Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau langsung kondisi RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) Kota Pontianak, Jumat (9/1/2026). Hal itu sebagai tindak lanjut keluhan masyarakat, khususnya pasien, terkait kondisi sarana dan prasarana rumah sakit tersebut.

Dalam peninjauan itu, Edi menjelaskan bahwa fokus awal kunjungannya adalah melihat langsung kondisi infrastruktur bangunan rumah sakit yang telah berusia lebih dari 12 tahun. Dari hasil pengecekan lapangan, ia menemukan sejumlah permasalahan, seperti kebocoran di beberapa ruangan akibat kondisi atap, serta gangguan pada sistem AC sentral, terutama pada jaringan ducting dan utilitas bangunan.

“Karena itu, kita akan mengalokasikan anggaran untuk melakukan rehab berat, termasuk penggantian atap. Tahun ini juga kita mulai, sekaligus penataan ulang ruangannya agar lebih nyaman,” ujarnya. 

Selain itu, Pemkot Pontianak juga merencanakan pembangunan musala di lingkungan rumah sakit sebagai bagian dari peningkatan fasilitas penunjang pelayanan. Sehingga keluarga pasien jauh lebih mudah untuk mengakses fasilitas publik yang dibutuhkan.

Wali Kota menargetkan dalam satu hingga dua tahun ke depan, persoalan sarana dan prasarana RSUD SSMA dapat diselesaikan secara menyeluruh. Di samping pembenahan fisik, Edi juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan. Menurutnya, ketersediaan tenaga medis, perawat, dan tenaga pendukung saat ini cukup memadai, namun tetap perlu dibarengi dengan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan.

“Kita akan lakukan assessment dan pengawasan yang lebih ketat agar pelayanan semakin baik, sehingga pasien merasa aman, nyaman, dan mendapatkan kesembuhan saat berobat ke sini,” tegasnya. 

Ia juga meminta manajemen RSUD SSMA untuk segera menangani permasalahan darurat, seperti kebocoran, AC yang tidak berfungsi, serta melengkapi usulan program perbaikan untuk pelaksanaan ke depan. Melalui langkah ini, pihaknya menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan publik, tidak hanya dari sisi medis, tetapi juga melalui lingkungan rumah sakit yang layak, aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. (prokopim)

PONTIANAK – Kota Pontianak dipercaya menjadi lokasi laga pembuka kompetisi bola voli tertinggi di Indonesia, Proliga 2026. Ajang bergengsi nasional ini digelar di GOR Terpadu A Yani, Pontianak, pada 8–11 Januari 2026, dan diikuti oleh 12 klub voli terbaik dari seluruh Indonesia.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyatakan bahwa terpilihnya Pontianak sebagai tuan rumah laga pembuka Proliga merupakan bentuk kesiapan kota dalam menyelenggarakan event olahraga berskala nasional. Menurutnya, kepercayaan ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam mewujudkan Pontianak sebagai sport city.

“Dipilihnya Pontianak sebagai lokasi pembukaan Proliga 2026 menjadi bukti bahwa infrastruktur olahraga kita dinilai layak dan mampu mendukung kompetisi nasional. Ini juga menunjukkan Pontianak semakin diperhitungkan sebagai kota penyelenggara event olahraga besar,” ujarnya usai menyaksikan laga pembuka Proliga 2026 di GOR Terpadu A. Yani, Kamis (8/1/2026).

Edi pun berterima kasih kepada Kapolda Kalbar, Irjen Pol Pipit Rismanto yang juga manajer tim Jakarta Popsivo Polwan dan Jakarta Bhayangkara Presisi karena telah membawa atmosfer Proliga ke Pontianak. Kehadiran ajang ini tidak hanya berdampak pada pengembangan prestasi olahraga, tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi daerah. Ribuan atlet, ofisial, dan penonton meramaikan event ini sehingga memberi efek positif bagi sektor perhotelan, kuliner, transportasi, dan UMKM lokal.

“Melalui event seperti Proliga, kita ingin olahraga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat sekaligus penggerak ekonomi. Pontianak tidak hanya menjadi kota yang nyaman untuk dihuni, tetapi juga kota yang hidup dengan aktivitas olahraga dan prestasi,” pungkasnya.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan mengatakan penyelenggaraan Proliga 2026 di Pontianak membawa keuntungan tersendiri bagi masyarakat. Tidak hanya sebagai hiburan, namun juga menjadi penggerak ekonomi daerah. 

"Kesempatan ini juga jadi ajang pembelajaran bagi atlet lokal untuk menjadi pemain profesional," katanya.

Penyelenggaraan laga pembuka Proliga 2026 di Pontianak diharapkan semakin memperkuat citra Kota Khatulistiwa sebagai kota yang aktif, kompetitif, dan ramah bagi berbagai event olahraga nasional. Proliga 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung selama hampir empat bulan, mulai 8 Januari hingga 26 April 2026 dan diikuti lima tim putra dan tujuh tim putri, dengan setiap seri di lokasi berbeda. 

Di sektor putra, lima klub yang ambil bagian adalah Jakarta Bhayangkara Presisi, Jakarta Garuda Jaya, Jakarta Lavani Livin Transmedia, Medan Falcons Tirta Bhagasasi, serta Surabaya Samator.

Sementara itu, persaingan di sektor putri akan melibatkan Bandung BJB Tandamata, Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia, Jakarta Electric PLN Mobile, Jakarta Livin Mandiri, Jakarta Pertamina Enduro, Jakarta Popsivo Polwan, dan Medan Falcons. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus mempercepat pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), salah satu program nasional yang menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas lingkungan dan sanitasi di Kota Khatulistiwa. Lokasinya berada di Gang Martapura Kelurahan Benua Melayu Laut dan Nipah Kuning Kelurahan Sungai Jawi Luar.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono meninjau langsung lokasi pembangunan SPALD-T di Gang Martapura. Ia memastikan kesiapan fisik proyek yang ditargetkan mulai dibangun tahun ini.

“Saya lihat ada beberapa, sedikit yang masih belum selesai tapi secara umum 95 persen sudah aman,” katanya usai meninjau lokasi rencana Pembangunan SPALDT di Gang Martapura, Kamis (8/1/2026). 

Wali Kota mengatakan area pembangunan SPALD-T nantinya juga didukung dengan penataan waterfront dan taman di bawah Jembatan Duplikasi Kapuas 1. 

“Meski ada sedikit bagian yang belum rampung sepenuhnya, proyek secara umum sudah mencapai 95 persen kesiapan dari sisi lahan dan prasarana untuk masuk ke tahap konstruksi,” tuturnya.

SPALD-T merupakan sistem pengelolaan limbah domestik yang dirancang untuk menyalurkan air limbah rumah tangga melalui jaringan perpipaan ke instalasi pengolahan, sebelum akhirnya dibuang ke badan air yang aman bagi lingkungan. 

“Proyek ini menjadi bagian dari target sanitasi modern guna mengatasi permasalahan pencemaran dan meningkatkan kesehatan masyarakat,” terangnya.

Program SPALD-T di Pontianak direncanakan mencakup pelayanan 16 ribu sambungan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan kerja sama antara Pemerintah Kota Pontianak dan berbagai pihak, termasuk penyediaan lahan serta dukungan teknis untuk pelaksanaan proyek. 

Wali Kota Edi Kamtono menegaskan bahwa pembangunan SPALD-T merupakan bagian dari upaya mewujudkan sanitasi aman dan kota yang lebih bersih serta sehat. 

“Target tahun ini fisik pekerjaan akan mulai dilaksanakan secara bertahap, dan kita berharap proyek ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung,” terangnya.

Pendekatan ini juga menjadi bukti komitmen Pontianak dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan menjaga kelestarian lingkungan melalui infrastruktur sanitasi yang modern dan berkelanjutan. (prokopim)

Capacity Building Penyusunan Laporan Implementasi Pengendalian Inflasi

PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah, menekankan pentingnya kesamaan data dan kelengkapan dokumen pendukung dalam penyusunan laporan implementasi kegiatan pengendalian inflasi Tahun 2025. Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Capacity Building Penyusunan Laporan Implementasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Tahun 2025 di Ruang Rapat Wali Kota Pontianak, Kamis (8/1/2026).

Amirullah yang juga selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak menjelaskan, kegiatan capacity building ini menjadi media koordinasi antar perangkat daerah yang tergabung dalam TPID Kota Pontianak guna menyamakan persepsi, data, serta dokumen pendukung dalam penyusunan laporan tahunan TPID. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada Kelompok Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat (Pokja TPIP) sebagai bahan evaluasi pengendalian inflasi daerah.

“Laporan ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi dasar evaluasi, pengambilan kebijakan, sekaligus dokumentasi penilaian kinerja daerah dalam pengendalian inflasi,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, inflasi tahunan Kota Pontianak sepanjang 2025 berada pada kondisi terkendali dan sesuai dengan target nasional, yakni 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen. Pada Desember 2025, inflasi tercatat sebesar 1,5 persen secara year on year dan inflasi bulanan sebesar 0,13 persen secara month to month.

“Kondisi ini merupakan indikator positif bagi perekonomian Kota Pontianak dan perlu terus dijaga pada Tahun 2026, dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat,” katanya.

Amirullah menambahkan, berdasarkan Keputusan Wali Kota Pontianak tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pontianak Tahun 2025–2029, telah disepakati strategi kebijakan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. 

“Strategi tersebut harus terus diimplementasikan dan diperkuat secara berkelanjutan,” ucapnya.

Menurutnya, pelaksanaan program TPID tidak hanya menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah, tetapi harus dilakukan secara sinergis dan kolaboratif bersama BUMN, BUMD, serta pemangku kepentingan lainnya. Seluruh hasil implementasi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis.

Dalam penyusunan laporan, Amirullah meminta agar setiap kegiatan dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai, seperti foto kegiatan, surat tugas, notulensi, data pendukung, serta produk kebijakan berupa peraturan daerah maupun peraturan wali kota.

“Dokumen yang lengkap dan akurat akan memastikan bahwa program TPID benar-benar berdampak positif terhadap capaian pengendalian inflasi,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengendalian inflasi bukan berarti menekan harga hingga terjadi deflasi. Menurutnya, deflasi justru dapat menjadi disinsentif bagi produsen karena menurunnya harga berdampak pada penurunan produktivitas.

“Yang kita jaga adalah inflasi yang terkendali, di mana daya beli masyarakat tetap terjaga dan produsen tetap memperoleh insentif untuk berproduksi,” jelas Amirullah.

Ia menyebut, inflasi yang sehat merupakan ciri negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diiringi dengan inflasi yang terjaga sesuai batasan ideal yang ditetapkan Bank Indonesia.

“Indikator kinerja kepala daerah bukanlah deflasi, melainkan keberhasilan dalam mengendalikan inflasi secara berkelanjutan,” pungkasnya. (prokopim)