Berita

Bahasan : Hasil Sidak Nihil Beras Kurang Takaran

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan bersama Tim Terpadu Satgas Pangan Kota Pontianak turun langsung ke lapangan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah distributor beras. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari temuan adanya dugaan ketidaksesuaian takaran berat beras yang beredar di pasaran.

Bahasan menyebut, monitoring ini merupakan bagian dari pelaksanaan instruksi Presiden RI dan Menteri Perdagangan guna memastikan hak konsumen terpenuhi. Hasil dari pemeriksaan bersama tim terpadu Satgas Pangan yang terdiri dari unsur Pemkot, TNI, Polri serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar ke sejumlah distributor beras, tidak ditemukan takaran beras yang tidak sesuai dengan berat di kemasan.

“Alhamdulillah, hampir 100 persen sampel yang kami uji hari ini takarannya sudah sesuai standar. Kalau pun ada kekurangan, itu berasal dari stok lama yang sudah diorder sebelum instruksi ini disampaikan,” ungkapnya usai memimpin sidak di sebuah distributor beras Jalan Kom Yos Sudarso Pontianak Barat, Kamis (31/7/2025).

Ia memastikan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan berkala untuk menjamin konsumen memperoleh produk sesuai kualitas dan kuantitas yang dibeli. 

“Kami ingin masyarakat mendapatkan beras sesuai dengan jenis dan takarannya. Jika medium, maka benar-benar beras medium, dan begitu pula dengan premium,” tambahnya.

Plt Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, Muchammad Yamin yang juga selaku Tim Satgas Pangan Kota Pontianak, mengingatkan para distributor agar mematuhi ketentuan yang berlaku serta memastikan beras kemasan yang dipasarkan sudah sesuai dengan berat yang seharusnya.

“Jika ada yang mencoba bermain curang, kami tak segan mengambil tindakan tegas. Namun, pendekatan awal kita adalah pembinaan,” tegasnya.

Untuk memastikan takaran benar, ia menyarankan agar distributor aktif berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang memiliki alat ukur resmi dan terkalibrasi. 

“Apabila masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran di lapangan dipersilakan untuk melapor ke Pemkot Pontianak, kepolisian, atau langsung ke Satgas Pangan,” imbaunya.

Terkait beras oplosan, Yamin mengaku pihaknya belum menemukan indikasi tersebut di Pontianak. Meski demikian, pihaknya tetap akan melakukan pengujian sampel secara intensif. 

“Pengawasan ini sifatnya terus-menerus. Kita tidak ingin lengah. Jika perlu, kami kirim tim yang bertugas secara intelijen agar hasilnya lebih maksimal,” katanya.

Selain itu, Pemkot Pontianak juga telah membentuk tim pengendalian inflasi bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Kabupaten Mempawah. Tim ini nantinya akan terjun langsung dalam pengawasan distribusi pangan lintas wilayah.

“Monitoring akan kami lakukan secara rutin. Tidak hanya dari kota, tapi juga melibatkan provinsi dan kabupaten tetangga, demi memastikan distribusi pangan di wilayah Kalbar ini benar-benar terkontrol dan aman bagi masyarakat,” pungkas Yamin. (prokopim)

PONTIANAK - Penekanan tombol oleh Gubernur Kalimantan Barat, Wali Kota Pontianak, Bupati Mempawah, Wakil Bupati Kubu Raya dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat menjadi penanda diresmikannya pembentukan laman website Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tiga daerah Kubu Raya-Pontianak-Mempawah (KUPONWAH). Laman website kuponwah.pontianak.go.id tersebut berisikan informasi terkini harga pangan di tiga wilayah.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyambut baik kolaborasi antardaerah dalam upaya menekan inflasi. Menurutnya, tantangan pengendalian inflasi kerap melibatkan lintas wilayah.

“Terutama terkait distribusi pangan. Untuk masuk ke Kota Pontianak, pasokan tidak selalu melalui jalur udara. Jalur darat juga berperan penting, misalnya dari Kubu Raya atau Mempawah. Oleh karena itu, infrastruktur jalan harus dipastikan memadai,” katanya seusai acara di Aula Keriang Bandong, Gedung Bank Indonesia Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani, Rabu (30/7/2025).

Edi berharap TPID KUPONWAH mampu merancang rencana aksi bersama yang dapat diimplementasikan untuk memperpendek rantai pasok dan menekan disparitas harga antarwilayah.

“Saling membantu dalam mengatasi gejolak harga pangan di daerah masing-masing akan memperkuat stabilitas,” tambahnya.

Melalui sinergi antardaerah, Edi optimistis efisiensi di berbagai sektor seperti pengelolaan sumber daya dan infrastruktur dapat meningkat, terutama dengan dukungan teknologi digital.

“Harapannya tercipta iklim investasi yang kondusif, daya beli masyarakat tetap terjaga, dan pertumbuhan ekonomi berjalan berkelanjutan,” jelasnya.

Per Juni 2025, inflasi di Kota Pontianak tercatat stabil pada level 0,92 persen. Angka tersebut menempatkan Pontianak di peringkat ke-8 dari 44 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan inflasi terendah menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

“Selama dua tahun terakhir, inflasi di Pontianak relatif terkendali. Tidak terjadi lonjakan signifikan. Ini perlu kita jaga,” ungkap Edi.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengapresiasi inisiatif pembentukan TPID KUPONWAH. Ia menilai kolaborasi ini sebagai inovasi satu-satunya di Indonesia dan mengajak daerah lain di Kalbar mengikuti langkah serupa.

“Misalnya membentuk TPID Singbebas, gabungan dari Singkawang, Bengkayang, dan Sambas. Bisa juga untuk wilayah Sanggau, Landak, Sintang, dan sekitarnya,” ujarnya.

Pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Norsan, iklim investasi akan tumbuh jika inflasi terkendali.

“Saya mengingatkan kepala daerah di kabupaten dan kota agar menciptakan iklim yang mendukung investasi. Tujuannya agar masyarakat bisa merasakan langsung dampak dari pertumbuhan ekonomi,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Sambut Rencana Penerbangan Internasional di Pontianak

PONTIANAK - Rencana dibukanya kembali penerbangan internasional rute Pontianak - Kuching dan Pontianak - Kuala Lumpur pada September mendatang, mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Rencananya rute tersebut akan dibuka mulai 12 September 2025 mendatang.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menilai, keberadaan jalur udara langsung dari Pontianak ke Kuching dan Kuala Lumpur akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian kota.

“Kami dari Pemerintah Kota Pontianak tentu menyambut baik inisiatif ini. Konektivitas udara antarnegara sangat penting, apalagi Pontianak memiliki posisi strategis sebagai ibukota Provinsi Kalbar,” ujarnya usai menghadiri Sarawak Travel Fair 2025 di Ayani Megamal, Sabtu (26/7/2025).

Bahasan juga menekankan bahwa dengan terbukanya kembali akses udara internasional, geliat ekonomi lokal akan ikut tumbuh, terutama sektor UMKM, perdagangan, serta pariwisata.

“Banyak pelaku usaha kecil kita yang bisa mendapatkan manfaat dari mobilitas warga antarnegara. Termasuk jasa transportasi, kuliner, dan perhotelan,” imbuhnya.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, konsulat Malaysia, dan maskapai penerbangan dapat terus diperkuat demi kelancaran dan keberlanjutan rute tersebut. 

“Semoga ini menjadi awal dari semakin eratnya hubungan kita, bukan hanya antarwilayah, tapi juga antarbangsa,” pungkas Bahasan. (prokopim)

PONTIANAK – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah melalui program Pajak Daerah Go Kecamatan (Gokatan). Program ini dikemas dalam bentuk edukasi langsung kepada masyarakat di setiap kecamatan.

Kepala Bapenda Kota Pontianak Ruly Sudira, menyatakan bahwa kegiatan edukasi pajak melalui Gokatan bertujuan untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan daerah.

“Melalui Gokatan, kami ingin menyampaikan pesan bahwa sekecil apa pun pajak yang dibayarkan masyarakat sangat berarti untuk pembangunan Kota Pontianak,” ujarnya usai menghadiri kegiatan Gokatan di Aula Kantor Camat Pontianak Tenggara, Selasa (22/7/2025).

Ia menambahkan, masih banyak warga yang belum memahami esensi dari kewajiban pajak. Karena itu, Bapenda terus melakukan sosialisasi untuk menjelaskan bahwa dana pajak akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas dan pelayanan publik.

“Pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya yang langsung dirasakan masyarakat,” terangnya.

Camat Pontianak Tenggara, Muhammad Yatim, menyambut baik pelaksanaan program Gokatan di wilayahnya. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana efektif untuk meningkatkan literasi pajak masyarakat.

“Kami mendukung penuh kegiatan ini. Bahkan kami telah mengimbau ketua RT dan RW agar turut mengajak warganya aktif membayar pajak. Setelah kegiatan ini, kami juga akan teruskan pesan edukasi ini melalui surat maupun penyampaian lisan,” tuturnya.

Salah satu warga, Dinda, yang berdomisili di Jalan Parit Haji Husin 2, mengaku terbantu dengan hadirnya layanan Gokatan. Ia menilai program tersebut sangat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak.

“Pelayanannya cepat, lokasi juga dekat dari rumah. Harapannya kegiatan seperti ini bisa rutin dilaksanakan,” ucapnya.

Program Gokatan merupakan salah satu inovasi Pemkot Pontianak melalui Bapenda dalam mendekatkan layanan pembayaran pajak kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi aktif warga dalam pembangunan daerah. (kominfo)