerah,” tambah Sekda.

Ia juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan insentif fiskal yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, termasuk pembebasan dan pengurangan denda pajak kendaraan, yang berlaku hingga 20 Desember 2025.

“Dengan adanya Samsat Keliling dan layanan jemput bola PBB-P2, kami berharap masyarakat makin dimudahkan dalam menjalankan kewajiban perpajakan,” tutup Amir, sapaan karibnya. (kominfo)

Upaya Angkat Kriya Pontianak di Tingkat Nasional dan Global

BALIKPAPAN – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Pontianak menjajaki peluang kerja sama dengan desainer ternama Indonesia, Didiet Maulana, dalam rangka mengembangkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di bidang kriya dan fashion.

Pertemuan antara Ketua Dekranasda Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie dengan Didiet Maulana berlangsung di Kota Balikpapan, Jumat (11/7/2025)), di sela kegiatan Pameran HUT ke-45 Dekranas. Didiet dikenal sebagai desainer yang memiliki komitmen kuat terhadap pelestarian budaya dan pengembangan kerajinan lokal.

“Banyak sekali hal menarik. Menurut saya, Bu Wali memiliki pemikiran yang sangat visioner. Saya tersentuh dengan perhatian beliau terhadap regenerasi perajin di Pontianak. Ini bisa menjadi awal baru bagi perkembangan kriya di sana,” ujarnya.

Ia menilai Pontianak memiliki potensi besar dalam pengembangan kerajinan, terutama karena adanya generasi muda yang kreatif dan bisa diajak berkolaborasi. Ia juga melihat kesamaan visi dengan Ketua Dekranasda Kota Pontianak dalam upaya memajukan budaya lokal.

“Sejak awal kami langsung nyambung. Ketika budaya dilihat sebagai potensi besar, apalagi anak-anak muda di sana memiliki semangat untuk berkarya, saya yakin ini awal yang baik bagi kolaborasi ke depan,” imbuhnya.

Didiet mengaku tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam potensi kriya khas Pontianak, seperti tenun corak insang dan sulam kalengkang. Ia bahkan mulai membayangkan berbagai produk yang bisa dikembangkan dari kain tradisional tersebut.

“Kemarin saya baru berkenalan dengan tenun corak insang, langsung terbayang produk-produk yang bisa dibuat. Hari ini saya juga mendengar tentang sulam kalengkang, dan saya ingin mengeksplorasi lebih lanjut,” tuturnya.

Ia berpesan agar masyarakat terus mencintai dan mendukung produk-produk kerajinan lokal dalam bentuk dukungan nyata.

“Jangan hanya mencintai, tapi juga membeli. Itu bentuk dukungan nyata,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie menyatakan, pihaknya tengah menyiapkan rencana kolaborasi bersama Didiet Maulana untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk kriya Kota Pontianak.

“Kerja sama ini akan difokuskan pada promosi warisan budaya Pontianak, seperti tenun corak insang dan sulam kalengkang, agar semakin dikenal luas dan bernilai tambah secara ekonomi,” ungkapnya.

Yanieta berharap, kolaborasi ini menjadi pintu pembuka untuk kemitraan jangka panjang dalam memperkuat UMKM kriya di Kota Pontianak melalui pendekatan kreatif dan berkelanjutan.

“Pertemuan ini mudah-mudahan menjadi titik awal kolaborasi kami. Terima kasih kepada Mas Didiet Maulana atas dukungan dan perhatiannya dalam mendorong peningkatan potensi sumber daya manusia, khususnya para crafter UMKM,” ucapnya.

Menurutnya, upaya penguatan kapasitas SDM perajin sangat penting agar produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah (value) yang lebih tinggi dan mampu menarik apresiasi dari masyarakat luas. Hal ini akan mendorong semangat perajin untuk terus berinovasi dan berkreasi.

Di samping peningkatan kapasitas produksi, Dekranasda Kota Pontianak juga menaruh perhatian serius terhadap strategi pemasaran produk UMKM. Yanieta menyebutkan bahwa pemasaran, baik secara offline maupun online, merupakan kunci penting dalam memperluas jangkauan pasar produk lokal.

“Beberapa program sosialisasi dan edukasi sudah kita lakukan, namun ke depan akan ada pelatihan yang lebih mendalam agar para pelaku UMKM tidak hanya bisa memproduksi, tapi juga siap memasarkan produk mereka secara mandiri,” terangnya.

Ia menambahkan, Dekranasda bersama Pemerintah Kota Pontianak juga aktif memfasilitasi pemasaran produk UMKM. Salah satu fokusnya adalah memperkuat identitas budaya lokal, seperti melalui promosi corak insang, motif tenun khas Pontianak yang kini terus dikenalkan kepada generasi muda.

“Kami harap anak-anak muda mulai mencintai produk-produk kearifan lokal, termasuk corak insang yang merupakan ikon budaya Kota Pontianak. Maka dari itu, edukasi dan pengenalan nilai budaya ini kami mulai sejak usia dini, mulai dari PAUD, SD hingga SMP,” pungkasnya.

Dengan upaya kolaboratif tersebut, Yanieta optimistis bahwa pengrajin Kota Pontianak akan semakin siap bersaing, tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga nasional bahkan global.  (humas-dekranasdapontianak)

Pakar Ekonomi Sebut Kemandirian Fiskal Kota Pontianak Meningkat

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan capaian positif Pemerintah Kota Pontianak dalam realisasi pendapatan daerah hingga pertengahan tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi terakhir, realisasi pendapatan telah mencapai 41,7 persen dari target total sebesar Rp818 miliar yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi.

“Alhamdulillah, untuk pajak daerah bahkan sudah melampaui target. Namun retribusi masih belum mencapai sasaran,” ujarnya usai rapat capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak Triwulan II 2025 di Ruang Pontive Center, Selasa (8/7/2025).

Ia menyebutkan bahwa dalam rapat evaluasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kota Pontianak masuk dalam kategori zona hijau secara nasional, yang menandakan pengelolaan pendapatan daerah berjalan baik.

Meski begitu, Edi menekankan pentingnya inovasi dalam menggali potensi penerimaan, khususnya pada sektor-sektor yang belum tergarap optimal seperti parkir, restoran, dan pajak hiburan. Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah pendataan aktivitas, fungsi lahan dan bangunan secara faktual sebagai dasar pemetaan potensi pajak.

“Tahun lalu pendapatan kita Rp516 miliar, tahun ini target kita naik menjadi Rp818 miliar. Setiap tahun ada tren peningkatan. Saya minta Bapenda dan OPD terkait terus mengupayakan pencapaian target ini,” ungkapnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam membayar pajak dan retribusi, karena hal itu menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan.

“Kalau pendapatan daerah tinggi, kita bisa membiayai pembangunan jalan, drainase, infrastruktur, dan program-program lainnya. Jadi pelaku usaha juga harus memenuhi kewajibannya,” tegasnya.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Prof Dr Eddy Suratman mengatakan, secara umum kemandirian fiskal Kota Pontianak menunjukkan tren positif. Ia menyebut, hingga pertengahan tahun 2025, kinerja keuangan daerah ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya dalam hal PAD.

“Kalau kita lihat sampai 30 Juni, Alhamdulillah, sudah ada peningkatan kemandirian fiskal. PAD-nya cenderung mulai meningkat,” terangnya.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan data sementara, rasio kemandirian fiskal Kota Pontianak telah mencapai 35 persen. Sementara itu, rasio derajat desentralisasi fiskal juga berada di angka 35 persen, dan rasio kemandirian daerah tercatat sebesar 55 persen.

“Ini menggambarkan bahwa daerah ini terus mengalami kemajuan dalam hal kemandirian fiskal,” jelasnya.

Prof Eddy menilai kemajuan tersebut cukup membanggakan, apalagi jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lain di Indonesia. Kota Pontianak sebagai kota perdagangan dan jasa memiliki karakteristik berbeda dibanding daerah dengan sumber daya alam melimpah. Oleh karena itu, potensi PAD lebih banyak bersumber dari sektor perkotaan, seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), termasuk pajak hotel dan restoran, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Namun demikian, Prof Eddy mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam kebijakan fiskal. Menurutnya, meski peningkatan PAD penting, hal tersebut tidak boleh membebani masyarakat secara berlebihan.

“Semuanya harus dihitung dengan cermat. Kita boleh menaikkan pendapatan untuk meningkatkan PAD, tapi masyarakat juga harus tetap nyaman dengan kebijakan tersebut,” tuturnya.

Dengan tren positif yang ada, Prof Eddy optimis bahwa pendapatan daerah dan perekonomian Kota Pontianak akan terus tumbuh pada tahun ini maupun tahun-tahun mendatang.

“Saya optimis, insya Allah tahun ini dan tahun-tahun depan, ekonomi Kota Pontianak akan berkembang dengan baik dan target-target pendapatan bisa tercapai,” pungkasnya. (prokopim)